Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi melarang ekspor benih bening lobster, menyusul terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah NKRI. 

Pengumuman terbitnya PermenKP No. 17 tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono melalui sosial medianya pada Kamis (17/6/2021). Saat menyampaikan pengumuman, Menteri Trenggono sedang melakukan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Maluku.

"Permen ini adalah salah satu wujud dari janji saya usai dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Desember 2020 lalu. Saat itu saya sudah menegaskan, BBL sebagai salah satu kekayaan laut Indonesia harus untuk pembudidayaan di wilayah NKRI. Untuk pembudidayaan wajib dilakukan di wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan BBL," urai Menteri Trenggono.

Melalui aturan baru tersebut, Menteri Trenggono berharap semua pemangku kepentingan yang terlibat dengan BBL bisa menjadi sejahtera dalam mengelola kekayaan laut berbasis ekonomi biru. "Mari bersama kita kawal implementasi dari aturan ini di lapangan nantinya," pungkas Menteri Trenggono.

Muatan materi dalam PermenKP 17/2021 meliputi prosedur penangkapan benih bening lobster (puerulus) atau lobster yang belum berpigmen, pembudidayaan benih bening lobster; prosedur penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (Panulirus spp.), dan prosedur pengelolaan kepiting dan rajungan di wilayah negara RI.

Plt Dirjen Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu mengatakan, kebijakan pelarangan ekspor BBL ini tidak lain untuk mendorong pertumbuhan budidaya lobster di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab lobster merupakan salah satu komoditas ekspor yang bernilai ekonomis tinggi. 

"Lobster merupakan salah satu dari tiga komoditas yang menjadi prioritas perikanan budidaya, selain udang dan rumput laut," ungkap Tebe, sapaan TB Haeru.

Saat ini Indonesia merupakan produsen lobster terbesar kedua di dunia dengan share produksi dari total produksi lobster dunia sebesar 31,59%, setelah Vietnam yang memiliki share produksi 62,5%. Dengan adanya peraturan yang berpihak pada pengembangan usaha budidaya lobster di dalam negeri, sambung Tebe, tugas selanjutnya adalah memacu perkembangan budidaya lobster di Indonesia, salah satunya dengan mengembangkan kampung lobster.

Sementara itu, Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan penangkapan benur di perairan Indonesia. Meliputi penangkapan BBL hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi. Kemudian nelayan kecil yang akan melakukan penangkapan benur harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga Online Single Submission (OSS), baik secara 

langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas.

Selain itu, penangkapan benur juga harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. "Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) wajib menggunakan 

alat penangkapan ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," urainya. **

 BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) siap mendukung sepenuhnya proses pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru. Hal ini disampaikan Wakapolda Sumbar Brigjen Pol edi Mardiyanto, S.Ik. M.Si saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan jalan Tol, Kamis (17/6) di Polda Sumbar.

Dikatakan Wakapolda, pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru harus memiliki timeline yang jelas dan dapat diukur keberhasilannya. Dimana harus ada semangat dan keinginan baik dari setiap pemangku kepentingan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan jalan tol, jauhkan dari kepentingan pribadi. 

"Jangan selalu mengkambinghitamkan masyarakat sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan jalan Tol. Harus ada juga intropesksi ke dalam," tuturnya.

Dirinya menegaskan, terkait masih adanya praktek pungli dan premanisme, Polda Sumbar dan jajaran akan menindak tegas. 

"Apabila ditemukan adanya oknum yang masih mencoba-coba mengambil kesempatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) akan diproses baik pidana maupun kode etik," ujarnya.

Dalam rakor tersebut, turut hadir Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Kajati Sumbar Anwarudin Suliatiyono, Pejabat Utama Polda Sumbar, Kasrem 032 Wirabraja, instansi terkait lainnya.

(bhps)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo meminta agar vaksinasi di tempat dengan mobilitas dan interaksi tinggi dipercepat. Tempat-tempat publik seperti stasiun kereta api, terminal bus, bandara, hingga pelabuhan harus menjadi prioritas.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangannya selepas meninjau pelaksanaan vaksinasi di Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 17 Juni 2021. 

"Kita ingin ada percepatan di tempat yang interaksinya tinggi, yang mobilitasnya tinggi, baik itu stasiun kereta, terminal bus, _airport,_ dan juga pelabuhan, karena di situlah kalau tidak kita segerakan akan terjadi penyebaran," ujar Presiden.

Saat meninjau pelaksanaan vaksinasi, Presiden tiba di Stasiun Bogor sekitar pukul 08.06 WIB. Presiden tampak didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo.

Kepala Negara menjelaskan bahwa Bogor merupakan salah satu wilayah aglomerasi dan penyangga ibu kota Jakarta sehingga tingkat interaksi dan mobilitas penduduknya tinggi. 

"Oleh sebab itu, kita ingin memberikan prioritas baik bagi penumpang KRL, kemudian penumpang kereta api, juga pekerja di stasiun untuk melindungi mereka dari Covid-19," jelas Presiden.

Dengan adanya vaksinasi di stasiun dan lingkungannya, Presiden berharap seluruh pihak dan masyarakat bisa segera terlindungi dari Covid-19.

Untuk diketahui, vaksinasi di Stasiun Bogor diperuntukkan bagi sekitar 1.500 pengguna kereta rel listrik (KRL), pelaku ekonomi di stasiun, hingga masyarakat sekitar. Adapun vaksin yang digunakan adalah vaksin AstraZeneca.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden