Mediaportalanda

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, (Photo Istimewa)

JAKARTA-MEDIAPORTALANDA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bersama Indonesia National Air Carriers Association (INACA) siap berkolaborasi untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman untuk berwisata pascamusibah jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada 9 Januari 2021.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dalam keterangannya, pada Senin (13/1/2021), mengatakan musibah yang terjadi pada Sriwijaya SJ 182 turut mempengaruhi kekhawatiran masyarakat untuk menggunakan jalur penerbangan menuju destinasi wisata.  

Oleh karena itu, Sandiaga meminta INACA untuk menghadirkan pelayanan terbaik di dalam industri penerbangan agar masyarakat timbul rasa aman dan nyaman saat ingin menggunakan transportasi udara.

"Terlebih kita mendapat ujian beberapa hari lalu dengan sahabat kita Sriwijaya Air SJ 182, kita harus hadirkan rasa aman, nyaman, dan pelayanan yang baik, sehingga kita terus tumbuh dan menumbuhkembangan destinasi pariwisata di setiap pelosok negeri. Baik ke destinasi super prioritas yang terus kita tingkatkan kualitasnya dan destinasi lainnya. Ataupun destinasi yang sudah unggul lainnya, seperti Jakarta, Bali, Jogja, Semarang, Surabaya, dan sebagainya," ujar Sandiaga.

Lebih lanjut, Sandiaga menjelaskan bahwa maskapai penerbangan dinilai penting dan fundamental untuk mendorong kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) Indonesia.

"Industri penerbangan ini dapat mendorong kemajuan ekonomi lokal di destinasi pariwisata yang dituju, baik destinasi yang berkembang lebih dulu seperti Bali atau destinasi baru," ujar Sandiaga.

Tak hanya itu saja, kebangkitan sektor parekraf juga turut dinilai penting bagi keterbukaan lapangan pekerjaan. Sebab, kini lebih dari 30 juta masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini.

"Jadi, kita harus mempunyai penerbangan domestik yang berfungsi aman dan nyaman karena ini juga turut berefek nantinya pada masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," ungkap Sandiaga.

Sandiaga berharap kolaborasi Kemenparekraf dengan INACA ini dapat membangun industri maskapai penerbangan yang turut berdampak pada kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, berharap kejadian kecelakaan pesawat tidak terjadi kembali. Sehingga hal tersebut tidak membuat rating penerbangan turun di mata internasional yang juga bisa berefek pada sektor pariwisata di Indonesia.

"Kita berharap bisa sama-sama menjaga agar musibah serupa tidak terjadi kembali, sehingga rating penerbangan kita tidak menjadi turun di mata dunia internasional. Jangan sampai. Ini patut sekali kita menjaga bersama-sama," ujar  Denon.

Denon melanjutkan, salah satu upaya yang digerakan oleh INACA dalam mendorong sektor parekraf adalah menjalankan safe travel campaign (kampanye perjalanan aman) untuk memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan penerbangan bagi perjalanan wisatawan. Kampanye tersebut pun juga diharapkan dapat menggeliatkan kembali industri penerbangan yang terdampak pandemi virus corona.

Sementara itu, CEO Garuda Indonesia yang turut berperan dalam INACA sebagai Ketua Dewan Pembina INACA, Irfan Setiaputra, mengatakan bahwa Kemenparekraf dan INACA perlu membuat strategi baru untuk mengembalikan kepercayaan penumpang dalam situasi pandemi COVID-19 hingga pascaterjadinya kecelakan pesawat Sriwijaya SJ 182.

"Kita mencari cara agar kita bisa melalui ini. Apalagi kasus Sriwijaya ini membuat kita butuh strategi baru juga untuk meningkatkan kepercayaan publik," ujarnya. (rilis)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno,Photo Istimewa.

MPA,JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengajak seluruh insan pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air ikut menyukseskan program vaksinasi COVID-19 yang dijalankan pemerintah sebagai salah satu strategi utama untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19.  

Presiden Joko Widodo menjadi penerima pertama vaksin tersebut dalam program vaksinasi COVID-19 setelah sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan persetujuan penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tersebut halal dan suci.

