Mediaportalanda

Photo Istimewa

MPA, JAKARTA - Penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kedisiplinan dan kerja keras seluruh komponen bangsa. Segala kebijakan pemerintah terkait hal tersebut dilakukan untuk bekerja keras menangani persoalan kesehatan yang memang menjadi prioritas pemerintah.

"Sejak awal, kebijakan pemerintah selalu konsisten, bahwa penanganan masalah kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Sekali lagi, kesehatan masyarakat harus diprioritaskan," ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan tentang perkembangan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 26 September 2020.

Di tengah prioritas tersebut, pemerintah juga bekerja keras untuk menjaga dan memulihkan perekonomian. Sejumlah program dengan alokasi dana sebesar Rp203,9 triliun dikeluarkan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi.

Program tersebut di antaranya terealisasi dalam berbagai bentuk seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Presiden Produktif, Subsidi Gaji, hingga diskon tarif listrik.

"Program ini untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Alhamdulillah, pelaksanaan program perlindungan sosial telah berjalan dengan baik," ujarnya.

Kepala Negara lantas memerinci realisasi program perlindungan sosial sampai tanggal 23 September 2020, sebagai berikut:

- Program Keluarga Harapan, telah tersalurkan Rp29,138 triliun kepada 10 juta penerima manfaat;

- Program Sembako, telah tersalurkan Rp30,978 triliun kepada 19,41 juta penerima manfaat;

- Program Sembako Jabodetabek, telah tersalurkan Rp4,407 triliun kepada 1,9 juta penerima manfaat;

- Program Bansos Tunai Non-Jabodetabek, telah tersalurkan Rp24,787 triliun kepada 9,18 juta penerima manfaat; 

- Program Kartu Pra Kerja, telah tersalurkan Rp16,617 triliun kepada 4,86 juta penerima manfaat;

- Program BLT Dana Desa, telah tersalurkan Rp11,73 triliun kepada 7,55 juta penerima manfaat;

- Program Banpres Produktif dan Banpres Modal Kerja Rp14,183 triliun, sudah diterimakan kepada 5,9 juta penerima manfaat;

- Program Subsidi Gaji, telah tersalurkan Rp10,8 triliun kepada 9 juta penerima manfaat;

- Program Diskon Listrik, telah tersalurkan Rp3,455 triliun kepada 31,4 juta penerima manfaat.

Presiden menyebut bahwa realisasi program PEN untuk klaster perlindungan sosial ini selain bisa mengurangi beban masyarakat, juga memacu peningkatan produktivitas masyarakat. Ia pun kembali mengingatkan bahwa penanganan masalah kesehatan, terutama pencegahan penularan, adalah yang paling utama.

"Saya minta kepada semua pihak untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, agar penularan bisa ditekan, dan kehidupan masyarakat bisa berjalan normal kembali," tandasnya.

Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

MPA, JAKARTA - Memasuki tahun ke dua perjalanan Dewan Pers Indonesia pasca Kongres Pers Indonesia 2019, terdapat dua program utama yang sedang difasilitasi oleh Dewan Pers Indonesia melalui organisasi-organisasi pers yang tercatat sebagai konstituen Dewan Pers Indonesia. Kedua program utama yang dilaksanakan berdasarkan amanat Kongres Pers Indonesia 2019 itu adalah sertifikasi media dan persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan melalui lembaga penguji kompetensi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. 

Pelaksanaan kedua program tersebut, menurut Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi, masih belum massif dilaksanakan oleh seluruh organisasi pers konstituen Dewan Pers Indonesia. “Pelaksanaan sertifikasi media itu sangat penting dilakukan  agar puluhan ribu media yang kesulitan mengikuti verifikasi media atau perusahaan pers di Dewan Pers dapat diberi akses kemudahan oleh organisasi-organisasi pers lewat sertifikasi media melalui Dewan Pers Indonesia,” ungkap Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Jumat (25/9/2020). 

Atas pertimbangan itu, Mandagi menjelaskan, Dewan Pers Indonesia memutuskan untuk merekrut organisasi-organisasi pers yang ada di seluruh Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal untuk bergabung sebagai konstituen baru Dewan Pers Indonesia. Persyaratan untuk menjadi konstituen Dewan Pers Indonesia, menurutnya, hanya satu yakni berbadan hukum Indonesia. 

