Mediaportalanda

Photo Istimewa

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Selasa 19 Januari 2021 - Kantor pelayanan pajak kendaraan (Samsat) Kota Padang yang berlokasi di kawasan GOR H. Agus Salim, secara resmi mulai beroperasi. 

Peresmian kantor baru tersebut dilakukan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, dan didampingi oleh Jasa Raharja Sumbar serta Dirlantas Polda Sumbar.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto pada kesempatan tersebut menyampaikan, sebagaimana dipahami bersama bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan pada setiap instansi Pemerintahan dan Kementrian atau Lembaga, mengarahkan kita kepada adanya peningkatan pelayanan pada setiap unit organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

"Hal ini merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap kinjerja aparatur pemerintah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel," kata Kapolda.  

Dikatakan, sebagai tindak lanjut dari program tersebut, maka Polri telah menyusun konsep pembangunan postur Polri jangka panjang tahun 2005-2025 melalui Grand Strategi Polri dengan tiga tahapan pembangunan yaitu Trust Building, Partnership Building, dan Strive For Excellent. 

"Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah konkrit serta keberlanjutan program yang nyata pada setiap titik pelayanan masyarakat dengan mengedepankan profesionalitas, spirit dan etos kerja," jelas Irjen Toni. 

Lanjutnya, dalam membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik, merupakan langkah yang harus diupayakan seiring dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik. Sehingga sejalan dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik antara lain meliputi Asas Kepastian Hukum, Profesional, Partisipatif, Equalitas, Transparan, Ketepatan Waktu, Kemudahan dan Keterjangkauan, pelayanan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

"Peningkatan sarana dan prasarana berupa pembangunan kantor Samsat sehingga menjadi kantor pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)," ujar Kapolda Sumbar. 

"Diharapkan dengan peresmian kantor Samsat ini dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumbar sebagai modal pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan berkualitas, cepat, efektif, dan efisien," sambungnya.   

Kemudian katanya, menghadapi masa pandemi Covid-19 ini maka pelayanan Samsat tetap mengedepankan SOP protokol kesehatan yang ketat dan mengantisipasi menjadi klaster baru persebaran Covid-19. 

"Saya mengharapkan agar kantor Samsat yang telah selesai pembangunannya dan akan kita resmikan penggunaannya, dapat meningkatkan kualitas kinerja seluruh petugas yang berkontribusi pada pelayanan prima," bebernya. 

Sebelum mengakhiri sambutan ini, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto memberikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: 

1. Jaga dan peliharalah bangunan kantor samsat yang sudah ada ini dengan sebaik -baiknya. Pemeliharaan yang baik dan benar akan memberikan kenyamanan dalam bekerja serta akan memperpanjang usia pakainya yang tentu saja akan memberikan feedback positif dari masyarakat. 

2. Tingkatkan kualitas kinerja setiap petugas kepolisian sebagai jawaban atas peningkatan sarana dan prasarana yang sudah ada serta hindarkan dari setiap tindakan dan sikap yang kontraproduktif dengan prinsip - prinsip pelayanan prima.

3. Jalin terus komunikasi dan sinergisitas yang baik antara personil Polri dan seluruh stakeholders terkait di kantor Samsat ini dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Selamat bekerja, tunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, jadikan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu standar keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pembangunan kantor Samsat Padang.

Turut hadir Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Pejabat Utama Polda Sumbar, pimpinan Bank BNI dan Bank Nagari serta undangan lainnya.(*)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa

JAKARTA - MEFIAPORTALANDA - Kalangan media berharap pemerintah bersedia menempatkan insan media, terutama wartawa yang bertugas di garis depan, di dalam kelompok penerima vaksin Covid-19 tahap satu atau tahap dua yang diberikan antara bulan Januari sampai April 2021. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban di lapangan, seperti yang diatur UU 40/1999 tentang Pers, wartawan memiliki kemungkinan terpapar SARS Cov-2 atau virus corona baru yang menyebabkan Covid-19. 

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, ketika berbicara di Kantor JMSI di Jalan Pondok Kelapa Raya, Jakarta Timur, Selasa siang (19/1). 

Teguh mengutip keputusan Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PPP) yang telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. 

Dalam Petunjuk Teknis bernomor HK.02.02/4/1/2021 yang ditandatangani  Dirjen PPP, Muhammad Budi Hidayat, tanggal 2 Januari lalu disebutkan bahwa vaksinasi Covid-19 akan dilakukan dalam empat tahap. 

