Mediaportalanda

MPA,PADANG - Perumda Air Minum kota Padang terus melakukan inovasi untuk memberikan layangan maksimal kepada pelanggan.

Kali ini, PERUMDA AM kota Padang telah meluncurkan cara mengetahui tagihan pemakaian air melalui cek online tagihan air atau bisa juga melalui pesan whatsap ke nomor 0811669121.

Dengan adanya aplikasi online ini, maka pelanggan air akan lebih mudah untuk mengetahui tagihan rekeningnya, ini disampaikan oleh Humas PDAM Padang Novriandi, Senin(11/01/2021).

Dijelaskannya, "caranya sangat mudah, cukup download PDAM Padang official yang sudah tersedia di play store".

"Dengan demikian maka pelanggan air minum kota Padang sudah bisa nengetahui tagihan pemakaian air minum disetiap bulannya

"Kini, tak perlu lagi repot untuk mencari tahu berapa jumlah tagihan air pelanggan tanpa harus mendatangi kantor Perumda AM Kota Padang" ungkap Andi. 

"Pelanggan bisa mengecek tagihan air via aplikasi pdampadangofficial Perumda Air Minum Kota Padang. Ini sebagai bentuk pelayanan informasi, Perumda AM Kota Padang kepada pelanggan".

"Cek tagihan air secara online ini sangat diperlukan bagi para pelanggan. Karena dengan tahu jumlah tagihan, pelanggan dapat mempersiapkan sedini mungkin biaya yang akan dikeluarkan"

"Setelah mengetahui jumlah yang harus dibayarkan. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi untuk melihat grafik pemakaian, history, simulasi pemakaian dan tentunya juga pengaduan pelanggan, dan masih banyak lagi informasi pelanggan di dalamnya".

Lebih lanjut Adi memaparkan "dengan adanya Aplikasi ini pelanggan semakin kita permudah, terutama pada kondisi pandemi saat ini tentu akan sangat membantu" tambahnya.

Cara cek tagihan online Perumda AM Kota Padang, sebagai berikut :

1. Download aplikasi pdampadangofficial di

Playstore

2. Instal

3. Silahkan login menggunakan email ataupun

Facebook aktif

4. Ketik ID Pelanggan ex. 01.xxx.xxx

5. Klik Tanda Tambah (+)

6. Klik Update

Untuk info lebih lanjut, silahkan whatsapp ke nomor 0811 669 123.

(Ar/dn)

Photo Istimewa

MPA,JAKARTA - SIDANG kedua gugatan perdata Wartawan Senior Ilham Bintang atas dua korporasi PT Indosat Ooredoo Tbk (Tergugat I) dan Commonwealth Bank (Tergugat II) lanjut diperiksa majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat, Senin siang (11/1/2021).

Setelah memeriksa berkas ( legal standing) kedua Tergugat ,  Ketua Majelis Hakim Makmur SH. MH, menyatakan lengkap. Ia lalu  memulai persidangan. Tapi, sebelum itu dia mengatakan, " ada kewajiban majelis hakim untuk menawarkan para pihak untuk menempuh jalan perdamaian. Waktunya 30 hari,” katanya.

Para pengacara Tergugat  maupun Para pengacara Penggugat diwakili Wina Armada menerima tawaran Ketua Majelis hakim untuk menempuh dulu jalan mediasi yang akan dipimpin Hakim yang ditunjuk PN Jakarta Pusat. 

Hakim menawarkan mediasi melalui dua cara. Pertama, melalui mediator yang dipimpin oleh Hakim yang ditunjuk PN Jakarta Pusat. Kedua, mediasi okeh mediator profesional di luar pengadilan. "Silakan tempuh kedua cara damai itu. Majelis hakim senang kalau bisa ditempuh jalan damai. Dan majelis memberi waktu selama sebulan, " kata Ketua Majelis Hakim Makmur, S.H.M.H. 

Ia kemudian menetapkan sidang mediasi  akan dilanjutkan Senin (18/1) minggu depan dengan Hakim Mediator Kadarisman Iskandar SH.

Sekedar mengingatkan, melalui Tim Pengacaranya Ilham Bintang menggugat kedua korporasi asing tersebut, masing-masing ganti rugi Rp 100 milyar karena merasa sangat dirugikan secara material dan immaterial atas rapuhnya sistem pengamanan perusahaan selular Indosat dan juga perusahaan perbankan Commonwealth Bank yang menyebabkan dia menjadi korban kejahatan. 

