Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Polda Bali menyalurkan bantuan  korban banjir dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut berasal dari Polda Jawa Tengah, Jawa Timur  Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Termasuk bantuan dari Polda Bali dan Mabes Polri. 

"Karena harus menyeberangi pulang maka bantuan untuk sementara ditampung ke Polda Bali sebelum disalurkan ke NTT," kata Kadiv Hums Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan, Jumat (9/4/2021). 

Umumnya bantuan yang diberikan berupa sembako mulai dari beras, minyak, gula, kopi dan sebagainya. Diluar itu ada pula sabun mandi cair, pembersih lantai, Handsanitizer, sabun cuci tangan, susu bayi dan UHT, vitamin, serta sejumlah obat-obatan. 

"Bantuan yang diberikan umumnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kami juga mendirikan posko dapur umum yang menyajikan makanan siap santap," ungkap Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jaya Danu Putra. 

Mabes Polri sendiri memberikan bahan pokok berupa beras tujuh ton, air mineral, alas tidur, selimut, handuk, sarung serta makanan lainnya yang diperlukan.

Sementara Polda Bali terdiri dari ribuan sembako berupa beras, mie instan, minyak goreng, gula dan Kopi, pakaian layak pakai serta tenda, matras dan selimut yang dibutuhkan oleh para pengungsi. 

Sebelumnya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung korban bencana alam di NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (8/4/2021).

Di NTT, keduanya menyambangi Desa Amakaka yang berlokasi sekira 10 Kilometer (Km) di bawa kaki Gunung Ile Lewotolok. Mereka memerintahkan agar memfokuskan proses evakuasi dan menyalurkan sejumlah bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat. (bhps)

SIAK - MEDIAPORTALANDA - Pemkab Siak melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Lancang Kuning (Unilak) di Gedung Batin  Djaonang Kantor Camat Minas, Jumat (9/4/2021). 

Bupati Alfedri dan Rektor Unilak Dr. Junaidi SS, M.Hum sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersamaan menandatangani kesepakatan bersama tentang, Pendidikan dan Pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. 

Bupati Siak Alfedri mengatakan, penandatanganan MoU antara Pemda Siak dengan Universitas Lancang Kuning merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam rangka pengembangan program pembangunan dan pelayanan yang berdayaguna bagi masyarakat. Hal itu juga untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan aparatur pemerintahan di Kabupaten Siak.

"Hari ini kami melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Lancang Kuning. Ini salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, khususnya tenaga pendidik atau guru di Kabupaten Siak," kata Alfedri. 

Ia menjelaskan Jumlah guru Paud di Kabupaten Siak yang berjumlah 946 orang, terdiri dari sarjana 558 (59%), dan non sarjana 388 (41%). 

Untuk guru SD sebanyak 3.587 orang, 90% sudah sarjana tinggal 10% lagi yang belum. Dan guru SMP sebanyak 1.733 orang, diantaranya 94% telah sarjana.

Selain peningkatan SDM guru-guru Paud, Bupati Alfedri mendorong  aparatur kampung termasuk Penghulu untuk meningkatkan kapasitas akademisnya. 

Karena lanjutnya, Kemendagri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah melakukan MoU. 

"Bagi guru-guru Paud yang ingin kuliah tidak perlu datang ke kampus. Proses belajar mengajar dilakukan secara daring," jelas Alfedri. 

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pihak Pertama dan dalam rangka mendukung keberhasilan Pihak Kedua dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.( i.wrw)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Kota Padang menerima penghargaan dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Wilayah Sumatera Barat atas upaya mendorong penerapan transaksi non-tunai di Kota Padang.

Penghargaan tersebut diterima oleh Wali Kota Padang Hendri Septa yang diserahkan oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Benny Walis pada saat penutupan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), di Aula Anggun Nan Tongga Kantor BI Perwakilan Wilayah Sumbar, Jumat (9/4/2021). 

Diketahui penghargaan tersebut diterima Pemko Padang atas inisiatif implementasi e-retribusi pasar, e-retribusi pariwisata dan Qris Perumda Air Minum Kota Padang. 

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita ucapkan terima kasih Kepada BI yang telah memberikan penghargaan tersebut. Penghargaan yang kita terima ini merupakan upaya kita dalam mendukung gerakan non-tunai yang ditelah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo," ujar Hendri.

Wako Hendri Septa juga didapuk memberikan sambutan mewakili Wali Kota se-Sumatera Barat terkait penerapan TP2DD. 

(Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah)

Hendri mengatakan, menyikapi kemajuan teknologi informasi dan ekonomi digital yang menunjukkan tren peningkatan yang luar biasa, serta sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DB), maka Pemerintah Kota Padang meresponnya dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 98 Tahun 2021.

"Sebelumnya mandat menggunakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sudah ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 bahwa implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah juga merupakan pengejawantahan dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 yang menginstruksikan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah" ulas Hendri. 

Hendri menambahkan, bahwa saat ini telah terjadi transaksi yang begitu cepat dari sistem ekonomi dan keuangan konvensional menuju ekonomi keuangan berbasis digital. Menjamurnya perusahaan-perusahaan teknologi keuangan (fintech), perusahaan-perusahaan rintisan (startup), layanan mobile banking dan aplikasi pembayaran berbasis smartphone, mobile payment dan tokoh-tokoh dari atau pasar online (e-commerce) menjadi indikator hadirnya new life style

Informasi kebijakan quick respon Indonesia standar atau Qris yakni standar Indonesia telah ditetapkan sejak 1 Januari lalu turut menjadi penanda transformasi digital sistem pembayaran Indonesia (SPI) yang akan mampu akselerasi pengembangan ekonomi keuangan digital dan tentunya responsivitas dan dukungan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan itu semua. Transportasi ini tentunya juga akan meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan di daerah.

"Selain peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) digitalisasi pelayanan dan reaksi pemerintah daerah tentunya juga dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat yang baik di masa pandemi ovid-19 ini cenderung mengalami perubahan dan pola interaksi dan transaksi," sebutnya. (Mul/BT)