Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Sejarah baru akhirnya tercipta di Indonesia, khususnya di bidang pers. Untuk pertama kalinya Wartawan Indonesia resmi disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) lewat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia. 

"Ini merupakan sertifikasi profesi wartawan pertama di Indonesia yang diakui atau dilaksanakan oleh negara melalui LSP Pers Indonesia," ujar Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi dalam sambutannya di acara pembukaan pelaksanaan Witness SKW. 

Mandagi mengapresiasi kesiapan wartawan yang menjadi peserta SKW pada tahap akhir pemberian lisensi oleh BNSP untuk LSP Pers Indonesia. 

"Kami hadir untuk membantu wartawan mensertifikatkan kompetensinya. Bukan membuat ujian layaknya orang baru belajar jadi wartawan. Keahlian dan pengalaman wartawan itulah yang kita sertifikatkan dengan alat ukur standar kompetensi kerja khusus wartawan yang sudah disahkan pemerintah," terang Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers RI dan Ketua Dewan Pers Indonesia. 

Ada dua orang peserta dan dua asesor yang datang dari Riau, Padang, Batam, dan Lampung. Dan peserta yang ikut berasal dari media cetak, televisi, dan media daring atau online. 

Mangapul Matondang asesor dari Batam dan Wesly Sihombing Asesor dari Lampung. 

Pada kesempatan ini, Komisioner BNSP Henny Widyaningsih yang menjadi Ketua Tim Witness menyampaikan tentang hasil rapat pleno BNSP yang sudah menyetujui pemberian lisensi kepada LSP Pers Indonesia. 

Pada pembukaan kegiatan ini Komisioner BNSP Henny juga menyerahkan surat keputusan BNSP tentang Lisensi LSP Pers Indonesia. 

"Yang penting dari proses ini adalah wartawan diuji kompetensinya bukan ujian test seperti orang ujian sekolah. Seorang wartawan pengalaman yang mengaku kompeten harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensinya," urai Henny yang bertindak sebagai Ketua Tim penyaksian pelaksanaan asesmen di LSP Pers Indonesia.  

"Masak sudah  bekerja bertahun-tahun tahun harus diuji test. Yang bener itu uji kompetensi dan awarding. Ini untuk memastikan sesorang kompeten atau tidak dengan knowlege, skill dan atitude," jelas Henny. 

Komisioner BNSP Heny hadir pada tahapan witness ini didampingi Lamria Napitupulu selaku anggota dan Fauzia sebagai obeserver. 

Pada pelaksanaan SKW ini ada 4 skema yang disertifikasi. Skema Wartawan Utama, Wartawan Madya, Wartawan Muda Kameramen, dan Wartawan Muda Reporter. 

"Saya bangga bisa mengikuti SKW di BNSP melalui LSP Pers karena bersertifikat resmi dari negara. Standar kompetensi yang digunakan juga benar-benar sesuai dengan unit kompetensi kerja wartawan," ujar Hernando, peserta dari media RCTI. 

Peserta lainnya asal Kota Padang, Pemimpin Redaksi Metro Talenta Mairizal mengatakan, pelaksanaan SKW ini yang ditunggu-tunggu kami selaku pemimpin redaksi. 

SKW ini menurut Mairizal akan menjadi solusi kewajiban sertifikat kompetensi Wartawan Utama yang diwajibkan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi persyaratan kerja sama dengan media.  

"Saya berharap SKW lewat BNSP ini harus diikuti seluruh wartawan di Indonesia. Dan pemerintah daerah harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk mengakui sertifikasi wartawan lewat BNSP bukan lembaga di luar itu," kata Rizal menyarankan. 

Pada kesempatan tersebut Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia mengatakan, pihaknya sangat senang dan bangga akhirnya BNSP melaksanaan penyaksian uji (witness) untuk SKW di kantor pusat LSP Pers Indonesia. 

"Sehingga setelah ini kami akan segera memperoleh Sertifikat Lisensi. Artinya tindaklanjutnya kami dapat melaksanakan SKW yang telah ditunggu-tunggu oleh teman-teman wartawan diseluruh Indonesia,” ungkap Hoky.

Hoky juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BNSP dan Tim LSP Pers Indonesia serta para asesor yang hadir dan memberikan dukungan serta perhatian sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. 

Selain itu, Hoky mengatakan pihak LSP Pers Indonesia akan segera memperbaiki temuan atau kekeliruan proses asesmen pada witness ini. (***)

PADANG PARIAMAN - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) akan memperbaiki Jembatan Lubuak Napa yang rusak akibat dihantam aliran sungai setempat pada 2018 lalu, anggaran kisaran Rp7,8 miliar bakal digulirkan.

