Mediaportalanda

Photo Istimewa

MPA,PADANG - Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, pagi tadi membuka pelatihan peningkatan kemampuan bagi Penyidik / Penyidik Pembantu Ditresnarkoba dan Ditreskrimsus Polda Sumbar dan jajaran, Senin (30/11).

Pelatihan yang berlangsung di gedung Sabhara Polda Sumbar ini, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, BNNP Sumbar, Penyidik dari Dittipidkor Bareskrim Polri, Kepala PPATK, Kepala BPOM, Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba sejajaran Polda Sumbar.

Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan bahwa diketahui organized and Transnational Crime merupakan jenis kejahatan yang sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa, bernegara dan hajat hidup orang banyak. Kekayaan alam dan sumber daya manusia dieksploitasi dengan cara yang Illegal, hal ini tergambar dari pengungkapan kasus-kasus Illegal Mining, Illegal Loging, BBM Illegal dan penyalahgunaan serta peredaran narkoba yang dilaksanakan secara masif di setiap kantor kepolisian.

"Kejahatan jenis ini menjadi trend bagi masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas, mengingat keuntungan pribadi yang sangat menjanjikan," ujarnya. 

Dikatakan, dapat di deskripsikan terjadinya kejahatan ini karena negara Indonesia memiliki banyak sekali potensi, diantaranya: 

1. Letak geografis di seluruh wilayah Indonesia yang kaya sumber daya alam dan strategis dalam transportasi baik barang dan orang;

2. Faktor demografi yang sangat besar yang juga sebanding dengan angka pengangguran;

3. Usia produktif yang tidak memiliki kesempatan bekerja;

4. Minimnya fasilitas dan aksesbilitas masyarakat;

5. Sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera secara proporsional;

6. Modus operandi yang semakin canggih mengikuti dinamika perkembangan dunia dalam penanganan kasus organized and transnational crime, tugas Polri adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan bidang tugas penegakkan hukum. 

"Ditreskrimsus punya domain dalam penindakan tindak pidana khusus dan Ditresnarkoba memiliki otoritas pencegahan dan penindakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba," sebut Kapolda

Kedua tugas pokok ini memiliki persamaan yang bersifat teknis yang diatur dalam regulasi kepolisian, diharapkan melalui pelatihan ini seluruh penyidik dan penyidik pembantu, memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan integritasnya dalam penegakkan hukum," ujarnya menambahkan.

Lanjutnya, pemeliharaan integritas tentunya juga harus didukung dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang baik dari penyidik, sehingga diharapkan output yang dihasilkan sesuai dengan target dan outcame yang diperoleh berhasil menurunkan keluhan dan klaim dari masyarakat 

Untuk menghadapi perkembangan kejahatan organized and transnational crime, Polri dalam hal ini Bareskrim Polri, tidak dapat bekerja sendiri, perlunya sharing dan asistensi ke wilayah guna menyerap permasalahan dan hambatan yang terjadi di wilayah kemudian memberikan solusi yang tepat sesuai mekanisme yang telah diatur, prestasi kerja dari wilayah akan menjadi indikator keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian di tingkat Polda," tutur Irjen Pol Toni Harmanto.

Untuk meningkatkan kompetensi penyidik dan penyidik pembantu kata Kapolda, kepolisian telah melakukan strategi dalam rangka menekan kejahatan organized and transnational crime sebagai berikut:

A. Kegiatan pre-emtif, yaitu:

1. Menyelenggarakan giat penyuluhan dengan melibatkan seluruh stakeholder tentang dampak kejahatan kekayaan alam dan bahaya penyalahgunaan narkoba;

2. Mengoptimalkan peran masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk peduli dengan lingkungan dan anti narkoba;

3. Menyelenggarakan kegiatan seminar serta kampanye dampak lingkungan dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

B. Kegiatan Preventif:

1. Mengoptimalkan giat kring serse dengan melibatkan beberapa fungsi kepolisian;

2. Meningkatkan pengawasan di pintu masuk perbatasan darat, laut & udara serta bekerjasama dengan instansi terkait.

C. Tindakan Refresif:

1. Melaksanakan penyelidikan dengan target operasi tertentu dan skala prioritas;

2. Penindakan yang bersifat hulu ke hilir, sehingga memutus mata rantai sindikat 

organized and transnational crime;

3. Menyelenggarakan operasi terpadu dalam penindakan kejahatan organized and transnational crime. 

Selanjutnya kata Irjen Pol Toni, upaya Polri dalam mengungkap sindikat kejahatan organized and transnational crime internasional:

1. Sharing intelijen dengan kepolisian luar negeri dan lingkup internasional;

2. Kerjasama antar lembaga dalam menanggulangi sindikat kejahatan organized and transnational crime internasional;

3. Peningkatan kapasitas penyelidik dan penyidik.

Dari gambaran tersebut, perlu adanya kerjasama dalam memberantas kejahatan organized and transnational crime yang dimulai dengan asistensi dari pembina fungsi teknis reserse guna meningkatkan kapabilitas dan kualitas penyelidik dan penyidik di seluruh wilayah Indonesia selaku pimpinan Polda Sumbar.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Reserse Kriminal Khusus dan Narkoba Polda Sumbar yang telah memberikan kontibusi kepada negara selama ini, sekaligus saya mengharap semoga dengan pelatihan peningkatan kemampuan bagi penyidik/penyidik pembantu ini agar lebih meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan pengungkapan kejahatan organized and transnational crime, yang secara langsung atau tidak langsung dapat di rasakan manfaatnya bagi masyarakat," pungkasnya.(*)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa

MPA,LOMBOK UTARA – Pemerintah Provinsi NTB mengucapkan selamat atas dilantiknya Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi NTB Periode 2020 – 2025.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, yang hadir mewakili Gubernur NTB dalam kegiatan tersebut. 

