-->

Latest Post

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Menteri Negara BUMN Erick Thohir yang baru terpilih sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mempercayakan kursi Sekretaris Jenderal organisasi itu kepada praktisi ekonomi syariah, Iggi Haruman Achsien. 


Nama Iggi disebutkan Erick Thohir di akhir sambutan yang disampaikannya di penghujung Musyawarah Nasional V MES secara virtual, Sabtu petang (23/1).



"Pada kesempatan ini saya ingin mengusulkan agar saudara Iggi Haruman Achsien sebagai Sekjen yang membantu saya. Mohon diperkenankan,” ujar Erick Thohir. 


Iggi adalah Ketua Panitia Munas V MES. Ia dikenal sebagai Komisaris Bank Muamalat. Posisi ini mulai didudukinya tahun 2014. Sejak 2018 ia menjadi pelaksana Presiden Komisaris Bank Muamalat. 


Selain posisi di lembaga keuangan syariah itu, Iggi juga merupakan salah seorang Tim Ahli Wakil Presiden Maruf Amin. 


Sebagai ketua umum yang baru terpilih, Erick Thohir memiliki waktu satu bulan untuk menyusun kepengurusan. Adapun Wakil Presiden Maruf Amin menyarankan agar kepengurusan disusun dalam waktu dua minggu. 


Dalam sambutannya, Erick Thohir mengatakan, dirinya akan bergegas dan menyelesaikan susunan kepengurusan MES periode 2021-2024 dalam waktu satu minggu. 


“Kita harus memanfaatkan momentum ini,” ujarnya. 


Indonesia Bangkit 2023 


Dalam sambutannya, Erick Thohir mengatakan pandemi Covid-19 menghantam sendi-sendi perekonomian nasional. Mulai dari kalangan dunia usaha, UMKM, sampai masyarakat luas merasakan dampak dari pandemi ini.


Karena itu, Erick mengatakan, amanah yang diberikan kepadanya harus dijalankan dengan baik. 


“Terlepas dari Covid-19, kita harus tetap optimis,” ujarnya. 


Juga disebutkan Erick, dirinya yakin perekonomian Indonesia akan bangkit di tahun 2023. 


“Di Tahun 2022 sudah ada peningkatan. Karena itu penting sekali, mulai hari ini kita menyiapkan pondasinya,” kata dia lagi. 


“Karena begitu di tahun 2022 kita merasa naik, kita harus sudah siap, kita sudah menyusun bata-bata sehingga terjadi jalan yang bisa kita jalani bersama untuk menjaga negara yang kita cintai ini,” sambungnya. 


Empat Program Utama


Juga di dalam sambutan itu, Erick Thohir memperkenalkan empat program utama yang akan dikerjakan kepengurusan MES periode 2021-2024. Dia mengatakan, program ini ril dan harus dapat diimplementasikan. 


Pertama, pengembangan pasar industri halal di dalam dan di luar negeri. 


“Karena kita adalah negara yang punya market yang besar. Ketika marketnya kita sudah pegang, tentu untuk ke luar negeri kita punya pondasi yang lebih mudah,” ujar Erick Thohir. 


Perogram kedua adalah meneruskan pengembangan industri keuangan syariah yang memanfaatkan trend masyarakat digital.


“Suka atau tidak suka kita harus menguatkan fintech dan industri keuangan syariah secara modern tanpa meninggalkan kearifan lokal kita,” sambungnya. 


Ketiga, menciptakan iklim investasi yang bersahabat yang melibatkan pengusaha daerah. Hal ini perlu dilakukan agar tidak tercipta kesenjangan.


“Kita bangun perusahaan-perusahaan daerah agar menjadi juara-juara di daerahnya sehingga menjadi platform penarik pengusaha kecil lainnya,” kata Erick Thohir menjelaskan. 


Keempat, pembinaan ekonomi syariah dimulai dari pedasaan secara berkelanjutan agar Indonesia memiliki pondasi ekonmi syariah yang kuat.


“Kita mulai dari titik nol di desa,” katanya lagi.


Erick Thohir juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan pengurus yang nanti terbentuk untuk saling bertukar pikiran. 


“Bapak dan ibu adalah ujung tombak yang tahu denyut nadi di daerah. Yang harus kita sepakati, program ini perogram ril dan nyata yang dapat diimplementasikan,” demikian Erick Thohir.*[-]

PADANG - MEDIAPORTALANDA -  Menindaklanjuti santernya kabar mengenai pemaksaan penggunaan kerudung bagi siswi non muslim di SMKN 2 Padang, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adib Alfikri, menggelar jumpa pers, Jumat (22/1/2021) malam.


Dalam jumpa pers yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Sumbar tersebut, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, Rusmadi, secara resmi menyampaikan permohonan maafnya. 



"Selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran staf bidang kesiswaan dan bimbingan konseling dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi," kata Rusmadi.


"Ananda Jeni Cahyani Hia, kelas X OTKP 1 tetap bersekolah seperti biasa. Kami berharap, kekhilafan dan simpang siur informasi di media sosial dapat kita selesaikan dengan semangat kesamaan dalam keberagaman," lanjut Rusmadi.


DINAS PENDIDIKAN BENTUK TIM INVESTIGASI


Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Adib Alfikri, dalam keterangannya mengaku baru menerima kabar tersebut Jumat pagi. Meski begitu, ia langsung membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi ke SMKN 2.


"Tim ini diketuai oleh Kabid SMK. Sampai tadi sore, tim masih bekerja dan belum ada laporan tertulis kepada saya. Jika nanti ditemukan ada aturan atau praktek-praktek yang diluar ketentuan, saya akan ambil tindakan tegas," ujar Alfikri.


Alfikri juga menambahkan, bahwa tidak ada maksud dari sektor pendidikan memberikan sikap pemaksaan sebab tidak ada aturan yang membolehkan hal tersebut.


"Saya perintahkan, tidak ada diskriminatif, jika ada akan kami proses sesuai atuan yang berlaku," tegasnya.


Selain itu, menurut Alfikri, agar hal serupa tidak terulang kembali, ia akan membuat edaran resmi. Kemudian mengkaji ulang serta merevisi jika ditemukan aturan-aturan yang tidak seharusnya


Pada kesempatan tersebut, Jasman Kadis Kominfo selaku Jubir Pemprov Sumbar menjelaskan, bahwa tidak ada satupun regulasi atau kebijakan dari Pemprov Sumbar tentang adanya kewajiban dan paksaan bagi non Islam untuk berpakain muslim ataupun muslimah.


"Pemprov Sumbar tidak ada membuat regulasi ataupun kebijakan agar non muslim berhijab. Tidak ada itu. Itu adalah kebijakan sekolah yang kedepan akan dievaluasi secara menyeluruh. Pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan akan mengevaluasinya" ungkap Jasman.


Kadis Kominfo ini melanjutkan "Sebelum peralihan kewenangan SLTA diurus oleh pemprov, dulunya aturan berpakaian Muslimah setiap hari Jumat itu telah ada dan itu kebijakan Pemko saat itu. Disaat kewenangan mengurus SLTA berpindah ke provinsi, aturan ini belum sempat kita evaluasi, karena tidak ada permasalahan selama ini. Namun dengan adanya kasus ini, pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan akan segera mengevaluasi seluruh aturan berpakaian dan memastikan bahwa tidak akan terjadi lagi persoalan seperti ini. (**)

MEDAN - MEDIAPORTALANDA - 21 Januari 2021 - Selesai melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Wali Kota Medan, Wali Kota Padang H.Mahyeldi Ansharullah dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara.


Wako bersama Forkopimda Kota Padang disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan.


"Kami sangat senang Wali Kota Mahyeldi bisa hadir dan bersilaturrahim dengan kami di Medan, banyak hal yang dapat kita sinergikan dan kerjasamakan ke depan. Salah satunya saling mengisi kekurangan komoditas pangan atau bahan pokok," jelas Edy.


Menanggapi hal itu, Wali Kota Mahyeldi merespon positif gagasan kerjasama yang ditawarkan oleh Gubernur Sumut. Mahyeldi mengatakan, bahwa Sumatera Barat (Sumbar) merupakan salah satu provinsi penghasil pangan di Indonesia. 


"Sumatera Barat juga banyak menghasilkan pangan diantaranya padi, bawang merah, sayur-sayuran, kakao, juga penghasil hewan ternak. Kita optimis dengan kerjasama dibidang perdagangan ini, insya allah akan membawa kemajuan di Sumbar dan Sumut nanti," ungkapnya.     


Selanjutnya Gubernur Sumut juga menyampaikan ucapan selamat atas kesuksesan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke XXVIII tahun 2020 sekaligus menjadi pemenang dalam kejuaraan tersebut.


Dalam kesempatan tersebut juga dibicarakan tentang penanganan Covid-19 di Sumut, pembangunan infrastruktur, dan Wali Kota Mahyeldi juga menitipkan pesan kepada Gubernur Sumut silaturahim dengan perantau minang di Sumut tetap terjaga.


Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Mahyeldi didampingi Sekda Padang Amasrul, Kajari Padang Ranu Subroto, Kasdim 0312 Letkol Agung Budi Purnomo, mewakili Polresta Padang, Kabag Perencanaan Polresta Padang Kompol. Dewi Suryani, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi, Kadis PUPR Yenni Yuliza, Kakan Kesbangpol Yuska Librafortunan, Kabag Umum Budi Kurniawan, dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis. (Mul/AR/Prokompim Pdg).

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.