"Saya menyambut baik karena pada hari sangat bersejarah ini vaksin mulai didistribusikan. Dengan kepemimpinan Pak Jokowi sebagai orang yang pertama menerima vaksin ini memberikan rasa yang sangat fundamental kepada masyarakat untuk semua ikut berpartisipasi mendukung program vaksinasi ini," kata Menparekraf Sandiaga Uno melalui siaran pers nya, Rabu (13/1/2021).

Kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tidak bisa berjalan sendiri namun harus selaras dengan sisi kesehatan. Program vaksinasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sisi kesehatan dengan terciptanya kekebalan komunitas atau herd immunity.

Program vaksinasi dilakukan secara bertahap, dimana sejumlah kelompok menjadi prioritas. Yakni tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19, petugas pelayanan publik serta kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas), serta masyarakat rentan dengan risiko penularan tinggi, serta masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Khusus vaksinasi kepada kelompok usia lanjut, dilakukan setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok tersebut.

"Kami harapkan distribusi vaksinasi pada tahap pertama ini berjalan lancar terutama kepada para tenaga kesehatan, tim medis dan semua yang berada di garda depan. Program vaksinasi ditargetkan berlangsung selama 12 bulan, sehingga dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Sandiaga Uno.

Sebagai bahan pertimbangan, Menparekraf berharap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19 diberikan prioritas dari segi pendistribusian vaksin ini. Selain itu juga terhadap daerah-daerah yang sangat terdampak.

"Seperti Bali untuk didahulukan, agar kemungkinan kita untuk membuka kembali daerah-daerah pariwisata dan ekonomi kreatif itu diiringi dengan angka pengendalian covid dan jumlah masyarakat yang sudah menerima vaksinasi," kata Menparekraf.

Sebagai bentuk dukungan yang dapat dilakukan saat ini, kata Sandiaga, seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. 

Kemenparekraf/Baparekraf dikatakannya akan menyiapkan berbagai program dan stimulus untuk dapat mempercepat kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Harapannya agar sektor parekraf bisa segera pulih dan vaksinasi ini diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, juga peningkatan testing, treating dan tracing akan mampu untuk mengatasi masalah COVID-19 juga memulihkan ekonomi. Dan di sektor parekraf dapat kembali menjadi mata pencaharian dan menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia," kata Menparekraf. (**)

Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Photo Istimewa

MPA,JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri ke pimpinan DPR. 

Di bawah komando Sigit, Bareskrim banyak mengungkap sejumlah kasus besar yang menyedot perhatian publik. Tak hanya itu, pembenahan internal juga terus digalakan di tubuh reserse tersebut.

Bareskrim juga mengawal seluruh kebijakan pemerintah dengan membentuk beberapa Satuan Tugas (Satgas), diantaranya Satgas Pangan, Satgas Migas, Satgas Kawal Investasi.

Di awal menjabat, Sigit langsung tancap gas dengan mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Pada 27 Desember 2019 atau 12 hari setelah dilantik sebagai Kabareskrim, Sigit mengumumkan secara langsung penangkapan dua terduga pelaku kasus tersebut. Mereka adalah, RM dan RB, keduanya merupakan oknum anggota kepolisian.

"Tadi malam tim teknis telah mengamankan pelaku yang diduga melakukan penyiraman terhadap sauara NB, pelaku ada dua orang inissial RM dan RB," kata Listyo dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat 27 Desember 2019.

Tak lama setelah itu, Bareskrim Polri melimpahkan tahap II kasus tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi Kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), ke Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah dinyatakan lengkap atau P21.

Diketahui, kasus ini sudah bergulir sejak 2015 lalu dan mangkrak lama lantaran adanya kendala non-teknis. Namun, adanya koordinasi yang kuat antara Bareskrim dan Kejaksaan Agung akhirnya perkara tersebut bisa dirampungkan.

Dalam pengadilan, Honggo divonis 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Sementara  dua tersangka lainnya Raden Priyono dan Djoko Harsono divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan.

Tak berhenti sampai disitu, Bareskrim juga membuktikan bahwa penegakan hukum tak pandang bulu dan mewujudkan komitmen dalam melakukan pembenahan internal.

