Mediaportalanda

Photo Istimewa 

MPA,  JAKARTA - 75 tahun yang lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk agar perang dunia II tidak terulang kembali dan agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera. Perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran, dan tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan peran PBB saat ini. Pidato tersebut disampaikan secara virtual seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 23 September 2020.

"Di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita akan sama. Belum," kata Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. 

"Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi Covid-19. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam," paparnya.

Presiden Jokowi memandang bahwa seharusnya semua negara bersatu padu dan selalu menggunakan pendekatan _win-win_ pola hubungan antarnegara yang saling menguntungkan. Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. 

"Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. _No one is safe until everyone is_," ungkapnya.

"Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera semakin sulit diwujudkan," imbuhnya.

*Dukungan Bagi Palestina*

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia bertekad untuk terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Menurutnya, Indonesia akan terus memainkan peran sebagai _bridge builder_, sebagai bagian dari solusi.

"Secara konsisten, komitmen ini terus dijalani Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Spirit kerja sama akan selalu dikedepankan Indonesia spirit yang menguntungkan semua pihak, tanpa meninggalkan satu negara pun. _No one, no country should be left behind_," tegasnya.

Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, saat Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasa Sila Bandung. Hingga kini, prinsip Dasa Sila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pemajuan kerja sama, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

"Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina, untuk mendapatkan hak-haknya," ungkapnya.

Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama negara ASEAN akan terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada hari jadinya yang ke-53, 8 Agustus 2020 yang lalu, ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. 

"Spirit kerja sama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik, melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific," tandasnya.

Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

MPA, PADANG - PERUMDA Air Minum Kota Padang adalah salah satu perusahaan daerah yang ikut berperan aktif disepanjang penanganan Covid-19 Kota Padang sampai saat ini. Perusahaan yang dikomandoi Hendra Pebrizal selaku Direktur Utama ini selalu aktif  memberikan bantuan untuk penanganan covid serta berbagai aksi-aksi sosial lainnya. Mulai dengan bantuan beras dan sembako bagi masyarakat yang terkena dampak covid hingga bantuan Alat Pelindung Diri  (APD).

Dirut Hendra Pebrizal bersama penerima penghargaan lainnya 

Jadi Tidak heran jika Perumda Air Minum Padang meraih penghargaan dalam acara malam apresiasi yang dihelat pada Senin malam, (21/9). Acara ini merupakan bentuk perhatian dan penghargaan dari Pemerintah Kota Padang kepada Instansi Pemerintah dan Swasta serta Perseorangan, yang ikut andil berpartisipasi memberikan bantuan dalam bentuk materil dan inmateril untuk penanganan dampak covid19 di Kota Padang.

Acara malam apresiasi Partisipasi Penanganan Dampak Covid19 ini dibuka oleh Walikota Padang, dan juga di hadiri oleh Wakil Walikota Padang, Sekdako, Forkopimda, Dirut, Kepala Badan, Kepala Instansi Pemerintah dan Swasta serta Pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Padang. 

Walikota Padang saat peresmian bedah rumah yang dilakukan Perumda Air Minum Kota Padang

"Terimakasih kepada Pemerintah Kota Padang, semoga hal ini semakin  membangkitkan rasa empati yang tinggi disegenap lapisan masyarakat Kota Padang dalam memberikan berbagai bentuk  bantuan dan  perhatian terhadap dampak covid19 di Kota Padang Tercinta yang belum berakhir ini. Mari bersama berdoa, Semoga pandemi ini segera berakhir dan perekonomian diKota Padang kembali normal," terang Dirut Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal. 

Tak hanya aktif terlibat dalam penanganan covid 19, Perumda Air Minum Kota Padang juga kembali menunjukan kepedulian dengan program bedah rumah masyarakat miskin di Ulu Gadut.  Selasa (22/9), sebuah rumah dengan dua kamar, ruang tamu, dapur dan kamar mandi telah selesai dibangun. Rencananya hingga akhir tahun nanti, ada satu unit rumah lagi yang akan diselesaikan pembangunannya.

Dirut Hendra Pebrizal saat memberikan sambutan

Menariknya, semua dana-dana untuk berbagai kegiatan sosial itu berasal dari zakat dan sumbangan semua karyawan Perumda Air Minum Kota Padang. Hal ini diakui sendiri oleh Dirut Perumda Air Minum Kota padang, Hendra Pebrizal.

