-->

Latest Post

SIMPANG EMPAT - MEDIAPORTALANDA - Pihak Pabrik kelapa sawit PT Rimbo Panjang Sumber Makmur (RPSM) Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat meminta kepada pemerintah setempat untuk memfasilitasi penyelesaian jalan masuk pabrik yang ditutup oleh salah seorang warga Mursidi sejak 21 Juni 2021.
"Kami mengharapkan pemerintah daerah agar dapat membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan ini. Jika perusahaan terus-menerus tidak beroperasi, maka tidak dapat dihindari akan terjadinya PHK massal terhadap lebih dari 100 karyawan dan karyawati perusahaan yang merupakan warga sekitar," kata KTU PT RPSM Riswan Effendi di Simpang Empat, Jumat.

Akibat jalan menuju pabrik ditutup dengan batu beton dan dipasang kawat berduri sejak 21 Juni 2021 menyebabkan aktivitas pabrik terhenti total.


"Pabrik tidak beroperasi sejak tanggal penutupan dan kondisi karyawan saat ini sedang tidak bekerja. Kerugian perusahaan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah perhari dan ini sudah memasuki hari ke-10," katanya.


Menurutnya pemerintah pusat dan daerah pada saat ini sedang gencar menggalakkan pemulihan ekonomi akibat dari dampak pandemik COVID-19 yang melumpuhkan perekomian nasional. Sangat disesalkan kejadian ini tidak dapat segera diselesaikan dengan cepat oleh pihak berwenang.


Selain itu penutupan jalan secara sepihak tanpa berdasarkan kepastian hukum akan merusak iklim investasi di Pasaman Barat sebagai daerah tujuan investasi di Provinsi Sumatera Barat.


Menurutnya, Mursidi dan kawan-kawan melakukan penutupan akses jalan menuju pabrik itu karena mengklaim jalan itu miliknya.


Padahal, tanah jalan seluas delapan meter itu merupakan jalan umum yang sudah digunakan sejak lama oleh masyarakat sekitar.


"Pabrik telah berdiri sejak 2014 lalu dan selama ini tidak pernah bermasalah," katanya.


Apalagi, katanya informasi dari masyarakat persoalan ini merupakan masalah pribadi antara Mursidi dengan Direktur PT RPSM Samsudin yang merupakan saudaranya sendiri dan merembet ke perusahaan.


Ia menyebutkan jika memang adanya keberatan dari pihak lain, pihaknya mempersilahkan untuk melakukan gugatan ke pengadilan untuk dapat melakukan pembuktian sehingga mendapatkan kepastian hukum.


"Kami berharap pemerintah dapat mamfasilitasi penyelesaian masalah ini karena menyangkut hajat masyarakat yang bekerja di lingkungan pabrik," harapnya.


Pada Rabu (30/6) tim dari pihak Polres Pasaman Barat yang berjumlah lebih dari 80 personil telah membuka jalan tersebut dengan alat berat dan sekaligus melaksanakan pengamanan di lokasi.


Namun setelah kepergian polisi dari lokasi, jalan kembali ditutup dengan pagar. Sementara itu Mursidi saat dikonfirmasi menegaskan akan mempertahankan haknya sampai ke manapun.


"Itu bukan jalan umum, itu milik kami dengan bukti surat kepemilikan sporadik," tegasnya.


Ia menegaskan jalan yang ditutup itu bukan jalan umum seperti biasa, tetapi sebelumnya jalan kecil yang sekelilingnya ditumbuhi kelapa sawit masyarakat ingin pergi ke air atau ke kebun.


"Tanah itu milik adik saya Eli Novita dan wajar saya memagarnya karena tidak ada kejelasan," katanya.


Menurutnya ia melakukan hal itu bermula dari ketidakjelasan ganti kerugian tanahnya yang dipergunakan sebagai akses jalan masuk ke perusahaan itu.


Pada 2021 muncul kwitansi ganti rugi tanah, namun adiknya tidak menerima. Kepemilikan tanah itu sudah ada sejak 1982 milik orang tuanya dan dihibahkan ke adiknya Eli Novita pada 1997 dengan luas tiga haktare, termasuk tanah jalan ke pabrik. Jalan menuju pabrik itu muncul ketika pabrik sudah berdiri.


Ia telah berupaya melakukan peringatan ke pihak perusahaan, namun tidak mendapatkan hasil kesepakatan. Pada 2020, ia sudah pernah memblokade jalan tersebut, namun blokade beton diruntuhkan perusahaan dengan alat berat. (*


Sumber : Antara.


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Bertepatan dengan peringatan Hari bhayangkara ke-75, Dirlantas Polda Sumbar menerima penghargaan dari Kapolda Sumbar terkait aplikasi E-Barang Bukti (Barbuk) yang sudah dijalankan sejak Maret lalu.



"Aplikasi E- Barbuk ini, yang dibangun Polda Sumbar akan dijadikan pilot project oleh Korlantas Polri," kata Kapolda Sumbar Irjen Pol, Toni Harmanto usai penyerahan penghargaan kepada Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Yofie Girianto, Kamis (1/7) di Polda Sumbar.

