Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mendukung Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti untuk dipertimbangkan menjadi salah satu kandidat yang menjabat sebagai Menteri di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Pengajuan tersebut dilontarkan usai DPR RI menyetujui penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga menjadi Kemendikbudristek melaui rapat paripurna.

Menurutnya hal ini bisa dilakukan, jika Presiden Jokowi merencanakan untuk merombak (reshuffle) kabinet.

“Waktu itu kan diproyeksikan menjadi calon Wakil Menteri Pendidikan tetapi kan batal, konon kabarnya karena Muhammadiyah kurang berkenan, sebab dari NU Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama,” tutur Qodari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/4/2021).

Postur Kementerian sendiri, menurut Qodari menjadi proporsional, secara tradisi Menteri Pendidikan berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sedangkan Kementerian Agama menjadi wilayahnya Nahdlatul Ulama (NU).

“Supaya imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof. Abdul Mu’ti ini akan menjadi menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk NU jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya,” jelasnya.

Ditambah Qodari, Muhammadiyah akan mendukung bila Abdul Mu’ti diangkat jadi menteri, bukan wakil menteri sebagaimana tawaran pada reshuffle kabinet pada Januari 2021 kemarin.

“Rasanya PP Muhammadiyah pasti dukung kalau Prof. Abdul Mu’ti jadi Mendikbudristek,” ungkap Qodari.

Abdul Mu’ti yang juga Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu merupakan sosok yang memiliki alam pemikiran moderat dan toleran. Hal itu, menurutnya Qodari tentunya relevan di tengah suburnya paham radikal, jadi sudah saatnya institusi pendidikan Indonesia menjadi pintu penyemaian pemikiran toleran melawan radikalisme.

“Pendidikan jadi pintu menuju penyemaian pemikiran radikal versus toleran. Kebetulan topik pidato Guru Besar Prof. Abdul Mu’ti Cocok. Buku-buku yang ditulis Prof. Abdul Mu’ti menggambarkan pemikiran Islamnya yang moderat dan toleran.” Jelasnya.

Kementerian Pendidikan menurut Qodari sudah saatnya dikembalikan kepada Muhammadiyah yang telah berpengalaman mengelola sekitar kurang lebih 162 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sementara tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA lebih banyak lagi sebagaimana data bulan Agustus 2020.

“Itu cocok untuk Muhamadiyah karena Muhammadiyah itu punya Pendidikan Dasar dan Menengah, punya Pendidikan Tinggi, jadi punya skill soal Pendidikan Tinggi,” imbuh Qodari.

Penggabungan kedua institusi itu juga dianggap wajar karena masih satu rumpun demi mengoptimalkan kinerja Kementerian di masa mendatang.

“Saya melihatnya wajar dan buat saya pribadi melihat baik-baik, Kementerian ini digabungkan karena Mendikbud itu mengurusi Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian Ristek Dikti itu pengaturan Pendidikan Tinggi. Kita tahu Pendidikan itu kan sebetulnya tidak terputus tapi merupakan suatu kesatuan di mana Pendidikan Menengah itu selanjutnya Pendidikan Tinggi, ”pungkasnya.[-]

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Respons positif ditunjukkan para regulator di Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan liga basket pelajar terbesar, Developmental Basketball League (DBL) 2021 West Sumatera Series.

Dukungan itu disampaikan langsung Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH saat menerima Roky Maghbal, Senior Manager Corporate Communication DBL Indonesia dan General Manager Padang Ekspres Heri Sugiarto di ruang kerja Kapolda Sumbar, Selasa (13/4).

”Kita memang harus memulai kembali kegiatan olahraga bagi masyarakat seperti DBL ini. Namun memang syaratnya harus memperhatikan betul dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata Irjen Pol Toni Harmanto didampingi Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik

Kapolda sangat mengapresiasi detail protokol kesehatan yang telah disiapkan DBL Indonesia selaku penyelenggara. Apalagi dalam iven DBL sebelumnya di NTB dan Sumsel berhasil digelar dan diapresiasi Menpora.

Orang nomor satu di jajaran Polda Sumbar itu juga menerima secara langsung buku panduan protokol kesehatan untuk pelaksanaan DBL 2021 Seri Sumbar.

"Kami pasti akan mendukung terlaksananya kegiatan DBL 2021 ini. Tinggal diatur saja langkah-langkah selanjutnya agar seluruh pihak berkoordinasi secara intensif terutama Satgas Covid-19 Sumbar. Termasuk pihak-pihak lain yang terkait,” sambung jenderal yang pernah menjabat Wakapolda Jatim ini.

Dukungan dari Kepolisian Daerah ini makin memperbesar kans terselenggaranya kembali liga basket pelajar terbesar di Sumbar ini. Setelah sempat vakum pada tahun 2020 lalu, akibat pandemi Covid-19. 