“Kita ingin memudahkan calon konstituen bergabung karena upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional adalah merupakan tanggung-jawab Dewan Pers Indonesia sebagaimana diaur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” imbuhnya. 

Mandagi juga menambahkan, Dewan Pers Indonesia berupaya merekrut konstituen baru dengan tujuan agar program sertifikasi media nantinya bisa berjalan lebih massif lagi.  “Karena pada prateknya, Sertifikat Media yang dikeluarkan oleh Dewan Pers Indonesia sudah diakui dan diterima di seluruh Indonesia. Sehingga pada gilirannya, puluhan ribu media yang disebut abal-abal oleh Dewan Pers bisa difasilitasi oleh seluruh kekuatan konstituen Dewan Pers Indonesia,” ujar Mandagi. 

Sementara itu, menyangkut Uji Kompetensi Wartawan, Mandagi mengatakan, sudah hampir 75 tahun lamanya sejak Indonesia merdeka, profesi di bidang wartawan belum ada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang disahkan oleh negara. Lebih lanjut dikatakannya, Standar Kompetensi Wartawan yang dipakai Dewan Pers selama ini ternyata tidak bisa digunakan sebagai Skema Kompetensi sektor Wartawan ketika sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP mengajukan permohonan lisensi ke BNSP. 

Mandagi menegaskan, pihaknya tidak menentang program UKW yang dilaksanakan oleh Dewan Pers sepanjang itu tujuannya untuk peningkatan kualitas kehidupan pers yang lebih baik. Namun, Mandagi menilai, UKW yang ada selama ini hanya dijadikan sebagai alat untuk mengejar keuntungan. “Di satu sisi puluhan ribu media disebut abal-abal, dan di sisi lain wartawan yang bekerja di media yang disebut abal-abal itu dijadikan objekan dalam bisnis UKW puluhan LSP ‘bodong’ bentukan Dewan Pers, dengan cara melempar propaganda wartawan non UKW dicap abal-abal agar terpaksa berbondong-bondong mengikuti UKW,” ungkap Mandagi. 

Untuk alasan itu Mandagi mengajak dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh organisasi-organisasi pers di tingkat Nasional dan Lokal, yang masih setia dengan perjuangan kemerdekaan pers, untuk ikut bergabung menjadi konstituen Dewan Pers Indonesia. 

“Ini saatnya kita menunjukan bahwa konstituen Dewan Pers Indonesia adalah professional dan jaringan media kita semua berbadan hukum dan dijamin Undang-Undang Pers. Bahkan kita semua justeru harus berani mengungkap bahwa program UKW Dewan Pers justeru yang abal-abal karena tidak berlisensi BNSP, dan potensi penerimaan negara melalui program UKW berbayar tidak jelas,” pungkasnya. 

Selanjutnya, disebutkan, Surat Pernyataan dari pimpinan organisasi pers dapat ditujukan kepada Dewan Pers Indonesia dan dapat dikirim ke alamat : Jl. K.H. Zainul Arifin Komplek Ruko Ketapang Indah Blok.B2 No. 33-34  Krukut, Jakarta Barat,  atau melalui email : dewanpersindonesia@yahoo.com.  Untuk contoh surat pernyataan dapat diminta melalui nomor WA 081340553444. ***

Sumber DPI

Photo Istimewa

MPA, PADANG  – Komando Resor Militer 032/Wirabraja menggelar Upacara Penyambutan Satgas Yonif 133/Yudha Sakti dalam rangka Purna Tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat, dan dipimpin langsung oleh Panglima Kodam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Irwansyah, M.A, M.Sc., bertempat di Lapangan Mako Yonif 133/YS Jl. Prof. Dr. Hamka No.1 Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada Jum’at (25/9/2020).

Upacara penyambutan ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa bangga sekaligus sebagai wujud rasa syukur serta penghargaan komando kepada prajurit Satgas Yonif 133/Yudha Sakti yang telah selesai melaksanakan tugas secara profesional dalam menjaga integritas NKRI dari ancaman dan berbagai aksi yang mengganggu keamanan perbatasan, dengan melakukan pembinaan teritorial sekaligus sebagai representasi kehadiran pemerintah di wilayah perbatasan darat Republik Indonesia dan Malaysia.

