Mediaportalanda

Teguh Santosa, dalam perbincangan di Jakarta, Jumat 30/10, (Photo Istimewa)

MPA, JAKARTA - Isu keamanan Laut China Selatan yang dibicarakan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo dalam pertemuan dengan Menlu RI Retno LP Marsudi dan Presiden Joko Widodo harus dimanfaatkan untuk menuntaskan penggunaan nama Laut Natuna Utara sekitar Pulau Natuna.

Laut Natuna Utara digunakan Indonesia dalam peta baru NKRI tahun 2017. Disusun sejak era Menko Maritim Rizal Ramli, 2015-2016, sejauh ini tidak ada satu pun negara tetangga di ASEAN yang memprotes nama baru itu. Alasannya sederhana, nama Laut Natuna Utara diberikan Indonesia untuk perairan di sekitar Pulau Natuna yang sudah diakui negara-negara tetangga sebagai wilayah kedaulatan NKRI. 

"Sejauh ini, satu-satunya negara di muka bumi yang keberatan dengan penggunaan nama Laut Natuna Utara itu adalah Republik Rakyat China yang dikuasai Partai Komunis China," ujar dosen politik Asia Timur UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, dalam perbincangan di Jakarta, Jumat (30/10).

Patut diduga, ujar Teguh Santosa, China selama ini mendapatkan keuntungan historis, psikologis dan ekonomis atas penggunaan nama Laut China Selatan hingga ke perairan Indonesia di sekitar Bangka Belitung. 

Keuntungan historis, psikologis dan ekonomis itu pada gilirannya dimanfaatkan China untuk semakin menancapkan hegemoni dan pengaruh di kawasan. 

"Walaupun ikut menandatangani UNCLOS 1982, namun China secara serampangan kerap memasuki perairan negara-negara ASEAN di kawasan itu juga ZEE Indonesia. Mereka selalu mengatakan perairan ini adalah wilayah perikanan tradisional China sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu," ujar Teguh Santosa.

"Seakan China ingin memutar jarum sejarah kembali ke zaman Kublai Khan yang pernah mengirimkan bala tentaranya untuk menaklukkan Raja Jawa yang menolak tunduk pada Dinasti Yuan," sambungnya.

Menurut Teguh, penamaan Laut Natuna Utara itu adalah agendan nasional untuk menambah kepastian hukum internasional di perairan.

Ia menyarankan Presiden Jokowi untuk mengawal dari dekat penuntasan pemberian nama Laut Natuna Utara di International Hydrographic Organization (IHO). 

IHO adalah badan internasional yang memastikan semua perairan di muka bumi terdaftar. Didirikan tahun 1921, kantor pusat IHO berada di Monako, dan hingga kini beranggotakan 93 negara, termasuk Indonesia dan China.

"Publik perlu mendapatkan informasi sudah sejauh mana proses ini bergulir di IHO. Jangan sampai publik menganggap pemerintah membatalkan penggunaan nama Laut Natuna Utara karena takut pada tekanan China komunis," demikian Teguh Santosa yang di tahun 2017 lalu ikut mendirikan Belt and Road Journalist Forum di Beijing bersama sekitar 30 pimpinan organisasi wartawan di dunia.*[-]

Selamat datang di Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda untuk kedua kalinya di Indonesia, ujar Presiden Jokowi mengawali pertemuan, (Photo Istimewa)

MPA, BOGOR - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 29 Oktober 2020. Presiden Jokowi menyambut baik kunjungan Mike Pompeo untuk yang kedua kalinya ke Indonesia.

"Selamat datang di Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda untuk kedua kalinya di Indonesia," ujar Presiden Jokowi mengawali pertemuan.

Presiden Jokowi memandang, kunjungan Mike Pompeo di tengah pandemi ini memiliki arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika. "Selama pandemi ini, saling kunjung antara pejabat kita cukup intensif, bahkan dapat saya sampaikan paling intensif," imbuhnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat. Sebelumnya, Under Secretary of Defense for Policy AS James H. Anderson juga berkunjung ke Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen kemitraan dan pertemanan yang baik. Presiden Jokowi juga menginginkan Amerika Serikat sebagai _true friend of Indonesia_. Hal tersebut tentunya tidak bisa didapatkan dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan dan dipelihara.

"Sehingga Presiden mengatakan bahwa untuk memelihara kemitraan ini diperlukan upaya yang serius, diperlukan pemahaman satu sama lain, dan diperlukan juga upaya untuk mewujudkan kerja sama yang konkret, termasuk di antaranya adalah kerja sama ekonomi," jelas Menlu Retno.

Menurut Menlu Retno, Presiden menekankan bahwa Indonesia ingin melihat kerja sama ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan fasilitas Generalized System Preference (GSP) kepada Indonesia.

Di samping itu, Presiden juga menginginkan agar kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat meningkat. Presiden juga ingin melihat Amerika memahami kepentingan negara berkembang dan menekankan ingin Amerika memahami kepentingan negara-negara muslim.

"Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia ingin bahwa Amerika juga memahami Asia Tenggara dan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di kawasan," ungkap Menlu Retno.