Hal itu tercermin dalam penangkapan buronan terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali, Djoko Tjandra pada 30 Juli 2020. Bahkan, dalam hal ini, Komjen Listyo memimpin langsung tim ke Malaysia guna menangkap Djoko Tjandra.

Sigit menyebut penangkapan Djoko Tjandra berawal dari perintah Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis membentuk tim untuk membawa buronan Djoko Tjandra kembali ke Indonesia.

"Terhadap peritiwa tersebut pak Presiden perintahkan untuk cari keberadaan Djoko Tjandra dimanapun berada dan segera ditangkap untuk dituntaskan sehingga semua menjadi jelas, atas perintah tersebut kepada Kapolri maka Kapolri bentuk tim khusus yang kemudian, secara intensif mencari keberadaan Djoko Tjandra," kata Sigit di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis 30 Juli 2020 malam.

Penangkapan Djoko Tjandra disebut Sigit sebagai komitmen Polri dalam melakukan penegakkan hukum, sekaligus untuk menjawab keraguan publik. Apalagi, dalam pengusutan perkara ini diketahui adanya keterlibatan dua oknum jenderal yakni, Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.

Sebelum menangkap Djoko Tjandra, jajaran Bareskrim Polri bersama Kemenkumham juga menangkap Maria Pauline Lumowa yang telah menjadi buronan selama 17 tahun dalam kasus pembobolan bank senilai Rp1,7 triliun. Dalam hal ini, Bareskrim Polri berkomitmen untuk mengusut perkara tersebut sampai ke akar-akarnya.

Teanyar Bareskrim Polri sedang menangani kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada aparat kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek. Penyidikan dilakukan secara transparan, objektif dan merangkul seluruh pihak seperti Komnas HAM dan lembaga independen lainnya.

Bahkan, kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang menyeret Rizieq Shihab, mulai dari Petamburan, Jakarta Pusat, kerumunan di Megamendung dan RS Ummi Bogor juga semua diambilalih oleh Bareskrim.

Kemudian, Bareskrim juga ambilalih pengusutan dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan yang terjadi di acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani yang digelar di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyyah, Kampung Cilongok, Kabupaten Tangerang, pada 29 November lalu. Kini, perkaranya masih dalam proses penyelidikan.

Pengungkapan kasus besar lainnya yang ditangani Sigit dan jajarannya adalah kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyidik Bareskrim telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka.

Kemudian penanganan kasus korupsi, jajaran Bareskrim Polri tercatat menyelamatkan uang negara sebesar Rp310.817.274.052. Jumlah tersebut merupakan hasil penanganan dari 485 perkara korupsi yang ditangani. "Tahun 2020 dilakukan penyelamatan uang negara sekitar Rp310.817.274.052," kata mantan Kapolda Banten itu.

Pada tahun 2020 tercatat, Bareskrim Polri menerima laporan polisi terkait kasus tindak pidana korupsi sebanyak 1.412. Dari angka itu, diantaranya sudah ada yang rampung atau P21 sebanyak 485, dilimpahkan 19 dan dihentikan atau SP3 ada 31 perkara. Sementara itu, sampai saat ini, Bareskrim Polri masih melalukan proses penyidikan sebanyak 877 perkara tindak pidana rasuah di Indonesia.

Dalam penanganan kasus di dunia siber, Bareskrim Polri sepanjang tahun 2020 tercatat telah mengungkap 140 kasus dugaan tindak pidana penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait pandemi Covid-19. Berdasarkan data, dari ratusan kasus hoaks Covid-19 yang diungkap itu, setidaknya ada 140 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Hoaks dan provokasi bisa memecah belah persatuan Bangsa Indonesia. Sehingga diperlukan kesadaran bersama untuk mencegah hal itu terjadi. Karena masyarakat yang dirugikan," ucapnya.

