-->

Latest Post


SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Sehari pasca melonjaknya angka konfirmasi penderita Covid-19 di Sumatera Barat (Sumbar), hingga mencapai 514 kasus, Gubernur Sumbar, Mahyeldi bersama DPRD Sumbar dan jajaran Forkopimda Sumbar langsung menggelar rapat koordinasi melalui vidcon dengan seluruh bupati dan walikota serta instansi terkait lainnya, di Auditorium Gubernuran, Kamis (22/4/2021).


Hadir dalam rapat tersebut, anggota DPRD Sumbar Suwirpen Suib, Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto, Danrem 032/WB Kol.Inf. Arif Gajah Mada, Kejati Sumbar, serta pimpinan OPD terkait. Sementara secara virtual hadir diantaranya Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar, Bupati 50Kota dan Walikota Padang.


Dalam arahannya, Buya Mahyeldi menghimbau Pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya mengoptimalkan penerapan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) yang dinilai sudah semakin kendor.


"Kendala untuk 3T ini, adalah masih kurangnya tenaga tracing karena juga merangkap sebagai vaksinator. Solusinya adalah menambah tenaga tracing dengan melibatkan perangkat Babinsa dan babinkamtibmas, termasuk perangkat pemerintahan dibawah dalam melakukan pengawasan warga yang diisolasi dirumah. Termasuk Kongsi Covid dan Nagari Tageh harus dioptimalkan," kata Buya Mahyeldi.


Terkait vaksinasi, diakui cakupan Sumbar masih rendah, khususnya vaksinasi tahap-II yang sasarannya lansia, dan petugas publik. Untuk itu Gubernur meminta agar kabupaten kota meningkatkan cakupan vaksinasi dengan menetapkan data sasaran dengan terget perhari.


"Terkait vaksinasi, cakupan kita masih rendah, dibutuhkan komitmen dan dukungan semua pihak. Kabupaten kota diminta agar memastikan data sasaran yang prioritas, yakni lansia, tenaga pendidik dosen dan guru. Harus ada target perhari dan kabupaten kota juga harus menyiapkan sanksi," tegas Buya.


Anggota DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, menyampailan apresiasi penanganan Covid-19 di Sumbar selama ini sudah berhasil, tapi akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus disebabkan masyarakat mulai menyepelekan.


"Perlu kita ingatkan masyarakat bahwasanya covid masih ada dan jika tidak segera diantisipasi bisa berakibat buruk dan kita juga yang akan menanggung kerugiannya.

Kesempatan baik selama Ramadhan ini pengurus masjid dan dai bisa mengingatkan jemaah. Dan, perlu diingatkan lagi agar masyarakat meningkatkan imun dengan makanan bergizi dan berjemur pagi," tutur Suwirpen.


Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto,  ingin agar upaya sosialisasi secara massiv dan terpadu harus disinergikan dengan langkah-langkah penegakkan hukum agar masyarakat semakin patuh.


Hal senada juga disampaika Danrem 032/WB. Menurutnya, diperlukan kepedulian bersama. "Tidak bisa yang biasa biasa lagi. harus spektakuler, masive dan terpadu melaksanakan penegakkan disiplin prokes," tegas Danrem.


Sementara itu, Ketua MUI Sumbar minta harus ada upaya yang humanis untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.


Dalam sesi diskusi, Bupati Limapuluh Kota, Safarudin, mengatakan pihaknya hari ini akan langsung bergerak menindaklanjuti hasil rapat dan segera membentuk satgas.


Walikota Padang, Hendri Septa juga akan mengambil beberapa langkah seperti menghentikan sementara kegiatan pesantren Ramadan khusus untuk masjid yang ada kasus konfirmasi saja. Sedangkan untuk kasus konfirmasi di Pesantren Ar Risalah, Jumat (23/4/2021) akan dilakukan swab kedua untuk memastikan hasil konfirmasi. 


"Untuk di Pesantren Ar-Risalah, siswa dan tenaga pendidik yang positif tidak kita pulangkan, melainkan kita isolasi di pesantren saja. Dan, Jumat besok kita swab kedua, mudah-mudahan kita berharap hasilnya menurun," harap Hendri.(doa/MMC)


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Polda Sumatera Barat (Sumbar) akan mendirikan sebanyak 10 pos penyekatan di wilayah perbatasan. Pos penyekatan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat yang melakukan aktivitas mudik lebaran 1442 Hijriah. 


Guna mematangkan segala persiapan aturan itu, Polda Sumbar bersama Forkopimda Sumbar dan lintas sektoral lainnya menggelar rapat bersama, Kamis (22/4) di ruang Jenderal Hoegeng lantai IV Polda Sumbar.  

"Rapat ini menyikapi kesiapan pengamanan Idul Fitri dan larangan mudik. Makanya pemahaman ini perlu disamakan dahulu dengan instansi lain," kata Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH didampingi Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik usai rapat. 


Dikatakan, bahwa pemerintah pusat telah mengambil kebijakan untuk larangan mudik lebaran. Untuk itu, pihaknya dalam hal ini akan mengambil langkah-langkah teknis yang telah dipersiapkan. 


Salah satunya adalah, langkah persiapan yang diambil tidak jauh berbeda pada tahun sebelumnya. Seperti upaya penyekatan di wilayah perbatasan Sumbar dengan provinsi tetangga. 


"Siang ini saya meminta pak Gubernur untuk memimpin rapat dengan Bupati dan Wali Kota. Supaya informasi ini bisa dimengerti dan sosialisasi kegiatan pengamanan Idul Fitri dan larangan mudik dapat tersosialisasikan," ujarnya. 


Dijelaskan, bahwa trend perkembangan Covid-19 saat ini assessment untuk wilayah Sumbar nomor empat tertinggi. Begitupun untuk penambahan kasus positif terus terjadi. 


"Ini upaya untuk pengamanan Idul Fitri sekaligus untuk mencegah penyebaran covid-19," ujar jenderal bintang dua tersebut. 


Sementara, Kabid Humas Polda Kombes Pol Satake Bayu menerengkan, 10 pos penyekatan ini dilakukan pada tujuh wilayah Polres. Pos penyekatan akan menjaga pintu masuk darat wilayah Sumbar. 


"Perbatasan antara provinsi Jambi, Riau, Bengkulu hingga Sumut. Nanti setiap pos ditempatkan personel dibantu instansi lainnya," tutur Kabid Humas Polda Sumbar. 


Kombes Pol Satake Bayu menegaskan,  pihaknya juga mengantisipasi jalur alternatif atau jalur tikus yang mungkin dimanfaatkan para pemudik. Personel akan disiapkan di jalur alternatif tersebut. 


"Terutama di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota banyak jalur tikus, personel akan kami siagakan juga," tuturnya. 


Berikut Sebaran Pos Penyekatan Pemudik di Wilayah Sumbar


Polres Pasaman 


1. Pos Sekat Muaro Cubadak, Kecamatan Rao perbatasan dengan Sumatra Utara. 


2. Pos Sekat Mapattunggul, Kecamatan Mapat Tunggul berbatasan dengan Provinsi Riau. 


Polres Pasaman Barat 


3. Pos Sekat Provinsi (Kampung Baru, Nagari Bantahan, Kecamatan Rabat). 


Polres Limapuluh Kota


4. Pos Sekat Pangkalan berbatasan dengan Provinsi Riau. 


Polres Pesisir Selatan


5. Pos Sekat Silaut, Kecamatan Silaut berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. 


6. Pos Sekat Sako, Kecamatan Rahul Tapan berbatasan dengan Provinsi Jambi, Kabupaten kota Madya Sungai Penuh Kerinci. 


Polres Sijunjung


7. Pos Sekat JTO Kamang perbatasan dengan Provinsi Riau. 


Polres Dharmasraya


8. Pos Sekat Simalidu berbatasan dengan Provinsi Jambi. 


9. Pos Sekat Sungai Rumbai berbatasan dengan Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. 


Polres Solok Selatan


10. Pos Sekat Provinsi Kubang Gajah Perbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.(bhps)


JAKARATA  - MEDIAPORTALANDA - Bhayangkari dan PT Grab Teknologi Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan digitalisasi pasar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Bhayangkari di seluruh Indonesia.


Nota Kesepahaman ini langsung ditandatangani oleh Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo dan Managing Director Grab, Neneng Goenadi di Wisma Kemala Bhayangkari, pada 20 April 2021, dengan menerapkan 

protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan.


MoU ini juga sekaligus memperingati momentum Hari Kartini, yang dimana hal itu sebagai bentuk nyata aktualisasi diri perempuan Indonesia berkiprah dalam dunia usaha tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan, isteri dan ibu.


Sementara itu, Juliati mengatakan bahwa peran UMKM yang sangat membantu kebangkitan perekonomian di Indonesia terlebih dalam masa pandemi Covid-19 ini, tak terkecuali para UMKM Bhayangkari. 


"Menjawab kebutuhan digitalisasi pasar inilah awal dari inisiasi dijalinnya kerjasama antara Bhayangkari dan Grab," kata Juliati dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (22/4).


Adapun, jumlah UMKM Bhayangkari sebanyak kurang lebih 2.600 pelaku usaha yang tesebar di seluruh Indonesia. Dengan begitu, akan sangat membantu mereka melakukan penetrasi ke pasar yang lebih luas dan beragam melalui aplikasi Grab.


Dalam kesempatan yang sama, Neneng menyampaikan bahwa sinergi dukungan Grab untuk 

pelaku UMKM Bhayangkari. Kemudian, selain mendorong pelaku usaha mahir memasuki pasar digital, kerjasama ini akan memberikan pelatihan untuk para pelaku UMKM Bhayangkari.


"Yang berkesinambungan dalam upaya memberikan edukasi yang relevan bagi mereka dalam menjalankan usahanya," ujarnya. (bhps)


Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.