Akibat lemahnya sistem pengamanan kartu SIM Card Indosat, kartu SIM Ilham Bintang pada tanggal 3 Januari 2020, bisa dengan mudah dibajak oleh seseorang mengaku bernama Ilham Bintang yang datang ke gerai Indosat  di Mall Bintaro Exchange, Bintaro.

Setelah dapat menguasai Simcard Ilham Bintang, kawanan pembajak yang ternyata juga sindikat pembobol bank, berhasil menguras dana Ilham Bintang di Commonwealth Bank yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Wartawan senior yang juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat itu,  baru saja akan memulai liburan bersama keluarganya di Australia, awal Januari 2020 ketika terjadi pembajakan HP dan pengurasan dananya di Commonwealth Bank. 

Pihak Indosat sendiri sebelumnya sudah mengakui ada kelemahan verifikasi identitas dalam pembobolan nomor ponsel wartawan senior Ilham Bintang. Mereka berjanji akan memperbaiki sistem. "Hasil investigasi, benar ada pergantian kartu mengatasnamakan Bapak Ilham Bintang," kata Turina Farouk, SVP-Head Corporate Communications Indosat Ooredoo, Senin (20/1/2020).

Yang membuat Ilham kelabakan dan akhirnya terpaksa membatalkan rencana liburannya di Ausie adalah dikurasnya uang simpanannya di Commonwealth Bank. "Hanya dalam dua hari, mulai 4 Januari hingga 6 Januari 2020, uang simpanan dolar dan rupiahnya dikuras sindikat pembobol melalui 94 kali transaksi penarikan. Ia mengalami kerugian ratusan juta rupiah. " Itu penarikan dana luar biasa. Sebab sebelumnya, di CommBank saya cuma mentransfer uang di tabungan saya sekali sebulan untuk puteri saya yang sedang studi di Melbourne," katanya. 

Pihak Commonwealth Bank ketika dihubungi Ilham Bintang sebelumnya menyatakan penyesalan mereka dan menyatakan siap membayar kerugian yang dialami Ilham Bintang. Tapi, entah kenapa, janji itu tidak direalisasikan Commonwelth Bank.

Sidang  pidana kasus ini sudah selesai November lalu di PN Jakarta Barat. Semua komplotan pembobol yang berjumlah 8 orang telah divonis bersalah dengan hukuman penjara 2 s/d 4 tahun. Namun, vonis  itu tidak membuat Indosat dan Commonwealth Bank bertanggung jawab atas kerugian Ilham Bintang. Itu sebabnya  mengapa Tim Hukum melanjutkan dengan gugatan perdata.*[-]

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual dalam Peringatan HUT ke-48 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)

MPA,JAKARTA - Vaksin Covid-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi massal secara gratis beberapa waktu mendatang telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, vaksin juga terlebih dahulu melalui proses uji untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual dalam Peringatan HUT ke-48 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 10 Januari 2021.

"Saya tegaskan bahwa vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia adalah vaksin yang telah diuji melalui penelitian di berbagai negara, terbukti aman, dan nantinya mendapat rekomendasi BPOM, serta dinyatakan halal oleh MUI," ujarnya.

Kepala Negara menjelaskan, pihaknya akan segera memulai program vaksinasi setelah memperoleh izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam hal ini, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keselamatan masyarakat penerima vaksin.

Saat ini Indonesia telah memiliki tiga juta dosis vaksin siap pakai yang sebagiannya telah terdistribusi ke daerah-daerah. Pada tahap awal pelaksanaan vaksinasi, pemerintah memprioritaskan kurang lebih 1,6 juta tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Jumlah dosis vaksin yang akan dimiliki Indonesia juga akan semakin meningkat. Rencananya, akan ada pengiriman vaksin dari sejumlah sumber seperti Sinovac, Novavax, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer, hingga COVAX/GAVI setiap bulannya hingga akhir tahun.

"Hingga awal tahun depan, insyaallah akan tiba sebanyak 426 juta dosis vaksin. Insyaallah ini sudah cukup untuk mencapai _herd immunity_ atau kekebalan komunal karena jumlah penduduk yang harus divaksin untuk mencapai kekebalan komunal adalah sebanyak kurang lebih 182 juta," imbuhnya.

Kepala Negara mengharapkan agar program vaksinasi tersebut dapat berjalan dengan efektif dalam kurun waktu 15 bulan atau bahkan diupayakan agar selesai lebih cepat.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan tetap melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat kecil terdampak pandemi. Bantuan akan diberikan di antaranya melalui Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Bansos Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Desa, diskon listrik, hingga pemberian insentif bagi dunia usaha.

"Semua ini kita lakukan agar kita bisa melindungi masyarakat bawah dari dampak krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 ini," tandasnya. (**)

Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden