Mediaportalanda

BUKITTINGGI - MEDIAPORTALANDA - 25 Juni 2021 - Ketersediaan air yang memadai merupakan salah satu program dasar pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini mendorong Perumda Air Minum Kota Padang untuk berinovasi dalam mengadakan fasilitas pendukung ketersediaan air yang layak untuk berbagai kebutuhan pelanggan dan masyarakat.

Sebagai narasumber adalah Ibu Dessy Trianita, ST (Manager Perencanaan), dan Bapak Tomi Wirawan, ST (Manager Distribusi) dari Perumda AM Kota Padang.

Dalam sambutannya, Direktur Umum berharap dalam bimtek ini, peserta tidak hanya mendapatkan ilmu dari narasumber, namun dapat memberikan feedback atas materi yang telah dipaparkan oleh narasumber, fokus, lebih aktif bertanya dan berdiskusi terkait materi maupun kendala yang ditemui di lapangan.

Hal ini penting, agar semua petugas Instalasi Pengolahan Air benar-benar memahami dan mengerti tentang sistem pengolahan air. Pahami untuk kita semua di tempat tugas masing-masing, dan jangan lakukan pekerjaan itu hanya karena biasa, lakukan inovasi dan terobosan untuk melakukan hal-hal baru yang dapat menjadikan kinerja lebih baik, karena semakin hari semakin besar tantangan dunia kerja. Hadapi setiap tantangan yang datang dimulai dari diri sendiri/personal sehingga jadi tim yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan masa depan dalam sistem penyediaan air minum.

Dengan bimtek ini, semoga hal yang menjadi kendala khususnya dibagian produksi, dengan wawasan yang telah dimiliki dapat diantisipasi dengan efektif dan efisien, agar visi perusahaan Handal Dalam Sistem dan Responsif Dalam Pelayanan Air Minum terwujud. **

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA  - Pemerintah pusat terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Komitmen itu ditunjukkan dengan kembali diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk LKPP tahun 2020.

"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 dengan tepat waktu. Alhamdulillah opininya adalah wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujar Presiden.

Presiden berpandangan bahwa WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat. Opini WTP ini merupakan yang kelima yang diraih pemerintah pusat berturut-turut sejak tahun 2016. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir.

"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir karena kita ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," jelasnya.

Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan _counter cyclical_, dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur.

"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir dan harus terus diwaspadai. Situasi luar biasa yang dihadapi bangsa harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh semua pihak, baik di semua tataran lembaga negara dan di seluruh jajaran pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

"Sejak pandemi muncul di tahun 2020, kita sudah melakukan langkah-langkah _extraordinary_, termasuk dengan perubahan APBN kita. _Refocusing_ dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan dan memberi ruang relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3 persen selama tiga tahun. Pelebaran defisit harus kita lakukan mengingat kebutuhan belanja negara makin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian pada saat pendapatan negara mengalami penurunan," ungkapnya.

"Kita juga mendorong berbagai lembaga negara melakukan _sharing the pain_, menghadapi pandemi dengan semangat kebersamaan, menanggung beban bersama seperti _burden sharing_ yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia," lanjutnya.

Dengan berbagai respons kebijakan tersebut, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah mampu menangani peningkatan belanja kesehatan sekaligus menjaga ekonomi Indonesia dari berbagai tekanan.

"Meskipun kita sempat mengalami kontraksi yang dalam di kuartal II tahun 2020 yaitu minus 5,32 persen. Tapi kuartal berikutnya kita melewati _rock bottom_, ekonomi Indonesia tumbuh membaik sampai kuartal I 2021 kita berada di minus 0,74 persen," tandasnya.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam laporannya merinci opini terhadap 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), yaitu 2 kementerian dan lembaga mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan 84 LKKL dan LKBUN mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Dari hasil pemeriksaan atas LKPP sebagai konsolidasi dari 86 LKKL dan 1 LKBUN tahun 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Ketua BPK. **

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Perwakilan dari Ninik Mamak, Pemuda dan Bundo Kanduang Lundar Nagari Panti Timur Pasaman mendatangi Mapolda Sumbar, Kamis (24/6). Kedatangan tokoh masyarakat tersebut disambut Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik di ruang kerjanya. 

Menurut salah seorang perwakilan saat memberikan keterangan yang diterima diruangan Kabid Humas Polda Sumbar, tuntutan mereka hanya satu, yakni tambang batu silika di Lundar dan Lambak, dikaji ulang. Sebab hampir seluruh warga di kampung tersebut menolak keberadaan tambang batu silika, karena berdampak terhadap rusaknya bukit dibagian atas kampung mereka. 

Apalagi perkampungan Lundar dan Lambak sudah tiga kali di landa banjir bandang. Selain itu keberadaan tambang juga sarat nuansa politis, sebab izin hanya di keluarkan Bupati setempat dan izin dari dinas SDM Sumbar yang dikeluarkan pada 2016 lalu. 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Satake Bayu mengatakan, laporan tokoh masyarakat asal Pasaman tersebut akan ditindaklanjuti. Ada dua tim dari Polda Sumbar yang akan turun langsung yakni Ditintelkam dan Ditreskrimsus Polda Sumbar. 

"Jika ditemukan menyalahi aturan atau adanya pembeking dalam tambang tersebut maka langsung ditindak sebab permasalahan tambang yang tidak jelas atau ilegal merupakan salah satu atensi dari Kapolda Sumbar untuk dilakukan penindakan," ujarnya.(bhps)