Mediaportalanda

TAK GUNAKAN MASKER PENGUNJUNG BIM DISURUH PUSH UP

9/16/2020 07:26:00 AM Poldasumbar

Photo Istimewa

MPA, PADANG - Polsek Bandara Internasional Minangkabau BIM mengintensifkan penerapan protokol kesehatan dengan melakukan razia masker terhadap pengedara yang melintas di gerbang bandara kebanggan orang minang, bagi yang kedapatan tidak pakai masker maka sangsi sosial berupa hukuman pus up sebanyak 10 kali.

Satu persatu kendaraan yang melintas di gerbang masuk Bandara Internasional Minang Kabau selasa sore tak luput dari pemeriksaan petugas, selain melakukan himbauan, petugas dari Polsek BIM juga melakukan edukasi kepada pengunjung atau kendaraan yang melintas terkait pentingnya penggunakan masker.

Kapolsek BIM Ipda Ade Saputra mengatakan razia masker ini ini merupakan rangkaian operasi yustisi dalam rangka peningkatan disiplin protokol kesehatan terhadap masyarakat serta sosialisasi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru AKB yang telah di sahkan oleh DPRD Propinsi Sumatera Barat, Ia berharap dengan diberlakukannya Perda tersebut dapat menekan angka positive covid 19 di Sumatera barat, mengingat hingga saat ini jumlahnya tidak menunjukkan adanya penurunan.

Menurutnya operasi yustisi ini di gelar selama seminggu kedepan yang di laksanakan serentak di Wilayah Hukum Polda Sumbar, Ipda Ade Saputra menyebutkan, dalam razia tersebut di temukan seorang pengendara yang sengaja tidak memakai masker, yang oleh petugas selanjutnya diberikan sanksi berupa sanksi sosial berupa pus up. Setelah diberikan sangsi pus up, pengendara tersebut di berikan masker gratis dan arahan terkait pentingnya menggunakan masker pada kondisi pandemi covid 19 ini.

Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Krisis Libya, Dialog Bouznika Pertemukan Dua Faksi yang Sedang Bertarung

9/16/2020 05:44:00 AM Internasional

Photo Istimewa

MPA, JAKARTA - Keberhasilan dialog Bouznika mempertemukan dua faksi yang sedang ⁵bertarung di Libya kembali memperlihatkan komitmen kuat Kerajaan Maroko menjaga perdamaian di kawasan Afrika Utara.

Dialog yang digelar di kota Bouznika yang terletak sekitar 40 kilometer arah baratdaya Rabat itu dihadiri faksi Pemerintahan Nasional yang berbasis di Tripoli dan faksi Dewan Perwakilan Rakyat yang berbasis di Tobruk.

Faksi Pemerintahan Nasional dihasilkan dalam pertemuan yang diinisiasi PBB di bulan Desember 2015 dan dipimpin Perdana Menteri Fayez Al Sarraj.

Sementara faksi Dewan Perwakilan hasil pemilihan umum 2014 dipimpin Marshal Khalifa Haftar yang merupakan komandan Angkatan Bersenjata Libya.

Dalam dialog kedua faksi sepakat untuk melakukan gencatan senjata sebagai upaya penting menuju perdamaian.

“Kerajaan Maroko sejak awal memiliki komitmen kuat untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Bagaimana pun juga stabilitas politik di Libya diperlukan sebagai pondasi perdamaian dan pembangunan tidak hanya di Libya tapi juga di seluruh kawasan,” demikian dikatakan Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, Teguh Santosa, dalam keterangan Selasa malam (15/9).

Teguh Santosa yang juga dosen hubungan internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah mengatakan, komitmen menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Afrika Utara dan seluruh kontinen Afrika telah diperlihatkan Maroko sejak lama. Pada tahun 1961 Maroko mensponsori berdirinya Blok Kasablanka yang terdiri dari Maroko, Ghana, Aljazair, Guinea, Mesir, Mali, Libya.

Dua tahun kemudian Maroko menjadi founding member dari Organisation of Africa Unity (OAU) yang di tahun 1999 bermetamorfosis menjadi African Union (AU). Maroko sempat keluar dari OAU yang ikut didirikannya pada tahun 1984 sebagai bentuk protes atas keputusan OAU menerima negara boneka Sahara.

Walau mengundurkan diri dari OAU, Maroko tetap memainkan peranan penting dalam menjaga perdamaian dan menopang pembangunan negara-negara Afrika. Di bulan Januari 2017 Maroko kembali bergabung dengan organisasi kawasan Afrika.

“Keberhasilan dialog Bouznika adalah refleksi kecintaan Raja Muhammad VI pada perdamaian di kawasan,” ujar Teguh lagi.

Konflik dan perang saudara melanda Libya setelah kejatuhan rezim Muammar Khadaffi pada tahun 2011. Di tahun 2014, upaya membangun pemerintahan yang kredibel di negara itu menemui jalan buntu yang berlarut-larut.

Dalam dialog Bouznika, faksi Dewan Tinggi Negara Libya di Tripoli dan faksi Parlemen Libya di Tobruk menyatakan rasa puas karena berhasil mencapai kesepakatan yang menurut mereka komprehensif mengenai kriteria dan mekanisme menuju perdamaian.

Kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan dialog selama minggu terakhir bulan ini. Dalam pertemuan lanjutan itu akan didetailkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan perjanjian damai.

Kedua faksi mengakui bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan dan persaudaraan.

Dalam dialog tersebut, dua faksi Libya meminta PBB dan komunitas internasional mendukung upaya Maroko menciptakan kondisi yang tepat dan iklim yang kondusif dalam mencapai solusi politik yang komprehensif di Libya.

Tak lupa, kedua faksi mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Maroko serta Raja Muhammad VI atas dukungan dan bantuan dalam mengatasi krisis Libya dan mencapai harapan rakyat Libya untuk membangun negara yang demokratis dan stabil.**[-]

Lemhannas RI Menghadap Presiden, Budaya Pertanian Baru Mekanisasi Modern

9/15/2020 08:00:00 PM nasional

Pertemuan Tim Kajian Pangan Lemahannas RI dan Presiden di Istana

MPA, BOGOR - Presiden Joko Widodo menyambut baik usulan untuk merubah budaya pertanian kita menuju mekanisasi yang modern dan feasible agar dapat berkompetisi secara Global dengan membuka lumbung pangan atau food estate dengan didukung sumber daya yang kompetitif termasuk generasi Milenial.

Beliau juga menerima usulan agar rakyat Indonesia untuk tidak membuang-buang makanan (food waste) dan memperkuat budaya baru untuk menghargai makanan dengan menyantap makanan yang sudah diambil. Ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan ketahanan pangan Nasional.

Pernyataan itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat menerima Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo, yang memimpin tim kajian ketahanan pangan nasional Lemhannas RI dalam rangka memberi masukan kepada pemerintah, di Istana Bogor, Selasa (15/09/2020).

Usulan tersebut merupakan hasil kajian ketahanan pangan Lemhannas RI dan para pakar di bidangnya sesuai dengan kaidah pengkajian Lemhannas yang diselenggarakan pada dua bulan terakhir.

Hadir dalam Tim Kajian adalah Prof. DR. Ir. Dadan Umar Daihani DEA (Tenaga Profesional Bidang SKA dan Tannas Lemahannas RI) dan IKAL PPSA XXI yang terdiri dari Komjen Pol (Pur) Arif Wachjunadi (Ketua IKAL PPSA XXI), Komjen Pol Firli Bahuri (Ketua KPK), Marsdya TNI Wieko Syofyan (Wagub Lemhannas RI), Letjen TNI Eko Margiyono (Pangkostrad), Marsdya TNI Donny Ermawan (Sekjen Kemenhan), Prof DR Ir Reni Maryerni MP (Deputi Pengkajian Lemhannas RI) dan Edi Permadi (Tenaga Profesional Bid. SKA Lemhannas).

Food Estate dapat mendorong terciptanya rantai ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Maka itu Food Estate perlu didukung pembiayaan pertanian yang feasible dan digitalisasi pasar.

Selain itu diperlukan Big Data untuk peta pangan nasional yang terintegrasi dari hulu (benih, pupuk, obat-obatan, sumber daya manusia, ketersediaan lahan yang sesuai, pengairan, alat dan mesin pertanian) sampai hilir (peta kuliner nasional dan global). Mengkolaborasikan Peta pangan nasional tersebut harus berbasis pada keunggulaan kompetitif bagi komoditas unggulan lokal yang berorientasi pasar baik dalam negeri maupun ekspor sehingga menciptakan proses bisnis yang berkelanjutan bagi setiap stakeholders.

Berkaca pada data yang ada dan mengingat menyia-nyiakan makanan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, diusulkan oleh Tim Kajian kepada presiden untuk dimulainya kampanye nasional untuk tidak menyia-nyiakan makanan.

Berdasarkan berbagai data pada tahun 2016, sampah makanan di Indonesia per tahun mencapai 1, 3 juta ton atau per orang menghasilkan 300 kg sampah makanan per tahunnya. Jika dirupiahkan, 1,3 juta ton sampah makanan itu senilai Rp 27 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh kebiasaan menyisakan makanan yang ironisnya, 19,6 juta penduduk Indonesia masih kekurangan gizi. Jika dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makan 28 juta orang per tahunnya.