Tahap pertama dilaksanakan dari bulan Januari sampai April 2021 dengan sasaran tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Lalu tahap kedua juga dilaksanakan antara Januari sampai April 2021, dengan sasaran petugas pelayanan publik yaitu TNI dan Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Sasaran lain dalam tahap kedua ini adalah kelompok usia lanjut, atau lebih dari 60 tahun. 


Adapun tahap ketiga akan diberikan akan dilaksanakan dari April 2021 sampai Maret 2022 dengan sasaran masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. 

Lalu tahap keempat juga direncanakan dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022 dengan sasaran masyarakat dan pelaku perekonomian lain dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin.

“Kami tidak bermaksud meminta keistimewaan. Namun merujuk pada pekerjaan yang dilakukan wartawan dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat, tidak berlebihan rasanya bila wartawan dimasukkan ke dalam kelompok sasaran vaksinasi tahap pertama atau tahap kedua,” masih kata Teguh Santosa.   

“Kami telah meminta, dan terus mengingatkan, anggota kami untuk memberikan perhatian serius pada protokol kesehatan wartawan yang bertugas di lapangan. Namun tidak dapat dipungkiri, tetap ada kemungkinan wartawan di lapangan terpapar virus mematikan ini,” ujar Teguh Santosa yang ketika menyampaikan pernyataan itu didampingi Sekretaris Jenderal JMSI Mahmud Marhaba.

Teguh Santosa mencontohkan kasus peliputan pencarian dan evakuasi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Kepulauan Seribu. 

Terdorong oleh rasa tanggung jawab memberitakan peristiwa itu, sulit dihindari wartawan dalam jumlah yang banyak berkumpul di satu tempat.

JMSI adalah organisasi yang menaungi perusahaan media massa berbasis internet di Indonesia. Organisasi yang berdiri di bulan Februari 2020 ini telah memiliki cabang di 29 provinsi di Indonesia dengan lebih dari 500 perusahaan media yang menjadi anggota.

Pernyataan Teguh disampaikan di sela menerima tim dari Dewan Pers yang berkunjung ke kantor Pengurus Pusat JMSI untuk melakukan verifikasi faktual terhadap organisasi itu. 

Tim Verifikasi Dewan Pers dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar, Kepala Bidang Pendataan dan Verifikasi Dewan Pers, Rita Sitorus, serta Staf Kesekretariatan Dewan Pers Uci Sri Lestari dan Baskoro.

Sementara dari JMSI juga hadir Bendahara Dede Zaki Mubarok,  Ketua bidang Pengembangan ICT Zulfikar Rachman, Ketua bidang Kordinasi Program Yayan Sopyan Alhadi dan Kepala Kesekretariatan Ari Rahman. 

Verifikasi faktual kantor Pengurus Pusat JMSI dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.*[-]

Photo Istimewa

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Pembicaraan damai di Semenanjung Korea akan menghadapi dinamika baru tak lama lagi. Joe Biden memperlihatkan tanda-tanda akan mengambil kebijakan yang berbeda dari pendahulunya, Donald Trump.

Di masa kampanye yang lalu, Biden menyebut Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un sebagai “thug” atau penjahat, dan mengatakan, hanya bersedia bertemu dan melanjutkan pembicaraan damai dengan Korea Utara bila Korea Utara sepakat untuk melakukan denuklirisasi. 

Apa yang disampaikan Joe Biden ini mengabaikan kenyataan bahwa pendahulunya, Donald Trump, telah mencatat sejumlah pencapaian yang manis untuk perbaikan hubungan negara itu dengan Korea Utara. 

“Joe Biden akan terlihat tidak bijaksana bila mengembalikan hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara ke titik sebelum pertemuan antara Kim Jong Un dan Donald Trump di Singapura bulan Juni 2018. Bagaimanapun setelah pertemuan itu, Korea Utara memperlihatkan sikap koperatif dengan melucuti fasilitas nuklir mereka,” ujar dosen politik Asia Timur Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Syarif Hidayatullah, Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi.    

Teguh mengingatkan, dalam tiga tahun terakhir di bawah pemerintahan Donald Trump, telah terjadi peredaan ketegangan secara signifikan yang unprecedented atau tidak terbayangkan sebelumnya di Semenanjung Korea. 

Diawali dari pertemuan Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jaein di perbatasan Panmunjom, di sisi Korea Selatan, pada bulan April 2018.