Sementara itu, Mike Pompeo mengungkapkan bahwa dirinya senang bisa berkunjung kembali ke Indonesia dan menyampaikan komitmen kuatnya untuk melanjutkan kemitraan strategis dengan Indonesia, termasuk di bidang ekonomi. Pompeo juga menyebut, Amerika akan mendorong lebih banyak pengusaha Amerika untuk melakukan _economic engagement_ dengan Indonesia.

Di kawasan, Indonesia dinilai oleh Amerika Serikat memainkan peran yang khusus, yakni sebagai "jangkar" ASEAN. Dengan peran besar Indonesia tersebut, maka Amerika betul-betul ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi dan kerja sama di bidang pertahanan.

"Oleh karena itu, Mike Pompeo juga mengatakan bahwa ingin tidak saja menjalin hubungan baik pada tingkat pemerintah, tetapi juga menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan _grass root_, dengan _stakeholders_ di Indonesia," jelas Menlu Retno.

Terakhir, Mike Pompeo menyampaikan penghargaan terhadap peran Indonesia untuk isu Afghanistan. Seperti diketahui, Indonesia dengan Amerika dan beberapa negara lainnya terus bekerja sama dari awal, mencoba berkontribusi untuk menghadirkan perdamaian di Afghanistan.

Bogor, 29 Oktober 2020

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Di momen Sumpah Pemuda ini, Presiden juga meresmikan TVRI Stasiun Papua Barat sebagai stasiun TVRI ke-30, (Photo Istimewa)

MPA - Peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi 92 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober 1928, merupakan sebuah peristiwa penting yang sangat bersejarah. Saat itu, para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara menyisihkan berbagai perbedaan di antara mereka, baik suku, agama, maupun bahasa daerah, untuk bersumpah menjadi Indonesia yang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.

Saat memberikan sambutannya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 secara virtual sebagaimana diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 28 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa semangat Sumpah Pemuda yang terjadi 92 tahun silam, harus tetap ada pada saat ini untuk menghadapi dunia yang berubah dengan cepat dan penuh dengan persaingan.

"Kini, 92 tahun telah berlalu, semangat Sumpah Pemuda harus terus menyala menghadapi dunia yang berubah dengan cepat," ujar Presiden. 

Dalam arus besar globalisasi, lanjut Presiden, yang sering terjadi adalah persaingan yang sengit antarnegara dan juga antarindividu. Tidak jarang kompetisi itu berujung pada upaya saling mengalahkan dan saling menghancurkan yang kemudian menjadi energi negatif yang merugikan.

"Sumpah Pemuda justru membawa energi positif yang menyatukan. Persaingan dan perbedaan tidak harus membuat kita melupakan adanya masalah-masalah bersama, kepentingan-kepentingan bersama, maupun tujuan-tujuan bersama. Yang semuanya bisa kita selesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama," jelasnya.

Kepala Negara berpandangan bahwa bersatu dan bekerja sama adalah kunci untuk mencapai Indonesia Maju. Untuk itu, upaya-upaya untuk menjaga persatuan harus terus dilakukan. Menurutnya, menjadi Indonesia tidak cukup hanya dengan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. 

"Kita harus bekerja sama merawat keindonesiaan. Keindonesiaan harus selalu dijaga dengan semangat solidaritas dan rasa persaudaraan. Kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat solidaritas. Tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Sulawesi, tidak ada Papua, yang ada adalah saudara sebangsa dan setanah air," tegasnya.

Persatuan harus terus diperjuangkan dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Untuk mewujudkan Indonesia yang satu, seluruh komponen bangsa harus bekerja sama membangun Indonesia secara adil dan merata, membangun Indonesia sentris dengan membangun dari pinggiran, desa, pulau terdepan, hingga perbatasan. 

"Kita juga membangun infrastruktur yang memudahkan konektivitas antarwilayah, antarpulau untuk mempersatukan Indonesia. Dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka masyarakat Papua, masyarakat Aceh, dan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah merasa menjadi bagian dari Indonesia, merasa memiliki Indonesia, serta ikut berkontribusi untuk memajukan Indonesia," paparnya.

Salah satu sarana untuk mengetahui wajah Indonesia dan berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dunia adalah melalui televisi. Apa yang terjadi di Papua dapat diketahui oleh masyarakat di Jawa, Sumatera dan sebagainya. Sebaliknya, apa yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air juga dapat diketahui oleh masyarakat di Papua.

Untuk menegaskan keseriusan komitmen untuk menjaga persatuan dan pemerataan akses informasi, di momen Sumpah Pemuda yang ke-92 ini, Presiden Joko Widodo juga meresmikan TVRI Stasiun Papua Barat sebagai Stasiun TVRI yang ke-30. Stasiun ini akan melayani masyarakat Papua, menyediakan berbagai informasi berkualitas, sehingga masyarakat Papua mendapatkan akses informasi yang sama dengan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya. 

"Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim saya resmikan Stasiun TVRI di Papua Barat. Teruslah bekerja menjadi media pemersatu bangsa," tandasnya.

Jakarta, 28 Oktober 2020

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden