Mediaportalanda

Transisi energi dengan menggunakan kendaraan listrik diperlukan untuk menjaga ketersediaan energi di masa mendatang dan memperbaiki neraca perdagangan, dengan mengurangi biaya impor energi.

PADANG - MEDIAPORTALANDA - 13 Januari 2022 - PLN mengoperasikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama di Sumatera Barat (Sumbar), infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap kendaraan listrik. 

SPKLU diresmikan langsung oleh Direktur Regional Sumatera dan Kalimantan (Diregsumkal) Adi Lumakso dan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat  (UIW Sumbar) Toni Wahyu Wibowo dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Sumatra Barat Hansastri, Selasa (11/1) di halaman Kantor UIW Sumbar. Hadir pula dalam peresmian tersebut pimpinan instansi dari Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan Sumbar, jajaran Executive Vice President (EVP) PLN Regsumkal, serta Pengurus Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumbar. 

Sekretaris Daerah Sumatra Barat, Hansastri mengatakan, pengoperasian SPKLU oleh PLN ini sejalan dengan misi pemerintah Sumbar mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, dalam rangka mencapai peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi di sektor transportasi, serta terwujudnya penggunaan energi bersih. 

‘’Semoga ini menjadi awal yang baik untuk percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik di Sumatra Barat,’’ jelas Hansastri. 

Menurut Hansastri, Pemprov Sumbar tengah merencanakan mengawali penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas, dia pun mengapresiasi gebrakan PLN dengan pembuatan SPKLU. 

‘’Jika sudah menemukan harga yang sesuai anggaran, maka kami akan segera realisasikan rencana tersebut,’’ sebutnya. 

Diregsumkal PLN, Adi Lumakso menyampaikan, transisi energi dengan menggunakan kendaraan listrik diperlukan untuk menjaga ketersediaan energi di masa mendatang dan memperbaiki neraca perdagangan, dengan mengurangi biaya impor energi. 

‘’Kendaraan listrik sejalan dengan misi industri non emisi yang sedang digalakkan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada pertemuan G20 dan COP26, Indonesia mencanangkan Net Zero Emission pada 2060 sehingga diperlukan percepatan program transisi ke penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan khususnya transportasi melalui akselerasi penggunaan kendaraan listrik,’’ ungkap Adi. 

Sementara itu, General Manager PLN UIW Sumbar Toni Wahyu Wibowo mengatakan, SPKLU yang diberi nama SPKLU PLN UIW Sumbar 01 ini diharapkan dapat menjadi pioner stasiun-stasiun pengisian daya kendaraan berlistrik selanjutnya di lingkungan Sumatra Barat, dalam mendukung pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik yang cepat atau lambat akan menjadi kendaraan di masa yang akan datang. 

‘’PLN siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder baik itu Pemerintahan Provinsi dan Daerah, seluruh Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD dan lain sebagainya melalui partnership penyediaan SPKLU berbasis Sharing Economy Model,’’ tutur Toni. 

SPKLU ini memiliki daya tersambung 82,5 kVA dengan tegangan nominal 380 Volt. Panjang shelter stasiun 1,37×0,58 meter dapat menampung 2 mobil listrik sekaligus untuk pengisian bersamaan. Dilengkapi dengan teknologi fast charging berdaya DC 50 kW dan AC 22 KW, membuat pengisian dari 0 persen sampai penuh atau 100 persen melalui SPKLU hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk kapasitas baterai kendaraan listrik rata-rata saat ini. 

Toni menjelaskan, beberapa kelebihan menggunakan kendaraan listrik, dari segi biaya operasional, kendaraan listrik terbukti lebih hemat sekitar 60 persen. 

"Sementara dari segi perhitungan emisi, kendaraan listrik cenderung lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional," imbuhnya. 

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rangka kunjungan kerja, pada Kamis, 13 Januari 2022. Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 07.00 WIB.

Usai peninjauan, Presiden Jokowi dan rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Presiden akan meninjau kesiapan jalur _bypass_ menuju KEK Mandalika dan sejumlah fasilitas pendukung yang ada di KEK Mandalika.

Setelahnya, Presiden Jokowi diagendakan untuk meresmikan peluncuran Injourney Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang digelar di Pantai Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.

