Mediaportalanda

Ketua KSP Lima Garuda, Surachmat Sunjoto, (Photo Istimewa)

MPA, JAKARTA - Menyusul keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa, 27 Oktober 2020, yang menetapkan Koperasi Simpan Pinjam LiMa Garuda dan Surachmat Sunjoto selaku Ketua sejak awal berdirinya Koperasi dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS).  Harapan dana nasabah koperasi itu dapat dikembalikan mencuat lagi. 

Dengan adanya keputusan ini, KSP LiMa Garuda harus membuat skema pembayaran dana milik nasabah dalam kurun waktu 45 hari kedepan dan harus mendapat persetujuan dari para anggota/nasabah atau kreditur yang mengajukan daftar tagihan kepada pengurus yang telah di tunjuk Pengadilan.

Jika skema yang ditawarkan KSP LiMa Garuda tidak disetujui para anggotanya, maka KSP LiMa Garuda dan pribadi ketuanya Surachmat Sunjoto dapat dipalitkan dan seluruh asetnya akan disita untuk membayar kewajiban hutang-hutang kepada para nasabah/kreditur.

Majelis hakim yang diketuai oleh Duta Baskara dengan hakim anggota Sunarso dan Kadarisman juga memutuskan menunjukan Rikhi Limiyah dan Arief Budi Nugroho sebagai pengurus. Majelis memutuskan KSP LiMa Garuda dan Surachmat Sunjoto dibebankan membayar biaya perkara. 

Selanjutnya anggota KSP LiMa Garuda yang memiliki hak tagih menunggu tatacara mendaftarkan tagihan dan tahapan-tahapan lainnya yang akan di laksanakan oleh tim pengurus yang telah di tunjuk oleh Pengadilan.

Sebelumnya Yang Mei Sheng dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya RnR Law Firm mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap KSP LiMa Garuda dan terhadap Surachmat Sunjoto selaku Ketua koperasi sejak berdirinya KSP tersebut. Hal ini dilakukan dikarena KSP LiMa Garuda tidak mampu mencairkan dana para nasabahnya yang sudah jatuh tempo. 

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa dari sekitar Rp 600 miliar dana yang dihimpun KSP LiMa Garuda diantaranya sekitar Rp 400 milyar disalurkan ke berbagai projek pribadi Surahmat Sunjoto tanpa sepengetahuan anggota maupun para marketing, sehingga uang para anggota/nasabah yang disimpan di KSP LiMa Garuda menjadi macet dan tidak bisa diambil.

“Setelah putusan pengadilan dibacakan yang diajukan pemohon PKPU terhadap KSP LiMa Garuda dan Surachmat Sunjoto selaku Ketua yang seharusnya bertanggung jawab terhadap gagal bayar kepada para nasabah/anggota selama ini, menjadikan secercah harapan atas pengembalian dana nasabah,” kata Rachman Prabowo selaku perwakilan keluarga YMS dan kawan-kawan. 

Menurut Rachman, pihaknya akan terus memantau dan menanggapi skema pengembalian dana nasabah yang diajukan oleh pihak Debitur dalam hal ini KSP Lima Garuda dan Surahmat Sunjoto dapat terealisasi, sesuai dengan waktu yang dijanjikan selama ini, mengingat sebelum Permohonan PKPU diajukan pihak pemohon melakukan berbagai cara penagihan, akan tetapi tidak satupun skema pengembalian yang disampaikan pihak KSP LiMa Garuda dalam hal ini Surahcmat Sunjoto dapat meyakinkan, dengan berbagai alasan, dikarena sumber dana pengembalian yang diharapkan dari rencana penjualan asset yang nilainya tidak sebanding dengan jumlah uang yang disalahgunakan.

Tuntutan kuasa hukum sekaligus selaku keluarga korban atas gagal bayar KSP LiMa Garuda sangat simple dan jelas.

“Kembalikan seluruh dana anggota sejumlah kurang lebih Rp 400 M yang disalahgunakan tersebut. Terakhir Rachman mengingatkan pihak KSP LiMa Garuda. Jangan sekali kali mengambil hak orang lain dengan cara tipu menipu, terlebih Surahmat Sunjoto adalah salah satu keluarga Garuda Food dimana keluarga terpandang di dunia bisnis,” tandasnya.*[-]

Photo Istimewa

MPA, PAYAKUMBUH - Polres Payakumbuh beserta Polres 50 Kota berhasil menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tak tanggung-tanggung, 135 Kg ganja kering dan 3 paket kecil sabu siap edar berhasil disita dari dua tersangka.

Kedua tersangka berinisial RSA (24) warga Nagari Taeh Bukit, Kecamatan Payakumbuh, kemudian YFA (32) warga Sungai Antuan, Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota. 