Sehari sebelumnya, Gubernur Mahyeldi Ansharullah juga telah memberi lampu hijau dapat terselenggaranya DBL 2021. Orang nomor satu di Sumbar ini meminta DBL Indonesia dan Padang Ekspres selaku penyelenggara intens berkoordinasi dengan dinas terkait.

Kemarin, DBL Indonesia dan Padang Ekspres juga bertemu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Seperti halnya Gubernur dan Kapolda, Kadinkes Arry Yuswandi juga siap mendukung terselenggaranya DBL 2021.

”Seperti disampaikan Pak Gubernur, olahraga sudah harus dimulai dengan protokol kesehatan. Dari paparan yang disampaikan penyelenggara (DBL Indonesia dan Padang Ekspres) tadi, saya rasa protokol kesehatannya sudah sangat lengkap dan mendetail. Kami dari Dinkes tentu siap support dan membantu agar kegiatan positif ini bisa terlaksana. Apalagi, saat masih berstatus sebagai pelajar dulu saya juga sangat suka olahraga basket,” kata Arry dalam pertemuan yang juga dihadiri Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Sumbar Agung yang sharing penerapan prokes karena akan menggelar Tour de Singkarak (TdS) September mendatang.

Dalam kesempatan audiensi, DBL Indonesia selaku penyelenggara memaparkan rencana detail penerapan prokes ketat selama pelaksanaan DBL 2021 Seri Sumbar nantinya.

Prokes ini mengacu pada panduan operasional sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes382/2020. Serta dilengkapi berbagai panduan khusus yang lebih mendetail. 

Ada dua aspek yang bakal sangat diperhatikan DBL Indonesia terkait penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan DBL 2021. Pertama adalah penerapan 3M (Menjaga jarak, Mengenakan masker, dan Mencuci tangan). Lalu, yang kedua adalah pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment).

“Seluruh pemain, pelatih, ofisial tim, petugas pertandingan hingga panitia yang terlibat langsung dalam kegiatan wajib melakukan tes, dan harus bisa membuktikan diri negatif Covid-19 agar bisa berpartisipasi. Sebagai upaya menghindari dan mengantisipasi penyebaran virus korona,” ujar Roky.(bhps)

SIAK - MEDIAPORTALANDA - Bupati Siak Alfedri berharap PT Bumi Siak Pusako tidak hanya sebagai BUMD yang menghasilkan keuntungan, namun kita mendorongnya menjadi agen pembangunan dimasa mendatang.

Untuk itu BUMD PT BSP harus mampu memiliki tata kelola perusahaan yang baik.  Dengan melewati Assesment berupa Audit, Reviu dan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Riau. 

Dijelaskannya, dari hasil penilaian yang di lakukan BPKP Provinsi Riau, rincian capaian skornya, dengan kategori predikat cukup di angka 66,52.

"Tadi kita lihat nilainya sudah cukup baik, angka yang di peroleh 66,52 kalau nilai ujian, ini dinyatakan lulus lah. Namun ini menjadi catatan dan pedoman bagi kami semua, mulai pemegang saham, komisaris, direksi, direktur dan jajarannya. Agar bagaimana kedepan kami mendorong perusahaan melaksanakan kegiatan dengan baik, kinerja yang baik dan performa juga baik"harapnya.

Direktur PT Bumi Siak Pusako Iskandar mengatakan PT BSP sudah menerapkan Good Corporate Govemance (GCG) tiga tahun lalu, untuk melihat kinerja perusahaan apakah kurang baik atau semakin baik.

"Kami berkomitmen untuk menjalankan GCG dengan Siak. Jika terdapat kekurangan kami siap melakukan perbaikan", ungkapnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Farid Firman mengatakan bagaimana kita mengawal pembanggunan di Riau ini, kita mendorong bagaimana BUMD yang ada di Riau mampu menjadi agen pembanggunan sesuai fungsinya.

"Kita mendorong BUMD untuk maju, namun tata kelolanya tidak kita benahi itu sama dengan bohong"tegasnya.

Salah satu tugas BPKP yang di amanahkan dalam Perpres no 192 tahun 2014  mengaudit, reviu, mengevaluasi serta memberikan konsultasi terkait Manajemen Resiko, Pengendalian internal dan tata kelola instansi atau badan usaha.

"Saya sangat apresiasi, PT BSP bersedia dan memiliki niat untuk di evaluasi, dari nilainya lumayan baik. Jangan kita banding dengan BUMN yang nilainya tinggi", terangnya.

Penilaian paling penting adalah Satuan Pengawas Internal (SPI) yang belum dimiliki yang harus memiliki pedoman audit, dan ini harus kita benahi SPI ini sama hal nya dengan polisi yang mengawasi secara internal perusahaan, ungkapnya.

Hadir dalam acara itu Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Kepala Biro Otonomi, Perwakilan Pemegang Saham tiga pemegang Saham Mayoritas yaitu Siak, Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru yang di wakili Asisten dua, Direktur PT BSP dan manajemen.

(i.wrw)