Mediaportalanda

BAYOLALI - MEDIAPORTALANDA - 19 Januari 2022 – Di tengah berjangkitnya varian baru virus COVID-19 Omicron dan dimulainya Kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di berbagai sekolah, disiplin menjalankan prosedur Kesehatan dan menyegerakan vaksinasi tentu amat dibutuhkan. Itu sebabnya, program vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun perlu dipercepat dan dipantau terus pelaksanaannya. 

Pada hari pertama kunjungan kerjanya di Jawa Tengah Rabu (19/1), Ketua DPR RI Puan Maharani, menyambangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, melihat kegiatan vaksinasi kedua yang tengah dilakukan untuk siswa. Puan didampingi antara lain oleh *Gibran Rakabuming Raka*, Walikota Solo yang ikut menyambut kedatangan Puan di bandara saat berkunjung ke sekolah tersebut. 

“Wah, hebat ya, nggak takut disuntik,” kata Puan pada seorang siswa yang baru menerima suntikan vaksin keduanya. 

Puan tampak sumringah menyaksikan siswa-siswa SDN 1 Sawahan yang bersemangat namun tertib menunggu giliran mereka divaksin. 

Puan berkeliling ke semua meja vaksinasi dan dengan hangat menyapa satu persatu siswa. 

“Nanti kalau sudah besar ingin jadi apa?” tanya Puan pada seorang siswa lelaki yang tengah mendapat suntikan vaksin dari seorang dokter polisi.

“Mau jadi polisi,” kata anak tersebut. 

Selain berbincang dengan siswa-siswa yang divaksin, Puan juga sempat berbincang dengan beberapa dokter kecil yang ikut membantu mengarahkan teman-temannya ke meja vaksinasi. 

Dari ruang vaksinasi, Puan meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah diterapkan di SDN 1 Sawahan. 

Di dalam kelas, Puan menyampaikan pada kepala sekolah dan guru yang mendampinginya rasa sukacitanya melihat anak-anak SDN Sawahan 1 yang pemberani dan tidak ada yang menangis saat divaksin.  Ia juga bertanya tentang penerapan PTM di sekolah tersebut. 

“Sudah mulai dilakukan, tapi di sekolah kami, PTM baru 50% diterapkan. Setiap kelas dibagi dalam dua kelompok sehingga kapasitas kelas masih memadai untuk tetap menjalankan prokes dengan baik,” kata seorang guru.  

Sumarno, Camat Ngemplak mengatakan, tingkat vaksinasi anak di kecamatan yang dimpinnya telah mencapai 106 persen, melampaui target yang mereka buat. 

“Tidak ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya vaksin. Justru mereka bersemangat sekali dengan program vakisnasi bagi anak-anak mereka yang dilakukan di sekolah,” kata Sumarno. 

Sejak gelombang pertama program vaksinasi untuk lansia dan orang dewasa dilakukan, animo masyarakat Ngemplak sangat baik. 

“Kami juga melakukan Grebeg Vaksin, yakni program vaksin di desa-desa untuk memudahkan warga mendapat vaksin. Bahkan bagi lansia, kami mengadakan vaksinasi door to door supaya mereka bisa mendapat vaksinasi tanpa harus keluar rumah,” pungkas Puji Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Kecamatan Ngemplak. (pm)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Bertempat di Asrama Haji Padang provinsi Sumatera Barat, (Rabu 19/1/22), Ketua Umum H Ridho Rahmadi melantik Pengurus DPW Partai Ummat Provinsi Sumbar.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, “Partai Ummat mendapatkan SK dari Kemenkumham pada tanggal 20 Agustus dengan surat nomor: M.HH. Kep. 13.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat. Berselang lima bulan setelah dideklarasikan pada 29 April 2021,” ujar Sekjen Partai Ummat, Ahmad Muhajir Sodruddin, didampingi Waketum Bidang Bapilu Beni Suharto, dan Ketum Permata Ummat Euis Fety Fatayaty, di Koordinat Cafe GOR H Agus Salim Padang, Rabu pagi.

Ahmad Muhajir menyatakan Partai Ummat sudah terbentuk di 34 provinsi, 489 kabupaten kota dan hampir di 4.000 kecamatan. “Setelah ini kita akan melalui verifikasi KPU, sehingga perlu dilakukan konsolidasi di setiap provinsi. Selanjutnya kita juga sudah mengajukan judicial review Pasal 222 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Pasal 222 itu tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Di pasal itu disebutkan; Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

“Judicial review Pasal 222 itu sudah banyak diajukan oleh berbagai kalangan. Kita memandang hasil Pemilu 2019 tidaklah logis dipakai sebagai dasar pencapresan pada Pemilu 2024 mendatang dan Pemilu serentak. Presidential Threshold menciderai demokrasi. Kita menggerakkan komponen bangsa untuk memulai Pemilu 2024 dari 0%,” ujar Ahmad Muhajir.

Pihaknya yakin Partai Ummat yang berasaskan Islam rahmatan lil’alamin akan lulus verifikasi KPU, dan diterima oleh masyarakat Sumatera Barat.

Beni Suharto yang juga Koordinator Partai Ummat Wilayah Sumatera mengatakan, insya Allah, Januari ini seluruh provinsi di Sumatera selesai pelantikan pengurusnya.”Besok kita ke Sumut, selanjutnya ke Aceh, Kepri, Bangka Belitung, dan terakhir Jambi,” ujar Beni.

Ketum Permata (Perempuan Utama) Ummat, Euis Fety menambahkan, Permata Ummat Sumbar adalah kepengurusan yang ke-9 dilantik. 

“Tidak mudah mengajak emak-emak untuk berorganisasi, Alhamdulillah di Permata Ummat Sumbar mempunyai 35 orang pengurus. Padahal kami belum pernah bertemu, hanya komunikasi via telepon dan WhatsApp. Saya sangat senang dan terharu,” ungkapnya. (hn/*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - 19 Januari 2022 - Meski terbilang baru Partai Ummat terus bergerak melakukan konsolidasi, baik di daerah maupun tingkat nasional, hal ini dilakukan untuk memantapkan langkah menuju Pemilu 2024.