Mereka ditangkap oleh petugas pada Rabu 28 Oktober 2020 dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka.

"Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa tiga paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan sejumlah gadget di kediaman tersebut," kata Dirnarkoba Polda Sumbar Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, S.Ik saat konferensi pers, Kamis (29/10) siang.

Dikatakan, usai mendapatkan narkotika jenis sabu, petugas kemudian melakukan pengembangan di kediaman RSA. Disana, polisi menemukan ratusan kilogram ganja yang sudah dibungkus dan dimasukkan ke dalam karung.

"RSA ini baru saja mendapatkan kiriman ganja tersebut dari Aceh untuk kemudian disedarkan lagi disini. Ada dua orang penyuplai barang haram ini yang masih kami kejar dan berstatus buron," ujarnya.

Didampingi Wadirnarkoba AKBP Fery Herlambang, S.Ik beserta Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira, S.Ik dan Kapolres 50 Kota AKBP Trisno Eko Santoso, S.Ik, Kombes Pol Wahyu meminta agar seluruh pihak bekerja sama dengan pihak kepolisian.

"Dalam upaya pemberantasan ini, butuh kerja sama seluruh pihak karena memang ini sudah menjadi tanggung jawab bersama agar dapat menjauhkan anak, kemenakan dan cucu dari jerat narkoba," jelasnya.

Sedang untuk barang bukti yang disita, diantaranya tiga paket kecil sabu, 135 paket ganja kering, uang tunai Rp 600 ribu hasil penjualan sabu-sabu, satu unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam dan dua unit handphone merek Oppo warna hitam dan Realme warna ungu.(*)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Teguh Santosa, dalam perbincangan di Jakarta, Jumat 30/10, (Photo Istimewa)

MPA, JAKARTA - Isu keamanan Laut China Selatan yang dibicarakan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo dalam pertemuan dengan Menlu RI Retno LP Marsudi dan Presiden Joko Widodo harus dimanfaatkan untuk menuntaskan penggunaan nama Laut Natuna Utara sekitar Pulau Natuna.

Laut Natuna Utara digunakan Indonesia dalam peta baru NKRI tahun 2017. Disusun sejak era Menko Maritim Rizal Ramli, 2015-2016, sejauh ini tidak ada satu pun negara tetangga di ASEAN yang memprotes nama baru itu. Alasannya sederhana, nama Laut Natuna Utara diberikan Indonesia untuk perairan di sekitar Pulau Natuna yang sudah diakui negara-negara tetangga sebagai wilayah kedaulatan NKRI. 

"Sejauh ini, satu-satunya negara di muka bumi yang keberatan dengan penggunaan nama Laut Natuna Utara itu adalah Republik Rakyat China yang dikuasai Partai Komunis China," ujar dosen politik Asia Timur UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, dalam perbincangan di Jakarta, Jumat (30/10).

Patut diduga, ujar Teguh Santosa, China selama ini mendapatkan keuntungan historis, psikologis dan ekonomis atas penggunaan nama Laut China Selatan hingga ke perairan Indonesia di sekitar Bangka Belitung. 

Keuntungan historis, psikologis dan ekonomis itu pada gilirannya dimanfaatkan China untuk semakin menancapkan hegemoni dan pengaruh di kawasan. 

"Walaupun ikut menandatangani UNCLOS 1982, namun China secara serampangan kerap memasuki perairan negara-negara ASEAN di kawasan itu juga ZEE Indonesia. Mereka selalu mengatakan perairan ini adalah wilayah perikanan tradisional China sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu," ujar Teguh Santosa.

"Seakan China ingin memutar jarum sejarah kembali ke zaman Kublai Khan yang pernah mengirimkan bala tentaranya untuk menaklukkan Raja Jawa yang menolak tunduk pada Dinasti Yuan," sambungnya.

Menurut Teguh, penamaan Laut Natuna Utara itu adalah agendan nasional untuk menambah kepastian hukum internasional di perairan.

Ia menyarankan Presiden Jokowi untuk mengawal dari dekat penuntasan pemberian nama Laut Natuna Utara di International Hydrographic Organization (IHO). 

IHO adalah badan internasional yang memastikan semua perairan di muka bumi terdaftar. Didirikan tahun 1921, kantor pusat IHO berada di Monako, dan hingga kini beranggotakan 93 negara, termasuk Indonesia dan China.

"Publik perlu mendapatkan informasi sudah sejauh mana proses ini bergulir di IHO. Jangan sampai publik menganggap pemerintah membatalkan penggunaan nama Laut Natuna Utara karena takut pada tekanan China komunis," demikian Teguh Santosa yang di tahun 2017 lalu ikut mendirikan Belt and Road Journalist Forum di Beijing bersama sekitar 30 pimpinan organisasi wartawan di dunia.*[-]