Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan dunia, terutama dengan munculnya varian baru Omicron di sejumlah negara. Untuk itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural dan pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan, termasuk dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 29 November 2021.

"Menghadapi ketidakpastian tahun 2022 kita harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif, antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik," ujar Presiden.

Presiden memandang bahwa APBN tahun 2022 memiliki peran sentral. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. 

"Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada _green_ dan _sustainable economy_," imbuhnya. 

Selain itu, APBN tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Presiden menekankan bahwa pemerintah akan fokus pada enam kebijakan utama, yaitu pertama melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. 

Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan _zero-based budgeting_ agar belanja lebih efisien.

"Sekali lagi di tahun 2022, kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya selepas acara menjelaskan bahwa aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat yang telah meningkat akan terus menjadi bekal untuk masuk ke tahun 2022 yang lebih kuat lagi dari sisi pemulihan ekonomi. 

"_Consumer Confidence Index_ kita sudah mulai pulih bahkan mendekati sebelum terjadinya Covid. PMI _(Purchasing Managers Index)_ kita juga mengalami kenaikan dengan adanya kemampuan mengelola delta varian. Demikian juga dengan pertumbuhan indikator lain yang cukup kuat seperti ekspor, impor, dan konsumsi listrik," jelas Menteri Keuangan.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa APBN tahun 2022 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar Rp14.350 per dolar Amerika, suku bunga surat berharga negara 10 tahun di 6,8 persen, harga minyak 63 dollar per barrel, lifting minyak 703.000 barrel per hari, dan lifting gas 1.000.036 barrel per hari. 

Untuk sasaran-sasaran yang akan dicapai tahun 2022 yaitu tingkat pengangguran tahun depan diharapkan akan menurun pada level 5,5 hingga 6,3 persen. Tingkat kemiskinan diharapkan akan bisa turun di bawah 9 persen lagi, yaitu antara 8,5 hingga 9 persen. Gini ratio akan membaik di 0,376 hingga 0,378. Indeks pembangunan manusia akan terus meningkat di 73,41 hingga 73,46. Nilai tukar petani akan dijaga di atas 100 yaitu 103 hingga 105, dan nilai tukar nelayan di 104 tinggal 106. 

"Untuk tahun depan pendapatan negara sesuai dengan undang-undang adalah sebesar Rp1.846,1 triliun, terdiri atas perpajakan Rp1.510 triliun, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) Rp335 triliun, dan hibah Rp0,6 triliun. Belanja negara tahun depan mencapai Rp2.714,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944,5 triliun dan TKDD Rp769,6 triliun. Tahun depan kita masih mengalami defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp868 triliun," papar Menkeu.

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Peningkatan kompetensi wartawan di Indonesia saat ini menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI). Pada tanggal 6 Desember 2021,  DPP SPRI akan menggelar Pelatihan Jurnalistik untuk Skema Wartawan Muda Kameramen, Madya, dan Utama bagi pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, dan kameramen. 

Pelatihan bagi wartawan ini serangkaian dengan persiapan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan dan Uji Kompetensi Wartawan yang akan dilaksanakan di LSP Pers Indonesia. 

"Sekarang ini masih tahapan pelatihan untuk mendukung program sertifikasi profesi wartawan melalui mekanisme yang diakui negara," ungka Hence Mandagi, Ketua DPP SPRI melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Senin (29/11/2021). 

Mandagi menambahkan, tenaga pelatih yang dihadirkan pada pelatihan ini adalah wartawan-wartawan  senior yang berpengalaman belasan tahun di media TV nasional dan media mainstream. 

Pemateri terdiri dari, Harwin Brams, Chaidar Sulaiman, Jimy Wibowo, Yaskur Jamhur, Azhar Azis, dan Hence Mandagi. 

Selain kompetensi wartawan, peserta diklat akan dilatih tentang tekhnik khusus menjadi video jurnalis. "Tujuan pelatihan ini untuk menambah pengalaman dan membagi ilmu tentang praktek jurnalistik televisi bagi wartawan. Agar wartawan bisa memproduksi berita berbasis televisi melalui chanel yuotube," pungkas Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia. 

Jumlah peserta pelatihan ini sengaja dibatasi panitia agar sesuai kapasitas ruangan tempat pelaksanaan. Bagi pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, dan kameramen yang duluan mendaftar dapat menjadi peserta mengingat tempat terbatas hanya 50 orang peserta yang dibagi dua kelas. 

