Mediaportalanda

Photo Istimewa

MPA, PADANG  - Guna menyamakan persepsi dalam menerapkan sanksi protokol kesehatan yang tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi.

Rapat koordinasi Criminal Justice Sistem (CJS) ini dilaksanakan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di ruang Jenderal Hoegeng Polda Sumbar, Selasa (20/10).

Rakor ini dibuka oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, yang dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, serta instansi terkait.

"Penerapan Perda ini untuk peningkatan disiplin masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kita perlu menyamakan persepsi," kata Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto.

Dikatakan, pihaknya (Polri) di jajaran Polda Sumbar, selain terus memberikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat, juga siap membantu melakukan penegakan hukum sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Apabila dalam menerapkan pidana petugas di lapangan (Satpol PP) tidak ada yang kompetensi Penyidik PPNS, personel Polri baik di Polda maupun Polres jajaran Polda Sumbar siap membantu. Sesuai dengan Pasal 100 KUHAP," pungkas Kapolda.

Dalam rakor tersebut, membahas sosialisasi, penindakan dan penertiban pelanggar yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah, membahas tentang kerjasama dengan stake holder terkait tentang penertiban terhadap pelanggar protokol kesehatan.(*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa

MPA, JAKARTA  - Dewan Kehormatan PWI Pusat kembali mengingatkan pentingnya media dan wartawan aga menjaga jarak dalam kontestasi politik Pilkada 2020. Seperti diketahui Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah baik propinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. Rangkaian kegiatannya seperti kampanye saat ini tengah berlangsung hingga 5 Desember yang akan datang.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang mengaku banyak menerima pengaduan mengenai keterlibatan wartawan dan bahkan pengurus organisasi wartawan dalam dukung mendukung pasangan calon di daerah.

"Khittah profesi wartawan dan pekerjaan jurnalistik sejak dulu adalah tidak memihak dan independen khususnya selama proses Pilkada. Sikap itu untuk menjaga Pilkada berjalan demokratis, mengawasi azas jujur dan adil sehingga menghasilkan kepemimpinan daerah yang terbaik," kata Ilham seusai memimpin Rapat Dewan Kehormatan PWI Pusat, Senin (19/10/2020 ) yang digelar via zoom.

Rapat dihadiri Sekreraris DK Sasongko Tedjo, anggota Asro Kamal Rokan, Tri Agung Kristanto, Nasihin Masha dan Rajapane.

Harus mengundurkan diri

Bagi anggota dan Pengurus PWI sendiri dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, sudah jelas panduannya baik dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan. 

"Namun entah karena kurang sosialisasi atau besarnya godaan, Dewan Kehormatan mencatat masih terjadi pelanggaran yang dilakukan wartawan dan pengurus PWI,” tambahnya.

Seperti misalnya kasus yang sekarang sedang ditangani DK PWI Pusat yakni dukungan secara terbuka pengurus PWI di suatu daerah terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur. Rapat DK telah merekomendasikan kepada Pengurus PWI Pusat untuk menindak tegas oknum pengurus dimaksud.

Ilham mengingatkan, mendukung saja tidak boleh apalagi menjadi tim sukses atau menjadi pasangan calon. Menurut PD PRT terbaru hasil Kongres PWI di Solo tanggal 27-30 September 2019, jika pengurus PWI bertindak partisan seperti itu, mereka harus mengundurkan diri bukan lagi cuti.

Keputusan yang lebih tegas itu tidak lain dikeluarkan demi menjaga integritas, martabat dan profesionalitas wartawan.

Peran media hendaknya lebih ditekankan untuk mengawal terselenggaranya kontestasi politik yang jujur dan adil dan menyosialisasikan pasangan calon secara terang benderang agar masyarakat tidak salah pilih.

DK PWI Pusat mengajak insan pers untuk menjada self interest distancing di musim Pilkada seperti sekarang ini. Kalau perlu secara khusus memberikan panduan agar Pilkada berlangsung aman karena di tengah pandemi.

DK PWI dalam kesempatan itu juga menyoroti masih banyaknya ketidakakuratan dalam pemberitaan bahkan pemelintiran berita sehingga menghasilkan bias informasi.

"Menjadi wartawan itu berat tanggung jawabnya. Dituntut selalu profesional, menjaga kode etik dan kode perilaku wartawan", tandas Ilham Bintang.**

Pjs Bupati Jasman : Gubernur Dukung Penuh Program Ini

MPA, PADANG ARO --- Guna menyiapkan nagari-nagari yang berdaya dalam masa pandemi Covid, diperlukan usaha-usaha yang konkrit dari berbagai lini untuk menghadapinya. Konsep keterlibatan semua unsur di nagari tersebut disebut sebagai sebuah "gerakan semesta" yang terwujud dalam program Nagari Tageh atau tangkas/kuat.

Konsep ini disampaikan oleh Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand Dr. Andani Eka Putra dalam rapat pembahasan pembentukan 7 Nagari Tageh di Padang Aro, Solok Selatan, Sabtu 17/10/20.

"Edukasi paling bagus dimulai dari tingkat nagari. Perguruan tinggi nantinya akan mengisi konsepnya. Yang akan terlibat semuanya, baik unsur masyarakat, TNI/Polri, Pemda, serta mahasiswa di nagari tersebut. Ini kita sebut gerakan semesta menghadapi Covid, dimana semua orang terlibat aktif untuk mewujudkannya," ujar doktor yang telah mendapatkan banyak penghargaan di bidang kesehatan tersebut.