Sore harinya, Presiden akan menggelar rapat terbatas serta meninjau kawasan UMKM yang ada di Bazaar Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. 

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo. (**)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Bentuk dan sikap tegas dari Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH terkait penindakan terhadap anggotanya yang bermain-main maupun membeking terhadap praktik yang menyimpang dengan ketentuan hukum, mendapatkan respon positif dan apresiasi dari beberapa tokoh di Sumbar. 

Seperti dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang, yang menilai dengan sikap tegas Kapolda Sumbar tersebut sebagai bentuk jawaban atas keresahan umat selama ini. Kapolda dianggap sudah menjalankan prinsip ahlus sunnah.

Ketua MUI Padang, Japeri Jarap mengatakan selama ini masyarakat resah dengan maraknya prostitusi di Sumatera Barat. Namun, keresahan itu acap kali hanya terpendam karena minimnya dorongan pencegahan yang dilakukan.

"Prostitusi tumbuh subur. Masyarakat sangat resah menyaksikannya. Merusak. Apalagi di Sumatera Barat yag dikenal agamis ini," kata Japeri Jarap, Rabu (12/1).

Namun, keresahan itu kini mulai hilang setelah Irjen Pol Teddy Minahasa selaku Kapolda Sumbar mengeluarkan sikap tegas soal pemberantasan praktik prostitusi. Ketegasan itu terlihat dengan diprosesnya lima oknum polisi yang diduga menjadi beking bisnis esek-esek itu.

"Apa yang dilakukan Kapolda Sumbar saat ini merupakan jawaban atas keresahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Kapolda sudah memberikan contoh dan bukti konkrit. Ini sangat baik," ujarnya.

Tindakan Kapolda dianggap Japeri sebagai cerminan ahlus sunnah. "Penindakan ini sebagai pesan dari Kapolda kalau jangan ada yang mencoba merusak Sumbar degan prostitusi. Langkah yang sangat mencerminkan ahlus sunnah," sambung Ketua MUI Padang. 

MUI, kata Japeri, sangat berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan Kapolda dan jajaran. Sikap itu memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi Sumatera Barat.

"Pemimpin yang berani bersikap tegas seperti inilah yang sangat dibutuhkan Sumatera Barat. MUI berterima kasih atas sikap yang diambil Kapolda Sumbar dan jajaran," ujar Japeri.

Dipastikan Japeri, MUI Padang akan selalu ada di samping Polda dalam melakukan upaya dan program kemaslahatan umat. "MUI pasang badan untuk Polda Sumbar, apalagi kalau program yang dijalankan itu menyangkut norma-norma agama," sebutnya.

Ketua LKAAM Sumbar 

Senada dengan MUI Padang, apresiasi juga disampaikan dari Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Fauzi Bahar Datuak Nan Sati. 

Dia mengaku salut dengan sikap Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra yang menindak oknum polisi terduga pembeking lokasi prostitusi.

Fauzi Bahar memandang, sosok Teddy Minahasa sebagai Kapolda yang berani dan mau berkuras keringat untuk kemaslahatan orang banyak. Selain sikapnya yang tidak tebang pilih dalam penindakan hukum, juga daya juangnya dalam menyemarakan vaksin di Sumbar.

"Nama Kapolda Sumbar sekarang sangat bagus. Kinerjanya luar biasa. Lihat saja, bagaimana Kapolda memimpin vaksinasi. Semua pihak dirangkul, warga diajak dengan baik. Ini contoh pemimpin yang sangat baik," ujar Fauzi Bahar. 

Ketua LKAAM Sumbar ini berharap, intruksi dan sikap Kapolda Sumbar terkait pemberantasan maksiat, dan penindakan bekingnya tidak berhenti begitu saja, tapi lebih diperdalam. Pemerintah daerah juga wajib bersikap seperti sikap yang diperlihatkan oleh Kapolda.

"Kalau semuanya bergerak, saya yakin persoalan tuntas. Kapolda sudah bergerak, kita tunggu juga sikap dari kepala daerah. Maksiat ini merusak tatanan kehidupan, anak kemenakan kita," ujarnya.(bhps)