"Kami yakin kedepan, kemitraan kita akan semakin langgeng, akan semakin kuat dan akan semakin baik," ucapnya saat membuka langsung giat di Hotel Medana Bay Marina, Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu, 28 November 2020.

Kepala Biro Humas dan Protokol yang kerap disapa Bang Najam, menjelaskan bahwa media pers berada pada pilar demokrasi sehingga, menjadi bagian penting dalam membantu bangsa memberitakan kabar-kabar baik kepada masyarakat.  

Dari kegiatan itu, Bang Najam melihat tiga makna, yakni spektrum, jaringan dan berkesinambungan. "Spektrum itu sesuatu keadaan yang tidak terbatas pada suatu set harga atau kondisi tertentu, spektrum itu adalah sesuatu yang luas sekali. Maka kami pemerintah Provinsi ini ingin melihat JMSI ini sebagai sebuah spektrum yang berpadu prisma, menghasilkan pelangi," tambahnya. 

Pemerintah provinsi NTB, lanjut Bang Najam, sangat mendukung, mengapresiasi serta merasa bangga atas terbentuknya, JMSI terlebih di NTB. “Ini padahal baru saja dibentuk dan saya lihat disini teman-teman sangat luar biasa,” ujarnya.

Lebih jauh, Bang Najam menjelaskan bahwa Pemerintahan, baik itu kepala dinas, kepala bagian maupun kepala badan, baik yang berhubungan langsung dengan informasi, maupun yang tidak, sesungguhnya menunggu uluran tangan dari media pers untuk sama-sama bersinergi dalam membangun NTB. 

“Kami ingin dikritik, namun kritik yang membangun Provinsi NTB, membangun Kabupaten Lombok Utara ini, membangun seluruh masyarakat kita ini, karena bagaimanapun juga tanpa kehadiran teman-teman, tidak ada penyampai pesan yang baik, karena teman-teman inilah yang bisa mendidik dan mencerahkan masyarakat NTB,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen PP JMSI, Mahmud Marhaba mengungkapkan jika JMSI sendiri merupakan organisasi yang tergolong baru namun begitu cepat kemajuannya. Bahkan, Pengurus Pusat JMSI baru saja dilantik beberapa waktu lalu secara langsung oleh Ketua MPR RI.

"Tentu ini tidak lepas dari dukungan semua daerah, termasuk pula Provinsi NTB dan juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota," terangnya.

Selain itu, JMSI telah mendaftarkan diri sebagai Konstituen Dewan Pers Indonesia. Sehingga, Mahmud berharap JMSI segera akan menjadi perusahaan pers yang amanah dan tentunya profesional.

Mahmud juga turut menyampaikan bahwa NTB telah masuk ke dalam 10 provinsi yang diverifikasi dari 29 provinsi yang ada di Indonesia. Ia kemudian memberikan beberapa wejangan dan masukan bagi media pers dan juga pemerintah.

Salah satunya yakni menjaga kode etik dan profesionalitas. Hal ini disebutnya dapat dibuktikan apabila media tersebut telah terdaftar di Dewan Pers. Oleh sebab itu, media juga diminta agar dapat membuat informasi dan berita yang berimbang dan sama proporsinya.

"Ke depan mari kita membangun secara bersama-sama wibawa dan marwah pers, dan itu ada di pundak teman-teman semua," ajaknya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Lombok Utara, yang dalam kesempatan ini diwakili Sekda Kabupaten Lombok Utara, H. Raden Nurjati, menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya pengurus daerah JMSI Provinsi NTB. 

Selain itu, Raden juga menuturkan rasa terima kasih JMSI atas dipercayakannya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai lokasi pelaksanaan Rakerda I JMSI Provinsi NTB tersebut. Hal itu, tentu akan menjadi citra positif, terlebih dalam masa yang sulit seperti saat ini yakni Pandemi. 

"Dengan acara ini akan membawa dampak yang positif bagi Kabupaten Lombok Utara, khususnya pada sektor pariwisata. Melalui pengurus daerah ini, kami memohon bekerjasama dengan baik, dalam kita memberikan pengertian yang baik kepada masyarakat kita," ujarnya.*[-]

Photo Istimewa

MPA,BANDA ACEH - Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada, sangat layak pimpin Polri menggantikan Kapolri Idham Aziz yang akan purna tugas pada Januari 2021 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh, Hendro Saky, dalam siaran tertulisnya, Sabtu, 27 Nopember 2020.

Menurut Hendro Saky, selama pimpin jajaran Polda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada dinilai berhasil berkontribusi besar dalam penanganan Covid, perang terhadap narkoba, dan pembenahan internal kepolisian dalam tugas-tugasnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Beberapa keberhasilan penting yang dilakukan Polda Aceh, terkait penangkapan sabu 81 kilogram dan ratusan ribu pil ekstasi. Selain itu juga yang bersangkutan memiliki program sosialisasi gerakan memakai masker, dan pelayanan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Dalam kapasitas sebagai orang nomor satu di jajaran kepolisian Polda Aceh, Wahyu Widada memiliki komunikasi yang sangat baik terhadap media, dan beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan dapat ia tuntaskan, seperti kasus wartawan LKBN Antara di Aceh Barat.

Ditambahkan Hendro Saky, sebagai lulusan Adhi Makayasa Akpol 1991, tentu Wahyu Widada sangat layak pimpin Polri, memiliki latarbelakang dua kali jabat Kapolda, dan segudang pengalaman lainnya. Tentu prestasi tersebut jadi alat ukur yang objektif Bapak Presiden dapat mempertimbangkan yang bersangkutan dapat memimpin Kepolisian Republik Indonesia kedepan.*[-]