Dalam kesempatan itu, Kim Jong Un sempat mengajak Moon Jaein menginjakkan kaki di Korea Utara. 

Sebulan kemudian keduanya kembali bertemu di Panmunjom. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan kedua adalah rencana pertemuan Kim Jong Un dengan Donald Trump di Singapura pada bulan Juni di tahun itu. 

“Pertemuan Singapura tersebut patut dicatat sebagai pertemuan historis di abad ini,” ujar mantan Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu. 

Masih di tahun yang sama, di bulan September 2018, Moon Jaein mengunjungi Pyongyang dan Gunung Paektu yang sakral bagi masyarakat di kedua Korea.

Kim Jong Un bahkan memberikan kesempatan kepada Moon Jaein untuk berbicara langsung di hadapan rakyat Korea Utara di First of May Stadium di Pyongyang. 

Di tahun 2019, Trump dan Kim kembali bertemu. Kali ini di Hanoi, Vietnam. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin memang gagal menandatangani kesepakatan baru. Namun kegagalan tersebut tidak membawa keduanya mundur ke belakang. 

Untuk memperlihatkan itikad dan komitmen menjaga perdamaian di Semenanjung Korea, usai menghadiri G-20 Summit di Osaka, Jepang, di bulan Juni 2019, Donald Trump terbang ke Korea Selatan dan bertemu dengan Moon Jaein juga Kim Jong Un di Panmunjom.

“Lagi-lagi ini adalah pertemuan historis yang patut kita catat dalam konteks membangun perdamaian di Semenanjung Korea,” ujar mantan Ketua Bidang Luar Negeri PP Pemudaha Muhammadiyah itu lagi.

Dengan demikian, Teguh kembali menegaskan, sangat tidak bijaksana apabila Joe Biden membatalkan semua legacy itu. 

Kekhawatiran terhadap kebijakan Joe Biden di Semenanjung Korea juga dapat dilihat dari pernyataan awal tahun yang disampaikan Presiden Moon Jaein hari Senin kemarin (18/1). 

Ia berharap agar Joe Biden mau melanjutkan dialog damai dengan Korea Utara dan memasukkan hal itu dalam daftar prioritas kebijakan luar negeri pemerintahannya. 

Presiden Moon Jaein juga menjadikan pertemuan Trump-Kim di Singapura sebagai benchmark yang harus dijaga. 

Sikap Korea Utara

Teguh Santosa juga menjelaskan sikap Korea Utara terhadap perdamaian di Semenanjung Korea.

“Kita telah sama mendengarkan pidato yang disampaikan Kim Jong Un dalam Kongres ke-8 Partai Pekerja Korea pekan lalu. Kim Jong Un telah menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan hubungan negara itu dengan negara-negara lain, dimulai dari Korea Selatan,” ujar Teguh Santosa yang juga Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara.

Semestinya, pernyataan simpatik dari Kim Jong Un ini disambut secara positif oleh pemerintahan baru yang akan terbentuk di Amerika Serikat beberapa saat lagi. 

Joe Biden semestinya bersedia menanggalkan “beban” politis dan ideologis yang dimilikinya. 

Beban politis tersebut berupa keinginan untuk mencatatkan hal-hal yang berbeda dibandingkan dengan pemerintahan Trump sebelumnya. Termasuk, dalam hal pembicaraan damai dengan Korea Utara. 

Sementara beban ideologis berupa keinginan kubu Partai Demokrat menjajakan demokrasi ala Amerika Serikat ke negara-negara yang menurut mereka tidak demokratis dan terbelakang. 

“Joe Biden sudah selayaknya membuka mata lebar-lebar bahwa demokrasi ala mereka yang selama ini mereka jajakan dan paksakan di banyak negeri telah menciptakan kekalutan dan kekacauan global. Menciptakan perdamaian bukan dengan memaksa bangsa lain dan negara lain menerima dan mengadopsi cara hidup dan pandangan politik mereka,” ujar Teguh Santosa. 

Pada bagian akhir, Teguh Santosa mengatakan, dari pembicaraan dengan banyak pihak di Korea Utara ia mendapatkan kesan bahwa sesungguhnya Korea Utara pun kurang puas dengan berbagai hasil pembicaraan yang telah dilakukan sebelumnya. 

“Korea Utara merasa telah memberikan banyak hal, dan tidak mendapatkan balasan apapun. Namun begitu, mereka tetap menjaga komitmen dan tidak berniat untuk menciderainya,” demikian Teguh Santosa.*[-]