Selain hoaks, sepanjang tahun 2020, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga menangani beberapa kasus menonjol. Kasus-kasus itu diantaranya adalah, pengungkapan dugaan provokasi yang menyebabkan kerusuhan dalam demo tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Lalu kasus dugaan penghinaan terhadap NU yang menetapkan satu orang sebagai tersangka. Kemudian, kasus yang menjerat Ruslan Buton terkait dengan ujaran kebencian, perkara pembobolan E-Commerce jaringan internasional, kasus illegal akses ke situs resmi Pengadilan Jakarta Pusat, dan Illegal Akses ke Linkaja. Serta penangkapan terduga pelaku penghinaan terhadap terhadap Kepala Kantor Staff Presiden Moeldoko. Lalu penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Tak hanya itu, Ditipideksus juga telah mengungkap kasus penipuan oleh sindikat kejahatan internasional terkait dengan pembelian ventilator dan monitor Covid-19. Dalam hal ini, ada tiga orang pelaku ditangkap. Pada kasus ini, awalnya ada perusahaan asal Italia yaitu Althea Italy dan perusahaan asal China yaitu Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics yang melakukan kontrak jual beli terkait dengan peralatan medis ventilator dan monitor Covid-19.

"Beberapa kali pembayaran tekah dilakukan kemudian di pertengahan perjalanan ada seorang yang mengaku GM dari perusahaan Italia tersebut kemudian menginformasikan bahwa terjadi perubahan rekening terkait dengan masalah pembayaran sehingga kemudian atas pesan yang masuk dari email tersebut kemudian rekening untuk pembayaran dirubah menggunakan bank di Indonesia," kata Sigit.

Disisi lain, kinerja Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus penipuan alat medis dengan korban perusahaan Belanda mendapatkan apresiasi langsung dari otoritas Negara Belanda. Hal itu terwujud dari kunjungan kerja Duta Besar Belanda dan Atase Kepolisian Belanda.

Pada kesempatan tersebut, otoritas Belanda memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri karena mengungkap kejahatan yang merugikan keuangan sebesar Rp51.206.450.722,90.

Kasus besar lainnya yang dibongkar jajaran Bareskrim adalah mengungkap narkoba jenis sabu sebanyak 1,2 ton. Barang bukti tersebut disita dari jaringan Iran-Timur Tengah yang ditangkap di 2 lokasi berbeda yakni di Serang, Banten dan Sukabumi, Jawa Barat.

Total sepanjang tahun 2020, jajaran Bareskrim Polri mengamankan barang bukti 5,91 ton sabu, 50,59 ton ganja, dan 905.425 butir pil ekstasi. Dari 41.093 kasus tindak pidana narkoba, sebanyak 53.176 tersangka yang dilakukan proses hukum.

Untuk kejahatan narkoba, Bareskrim Polri bersama dengan Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis sabu jaringan Timur Tengah, di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi menangkap 11 orang dengan barang bukti sabu seberat 200 Kg.

Lalu, kasus lain yang menonjol ditangani Bareskrim Polri yakni kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sepanjang 2020, kasus karhutla mengalami penurunan jika dibanding tahun 2019.

Tahun ini, Satuan Tugas (Satgas) Karhutla telah menetapkan 139 orang dan dua korporasi sebagai tersangka. Dimana 99 perkara telah diselesaikan oleh jajarannya sementara 131 perkara masih dilakukan penyidikan. Area yang terbakar juga mengecil menjadi 274.375 hektare dengan titik api 2.875.

Sementara tahun 2019, jumlah tersangka Karhutla mencapai 398 orang dengan 24 korporasi. Sedangkan jumlah area yang terbakar mencapai 1.649.258  hektare atau terjadi penurunan drastis dibanding tahun 2019.

Tak berhenti disitu, Bareskrim Polri mencatat sepanjang Januari hingga Desember 2020 telah mengungkap 455 kasus kejahatan lingkungan hidup yang dapat menyebabkan bencana alam. Hal itu disebabkan maraknya pelanggaran hukum Ilegal Mining atau penambangan ilegal dan tindak pidana perkebunan.

Komjen Sigit mengungkapkan, dari ratusan perkara yang diungkap itu ditemukan fakta bahwa aktivitas ilegal tersebut berdampak terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor. Seperti yang terjadi di Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

"Tren kasus lingkungan hidup pada lingkup UU Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan telah diungkap sebanyak 455 kasus," kata Sigit.

Dari 455 kasus yang diungkap Bareskrim sepanjang tahun 2020, setidaknya ada 620 orang yang telah dijadikan sebagai tersangka. Angka itu terbilang naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya atau 2019 sebanyak 197 tersangka.(**)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar