Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wali Kota Padang Hendri Septa, melakukan pengukuhan dan pelantikan sebanyak 180 pejabat struktural yang terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV di jajaran Pemerintah Kota Padang.

Pengukuhan dan pelantikan tersebut dilakukan di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang Aie Pacah, Kamis (15/4/2021). Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor: 821.21/245/SK-BKPSDM/2021.

Wali Kota Hendri Septa mengatakan, pelantikan ini dilakukan seiring adanya perubahan nomenklatur di tubuh birokrasi Pemerintah Kota Padang, sehingga sejumlah pejabat eselon II, III dan IV kembali dilantik dan dikukuhkan sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru.

"Alhamdulillah, hari ini akhirnya kita bisa melaksanakan pengukuhan dan pelantikan bagi sejumlah pejabat struktural di Pemko Padang. Dimana selama satu tahun belakangan kita tidak bisa melaksanakan pelantikan, dikarenakan adanya edaran dari Mendagri tentang larangan melakukan pelantikan pejabat terkait Pilkada serentak tahun 2020," ujar Hendri yang resmi dilantik sebagai Wali Kota Padang per 7 April 2021 lalu itu.

Dijelaskannya, perubahan nomenklatur ini dilakukan berdasarkan perhitungan beban kerja dan peningkatan kelas pada masing-masing OPD. Ada OPD yang mengalami perampingan jabatan struktural dan ada juga yang mengalami penambahan jabatan struktural. 

"Sehingga perubahan tersebut tentunya membuat jabatan struktural terkait perlu dikukuhkan, agar dapat berjalan dan beraktivitas melayani masyarakat sesuai dengan struktur yang baru," jelasnya lagi.

"Intinya, pengukuhan dan pelantikan ini dari sudut kepentingan organisasi dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja," tutur Wako lagi. 

"Atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan selamat bagi pejabat yang dikukuhkan dan dilantik hari ini. Ingat, jabatan bukanlah hak ASN, melainkan amanah dari Allah SWT," pungkas Wako.

Seperti diketahui, beberapa OPD dan jabatan yang mengalami perubahan nomenklatur diantaranya; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang kini menjadi Dinas Pariwisata, Dinas Pertanahan sebagai OPD baru, serta Dinas Perikanan dan Pangan. 

Selanjutnya Dinas Pendidikan sekarang melebur menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Disusul OPD yang naik kelas seperti Dinas Kominfo, Dinas PUPR, BKPSDM dan DPRKP. Kemudian juga ada DP3AP2KB dan Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD dr.Rasidin Dinas Kesehatan.

Adapun untuk pejabat eselon II yang dilantik diantaranya adalah Habibul Fuadi yang sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan sekarang menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hermen Peri sebelumnya Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dilantik menempati jabatan Kepala Dinas PUPR. 

Selanjutnya Tri Hadiyanto kembali dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), mengingat bidang pertanahan sudah menjadi dinas baru yang dikepalai Raju Minropa, yang sebelumnya menjabat Kabag Organisasi. 

Sementara Guswardi yang sebelumnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan juga dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, lalu Arfian sebelumnya Kepala Disparbud kini menjabat Kepala BKPSDM menggantikan Suardi yang hijrah menjabat Kepala Disnakerin. 

Kemudian juga ada Yenni Yuliza yang kini menjabat Kepala Bappeda. Lalu Editiawarman sebelumnya Sekretaris BKPSDM kini menjabat Kepala DP3AP2KB disusul Rudy Rinaldi yang juga dikukuhkan kembali sebagai Kepala Diskominfo. (Prokompim)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyerahkan bantuan bagi tenaga medis senilai Rp. 1.594.620.000 kepada Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumatera Barat (Sumbar). Bantuan itu dukungan berupa Rapid test Antigen 15.000 test, kemudian masker kain 20.000 pcs, Masker medis 20.000 pcs, Handsanitizer 750 jerigen dan masker kain anak-anak 10.000 pcs, dan masker medis anak 10.000 pcs.

Bantuan tersebut diterima secara simbolis oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri acara rapat kerja penanganan covid-19 dan mitigasi bencana di Sumatera Barat bertempat di Kantor Bupati Pessel, Kamis, (15/4/2021).

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan dukungan BNPB dalam membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan dan memerangi Covid-19.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mesti terus bahu-membahu untuk membantu masyarakat serta tenaga medis dalam mencegah penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia," pintanya.

Selain itu terkait mitigasi bencana di Sumbar khususnya di kabupaten pesisir selatan Doni Monardo memimta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem seperti angin puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan banjir, tanah longsor, banjir bandang, gelombang angin kencang, pohon tumbang maupun jalan licin.

