Mediaportalanda

PADANG -  MEDIAPIRTALANDA - Wali Kota Padang H.Mahyeldi Ansharullah menerima kunjungan silaturrahim Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Barat (Sumbar), R Andika Dwi Prasetya di Kediaman Resminya, Senin pagi (1/2/2021).

"Hari ini saya didampingi Kepala Divisi Administrasi Susilo Purwanto, Kepala Divisi Permasyarakatan Budi Sitongkir dan Kepala Divisi Keimigrasian bersilaturrahim dengan Bapak Wali Kota. Tujuannya, selain perkenalan juga mengharapkan dukungan dan kerja sama dalam kinerja Kemenkumham Sumbar ke depan," ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar itu.

Dalam kesempatan itu, R. Andika juga menyampaikan beberapa program kerja yang dilaksanakan ke depan. Diantaranya, revitalisasi dan reformasi hukum melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan area kerja yang cukup luas, mulai dari pelayanan publik, penyelesaian kasus, penataan regulasi, penguatan sumber daya manusia hingga pembangunan budaya hukum.

"Kita ingin memberikan kemudahan pelayanan Hukum dan HAM kepada masyarakat, seperti bagi kaum difabel, kaum manula dan ibu hamil. Mereka harus mendapatkan jalur khusus dan ruang khusus dalam proses hukum," jelasnya.

"Kita juga melihat adanya kearifan lokal di Sumbar yang dapat dilakukan pemberdayaan seperti adanya Forum Kerapatan Adat Nagari (FKAN). Kita ingin ke depan bagaimana memberdayakan FKAN sebagai bagian dalam pelayanan dan konsultasi hukum, dan sebagai tempat berkomunikasi bagi masyarakan dalam hukum," jelasnya lebih lanjut.      

Terakhir, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar itu menyampaikan ucapan selamat kepada Wali Kota Mahyeldi yang terpilih sebagai Gubernur Sumatera Barat. "Semoga dapat membawa Sumbar menjadi provinsi yang lebih maju lagi di Indonesia," pungkasnya.   

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi menyambut baik kunjungan silaturrahim yang dilakukan oleh Kepala Kemenkumham Sumbar itu. Mahyeldi mengatakan, cukup banyak hal yang dapat di sinergikan ke depan dengan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan HAM. "Untuk itu, kita perlu bersinergi dan bekerjasama supaya kasus-kasus tersebut dapat kita atasi secara bersama-sama demi suasana yang kondusif di Kota Padang dan Sumatera Barat," ungkap Wako Mahyeldi yang didampingi Kabag Hukum Yopi Krislova. (Prokompim).

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan secara resmi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kota (Pemko) Padang kepada DPRD Kota Padang untuk diusulkan menjadi Perda ke depan.

Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani dengan diikuti para wakil ketua dan anggota DPRD di Kota Bingkuang. Juga hadir unsur forkopimda, kepala OPD terkait dan stakeholder terkait di Kota Padang baik secara langsung maupun melalui virtual. 

Wawako Hendri menyebutkan, adapun 3 Ranperda tersebut adalah Ranperda Retribusi Jasa Umum, Ranperda Retribusi, Ranperda Jasa Usaha serta Ranperda Perubahan Atas Perda Kota Padang No.9 Tahun 2012 tentang Tera dan atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Perlengkapannya.

"Kami tentu sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan nota penjelasan terhadap 3 Ranperda dalam masa sidang I tahun 2021 ini," ungkapnya.

Selanjutnya disampaikan Wawako, dari 3 Ranperda yang disampaikan pada paripurna kali ini tidak lain adalah sebagai komitmen Pemko Padang dalam upaya mencari peningkatan sumber pendapatan daerah ke depan. Selain itu untuk pengelolaan keuangan daerah yang profesional sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Kota Padang. 

"Kita tentu berharap, dalam nota penjelasan yang disampaikan pada rapat paripurna dewan ini semoga dapat kiranya dibahas dalam tahapan sidang berikutnya oleh DPRD. Tentunya sesuai dengan mekanisme dan penjadwalan yang telah ditetapkan," harap dia lagi.

Lebih jauh Hendri Septa juga mengungkapkan bahwa ketiga Ranperda yang disampaikan intinya adalah sebagai bentuk upaya penyesuaian ke depan. Dimana mungkin ada hal-hal yang perlu disesuaikan untuk memudahkan masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan ke depan. 

"Terutama sekali bagi kita di Pemko Padang adalah, bagaimana Ranperda ini bisa mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang."

"Untuk itu, 3 Ranperda yang kita ajukan ke DPRD kali ini adalah sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan kondisi terkini sektor ekonomi di Kota Padang. Semoga DPRD Kota Padang dapat menyikapinya, sehingga di awal tahun 2021 ini kita bisa melahirkan Perda-Perda yang terbaik bagi masyarakat Kota Padang," tutup wawako bersemangat.(David)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat terpilih menjadi pilot project pelaksanaan program Sekolah Penggerak yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. 

Hal itu disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah ketika menghadiri secara virtual Peluncuran Merdeka Belajar Episode 7:  Program Sekolah Penggerak oleh Mendikbud RI Nadiem Anwar Makarim, di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (1/2/2021).

"Atas nama Pemerintah Kota Padang kita mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan pemerintah pusat. Kita mendukung dan bertekad menyukseskan program tersebut demi terciptanya pelajar Pancasila," sebutnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan, Kota Padang terpilih bersama dengan 132 kabupaten/kota di Indonesia sebagai pilot project Program Sekolah Penggerak tahun ajaran 2021/2021.

"Kita menyambut gembira terpilih menjadi bagian pilot project Program Sekolah Penggerak, yang mana hal ini tentunya akan mendorong percepatan peningkatan kualitas sekolah di Kota Padang," ujar Kadis. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang itu menambahkan, Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai kesiapan dalam melaksanakan sekolah pergerak, mulai dari kesiapan anggaran, MoU dengan Kementerian Kemendikbud RI hingga nantinya kerjasama kepala dinas dengan kementerian terkait.   

"Pada tahun ini kita diminta menyiapkan satu Sekolah Dasar (SD), satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pilot project sekolah penggerak. Program ini akan terus berlanjut setiap tahunnya hingga sekolah di Kota Padang masuk dalam sekolah penggerak," sebutnya.   

Seperti diketahui, Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak. (Prokompim).