-->

Latest Post

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Masyarakat Indonesia tidak perlu berlebihan merespon kunjungan Wakil Presiden AS, Kamala Harris, ke Singapura dan Vietnam. Bagaimanapun juga Amerika Serikat tentu memiliki pertimbangan tersendiri mengapa Indonesia tidak masuk dalam daftar kunjungan Wapres Harris ke Asia Tenggara.


Wartawan senior dan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, menggarisbawahi sejumlah hal terkait dengan kunjungan tersebut.

Pertama, Amerika Serikat menghormati kredo politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Mengunjungi Indonesia di saat Amerika Serikat sedang berhadap-hadapan dengan kekuatan lain di kawasan, yakni Republik Rakyat China, tidak terlalu elok untuk dilakukan.


“Amerika Serikat menghormati kredo politik luar negeri kita yang diakui seluruh dunia, yakni bebas aktif,” ujar dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu, dalam dialog Indonesia Satu News yang dipandu Bursah Zarnubi, hari Selasa lalu (31/8).


Pembicara lain dalam diskusi itu adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies, Prof Anthony Budiawan.


Kedua, kunjungan ke Asia Tenggara dilakukan Wapres Harris di tengah situasi panas di Laut China Selatan. Dengan demikian, Teguh mengatakan, dirinya dapat memahami bila Wapres Harris lebih memilih Vietnam.


“Karena Vietnam adalah salah satu negara claimant  (yang mengklaim perairan) di Laut China Selatan. Indonesia bukan negara claimant,” sambungnya.


Ketiga, menurut Teguh, kunjungan ke Vietnam itu juga dimaksudkan Amerika Serikat untuk memperlihatkan kepada masyarakat dunia bahwa negara itu bisa memiliki hubungan baik dengan negara lain yang di masa lalu pernah berperang dengan mereka.


Sinyal ini penting diperlihatkan setelah Amerika Serikat memutuskan meninggalkan Afghanistan baru-baru ini.


Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Teguh kerap mengatakan, keputusan Presiden Joe Biden meninggalkan Afghanistan bukan bentuk kekalahan. Biden menurutnya sedang berusaha memperbaiki reputasi AS yang rusak terutama di era Donald Trump.


*Tidak Bergantung pada China*


Di sisi lain, menurut Teguh, Amerika Serikat tidak terganggu dengan hubungan yang cukup baik antara Indonesia dengan China terutama di sektor ekonomi. Maka ini pun bukan alasan mengapa Kamala Harris tak singgah di Indonesia.


Amerika Serikat, sebutnya, tahu pasti bahwa Indonesia memiliki kepentingan pragmatis yang hari-hari ini hanya dapat dipenuhi dengan kerjasama dengan China. Dan itu tidak berarti Indonesia bergantung pada China.


Dia mencontohkan peta baru NKRI yang diumumkan di tahun 2017 lalu. Di dalam peta baru NKRI itu Indonesia memberikan nama baru untuk perairan di utara Pulau Natuna yang telah sah menjadi milik Indonesia. Namanya Laut Natuna Utara.


Pemerintah China sempat marah dan meminta nama itu dihapus. Tetapi sampai sekarang Indonesia tidak memenuhi permintaan itu.


“Saat ini Indonesia secara ekonomi terlihat membutuhkan China. Tetap secara politik, Indonesia tidak ke China juga," tegas Teguh yang pernah menjadi Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan kini sedang menyelesaikan studi doktoral di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.


Oleh karena itu, Teguh juga mengatakan, daripada sibuk memikirkan apakah keputusan Kamala Harris tidak mengunjungi Indonesia adalah ancaman atas kedekatan dengan China, Indonesia lebih baik menyelesaikan pekerjaan rumah yang penting untuk meningkatkan nilai tawar di dalam pergaulan internasional.


Misalnya dengan sungguh-sungguh membangun sektor industri dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang menadahkan tangan, tetapi juga memiliki pengaruh lewat produk-produk yang dijual setidaknya ke negara kawasan.


*Berpotensi Disalip Vietnam*


Sementara Managing Director Political Economy and Policy Studies, Prof. Anthony Budiawan, memperkirakan Indonesia akan disalip oleh negara tetangga dalam hal pendapatan ekonomi.


"Vietnam baru membuka (membangun) ekonominya tahun 1986. Menurut perkiraan saya, tidak lama lagi pendapatan perkapita Vietnam akan melewati Indonesia," kata Prof. Anthony.


