Mediaportalanda

Photo Istimewa

PADANG - MEDIAPORTALANDA - (Selasa 19 Januari 2021) - Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat (Polda Sumbar) Siap untuk dilakukan vaksinasi, mulai dari tenaga kesehatan yang ada di lingkungannya.

Vaksinasi tersebut dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar yang berada di jalan Jati Baru Kecamatan Padang Timur, Kota Padang oleh 10 orang vaksinator.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik mengatakan vaksinasi ini diikuti oleh jajaran Biddokkes Polda Sumbar.

"Untuk polda sumbar itu yang mendapat vaksin terlebih dahulu jajaran dokkes. Ada sebanyak 268 orang yang tercatat akan mengikuti vaksinasi," katanya.

Dari 268 orang tersebut, sebanyak 228 orang diantaranya merupakan tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar.

"Sebanyak 40 orang lagi tenaga kesehatan di Klinik Polda Sumbar yang ada di Lolong," ujarnya.

Dikatakan, program vaksinasi akan dilakukan selama tiga hingga empat hari mendatang. "Mudah-mudahan proses vaksinasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target kita," ungkapnya.

Sementara, untuk program vaksinasi terhadap personel lainnya, Kabid Humas menyebut bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

"Untuk personel lainnya menunggu tahap dua. Tahap dua kita belum tahu jadwalnya, menunggu dari pusat" jelasnya.

Tahap dua, Polda Sumbar mendapat jatah vaksinasi untuk 800 personel. "Kita belum tahu, apakah vaksinnya drop-dropan dari Jakarta ke wilayah Sumbar, atau kita dari Mabes Polri," terang Kombes Pol Satake Bayu.(*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar, (bps)

Photo Istimewa

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Selasa 19 Januari 2021 - Kantor pelayanan pajak kendaraan (Samsat) Kota Padang yang berlokasi di kawasan GOR H. Agus Salim, secara resmi mulai beroperasi. 

Peresmian kantor baru tersebut dilakukan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, dan didampingi oleh Jasa Raharja Sumbar serta Dirlantas Polda Sumbar.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto pada kesempatan tersebut menyampaikan, sebagaimana dipahami bersama bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan pada setiap instansi Pemerintahan dan Kementrian atau Lembaga, mengarahkan kita kepada adanya peningkatan pelayanan pada setiap unit organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

"Hal ini merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap kinjerja aparatur pemerintah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel," kata Kapolda.  

Dikatakan, sebagai tindak lanjut dari program tersebut, maka Polri telah menyusun konsep pembangunan postur Polri jangka panjang tahun 2005-2025 melalui Grand Strategi Polri dengan tiga tahapan pembangunan yaitu Trust Building, Partnership Building, dan Strive For Excellent. 

"Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah konkrit serta keberlanjutan program yang nyata pada setiap titik pelayanan masyarakat dengan mengedepankan profesionalitas, spirit dan etos kerja," jelas Irjen Toni. 

Lanjutnya, dalam membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik, merupakan langkah yang harus diupayakan seiring dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik. Sehingga sejalan dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik antara lain meliputi Asas Kepastian Hukum, Profesional, Partisipatif, Equalitas, Transparan, Ketepatan Waktu, Kemudahan dan Keterjangkauan, pelayanan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

"Peningkatan sarana dan prasarana berupa pembangunan kantor Samsat sehingga menjadi kantor pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)," ujar Kapolda Sumbar. 

"Diharapkan dengan peresmian kantor Samsat ini dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumbar sebagai modal pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan berkualitas, cepat, efektif, dan efisien," sambungnya.   

Kemudian katanya, menghadapi masa pandemi Covid-19 ini maka pelayanan Samsat tetap mengedepankan SOP protokol kesehatan yang ketat dan mengantisipasi menjadi klaster baru persebaran Covid-19. 

"Saya mengharapkan agar kantor Samsat yang telah selesai pembangunannya dan akan kita resmikan penggunaannya, dapat meningkatkan kualitas kinerja seluruh petugas yang berkontribusi pada pelayanan prima," bebernya. 

Sebelum mengakhiri sambutan ini, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto memberikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: 

1. Jaga dan peliharalah bangunan kantor samsat yang sudah ada ini dengan sebaik -baiknya. Pemeliharaan yang baik dan benar akan memberikan kenyamanan dalam bekerja serta akan memperpanjang usia pakainya yang tentu saja akan memberikan feedback positif dari masyarakat. 

