-->

Latest Post


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Respons positif ditunjukkan para regulator di Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan liga basket pelajar terbesar, Developmental Basketball League (DBL) 2021 West Sumatera Series.


Dukungan itu disampaikan langsung Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH saat menerima Roky Maghbal, Senior Manager Corporate Communication DBL Indonesia dan General Manager Padang Ekspres Heri Sugiarto di ruang kerja Kapolda Sumbar, Selasa (13/4).


”Kita memang harus memulai kembali kegiatan olahraga bagi masyarakat seperti DBL ini. Namun memang syaratnya harus memperhatikan betul dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata Irjen Pol Toni Harmanto didampingi Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik


Kapolda sangat mengapresiasi detail protokol kesehatan yang telah disiapkan DBL Indonesia selaku penyelenggara. Apalagi dalam iven DBL sebelumnya di NTB dan Sumsel berhasil digelar dan diapresiasi Menpora.


Orang nomor satu di jajaran Polda Sumbar itu juga menerima secara langsung buku panduan protokol kesehatan untuk pelaksanaan DBL 2021 Seri Sumbar.


"Kami pasti akan mendukung terlaksananya kegiatan DBL 2021 ini. Tinggal diatur saja langkah-langkah selanjutnya agar seluruh pihak berkoordinasi secara intensif terutama Satgas Covid-19 Sumbar. Termasuk pihak-pihak lain yang terkait,” sambung jenderal yang pernah menjabat Wakapolda Jatim ini.


Dukungan dari Kepolisian Daerah ini makin memperbesar kans terselenggaranya kembali liga basket pelajar terbesar di Sumbar ini. Setelah sempat vakum pada tahun 2020 lalu, akibat pandemi Covid-19. 


Sehari sebelumnya, Gubernur Mahyeldi Ansharullah juga telah memberi lampu hijau dapat terselenggaranya DBL 2021. Orang nomor satu di Sumbar ini meminta DBL Indonesia dan Padang Ekspres selaku penyelenggara intens berkoordinasi dengan dinas terkait.


Kemarin, DBL Indonesia dan Padang Ekspres juga bertemu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Seperti halnya Gubernur dan Kapolda, Kadinkes Arry Yuswandi juga siap mendukung terselenggaranya DBL 2021.


”Seperti disampaikan Pak Gubernur, olahraga sudah harus dimulai dengan protokol kesehatan. Dari paparan yang disampaikan penyelenggara (DBL Indonesia dan Padang Ekspres) tadi, saya rasa protokol kesehatannya sudah sangat lengkap dan mendetail. Kami dari Dinkes tentu siap support dan membantu agar kegiatan positif ini bisa terlaksana. Apalagi, saat masih berstatus sebagai pelajar dulu saya juga sangat suka olahraga basket,” kata Arry dalam pertemuan yang juga dihadiri Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Sumbar Agung yang sharing penerapan prokes karena akan menggelar Tour de Singkarak (TdS) September mendatang.


Dalam kesempatan audiensi, DBL Indonesia selaku penyelenggara memaparkan rencana detail penerapan prokes ketat selama pelaksanaan DBL 2021 Seri Sumbar nantinya.


Prokes ini mengacu pada panduan operasional sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes382/2020. Serta dilengkapi berbagai panduan khusus yang lebih mendetail. 


Ada dua aspek yang bakal sangat diperhatikan DBL Indonesia terkait penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan DBL 2021. Pertama adalah penerapan 3M (Menjaga jarak, Mengenakan masker, dan Mencuci tangan). Lalu, yang kedua adalah pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment).


“Seluruh pemain, pelatih, ofisial tim, petugas pertandingan hingga panitia yang terlibat langsung dalam kegiatan wajib melakukan tes, dan harus bisa membuktikan diri negatif Covid-19 agar bisa berpartisipasi. Sebagai upaya menghindari dan mengantisipasi penyebaran virus korona,” ujar Roky.(bhps)


SIAK - MEDIAPORTALANDA - Bupati Siak Alfedri berharap PT Bumi Siak Pusako tidak hanya sebagai BUMD yang menghasilkan keuntungan, namun kita mendorongnya menjadi agen pembangunan dimasa mendatang.


Untuk itu BUMD PT BSP harus mampu memiliki tata kelola perusahaan yang baik.  Dengan melewati Assesment berupa Audit, Reviu dan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Riau. 


