Mediaportalanda

JABAR - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di Tanah Air. Menurutnya, penyelesaian konflik agraria penting guna mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat dan memberikan kepastian terhadap ketersediaan ruang hidup yang adil bagi masyarakat.

"Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah," ujar Presiden.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran Polri untuk memperjuangkan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas dalam penyelesaian konflik agraria di Tanah Air. 

"Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang mem-_backingi_ mafia tanah tersebut," imbuhnya.

Presiden juga mengingatkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak. Presiden tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah di Tanah Air terus-menerus berlangsung.

"Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya," ungkap Presiden.

Meski konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan yang berat, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terbaik dalam penyelesaian setiap kasus yang ada. Presiden juga mengatkan bahwa pemerintah bersikap terbuka untuk membantu masyarakat yang sedang memperjuangkan lahan mereka.

"Saya juga sudah beberapa kali mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi, pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada," ucap Presiden.

"Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria," tandasnya. (**)

PADANG -- MEDIAPORTALANDA - Kesiapsiagaan mulai dari mitigasi bencana hingga penanganan pasca bencana perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak untuk meminimalisir korban serta kerugian jika bencana melanda khusus Sumbar.

Beliau tak menampik sebutan Sumbar sebagai salah satu ‘supermarket’ bencana di Indonesia. Berbagai jenis bencana dari laut hingga daratan seperti gempa dan tsunami, banjir, tanah longsor hingga kebakaran hutan rentan terjadi di daerah ini. Bahkan ke depan Sumbar dihadapkan dengan salah satu bencana yang tidak bisa dipastikan datangnya, namun mungkin saja bisa terjadi yakni gempa dan tsunami megathrust.

“Menurut perkiraan, jika tsunami megathrust Mentawai terjadi akan berdampak pada 7 kabupaten dan kota serta 1 juta jiwa di daerah tersebut,” ungkap Erman.

Bertolak dari prediksi tersebut, kesiapsiagaan mulai dari mitigasi bencana hingga penanganan pasca bencana sangat diperlukan. Tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun segenap lapisan masyarakat juga dituntut berperan, salah satunya dalam hal penanganan pasca bencana.

Erman kemudian menyinggung penanganan bencana gempa tahun 2009. Menurutnya, saat itu terjadi kesimpangsiuran data pasca bencana yang berakibat bantuan dari pusat terlambat.

Kabid Rehab Rekon BPBD Sumbar Suryadi Eviontri saat bincang bincang usai pembukaan mengatakan, “Tentu kita harus belajar dari peristiwa tersebut. Penanganan pasca bencana membutuhkan data yang akurat. Dengan data yang akurat pemerintah pusat akan cepat menindaklanjuti,” terangnya.

"Nah, demi mendapatkan data cepat dan akurat seputar kerusakan dan kerugian akibat bencana, maka BPBD Sumbar menggelar Bimtek HC Jitu Pasna. Kemampuan yang diperoleh dalam bimtek bisa membantu percepatan pemulihan pasca bencana," imbuhnya.

Pembukaan Bimtek HC Jitu Pasna Sumbar Angkatan 6 Tahun 2021 dimulai dengan laporan ketua panitia Suryadi Eviontri yang juga Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kabid Rehab Rekon) BPBD Sumbar, dan selama Bintek berlangsung semua peserta diwajibkan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang Ketat.

Dipaparkan Suryadi, kegiatan berlangsung selama empat hari, 21 hingga 24 September 2021, dan diikuti sekitar 115 peserta, ia berharap semoga apa yang didapat oleh peserta dari Bintek ini bermanfaat. (Ar

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

Lanjutnya, Dampak dari peristiwa bencana tersebut mengganggu, mengancam kehidupan masyarakat menyebabkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan Dampak psikologis.

"Penilaian akibat dari bencana terbagi kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan resiko. Analisis dampak terbagi 3 yakni perekonomian, kehidupan masyarakat dan sosial, dan yang ketiga lingkungan hidup," terangnya.

Perkiraan kebutuhan, sambung Rurid, ada lima yang kesatu perbaikan atau pembangunan kembali, kedua Stimulus ekonomi, ketiga pemulihan akses, keempat pemulihan fungsi dan kelima pengurangan resiko.

Ruang lingkup Jitu Pasna mempunyai ruang lingkup: penilaian akibat bencana, analisis dampak bencana, serta perkiraan kebutuhan, pada Sektor dan Sub Sektor. Secara rinci; Sektor Perumahan subsektornya rumah dan prasarana lingkungan. Sektor Infrastruktur subsektornya Transportassi (Darat, Air dan Udara), Sumber daya Air (Tanggul Sungai, irigasi, drainasi, bendung, bendungan, embung, sabo), Sektor Ekonomi subsektornya pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Koperasi/UMKM Pariwisata, dan lain- lain.

"Sektor Sosial subsektornya kesehatan, pendidikan, agama dan lembaga sosial. Sektor yang terakhir yakni Sektor Lintas Sektor subsektornya pemerintahan, keamanan, ketertiban, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana," imbuh Rurid Rudianto.**