2. Tingkatkan kualitas kinerja setiap petugas kepolisian sebagai jawaban atas peningkatan sarana dan prasarana yang sudah ada serta hindarkan dari setiap tindakan dan sikap yang kontraproduktif dengan prinsip - prinsip pelayanan prima.

3. Jalin terus komunikasi dan sinergisitas yang baik antara personil Polri dan seluruh stakeholders terkait di kantor Samsat ini dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Selamat bekerja, tunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, jadikan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu standar keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pembangunan kantor Samsat Padang.

Turut hadir Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Pejabat Utama Polda Sumbar, pimpinan Bank BNI dan Bank Nagari serta undangan lainnya.(*)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa

JAKARTA - MEFIAPORTALANDA - Kalangan media berharap pemerintah bersedia menempatkan insan media, terutama wartawa yang bertugas di garis depan, di dalam kelompok penerima vaksin Covid-19 tahap satu atau tahap dua yang diberikan antara bulan Januari sampai April 2021. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban di lapangan, seperti yang diatur UU 40/1999 tentang Pers, wartawan memiliki kemungkinan terpapar SARS Cov-2 atau virus corona baru yang menyebabkan Covid-19. 

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, ketika berbicara di Kantor JMSI di Jalan Pondok Kelapa Raya, Jakarta Timur, Selasa siang (19/1). 

Teguh mengutip keputusan Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PPP) yang telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. 

Dalam Petunjuk Teknis bernomor HK.02.02/4/1/2021 yang ditandatangani  Dirjen PPP, Muhammad Budi Hidayat, tanggal 2 Januari lalu disebutkan bahwa vaksinasi Covid-19 akan dilakukan dalam empat tahap. 

Tahap pertama dilaksanakan dari bulan Januari sampai April 2021 dengan sasaran tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Lalu tahap kedua juga dilaksanakan antara Januari sampai April 2021, dengan sasaran petugas pelayanan publik yaitu TNI dan Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Sasaran lain dalam tahap kedua ini adalah kelompok usia lanjut, atau lebih dari 60 tahun. 


Adapun tahap ketiga akan diberikan akan dilaksanakan dari April 2021 sampai Maret 2022 dengan sasaran masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. 

Lalu tahap keempat juga direncanakan dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022 dengan sasaran masyarakat dan pelaku perekonomian lain dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin.

“Kami tidak bermaksud meminta keistimewaan. Namun merujuk pada pekerjaan yang dilakukan wartawan dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat, tidak berlebihan rasanya bila wartawan dimasukkan ke dalam kelompok sasaran vaksinasi tahap pertama atau tahap kedua,” masih kata Teguh Santosa.   

“Kami telah meminta, dan terus mengingatkan, anggota kami untuk memberikan perhatian serius pada protokol kesehatan wartawan yang bertugas di lapangan. Namun tidak dapat dipungkiri, tetap ada kemungkinan wartawan di lapangan terpapar virus mematikan ini,” ujar Teguh Santosa yang ketika menyampaikan pernyataan itu didampingi Sekretaris Jenderal JMSI Mahmud Marhaba.

Teguh Santosa mencontohkan kasus peliputan pencarian dan evakuasi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Kepulauan Seribu. 

Terdorong oleh rasa tanggung jawab memberitakan peristiwa itu, sulit dihindari wartawan dalam jumlah yang banyak berkumpul di satu tempat.

JMSI adalah organisasi yang menaungi perusahaan media massa berbasis internet di Indonesia. Organisasi yang berdiri di bulan Februari 2020 ini telah memiliki cabang di 29 provinsi di Indonesia dengan lebih dari 500 perusahaan media yang menjadi anggota.

Pernyataan Teguh disampaikan di sela menerima tim dari Dewan Pers yang berkunjung ke kantor Pengurus Pusat JMSI untuk melakukan verifikasi faktual terhadap organisasi itu. 

Tim Verifikasi Dewan Pers dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar, Kepala Bidang Pendataan dan Verifikasi Dewan Pers, Rita Sitorus, serta Staf Kesekretariatan Dewan Pers Uci Sri Lestari dan Baskoro.

Sementara dari JMSI juga hadir Bendahara Dede Zaki Mubarok,  Ketua bidang Pengembangan ICT Zulfikar Rachman, Ketua bidang Kordinasi Program Yayan Sopyan Alhadi dan Kepala Kesekretariatan Ari Rahman. 

Verifikasi faktual kantor Pengurus Pusat JMSI dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.*[-]