Peserta yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi bagian pendaftaran di nomor kontak : 081389517337. 

Waktu pelaksanaan diklat pada, Senin 6 Desember 2021 jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore di Ruang Serba Guna kantor Dewan Pers Indonesia. 

Panitia mencatat, peserta yang sudah mendaftar berasal dari berbagai daerah dengan latar belakamg media yang bervariasi. ***

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Kanwil Kemenag Sumbar menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung pengembangan kemandirian ekonomi lembaga pondok pesantren.

MoU tersebut ditandatangani Kakanwil Helmi dan Wagub Audy di Padang Pariaman, Sabtu (27/11) dalam acara pembukaan penyambutan Kunker Wamentan RI di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur.

Sehubungan dengan hal itu, sedikitnya ada empat harapan yang diungkapkan Kakanwil. Pertama, kemandirian Pesantren merupakan salah satu kebijakan prioritas Menteri Agama untuk itu semua pesantren agar melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

Kedua, pimpinan Pesantren agar pintar menggali potensi yang ada di masyarakat untuk program kemandirian Pesantren dengan tidak tercabut dari akar budaya dan kearifan lokal yang ada.

Ketiga, pemda Provinsi bersama Dinas terkait agar menindaklanjuti MoU untuk dapat bersama sama membangun kemandirian pesantren dan pemberdayaan masyarakat.

Terakhir, Kakanwil mengimbau agar Kakankemenag selanjutnya menindaklanjuti MoU ini dengan Bupati/ Walikota setempat.

Helmi memandang, empat harapan ini juga bentuk upaya Kemenag dalam memperkuat jati diri pondok pesantren. 

Untuk itu, mantan Kakankemenag Kabupaten Solok ini menginginkan pesantren ke depan kian memiliki posisi strategis sebagai basis ekonomi umat. 

Menurutnya hal itu perlu terus didorong agar potensinya lebih optimal, utamanya dalam memberdayakan masyarakat.

Sementara itu, Wamentan Harvick  juga mendorong anak muda, dalam hal ini santri/wati untuk mengambil peranan di sektor pertanian. Dalam orasinya, Harvick menuturkan afirmasi pesantren ini diwujudkan melalui Program bantuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Antara Pemprov Sumbar dan Kanwil Kemenag Sumbar.

Menurut Harvick setidaknya ada dua hal yang menstimulasi anak muda tertarik dengan pertanian. Soal trust dan income. 

"Soal trust bagaimana kita bisa lebih membuka diri, memberi masukan-masukan yang tepat sasaran untuk anak muda dan memperkenalkan ruang lingkup pertanian dengan cara yang lebih mudah diakses. Kedua, soal income katanya, karena anak muda sudah sangat mudah mengakses dunia secara internasional, inilah yang membuat pilihan profesi bagi anak muda terbuka luas."katanya.

Pemerintah melalui Kementan mengharapkan masalah defisit anak muda yang tertarik dengan dunia pertanian bisa segera terjawab. 

Menurutnya hal itu relevan dengan amanah yang diberikan Kementerian Pertanian dalam mendorong peran kelompok tani milenial, lembaga sosial kemasyarakatan dan kelompok keagamaan dalam mendukung ketahanan pangan keluarga.

Hal senada diutarakan Wakil Gubernur Sumbar Audy dalam sambutannya pada momen akbar tersebut. Pihaknya menegaskan keseriusan Pemprov Sumbar dalam pertanian sudah tercermin melalui alokasi anggaran. 

"10 persen APBD kami komit diperuntukkan untuk sektor pertanian, termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan, terbesar dari sektor lainnya. Saya rasa bisa dimanfaatkan dengan optimal. Tinggal bagaimana kerjasama Kementan dan Pemprov. Kita siap support," tegasnya.

Menariknya, 53 persen angkatan kerja di Sumbar berkaitan dengan pertanian. Itulah yang menjadi penggerak utama ekonomi Sumbar, ujarnya.

Pihaknya sepakat dengan Kadis Pertanian dan Kakanwil Kemenag Sumbar untuk membantu santri yang ingin belajar di sektor pertanian. Sehingga pada akhirnya pesantren bisa dikatakan mandiri dan memproduksi sendiri. 

"Ini bisa dijadikan percontohan, bagi pesantren yang bisa memulai hal tersebut," katanya.(vr)