Prof. Anthony memaparkan, pendapatan perkapita Vietnam saat ini memang masih di bawah 3 ribu dolar AS. Angka ini masih di bawah Indonesia yang memiliki pendapatan perkapita 3.850 dolar AS. 


Kemungkinan Indonesia disalip Vietnam bukan isapan jempol. Hal tersebut antara lain merujuk pada manajemen hubungan Vietnam dengan negara besar seperti Amerika Serikat dan China.


“Inilah hebatnya Vietnam, dia bisa maintan ekonomi dengan China dan AS. Ini sangat menarik. Kenapa Vietnam bisa memainkan peran begitu? Peran negara nonblok yang dulu dipegang Indonesia justru diambil alih oleh Vietnam," tegasnya.


Berkat manajemen hubungan internasional yang baik dengan AS dan China, ekonomi Vietnam lebih baik dari Indonesia.


"Perdagangan Vietnam dan China lebih besar dari Indonesia-China, Begitu pun dengan AS, surplusnya bisa sampai 63 miliar dolar AS. Kita (Indonesia) cuma 10 miliar dolar AS tahun 2020," lanjutnya.


"Jadi perjalanan ekonomi Indonesia dari tahun 1970-an sudah ketinggalan dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan sekarang Vietnam," tandasnya. []

Inisiatif PLN Menggandeng KPK dan BPN amankan aset negara di seluruh wilayah terus dilakukan


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  3 September 2021 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi gerak cepat PT PLN (Persero) dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi melalui pengamanan aset negara di seluruh wilayah Indonesia. 


Direktur Koordinasi Supervisi V KPK, Budi Waluya menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi capaian sertifikasi aset sebelumnya dari PLN pada 2020 dan diharapkan target tahun ini dapat segera terselesaikan melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi ini. 

“Ini tidak bisa dikerjakan sendiri, harus ada kolaborasi dan sinergi yang baik antara PLN dengan Kementerian ATR/BPN Pusat atau pun dengan Kanwil dan para Kantah”, jelas Budi. 


Budi juga menekankan, bahwa legalisasi aset merupakan hal penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti okupansi atau sengketa-sengketa maupun gugatan dari pihak-pihak yang memang tidak berhak terhadap aset tersebut. 


“Ini juga merupakan upaya mencegah tindak pidana korupsi”, tambahnya. 


Memang tidak sedikit aset tanah yang perlu disertifikasi. PLN pun terus bersinergi dengan KPK  dan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pengamanan aset tanah tersebut. 


Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tengga PLN Syamsul Huda menjelaskan PLN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara tetap berkomitmen untuk terus melangkah maju, berada di posisi terdepan dalam membangun infrastruktur

ketenagalistrikan yang menjangkau seluruh pelosok negeri.  


"Kami dari PLN mohon dukungan dan arahan dari BPN dalam hal pendaftaran permohonan hak atas tanah agar aset-aset tersebut tetap dapat disertipikatkan demi menyelamatkan dan mengamankan aset-aset milik Negara," ujar Syamsul. 


Sertifikasi Aset di Maluku


Khusus di Provinsi Maluku, pihaknya mentargetkan ada 225 bidang tanah yang akan disertifikasi pada 2021. 


Aset tanah tersebut, kata Syamsul digunakan PLN untuk memperkuat sistem kelistrikan di Maluku. Dirinya menjelaskan, dalam pembangunan pembangkit, tower transmisi dan gardu induk membutuhkan sejumlah lahan agar proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar. 


"Kami juga mengharapkan kiranya BPN dapat mendukung PLN dalam melaksanakan pembebasan tanah baru yang saat ini sedang berjalan dalam upaya menyelesaikan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Maluku," tambah Syamsul. 


Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan siap mendukung PLN dalam upaya mengamankan aset negara ini. 


“Agar permasalahan yang ada bisa dikoordinasikan dan ditindaklanjuti untuk mempercepat proses sertifikasi aset PLN dan tentunya teman-teman Kantah di Provinsi Maluku dapat terus mensupport PLN,” tambah Arie. 


Sertifikasi Aset di Sumatera Utara


Di lokasi berbeda, Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN, Muhammad Ikbal Nur menjelaskan PLN mentargetkan sertifikasi tanah khususnya di Sumatera Utara pada tahun ini sebanyak 3.745 persil. Adapun sertifikasi aset yang telah diselesaikan sepanjang Januari - Agustus sudah selesai 1.498 persil tanah. 


"Sehingga masih ada 2.247 persil tanah yang harus diselesaikan proses sertifikasinya pada 2021. Saat ini sedang dalam proses pemberkasan internal, verifikasi, pendaftaran awal, hingga pengukuran," ujar Ikbal. 


Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Dadang Suhendi mengatakan pihaknya akan terus mendukung PLN dalam mengamankan aset negara. 


"Saat ini BPN terus membuka ruang diskusi seperti apa kelengkapan syaratnya. Kami di BPN sekarang semua serba cepat. Tidak lagi menunggu setahun dua tahun," ujarnya. 


Sementara itu, Kasatgas pada Direktorat Koordinasi & Supervisi Wilayah I KPK, Maruli Tua mengatakan potensi korupsi bakal ditekan, karena aset-aset sudah dicatatkan. 


"Ini harus menjadi perhatian PLN. Di satu sisi, dengan data aset yang jelas dan tertib maka PLN bisa makin maju ke depan tanpa ragu dalam memberikan pelayanan dan operasional," tambahnya. 


PLN mengawali program melalui penandatanganan _Memorandum of Understanding_ (MoU) dengan Kementerian ATR/BPN pada 12 November 2019 dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu. Kerja sama ini pun semakin diperkokoh setelah PLN mendapatkan dukungan dari KPK. (**)

PLN siap mengamankan keandalan sistem kelistrikan sebesar 153,5 MW di seluruh lokasi penyelenggaraan PON XX di Jayapura, Mimika dan Merauke

  

JAYAPURA - MEDIAPORTALANDA -  3 September 2021 - PT PLN (Persero) berkomitmen untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang akan dilaksanakan pada 2-15 Oktober 2021 nanti. Selama periode siaga, 18 September-15 Oktober 2021 PLN akan menyiagakan 1.574 personil untuk 45 lokasi pertandingan dan 230 lokasi strategis lainnya.

 

Pekerjaan infrastruktur kelistrikan untuk 45 lokasi pertandingan dan 230 lokasi strategis lain seperti kantor VIP, penginapan, rumah sakit, _command center_ dan yang lainnya juga hampir rampung. Saat ini, masih ada satu lokasi di Jayapura yang proses konstruksinya belum rampung dan diperkirakan selesai dalam satu-dua hari ke depan.

  

Selain suplai pembangkit, di sisi jaringan kelistrikan, PLN terus berupaya memastikan kondisinya aman dan siap. PLN telah melakukan beberapa pembangunan dan perkuatan, antara lain pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Gardu Hubung, Gardu Distribusi, dan yang lainnya.

 

Guna mengamankan kelistrikan saat berlangsungnya PON XX Papua, PLN juga telah menyiapkan 94 unit mobile genset kapasitas 100 kW, 200 kW hingga 500 kW. Selain itu, 55 Unit Gardu Berjalan (UGB), 17 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) Mobile, 9 unit Unit Kabel Bergerak (UKB) dan 3 Unit Kabel dan Kubikel Bergerak (UKKB) juga disiapkan.

 

Dalam arahannya pada acara "Kick Off Pengamanan Kelistrikan PON XX 2021", Jumat (3/9/2021), Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN Syamsul Huda mengatakan PON merupakan _event_ nasional yang diadakan empat tahun sekali, ini pertama kalinya dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, PLN harus memastikan keandalan suplai listrik selama ajang ini berlangsung.

  

"PON harus sukses karena PLN ikut terlibat di dalamnya. Keberhasilan rekan Sulmapana akan dikenang oleh sejarah turut menyukseskan PON pertama yang digelar di Bumi Papua," tutur Syamsul.

  

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Abdul Farid, menyampaikan persiapan PLN untuk mengamankan keandalan sistem kelistrikan sebesar 228,2 MW dari proyeksi beban puncak sebesar 153,5 MW di seluruh lokasi penyelenggaraan PON XX 2021 juga sudah matang.

 

Sistem kelistrikan di Jayapura sudah siap dengan daya pasok 145 MW, dengan beban puncak diproyeksikan sebesar 99,3 MW, ada cadangan daya sebesar 45,7 MW atau sebesar 32 persen. Mimika dengan total daya 36,7 MW, sementara beban puncak 27,6 MW, berarti ada cadangan daya 9 MW atau 25 persen.

  

"Untuk Merauke dengan total daya mampu 46,5 MW dan beban puncak diperkirakan hanya 27,6 MW. Ini berarti cadangan dayanya yang terbesar dengan 18,9 MW cadangan daya atau sebesar 41 persen," ujar Abdul. (**)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.