Andani yang hadir bersama Dr. Erigas Eka Putra Direktur Nagari Development Centre (NDC) Unand mengatakan bahwa tujuan utama dalam program tersebut adalah bagaimana pemahaman masyarakat meningkat dalam menghadapi dan menyikapi pandemi Covid. 

Ia menginginkan, bahwa nantinya konsep Nagari Tageh yang disusun tersebut, tidaklah sekedar beretorika, tapi langsung diaplikasikan di lapangan dan semuanya bekerja dengan aktif.

Nagari Tageh menurutnya bukan hanya terkait kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial budaya, pangan, dan juga pendidikan, dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai konseptor, sekaligus sebagai pelakunya di lapangan.

"Perguruan tinggi melalui para mahasiswa di nagarinya kita mintakan untuk menjadi tulang punggung dalam membantu Wali Nagari. Memberikan pengetahuan dan mendampingi langsung di lapangan," terangnya.

Andani menambahkan bahwa konsep Nagari Tageh ini bukanlah pertama kali di Sumbar. 

"Sudah ada yang membuatnya. Namun kita melihat perlunya sinergi yang lebih optimal lagi dan pengayaan konsep, dan mensinergikannya dengan konsep yang ada" jelas Andani.

Ia berpesan agar langkah pertama yang harus dilaksanakan adalah memasang niat yang baik untuk membantu masyarakat, serta memulainya dengan Bismillah. Sama halnya ketika pertama kali ia memanfaatkan laboratorium Unand untuk tes Swab, dimana ia selalu memotivasi rekan-rekan kerjanya untuk memasang niat yang tulus untuk membantu masyarakat.

Erigas Eka Putra, Direktur NDC Unand mengatakan bahwa konsep yang disusun dalam menghadapi pandemi Covid di Nagari nantinya adalah dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk unsur informal leader seperti ninik mamak, dimana mereka akan lebih didengar perkataannya di masyarakat. Termasuk juga menurutnya akan melibatkan unsur mahasiswa nantinya.

Ia mengaku, bahwa kedatangannya ke Solok Selatan lebih dikarenakan karena jiwa dan semangatnya untuk membangun dan mengabdi untuk nagari-nagari yang ada, termasuk di Solok Selatan.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Solok Selatan Jasman Rizal mengatakan bahwa salah satu fungsi nagari Tageh nantinya adalah bagaimana memberikan sosialisasi, edukasi, dan kegiatan lainnya. 

Terkait anggaran, ia meminta seluruh camat dan nagari yang akan dijadikan pilot project (7 nagari) agar tidak memikirkan dulu terkait anggaran pelaksanaannya. 

"Yang utama dulu saat ini adalah semangat dan kemauan kita untuk bersama-sama melaksanakan program ini nantinya. Masalah anggaran nanti kita diskusikan. Anggarannya tidaklah besar. Nanti akan dilibatkan semua, termasuk kita mintakan dukungan perantau," ucapnya didampingi Kadis Sosial dan PMD/N Zulkarnaini.

Jasman meminta seluruh camat dan wali nagari untuk pro aktif dan bersemangat dalam pelaksanaan nantinya. 

"Jangan mau kalah dengan semangatnya Pak Andani dkk. Pak Andani ini kemana mana ia selalu dibayar mahal, namun sekarang ia kesini tanpa dibayar, karena semangat dan keinginannya untuk membantu kita di Solok Selatan. Mudah-mudahan konsep ini nantinya bisa dilaksanakan juga didaerah lain," ujarnya menyemangati

Jasman juga menyampaikan bahwa Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendukung penuh terhadap program yang sedang disusun bersama Dr. Andani tersebut.

"Tolong sampaikan salam saya kepada seluruh camat dan wali nagari yang hadir. Saya akan mendukung penuh pelaksanaan program ini nantinya," ujar Jasman sembari membacakan pesan Whatsapp Gubernur Sumbar kepadanya.

Dalam waktu dekat Jasman mengatakan bahwa 7 Nagari dari 7 kecamatan yang akan dijadikan Pilot Project Nagari Tageh tersebut akan segera di SK kan, yakni NagaribAbai, Sungai Kunyit, Padang Air Dingin, Lubuk Gadang Selatan, Kapau Alam Pauh Duo, Sako Pasia Talang, dan Nagari Pakan Rabaa Tengah.

Dukungan pelaksanaan program ini juga datang dari Kapolres Solok Selatan, AKBP Tedy Purnanto, S.Ik, 

"Selaku Kapolres kita siap mendukung program ini. Masyarakat masih banyak yang percaya dengan wabah Covid ini. Padahal hal ini nyata adanya, dan bukan konspirasi. Bukan hanya kita, Bahkan negara-negara maju pun terkena dampaknya," tegasnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menggerakkan semua kapolsek dan juga babinkantibnas di nagari-nagari yang akan menjalankan program ini. 

"Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, lnsya Allah bisa kita jalankan bersama-sama," tukas Tedy yang hadir bersama Kasat Binmas Polres AKP H. Kamil Siregar. (**)