Pada kesempatan itu, Joko Widodo menjelaskan bahwa dalam mewujudkan ketahanan pangan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai acuan yakni, peringatan lembaga pangan dunia FAO (Food and Agriculture Organization) tentang ancaman krisis pangan dunia, substitusi bahan pangan impor yakni beras dan jagung serta mekanisasi pertanian dengan budaya baru berbasisikan petani milenial.

Terkait dengan lumbung pangan, Presiden Joko Widodo menjelaskan, memulai mendata termasuk di dalamnya 168.000 ha dari satu juta lahan gambut untuk ditanami padi, singkong dan jagung, 30.000 ha lumbung pangan yang terletak di dataran tinggi Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang ditanami kentang dan bawang dan potensi lumbung pangan di Merauke, Papua seluas 4,25 juta ha. Disinggung pula oleh Presiden tentang PTP yang memiliki 13,5 juta ha dan masih berpeluang ditanami tanaman pangan.

Pernyataan Presiden tersebut untuk menambahkan usulan Tim Kajian untuk menggunakan lahan-lahan kosong dan tidak produktif yang saat ini dikuasai negara ataupun badan usaha milik negara. Dalam penjelasannya Eko Margiyono saat menjabat Pangdam Jaya / Jakarta telah memulai memanfaatkan lahan kosong di Teluk Naga untuk ditanami tanaman horti kultura.

Selain itu, Firli Bahuri menjelaskan kepada Presiden, dimungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam kaitannya alih fungsi lahan. Oleh karena itu, dalam konteks penyediaan lumbung pangan ini, KPK berinisiatip untuk membantu pemerintah dengan mengawal alih fungsi lahan tersebut.

Dalam usulannya yang disampaikan oleh Edi Permadi, Tim kajian merekomendasi kan 5 (lima) butir usulan untuk dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan.

1. Yang pertama terkait dengan Lahan Pangan (food estate), perlu dimiliki integrated big data untuk peta pangan nasional dengan berbasis teknologi dan budaya pertanian mekanisasi modern, penyusunan clustering food estate yang diterima pasar.

2. Yang kedua terkait dengan Tata Kelola Pangan (Food Governance) diperlukannya project management office (pmo) yang bertanggung jawab terhadap orkestrasi secara menyeluruh terkait integrasi model bisnis food estate dari hulu ke hilir dan mengefektifkan peran Bulog sebagai jaring pengaman dan stabilisator harga untuk beras dan bahan pangan pokok strategis lainnya.

3. Yang ketiga terkait dengan Budaya Pertanian (Agri-Culture) transformasi organisasi petani yang antara lain terjaminnya akses terhadap modal, mendorong tumbuhnya industri perarntara dan produk jadi pertanian, pengurangan makanan sisa (food waste) melalui kampanye nasional dan menafaatkan influencer berbagai jaringan media.

4. Yang keempat terkait pemanfaatan lahan termasuk didalamnya proteksi alih fungsi lahan, inventarisasi lahan pertanian melalui big data, sinkronisasi dalam pemberian ijin oleh lembaga yang tumpang tindih dan pemanfaatan lahan tidur dan tidak produktif untuk pertanian.

5. Yang kelima terkait dengan sumberdaya manusia dengan menyediakan tenaga terampil yang dapat terserap dari hilir hingga hulu beserta tenaga penampingnya, tenaga kerja sukarela untuk menyerap tenaga kerja korbah PHK Covid 19, serta insentif berupa biaya program studi pangan di perguruan tinggi dan lebih fokus ke program studi berbasis beasiswa dan ikatan dinas.

Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa kelima usulan ini merupakan hasil kajian Forum Group Discussion (FGD) dan Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarakan di Gedung Lemhannas dan dan didukung IKAL PPSA XXI. Mereka adalah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Franciscus Welirang, Ketua HKTI Jend TNI (Pur) Moeldoko, Dirjen Penataan Agraria Kemenag dan Tata Ruang Andi Tenrisau, Pemerhati Ekonomi Regional Marcelino Rumambo Pandin, Deputy Managing Director PT East West Seed Indonesia (EWINDO) Afrizal Gindow, Mantan Menteri Pertanian Anton Apriantono, Kepala Badan Ketahanan angan RI Agung Hendriadi, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker RI Aris Wahyudi, Ketua Program Pasca Sarjana IPB Prof DR Akhmad Fauzi, Sekretaris Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Asra Ida RM Sigalingging dan Kelompok Petani Milenial Bagas Suratman.**[-]