"Uang itu berasal dari zakat dari semua pegawai Perumda Air Minum Padang. Zakat mereka dikumpulkan tiap bulan. Kemudian digunakan untuk kurban atau membedah rumah warga miskin, bantuan untul covid dan kegiatan sosial lainnya," sebut Hendra didampingi Direktur Umum Afrizal Kuning, dan direktur teknik, Hendra Pebrizal. Ia mengatakan bahwa rumah itu pada awalnya rumah kayu. Kemudian dibongkar habis dan dibangun lagi semuanya. Dana pembangunan sebeaar Rp 50 juta.

Walikota bersama Dirut dan penerima bedah rumah 

Walikota Padang, Mahyeldi mengaku sangat mengapresiasi dan mengagumi sikap mulia dari semua karyawan Perumda Air Minum Padang pada berbagai kesempatan. "Saya rasa sikap mulia untuk saling membantu ini yang perlu kita contoh bersama," ujar Mahyeldi. 

(*)

Photo Istimewa

MPA, PADANG - Berkat kesuksesan meraih dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut-turut, Pemerintah Kota Padang kali ini diganjar penghargaan bergengsi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Penghargaan itu diumumkan dan disampaikan secara virtual oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diikuti beberapa kepala daerah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga di Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut, Selasa (22/9/2020).

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah usai pengumuman penghargaan menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang tentu sangat menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama kepada BPK yang telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Padang tiap tahunnya. BPK juga memberikan semacam masukan dan hal-hal terkait apakah semuanya sudah sesuai dengan ketentuan tertentu. 

Wako juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SKPD terkait serta seluruh SKPD di lingkungan Pemko Padang yang mampu dengan baik menyelesaikan penyajian laporan keuangan. 

“Khususnya BPKAD dalam menyajikan laporan keuangan secara keseluruhan. Sehingga memberikan hasil yang sangat-sangat positif bagi kita ke depan untuk terus dipertahankan,” imbuh wako dalam kesempatan itu didampingi Sekda Amasrul, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi serta beberapa kepala OPD terkait di Pemko Padang.

Sementara itu Kepala BPKAD Kota Padang Budi Payan menyebutkan, indikator dari pemberian penghargaan tersebut dilandasi laporan keuangan yang baik dari Pemko Padang yang setiap tahunnya diaudit oleh BPK terkait LKPD. 

"Alhamdulillah, sejak di bawah kepemimpinan bapak Wali Kota Mahyeldi setiap tahunnya itu kita terus mendapatkan opini WTP dari BPK terkait LKPD. Kita tentu berharap dengan pemberian penghargaan ini kita di Kota Padang juga bisa menerima apresiasi berupa dana insentif daerah (DID) dari Pemerintah Pusat," imbuhnya.

Sementara itu dalam sambutan dan arahannya Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pada kali ini terjadi kenaikan opini WTP atas LKPD pemerintah daerah (Pemda). Dimana pada 2019, LKPD yang mendapat opini WTP adalah sebanyak 486 dari 542 LKPD atau sebesar 89,7 persen.

"Pemda yang mendapat opini WTP terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota dan 365 pememerintah kabupaten. Dibandingkan dengan 2018, keberhasilan Pemda yang mendapat opini WTP atas LKPD meningkat 7,9 persen," sebut Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebutkan, peningkatan yang terjadi tersebut menunjukkan indikator semakin meningkatnya tata kelola, tidak hanya dalam mengelola barang milik negara (BMN), tetapi juga dalam menjalankan fungsi dan tugas dan tanggung jawab pemerintahan.

"Saya berharap capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan," ujar Menteri perempuan tersebut.

Lebih jauh Sri Mulyani juga mengingatkan kepada kementerian/lembaga dan Pemda yang belum mendapatkan opini WTP, agar bisa melakukan langkah-langkah yang efektif dan bisa terukur dalam menyelesaikan temuan-temuan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara bersungguh-sungguh dan komprehensif.

"Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara di masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda dapat memperoleh WTP pada 2020 dan hal ini akan menggambarkan tata kelola dan komitmen seluruh kementerian lembaga dan Pemda di Indonesia," ucapnya.(**)