Mediaportalanda

Pengurus JMSI Sumsel saat diterima Ketua DPRD Sumsel Hj. Anita Noeringhati SH.,MH yang juga Sebagai Ketua Pembina JMSI

MPA,PALEMBANG - Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Selatan  melakukan Audensi bersama Ketua DPRD Sumatera Selatan, yang diterima Hj. Anita Noeringhati SH., MH, Kamis (7/1/2021).

Hj. Anita Noeringhati SH., MH dalam penyampaiannya mengatakan, Media Siber dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga dengan informasi yang didapatkan tersebut mampu menambah wawasan bagi masyarakat itu sendiri.

Kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Selatan menjelang Pelantikan atau Pengukuhan pengurus JMSI Provinsi Sumsel periode 2020-2025 akan berlangsung pada tanggal 30 Januari 2021 mendatang.

Ketua DPRD Provinsi Sumsel, RA. Anita Noeringhati, SH., MH menyambut baik kedatang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumsel serta mengapresiasi terkait keberadaan media-media siber yang terus memberikan informasi yang akurat dan terpercaya untuk masyarakat Sumsel.

"Peran media siber sangatlah penting, apalagi dimasa pandemi saat ini, karena sekarang banyak tersebar berita yang tidak benar atau hoax," kata RA Anita Noeringhati SH., MH.

Sementara itu, Ketua JMSI Sumsel, Agus Harizal menjelaskan maksud kehadiran JMSI Sumsel dalam audensi bersama Ketua DPRD Sumsel tersebut guna menyampaikan kegiatan Pelantikan Pengurus JMSI Provinsi Sumsel di Griya Agung. 

"Kedatangan kami karena ingin bersilaturahmi bersama Ketua DPRD Sumsel serta meminta arahan dan masukan terkait pelantikan atau pengukuhan dari beliau dan juga Ibu RA Anita Noeringhati SH., MH kami jadikan sebagai Dewan Pembina JMSI Sumsel. Alhamdulillah beliau menyambut baik akan kehadiran kami," jelasnya. 

Dalam audensi tersebut Ketua JMSI Sumsel Agus Harizal didampingi oleh Sekertaris JMSI Sumsel, Rahmad Romli, Ketua Pelaksana Firwanto, dan Staf Al Akbar Rahmat.*[-]

Photo Istimewa

MPA,JAKARTA - Dalam beberapa hari belakangan vaksin Covid-19 siap pakai mulai terdistribusi ke sejumlah daerah di Indonesia. Proses distribusi tersebut merupakan bagian persiapan rencana vaksinasi gratis yang akan segera dilakukan dalam beberapa waktu mendatang setelah memperoleh izin penggunaan darurat dari BPOM dan memenuhi aspek kehalalan dari MUI.

Presiden Joko Widodo, saat memberikan arahan dalam rapat terbatas mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 6 Januari 2021, meminta pemerintah daerah untuk bersiap menjalankan program vaksinasi ini di wilayah masing-masing.

"Saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul agar dicek dan dikontrol oleh para gubernur," ujarnya.

Kepala Negara menyampaikan, hingga saat ini Indonesia telah memesan kurang lebih sebanyak 329,5 juta dosis vaksin yang belum termasuk komitmen opsi penambahan pesanan. Untuk memastikan resiliensi atau keterjaminan tersedianya vaksin, pemerintah akan mendatangkan ratusan juta dosis vaksin tersebut dari setidaknya lima sumber.

"Dari Sinovac itu 3 juta plus 122,5 juta. Dari Novavax itu 50 juta, dari COVAX/GAVI itu 54 juta, dari AstraZeneca 50 juta, dan dari Pfizer 50 juta vaksin. Artinya jumlah total yang telah _firm order_ itu 329,5 juta vaksin. Hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan," tutur Presiden.

Untuk diketahui, dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin dan 15 persen sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka total vaksin yang dibutuhkan untuk kurang lebih 181 juta rakyat adalah sekitar 426 juta dosis vaksin. Terkait hal tersebut pemerintah sudah memastikan bahwa jumlah kebutuhan dosis vaksin itu dapat dipenuhi melalui berbagai opsi yang sudah ditempuh.

Terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan, hingga hari Minggu malam (3/1) kemarin, sebanyak 1,2 juta vaksin telah mulai didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pihaknya akan menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memulai vaksinasi yang pada tahap awal diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

"Di ratas tadi Bapak Presiden memberikan tantangan apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan? Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari teman-teman untuk bisa melakukan ini," tuturnya.

Di tahapan pertama, pemerintah akan memulai vaksinasi bagi sekitar 1,6 juta tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Berikutnya, vaksin akan diberikan bagi 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta masyarakat dengan usia lanjut. (**)

Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Photo Istimewa

MPA,JAKARTA - Pemerintah mulai mendistribusikan vaksin Covid-19 yang telah dimiliki Indonesia ke sejumlah daerah. Presiden Joko Widodo menyampaikan, untuk tahap pertama sebanyak kurang lebih 700 ribu vaksin dari 3 juta dosis vaksin yang ada telah sampai di sejumlah daerah.

"Dua hari yang lalu dan kemarin telah kita kirim vaksin ke 34 provinsi untuk menangani Covid-19. Tahapan pertama memang baru dikirim 700 ribu ke daerah-daerah, nanti akan dikirim lagi di tahap berikutnya," ujarnya dalam acara "Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia" di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 5 Januari 2021.

Menurut jadwal, sebanyak 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku juga akan tiba di Indonesia pada pekan mendatang. Nantinya bahan baku vaksin Covid-19 tersebut akan diproduksi lebih lanjut oleh BUMN Bio Farma menjadi vaksin siap pakai.

Pada tahap pertama pelaksanaan vaksinasi gratis, pemerintah menempatkan tenaga kesehatan yang bertugas sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 menjadi prioritas pertama yang bakal memperoleh vaksin tersebut. Setelahnya vaksin akan diberikan kepada para tenaga publik dan diikuti dengan masyarakat umum.

"Kita berharap dengan dimulainya vaksinasi ini kita akan bisa menangani dan mengendalikan Covid-19," kata Presiden.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan seluruh pihak mengenai pentingnya tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan meski pihaknya sudah menggulirkan program vaksinasi. Disiplin untuk mengenakan masker, rutin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan merupakan kunci utama untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Tetapi saya tetap titip kepada kita semua untuk menyampaikan juga kepada saudara, tetangga, rekan, dan kawan kita, meskipun vaksinasi sudah akan mulai, untuk tetap waspada. Jangan lengah!" tuturnya. (**)

Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden