Mediaportalanda

Photo Istimewa

MPA,SULSEL - Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan bertekad ikut membangun ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional. 

Disadari bahwa perusahaan media siber memiliki dua tanggung jawab yang besar. Pertama, memproduksi karya jurnalistik yang berkualitas tinggi, dan kedua menjadi sumber penghidupan yang layak bagi wartawan dan karyawan. 

Demikian disampaikan Ketua Pengda JMSI Sulsel Bakri Remmang usai pengukuhan dan pelantikan Pengda JMSI Sulsel di Ruang Pola, Kantor Bupati Wajo, Sulsel, Minggu (27/12). 

"Kami mengajak kita semua mewujudkan ekosistem pers yang sehat dan profesional, menghasilkan karya jurnalistik yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Bakri. 

Pengukuhan dihadiri Bupati Wajo Amran Mahmud, Wakil Bupati Wajo Amran SE, Ketua DPRD Wajo Andi Alauddin Palaguna, Kapolres Wajo AKBP M. Islam Amrullah, serta Kadis Kominfotik Wajo Dwi Aprianto, dan sejumlah tamu undangan lainnya. 

Ke-15 pengurus JMSI Sulsel dikukuhkan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa. Sebelumnya, Sekjen JMSI Mahmud Marhaba membacakan SK Pengukuhan Pengda JMSI Sulsel. 

Dalam kepengurusan Bakri Remmang didampingi antara lain oleh Andi Muspida sebagai Sekretaris, dan Said Hasanuddin sebagai Bendahara. 

Setelah memimpin pembacaan Janji Prasetya JMSI, Teguh Santosa menyerahkan pataka JMSI kepada Bakri Remmang dan berpesan agar pataka itu dikibarkan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. 

Sejauh ini JMSI Sulsel telah memiliki 15 perusahaan media siber sebagai anggota yang berasal dari Wajo, Soppeng, Luwuk Timur, dan Makassar. 

Bupati Wajo Amran Mahmud dalam sambutannya mengapresiasi peranan JMSI Sulsel sebagai mitra strategis Pemkab Wajo. 

Bagaimanapun, kata Bupati Amran, pemerintahan yang dipimpinnya membutuhkan saran dan kritik konstruktif dari masyarakat yang disampaikan pers. 

Bupati juga menyinggung kerusakan yang diakibatkan hoax dan berpesan agar JMSI menjadi garda terdepan dalam memerangi hoax dengan pemberitaan yang faktual dan mengutamakan kepentingan publik. 

Pantas Berkantor di Wajo 

Dalam sambutannya Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan, Wajo pantas menjadi kedudukan JMSI Sulsel. Pertama, katanya, karena perkembangan media siber yang pesat di Bumi La Maddukelleng itu.

Kedua, Wajo memiliki tradisi demokrasi yang kuat sejak dari masa Kerajaan Wajo. Hal ini sambungnya, tercermin dari nama Wajo sendiri. 

"Wajo berarti bayang-bayang pohon Bajo. Di bawah pohon itulah pemimpin-pemimpin Bugis berkumpul dan bermusyawarah. Ini menandakan masyarakat Wajo demokratis dan egalitarian," ujar Teguh sambil mengatakan sempat mendiskusikan sejarah Wajo itu dengan Bupati Wajo Amran Mahmud sebelum kegiatan dimulai. 

Ketika memasuki Ruang Pola, rombongan tamu kehormatan disambut atraksi Amose dan Tari Padduppa yang menyimbolkan keterbukaan Wajo.*[-]

Photo Ist

MPA,PADANG - Kegiatan malam Misa Natal pada Kamis 24 Desember hingga perayaan Natal 25 Desember 2020 di Provinsi Sumbar, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah masyarakat terdapat aman dan kondusif. 

"Giat ibadah Natal di wilayah Provinsi Sumatera Barat berjalan lancar dan kondusif, tidak ada ancaman dan semuanya aman," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Sabtu (26/12) sore. 