"Jembatan Lubuak Napa tahun ini diperbaiki karena jembatan itu merupakan akses penting masyarakat baik untuk ekonomi maupun pendidikan," kata Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, dikutip dari inews.id (20/1/2022).

Suharti Bur mengatakan, jembatan itu berada di Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman. Menurutnya, Pemkab Padang Pariaman sudah memperjuangkan pembangunan kembali jembatan tersebut di tingkat pemerintah pusat dengan nilai anggaran sekitar Rp35 miliar.

Namun, lanjutnya perbaikan menggunakan dana pemerintah pusat tersebut terkendala administrasi.

"Kerusakan jembatan akibat bencana tidak terdata di Pusat Pengendalian Operasi Bencana di provinsi dan BNPB serta kejadiannya lebih dari 2,5 tahun sehingga tidak dapat direalisasikan," ujarnya. (*)

SOLO – MEDIAPORTALANDA - Pasca kebakaran hebat 2018 lalu, Pasar Legi Kota Solo siap beroperasi kembali dengan tampilan gedung baru 3 lantai yang lebih luas. Pembangunan yang memakan waktu 1 tahun melalui pembiayaan APBN multiyears ini menghasilkan sebuah gedung baru yang dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti area parkir, masjid, shelter angkutan umum hingga ruang laktasi.

Pasar Legi diresmikan Kamis (20/1/2022) oleh Ketua DPR RI Puan Maharani atas undangan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. 

Pasar Legi yang baru akan terbagi dalam 4 blok, yakni blok A-D. Blok A difungsikan sebagai zona semi basah bagi pedagang buah dan sayur, blok B diperuntukkan bagi zona kering, sementara blok C dan D dialokasikan sebagai zona basah untuk lapak pedagang daging segar dan ikan asin.

Salah seorang pedagang, Katih Budiman mengaku senang dengan akan dibukanya kembali Pasar Legi. Selama masa pembangunan, penjual cabai dan bawang ini pindah ke tepi jalan. Katih yang sudah berjualan sejak sebelum Pasar Legi terbakar mengatakan gedung baru ini akan sangat membantu pedagang, “Gedungnya bagus, penataan rapi sehingga lebih nyaman," ujarnya.

Secara bertahap Pasar Legi akan mulai menerapkan teknologi dalam transaksi harian, salah satunya adalah penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran. Pelanggan tinggal melakukan scan QR code menggunakan aplikasi m-banking atau fintech di ponsel untuk membayar. Di masa pandemi langkah ini secara masif diterapkan di pasar-pasar tradisional untuk meminimalisir peredaran uang tunai. 

Pasar Legi adalah pasar ke-13 di Kota Solo yang sudah menerapkan pembayaran non-tunai. Transaksi digital diperkenalkan di kota ini sejak 2018 dan rencananya tahun in 44 pasar tradisional di Kota Solo semua sudah bermigrasi ke pembayaran digital.

“Ini untuk mendukung Solo sebagai smart city, memudahkan transaksi, menghindari peredaran uang palsu dan supaya semua transaksi di pasar terekam, ada dokumennya”, ungkap Heru Sunardi, Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo. 

Menanggapi hal ini para pedagang memiliki respon beragam. Pedagang pasar tradisional yang sudah berusia lanjut umumnya lebih memilih transaksi tunai, sementara sebaliknya pedagang yang masih muda lebih suka dengan transaksi non-tunai. Namun mereka memberikan catatan, salah satunya agar masa tunda pencairan dana ke rekening bisa dipersingkat. 

Bagi Katih Budiman penggunaan QRIS di Pasar Legi memudahkan usahanya namun menurutnya para pedagang di pasar ini juga punya catatan tersendiri, “Para pedagang berharap agar ada WiFi di Pasar Legi karena sinyal HP susah, apalagi nanti pakai QRIS, kami sangat butuh akses jaringan”, ujarnya. 

Sebagai kawasan pasar induk, Pasar Legi terintegrasi dengan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya seperti sentra minyak dan sentra buah di sekitarnya. Pasar Legi juga memasok komoditas pangan hingga ke wilayah lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Transaksi harian di Pasar Legi diperkirakan mencapai Rp 3 Miliar. 

Pasca kebakaran akhir 2018 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun kembali Pasar Legi dalam waktu 1 tahun. Pembangunan telah rampung dilakukan akhir tahun lalu dan telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Solo November 2021, hingga kemudian diresmikan kembali oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis (20/01/2022). (**)