Mediaportalanda

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Tanggal 3 Desember belum lama berlalu, pada tanggal tersebut seluruh insan PU memperingati peristiwa gugurnya tujuh orang pemuda yang tergabung dalam Organisasi Pemuda PU dalam mempertahankan Gedung Sate di Bandung yang menjadi kantor Departemen Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu dan Soerjono mengorbankan jiwa dan raganya demi Ibu Pertiwi.

Semangat perjuangan tujuh orang pahlawan tersebut menjadi teladan bagi semua insan PU dalam melaksanakan tugas membangun negeri pada saat ini, “ kalau dulu Ibu Pertiwi memanggil untuk berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan berkorban darah bahkan nyawa, tapi sekarang Negeri yang kita cintai ini butuh pemuda yang rela berkorban pikiran, tenaga, usaha dan waktu untuk membangun untuk memajukan bangsa sehingga dapat bersaing di dunia internasional” ucap Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kusworo Darpito.

Lebih lanjut Kusworo mengingatkan pada semua untuk terus memberikan kontribusi agar kita dapat segera keluar dari pandemi dan ekonomi Indonesia dapat pulih kembali. Tercatat bahwa hingga hari ini, tidak kurang dari 7.400 pegawai Kementerian PUPR terkonfimasi positif COVID-19 dan 64 pegawai meninggal dunia. Mereka semua adalah para Sapta Taruna masa kini, para pahlawan yang telah memberikan darma bakti-nya untuk negara dan masyarakat. 

Dalam masa yang tidak mudah ini, patut disyukuri bersama insan PUPR dilingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar tetap semangat sehingga dapat menyelesaikan tugas yang diemban yaitu pembangunan, diantaranya program peningkatan kualitas permukiman kumuh Skala Kawasan yang telah diselesaikan di lima kota, program penyediaan prasarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan, program persampahan, program Penataan Bangunan dan Lingkungan, program penyediaan air minum, program prasarana strategis serta program Padat Karya melalui KOTAKU, PISEW, PAMSIMAS dan Sanitasi Perdesaan.

Pandemi Covid 19 telah membuat banyak sektor terdampak, utamanya sektor perekonomian yang tentu saja sangat dirasakan masyarakat, Kementerian PUPR yang diamanatkan menjalankan tugas pembangunan, pada saat ini memikul tugas tidak hanya dalam membangun infrastruktur, akan tetapi juga membangun masyarakat agar dapat bangkit dari keterpurukan akibat dampak Pandemi, hal ini didorong melalui program Padat Karya, pembangunan berbasis masyarakat didorong untuk membuka lapangan pekerjaan dan menghidupkan kembali sektor perdagangan dan jasa, pelaksanaan konstruksi atau pembangunan ini sendiri tetap mematuhi protokol kesehatan.

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, insan PUPR senantiasa bekerja sesuai dengan Corporate Culture yang telah ditanamkan oleh para senior PUPR, yaitu Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat dalam satu team work yang solid. 

Selain Corporate Culture tersebut, juga terus mengimplementasikan Nilai iProve yang meliputi Integritas, Profesional, berOrientasi pada Misi, Visioner, dan berEtika akhlakul karimah. Hal ini sejalan dengan Core Values ASN BerAKHLAK yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta untuk Insan PUPR mesti memiliki sifat yang kuat, berani, berjiwa seni dan berakhlakul karimah.

Salah satu rangkaian peringatan Hari Bakti PU yang ke 76 ini adalah penanaman pohon di area konstruksi, penanaman pohon yang dilakukan setiap Unit Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di seluruh Indonesia ditargetkan mencapai sepuluh ribu batang pohon.

Kegiatan penghijauan ini merupakan bagian dari menuju green economy sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai komitmen yang kuat terhadap upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penghijauan pada Infrastruktur Berkelanjutan Kementerian PUPR dengan penanaman pohon diperlukan untuk meningkatan kelestarian lingkungan serta sebagai upaya persuasif kepada masyarakat untuk turut meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Penananam pohon di area infrastruktur menunjukkan komitmen yang kuat dari Kementerian PUPR terhadap pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan atau environmental-friendly processes berbasis keaneka-ragaman hayati nusantara. Dengan pendekatan ini, fungsi-fungsi utama infrastruktur tetap menjadi prioritas, namun dalam pelaksanaannya akan memperhatikan kondisi lingkungan alam sekitar, termasuk kebersihannya.

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa, SH. S.Ik memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) pejabat Utama Polda Sumbar, Senin (13/12) di Mapolda Sumbar. 

Jabatan yang disertijabkan adalah jabatan Irwasda Polda Sumbar, dari Kombes Pol K. Rahmadi, MH kepada Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH.

Upacara dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, dan para Kapolres sejajaran Polda Sumbar. 

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik menyebut, serah terima jabatan merupakan hal yang biasa dilingkungan Polri. 

"Mutasi ini sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor 2277/X/KEP/2021 Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polri," katanya usai upacara sertijab. 

Disebutkan, Irwasda Polda Sumbar yang baru Kombes Pol Arif Rahman Hakim sebelumnya menjabat sebagai Irwasda Polda Kalimantan Selatan. 

Sedangkan Kombes Pol K. Rahmadi, selanjutnya akan mengisi jabatan Irbidjemenopsnal I Itwil I pada Itwasum Polri.

Dalam upacara sertijab tersebut, seluruh rangkaian tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan menggunakan masker dan menjaga jarak.(*)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kasus korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak sangat luar biasa sehingga harus ditangani secara luar profesional. Meskipun beberapa kasus korupsi besar telah berhasil ditangani, Presiden Joko Widodo mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak berpuas diri dan terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Demikian disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021 yang digelar di Gedung  Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Kamis, 9 Desember 2021.

“Aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini,” ucap Presiden.

Kepala Negara menyebutkan bahwa kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum memiliki jumlah yang luar biasa. Beberapa kasus korupsi besar juga berhasil ditangani secara serius, seperti kasus Jiwasraya, Asbari, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Presiden menjelaskan, pada periode Januari sampai November 2021, Polri telah melakukan penyidikan 1.032 perkara korupsi dan kejaksaan pada periode yang sama telah melakukan penyidikan sebanyak 1.486 perkara korupsi. 

"Dalam kasus Jiwasraya misalnya, para terpidana telah dieksekusi penjara oleh kejaksaan dan dua di antaranya divonis penjara seumur hidup dan aset sitaan mencapai Rp18 triliun dirampas untuk negara. Dalam kasus Asabri, 7 terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai dengan hukuman mati serta uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah,” tuturnya. 

Presiden Jokowi menjelaskan, menurut sebuah survei nasional di bulan November 2021 lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan. 

"Urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang diinginkan oleh masyarakat mencapai 37,3 persen. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi mencapai 15,2 persen dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok mencapai 10,6 persen,” ucap Kepala Negara.

Presiden menuturkan, tindak pidana korupsi menjadi pangkal dari permasalahan yang lain, termasuk terganggunya penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Presiden pun menyebutkan bahwa Indonesia masih membutuhkan kerja keras untuk dapat memperbaiki indeks persepsi korupsi.

“Ini dari 180 negara, Singapura sekali lagi ranking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di ranking 102,” tuturnya.

Oleh karena itu, Presiden menekankan bahwa penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan saja. Lebih jauh, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental dan komprehensif agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

"Melihat fakta-fakta tersebut diperlukan cara-cara baru yang lebih _extraordinary_. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Y. Laoly, dan Ketua KPK Firli Bahuri.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan A. Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean, dan sejumlah gubernur. (**)