Dalam amanatnya, Pangdam I/BB menyampaikan bahwa saya atas nama komando dan pribadi mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Satgas Yonif 133/Yudha Sakti yang telah sukses dan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan darat RI-Malaysia selama kurang lebih sepuluh bulan.

“Satgas Yonif 133/YS telah melaksanakan tugas tanggung jawab secara profesional dan proporsional, sehingga bisa berhasil dengan kriteria baik, hal ini dilihat dari penilaian unsur pimpinan dan komponen terkait di tempat kalian bertugas yang dilaksanakan dengan standar penilaian yang terukur dan obyektif,” ungkapnya.

Selanjutnya, Mayjen TNI Irwansyah mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari pengabdian yang tulus dan ikhlas serta kesadaran untuk berbuat yang terbaik, sehingga rasa tanggung jawab yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dapat menjaga nama baik satuan khususnya citra Kodam I/Bukit Barisan, katanya.

Lebih lanjut, Jenderal Bintang Dua ini menegaskan kepada seluruh prajurit Yonif 133/Yudha Sakti, didalam pelaksanaan tugas ke depan agar selalu bersyukur dan  berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan jangan larut dalam kegembiraan yang berlebihan, karena keberhasilan ini adalah kehormatan dalam menjalankan tugas yang mulia, kemudian laksanakan konsolidasi dengan tertib administrasi yang teliti dan benar sehingga pertanggungjawaban satuan ataupun perorangan dapat dilaporkan secara akuntabel, berikan reward and punishment kepada personel yang memang patut untuk menerimanya, serta yakinkan hak-hak kesejahteraan prajurit dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta segera menyesuaikan dengan kegiatan satuan yang mengacu kepada program kerja dan anggaran Kodam I/Bukit Barisan TA. 2020. 

Diakhir amanatnya, Pangdam I/BB juga menyampaikan pesan dari ibu Ketua Persit KCK PD I/Bukit Barisan kepada seluruh anggota Persit KCK Koorcabrem 032, dimana sebagai anggota Persit KCK hendaknya menggunakan aplikasi yang ada di smart phone dengan cerdas dan bijaksana, seperti diketahui bahwa saat ini perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesat, untuk contoh positifnya “Marilah kita saling bertukar informasi berkaitan dengan pendidikan anak atau mungkin tentang masakan-masakan yang sedang tren saat ini,” ujarnya.

Disamping itu, selalu patuhi anjuran pemerintah dalam memerangi pandemi covid-19, dengan menerapkan social dan physical distancing maupun pola hidup sehat untuk senantiasa gunakan masker, jaga jarak, hindari tempat keramaian dan jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan, tuturnya mengakhiri.

Usai pelaksanaan upacara penyambutan, Pangdam I/BB yang diikuti oleh seluruh tamu undangan memberikan ucapan selamat dan melakukan penebaran tepung tawar sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan Satgas Yonif 133/YS dalam pelaksanaan tugas operasi.

Ketika dikonfirmasi awak media, Alumni Akmil 1985 ini menjelaskan bahwa tugas yang diberikan kepada Satgas Yonif 133/YS adalah selalu menjaga patok patok yang ada diperbatasan, kemudian menjaga arus lalu lintas keluar masuk perbatasan agar tidak terjadi penyelundupan barang ilegal loging maupun mining diwilayah NKRI. Disamping itu, juga melakukan pembinaan teritorial terhadap masyarakat setempat, pungkasnya.

Turut mengikuti Upacara Penyambutan tersebut, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berserta Forkopimda Prov. Sumbar, Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Arief Gajah Mada, S.E, M.M.,  Asops dan Asintel Kasdam I/BB, Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Amrizen, S.E., para Kasi Kasrem 032/Wbr, para Dandim, para Kabalak Korem 032/Wbr, Danyonif 133/YS Letkol Inf Hendra Cipta, S.Sos., beserta seluruh prajurit Yonif 133/YS, Ketua Persit KCK Koorcabrem 032 Ny. Anggia Meutia Arief, pengurus Persit KCK Koorcabrem 032. (Pen 032).