Hal tersebut kata Kabid Humas, karena tidak terlepas dari peran serta instansi terkait dan elemen masyarakat, yang bersama menjaga keamanan saat umat nasrani merayakan natal. 

Untuk itu, pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada yang Ikut membantu menjaga keamanan ketika perayaan Natal. 

"Terima kasih kepada semua lapisan masyarakat, Ormas yang turut membantu menjaga jalannya ibadah Natal di Sumbar," sebutnya. 

Kemudian juga, selama perayaan Natal di Sumbar ditengah pandemi Covid-19, tempat ibadah (Gereja) terlihat ikut mematuhi protokol kesehatan(prokes), dimana terlihat pengunjung Gereja menggunakan masker dan menjaga jarak di dalam gereja. 

"Terimakasih juga kepada pengunjung yang telah mematuhi prokes. Dan kami ucapkan Selamat natal kepada masyarakat yang melaksanakannya," ujar Kombes Pol Satake Bayu.(*)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Foto : Ilham Bintang

Catatan Akhir Tahun 2020 Dewan Kehormatan PWI Pusat 

Dewan Kehormatan PWI Pusat menyerukan kepada seluruh wartawan dan insan pers untuk senantiasa menjaga martabat profesi agar senantiasa dipercaya publik. Di tengah perkembangan media dengan multiplatform dan juga agresivitas konten media sosial yang tak terkendali, profesi wartawan dan kewartawanan terancam terdegradasi apabila tak mampu menjaga ruh dan prinsip prinsip dasar kewartawanan.

Itulah antara lain butir butir pernyataan Dewan Kehormatan PWI Pusat dalam Catatan Akhir Tahun 2020 yang dirilis seusai mengadakan rapat, Rabu (23/12).

DK menegaskan dalam pusaran kancah politik yang makin dinamis terkadang keras, wartawan diminta untuk menjaga jarak dengan kepentingan politik dan meletakkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. "Kita lahir dan eksis dari kepercayaan publik, bekerja untuk publik, bukan untuk pemerintah atau sebaliknya kelompok kepentingan di masyarakat", kata Ketua DK PWI Ilham Bintang. 

Rapat dihadiri oleh Sekretaris Sasongko Tedjo, anggota DK Tri Agung Kristanto, Rajapane dan Nasihin Masha.

DK PWI selanjutnya menyatakan sebaik-baik wartawan ialah yang tetap bekerja profesional, berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan. Di sisi lain aparat dan masyarakat diminta tak perlu alergi atau mencoba memberikan tekanan terhadap pers dalam melaksanakan tugasnya " Wartawan dilindungi Undang Undang dalam menjalankan profesinya", tandas Ilham Bintang.

Namun DK PWI juga prihatin dengan kondisi media dan wartawan saat ini yang mengalami tekanan dari sisi kelembagaan karena merosotnya ekonomi dan pergeseran konsumsi media di masyarakat. Untuk itu DK PWI mengharapkan penyelesaian masalah antara perusahaan media dengan karyawan pers dilakukan hati-hati dan tetap mengutamakan penghormatan kepada para pekerja pers. Seharusnya semua pihak ikut memikirkan nasib pers karena tidak ada demokrasi tanpa pers yang sehat dan wartawan yang menjalankan fungsi kewartawanannya dengan benar.

Dewan Pers diimbau untuk turut menjaga situasi dengan mempertahankan prinsip prinsip kewartawanan dan tidak hanya mengutamkaan prosedur administratif dalam menilai keabsahan media dan wartawan. Yang harus dijaga menurut ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 wartawan bekerja pada lembaga pers harus berbadan hukum dan mentaati Kode Etik Jurnalistik. 

Dewan Kehormatan PWI Pusat juga mengharapkan peranan wartawan dan pers dalam mengatasi  krisis pandemi agar segera berlalu dan kita memenangkan pertempuran melawan covid 19. 

“Masyarakat masih perlu terus diedukasi dan di sisi lain kebijakan serta langkah langkah pemerintah perlu terus dikontrol dan dikritisi", kata Ilham Bintang.*[-]