Kapolda Sumbar juga mengapresiasi kinerja Ditlantas Polda Sumbar yang sudah aktif menjalankan aplikasi digital ini dalam proses pengecekan data kendaraan bermotor.


Sementara itu, Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Yofie usai menerima penghargaan mengatakan kalau aplikasi E-Barbuk ini sejak diluncurkan Maret lalu sudah mempermudah kinerja pihaknya dalam merangkum data kepemilikan kendaraan bermotor.


"Aplikasi E-barbuk juga memudahkan para korban pencurian kendaraan bermotor untuk mengecek dan mencocokan data kendaraan yang telah diamankan Polda Sumbar," kata Kombes Yofie, kemarin.


Seperti diketahui, aplikasi yang dikembangkan Polda Sumbar ini merupakan aplikasi berbasis digital dan dibangun dengan melihat realita terkini di lapangan. Untuk memudahkan deteksi kendaraan bisa dilakukan dengan kombinasi antara ETLE dengan E-Barbuk.


Dengan aplikasi ini, polisi bisa menemukan identitas pemilik kendaraan dari hasil pengungkapan kejahatan. Seperti pengungkapan kasus pencurian pada tahun 2013 yang ditemukan 2021 ini.


Selain penghargaan kepada Dirlantas Polda Sumbar, Kapolda Sumbar juga memberikan penghargaan kepada dua personil Ditlantas Polda Sumbar, salah satu diantaranya Kasi BPKB Ditlantas, AKP Angga.(bhps)

SULTENG - MEDIAPORTALANDA - Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kondisi ekonomi, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi global. Presiden Joko Widodo meyakini bahwa untuk menyelesaikan persoalan ekonomi nasional, maka caranya adalah dengan menekan angka Covid-19 hingga sepenuhnya hilang dari Indonesia.


"Kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi ini adalah bagaimana Covid ini dikurangi, ditekan agar hilang dari Bumi Pertiwi ini," ujar Presiden saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2021 yang digelar di halaman Masjid Al-Alam, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Juni 2021.

Menurut Presiden, jika dilihat secara detail maka kenaikan kasus Covid-19 selalu memiliki pengaruh pada Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK). Ketika pembatasan secara ketat dilakukan sehingga mobilitas masyarakat turun, maka kasus Covid-19 pun ikut turun yang berdampak pada naiknya angka IKK.


Kenaikan kasus Covid-19 juga turut memengaruhi Indeks Penjualan Ritel di mana hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Thailand. Sementara itu, dari indikator perekonomian lainnya seperti Purchasing Manager Index untuk manufaktur, Kepala Negara sendiri melihat ada geliat optimisme dari para pelaku usaha. 


"Kalau melihat angka-angka, misalnya Purchasing Manager Index untuk manufaktur, dibanding sebelum pandemi, sekarang ini berada pada posisi yang tinggi sekali. Sebelum pandemi, itu 51. Sekarang pada posisi 55,3 di bulan Mei kemarin, tinggi sekali. Artinya ada optimisme di situ," jelasnya.


Dari sisi suplai juga sama, di mana produksi mulai menggeliat. Ekspor juga tumbuh 58 persen yang dibarengi dengan tumbuhnya impor bahan baku sebesar 79 persen. Sementara impor barang modal tumbuh 35 persen.


"Konsumsi listrik untuk industri juga tumbuh 28 persen. Ini optimisme ada, tetapi _problem_-nya ada di Covid yang belum bisa kita tekan, kita kurangi, dan kita selesaikan," imbuhnya.


Dari sisi permintaan atau _demand_, optimisme juga terlihat tumbuh di mana konsumsi terus menguat. Salah satu indikatornya, Indeks Kepercayaan Konsumen yang dulu di Februari berada pada angka 85 persen, sekarang sudah mencapai 104,4 persen. Demikian halnya dengan mobilitas bulanan yang naik dari minus dua persen di bulan Februari, sekarang sudah berada di angka 5,2 persen.


"Indeks Penjualan Ritel juga tumbuh 12,9 persen. Konsumsi semen juga tumbuh 19,2 persen. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 783 persen. Ini angka-angka yang menurut saya sangat fantastis kenaikannya," jelasnya.


Melihat situasi-situasi yang telah dipaparkan tersebut, Presiden memandang bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro darurat harus dilakukan untuk menekan angka Covid-19 sebanyak-banyaknya sehingga persoalan ekonomi bisa diselesaikan. Presiden optimistis bahwa angka pertumbuhan ekonomi nasional bisa tumbuh positif di kuartal kedua tahun 2021.


"Sekali lagi, seperti tadi disampaikan juga oleh Ketua Kadin, kita semua masih optimistis bahwa di kuartal kedua, dari yang sebelumnya kuartal satu minus 0,74 persen, di kuartal kedua kita masih optimistis akan tumbuh insyaallah kurang lebih 7 persen," tandasnya.**



Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.