-->

Latest Post

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Dirut Perumdam Kota Padang , Hendra Pebrizal didampingi Dirum Afrizal Kuning dan Dirtek Andri Satria menyerahkan Cincin Pengabdian dan beberapa cinderamata kepada pegawai yang telah memasuki masa purna bhakti tahun 2021, dihalaman kantor pusat Perumda Air Minum Kota Padang (6/12/2021).


Adalah Ibu Ria, mengabdi selama 30 tahun 1 bulan di Perumda Air Minum Kota Padang. Suka duka perjalanan karir dan tumbuh kembang perusahaan telah dilaluinya. Kepadanya, tak lupa Dirut mengucapkan terimakasih atas pengabdiannya yang telah menjaga dan ikut membangun perusahaan bersama. Tetaplah jaga silaturahmi dengan seluruh pegawai.

Keluarga Besar Perumda Air Minum Kota Padang mengucapkan "Selamat memasuki masa purna tugas, semua hal baik yang telah dilakukan, akan Kami lanjutkan. Semoga senantiasa sehat bersama orang-orang yang dicintai". (**)

PADANG - MEDIAPORTALANDA -  Perumdam Kota Padang memperoleh anugerah sebagai badan publik yang informatif dalam hal keterbukaan informasi publik kategori BUMN/BUMD tahun 2021 yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat di Balai Sidang Bung Hatta, Bukittinggi, Senin, 6 Desember 2021.


Penghargaan yang didapat merupakan suatu tantangan, bagaimana meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Perumdam Kota Padang. Penyerahan anugerah terhadap hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan secara terbuka dengan tetap menerapkan prokes yang ketat.


Keterbukaan informasi publik dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan. Perumdam Kota Padang sendiri selalu meningkatkan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat melalui fasilitas transformasi digital sehingga memudahkan bagi masyarakat dan pelanggan untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Pelayanan Informasi Publik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Perumdam Kota Padang. (**)


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan dunia, terutama dengan munculnya varian baru Omicron di sejumlah negara. Untuk itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural dan pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan, termasuk dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2022.


Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 29 November 2021.


"Menghadapi ketidakpastian tahun 2022 kita harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif, antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik," ujar Presiden.


Presiden memandang bahwa APBN tahun 2022 memiliki peran sentral. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. 


"Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada _green_ dan _sustainable economy_," imbuhnya. 


Selain itu, APBN tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Presiden menekankan bahwa pemerintah akan fokus pada enam kebijakan utama, yaitu pertama melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. 


Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan _zero-based budgeting_ agar belanja lebih efisien.


"Sekali lagi di tahun 2022, kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," tandasnya.


Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya selepas acara menjelaskan bahwa aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat yang telah meningkat akan terus menjadi bekal untuk masuk ke tahun 2022 yang lebih kuat lagi dari sisi pemulihan ekonomi. 


"_Consumer Confidence Index_ kita sudah mulai pulih bahkan mendekati sebelum terjadinya Covid. PMI _(Purchasing Managers Index)_ kita juga mengalami kenaikan dengan adanya kemampuan mengelola delta varian. Demikian juga dengan pertumbuhan indikator lain yang cukup kuat seperti ekspor, impor, dan konsumsi listrik," jelas Menteri Keuangan.


Lebih lanjut, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa APBN tahun 2022 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar Rp14.350 per dolar Amerika, suku bunga surat berharga negara 10 tahun di 6,8 persen, harga minyak 63 dollar per barrel, lifting minyak 703.000 barrel per hari, dan lifting gas 1.000.036 barrel per hari. 


Untuk sasaran-sasaran yang akan dicapai tahun 2022 yaitu tingkat pengangguran tahun depan diharapkan akan menurun pada level 5,5 hingga 6,3 persen. Tingkat kemiskinan diharapkan akan bisa turun di bawah 9 persen lagi, yaitu antara 8,5 hingga 9 persen. Gini ratio akan membaik di 0,376 hingga 0,378. Indeks pembangunan manusia akan terus meningkat di 73,41 hingga 73,46. Nilai tukar petani akan dijaga di atas 100 yaitu 103 hingga 105, dan nilai tukar nelayan di 104 tinggal 106. 


"Untuk tahun depan pendapatan negara sesuai dengan undang-undang adalah sebesar Rp1.846,1 triliun, terdiri atas perpajakan Rp1.510 triliun, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) Rp335 triliun, dan hibah Rp0,6 triliun. Belanja negara tahun depan mencapai Rp2.714,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944,5 triliun dan TKDD Rp769,6 triliun. Tahun depan kita masih mengalami defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp868 triliun," papar Menkeu.


Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden


Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.