"Jadi ke siap siagaan bencana perangkat daerah itu betul-betul maksimal dengan mengikuti informasi dari BMKG terkait dengan masalah ancaman yang terjadi, sesuai siklon tropis, termasuk informasi pakar-pakar gempa dan tsunami yang perlu di pahami yang akan menjadi esensinya," ungkap Doni.

Kemudian Doni menghimbauan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap mitigasi menghadapi gempa dan tsunami dengan melakukan menanam vegetasi di sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat dengan jenis tanaman vegetasi yang tepat dan cocok.

" Tanaman yang dimaksudkan punya akar yang kuat dan usianya mencapai ratusan tahun salah satunya pohon pinago, pohon pulai, beringin, Ketapang dan cemara udang. Kalau ini dilakukan dari sekarang kita berarti sudah menyiapkan perlindungan bagi generasi yang akan datang," ujarnya.

Selanjutnya Pemerintah pusat melalui BNPB harus mengurusi 514 kabupaten dan kota jadi kedepan kita harapkan tidak bisa semuanya tergantung pada pemerintah pusat. Kita harapkan daerah juga memiliki kemampuan mengalokasikan dana demi menyiapkan infrastruktur termasuk alat perlengkapan dalam rangka perlindungan pada masyarakat .

"Karena pelayanan publik yang baik adalah ketika negara dan pemerintah hadir untuk membantu dan menyelamatkan jiwa masyarakatnya ," tutur Doni.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengucapkan terima kasih kepada BNPB beserta rombongan yang penuh perhatian dengan bantuan yang diberikan sebagai bentuk rasa peduli terhadap bencana-bencana di Sumbar.

Terutama upaya dalam pengendalian covid-19 ini di Sumbar harus lebih baik dan meningkat. 

"Mudah-mudahan dengan bantuan dan kehadiran BNPB dan rombongan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk membuat langkah-langkah terbaik pemerintah daerah dalam menghadapi bencana di Sumbar," tutur buya (**)

PADANG - MEDIAPIRTALANDA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyarankan agar Pemkot Padang atau Pemprov Sumbar membuat peraturan daerah terkait penjagaan ekosistem laut dari ancaman abrasi.

Pemerintah pusat melalui BNPB telah membangun batu grip penahan gelombang pengaman Pantai Padang dari abrasi dengan anggaran Rp19 miliar atas usulan Pemkot Padang dan Pemprov Sumbar," kata Doni Monardo saat melakukan kunjungan ke Pantai Padang di kawasan Tugu Merpati Perdamaian bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni di Padang, Kamis.

Batu grip penahan gelombang tersebut, katanya, masih belum cukup, perlu ada peraturan daerah atau peraturan gubernur untuk menjaga ekosistem pantai dan laut

Doni menceritakan kenangan masa kecilnya saat menempuh pendidikan SMP dan SMA di Padang yang ketika itu kerap bermain-main di Pantai.

"Dulu waktu saya SMP dan SMA masih ada puluhan meter Pantai Padang, sekarang sudah habis dan garis pantai habis sama sekali mencapai pinggir jalan karena abrasi," ujarnya.

Padahal, menurutnya, sudah dipasang batu grip ke arah laut, ternyata habis setelah 30 tahun dan ketika hari ini dibangun lagi batu grip paling lama bisa bertahan hanya 30 tahun juga

"Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu membuat peraturan daerah yang bisa membangun ekosistem secara berkelanjutan," katanya.

Ia menilai seluruh pantai di kawasan barat Sumbar perlu ditanami pohon yang punya kekuatan baik menahan ombak, seperti pinago, waru, ketapang dan cemara udang. "Kalau ini bisa dikembangkan secara bertahap, kita bisa menyelamatkan pantai dari abrasi hingga 50 tahun ke depan," katanya.

Pada kesempatan itu, Doni meminta para kepala daerah mengingatkan masyarakat untuk merawat tanaman yang ada di pantai. "Jangan ditebang dan harus dirawat karena itu yang akan menyelamatkan abrasi," katanya.

Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan terima kasih kepada Kepala BNPB Doni Monardo yang telah membantu pembangunan batu grip penahan ombak di tiga titik di Padang, yaitu di depan kawasan Masjid Alhakim, Tugu Merpati Perdamaian dan Pasir Jambak.

Ke depan pihaknya akan mendorong tujuh kabupaten kota di sepanjang pantai yang ada di Sumbar untuk menanam pohon pelindung di sepanjang pantai guna mencegah abrasi. (**)