"Kami selaku pemegang saham pengendali mengucapkan terimkasih kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau yang telah mengevaluasi Good Corporate Govemance (GCG) di PT Bumi Siak Pusako (BSP) tahun 2020", ujar Alfedri saat menghadiri acara Exit Meeting Hasil Assesment GCG PT. Bumi Siak Pusako, di Gedung Surya Dumai, Lt. 6 Kantor PT. Bumi Siak Pusako, Pekanbaru, Selasa, (13/4/2021).

Dijelaskannya, dari hasil penilaian yang di lakukan BPKP Provinsi Riau, rincian capaian skornya, dengan kategori predikat cukup di angka 66,52.


"Tadi kita lihat nilainya sudah cukup baik, angka yang di peroleh 66,52 kalau nilai ujian, ini dinyatakan lulus lah. Namun ini menjadi catatan dan pedoman bagi kami semua, mulai pemegang saham, komisaris, direksi, direktur dan jajarannya. Agar bagaimana kedepan kami mendorong perusahaan melaksanakan kegiatan dengan baik, kinerja yang baik dan performa juga baik"harapnya.


Direktur PT Bumi Siak Pusako Iskandar mengatakan PT BSP sudah menerapkan Good Corporate Govemance (GCG) tiga tahun lalu, untuk melihat kinerja perusahaan apakah kurang baik atau semakin baik.


"Kami berkomitmen untuk menjalankan GCG dengan Siak. Jika terdapat kekurangan kami siap melakukan perbaikan", ungkapnya.


Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Farid Firman mengatakan bagaimana kita mengawal pembanggunan di Riau ini, kita mendorong bagaimana BUMD yang ada di Riau mampu menjadi agen pembanggunan sesuai fungsinya.


"Kita mendorong BUMD untuk maju, namun tata kelolanya tidak kita benahi itu sama dengan bohong"tegasnya.


Salah satu tugas BPKP yang di amanahkan dalam Perpres no 192 tahun 2014  mengaudit, reviu, mengevaluasi serta memberikan konsultasi terkait Manajemen Resiko, Pengendalian internal dan tata kelola instansi atau badan usaha.


"Saya sangat apresiasi, PT BSP bersedia dan memiliki niat untuk di evaluasi, dari nilainya lumayan baik. Jangan kita banding dengan BUMN yang nilainya tinggi", terangnya.


Penilaian paling penting adalah Satuan Pengawas Internal (SPI) yang belum dimiliki yang harus memiliki pedoman audit, dan ini harus kita benahi SPI ini sama hal nya dengan polisi yang mengawasi secara internal perusahaan, ungkapnya.


Hadir dalam acara itu Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Kepala Biro Otonomi, Perwakilan Pemegang Saham tiga pemegang Saham Mayoritas yaitu Siak, Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru yang di wakili Asisten dua, Direktur PT BSP dan manajemen.

(i.wrw)


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada Propam Polri untuk menindak tegas seluruh personel kepolisian yang masih terjerat dalam kasus Narkoba. 


Hal itu ditekankan Sigit saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Propam Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/4/2021).

"Terhadap yang melakukan pidana, utamanya narkoba kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa dibina, yang begitu-begitu segera selesaikan," kata Sigit dalam sambutannya. 


Menurut Sigit, sebagai personel kepolisian tugas pokoknya sudah jelas, memberantas, memberangus dan menangkap bandar narkoba di Indonesia. Bukan malah sebaliknya, polisi malah terjerumus masalah itu.


"Karena saya pikir kami sebagai penegak hukum yang bertugas melakukan penangkapan, pemberantasan terhadap hal seperti itu. Tapi disitu rekan-rekan juga di dalamnya yang beginian selesaikan dengan cepat," ucap eks Kabareskrim Polri itu.


Saat ini, Sigit menyebut, sudah banyak perubahan sikap maupun perilaku dari aparat kepolisian di lapangan. Terutama personel yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 


"Saya melihat di lapangan banyak sekali perubahan yang sudah dilakukan oleh anggota, 

saya melihat bagaiamana rekan-rekan bekerja kerja hadir pada saat masyarakat membutuhkan kehadiran dari kepolisian pada saat siang, pada saat banjir, pada saat hujan," ujar Sigit.


Oleh sebab itu, Sigit menekankan, oknum-oknum kepolisian yang terlibat narkoba ataupun terjerat pidana lainnya justru akan merusak citra Polri yang saat ini terus membangun kepercayaan publik lebih tinggi lagi.


"Oleh karena itu jangan hanya gara-gara satu dua orang oknum yang melakukan pelanggaran maka 100 anggota yang sudah bersusah payah itu kemudian hilang. Ibarat hanya gara-gara nila setitik maka rusak susu sebelanga, hal seperti itu ke depan harus diperbaiki," tutup Sigit. (bhps)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.