Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi menolak keras permintaan kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir untuk menyelesaikan kasus ujaran kebencian menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

Peristiwa hukum yang terjadi dan menyebabkan Edi Mulyadi dilaporkan ke polisi, menurut Mandagi, bukan karena masalah pemberitaan pers yang dipersoalkan pelapor. 

Namun lebih karena pernyataan Edi tentang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai macan yang jadi mengeong dan mengenai wilayah Kaltim sebagai tempat 'jin buang anak' sehingga menjadi aneh apabila ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut. 

Edi juga mengatakan bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah 'kuntilanak' hingga 'genderuwo'. 

Kata Mandagi, persoalan yang menjadi delik pers apabila media membuat berita tentang sebuah peristiwa atau keterangan nara sumber, lalu pemberitaannya merugikan pihak yang terkait dalam berita tersebut. 

"Persoalan Edi itu bukan sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Melainkan gugatan pidana pelanggaran UU ITE yang dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan," terang Mandagi yang juga Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia melalui siaran pers ke redaksi Sabtu (29/01/2022). 

Kuasa hukum Edi, menurutnya, jangan menjadikan UU Pers sebagai tameng untuk melindungi perbuatan Edi yang tidak ada kaitan dengan kegiatan jurnalistik. 

Bahwa ada informasi Edi diundang di kegiatan itu sebagai wartawan senior dan menjadi nara sumber. Menurut Mandagi itu adalah hal yang sudah jelas tidak terkait pemberitaan atau kegiatan jurnalistik yang dijalankan Edi. 

"Kecuali di (Edi) diundang meliput, dan membuat berita seperti itu. Nah kejadiannya dia sebagai nara sumber yang berbicara sebagai kapasitas pribadi bukan sebagai wartawan peliput," ungkapnya. 

Dikatakan juga, perlindungan bagi wartawan menurut UU Pers berlaku jika terkait dengan peliputan dan pemberitaan yang dilakukan wartawan melalui proses mencari dan menulis berita, kemudian mempublikasikannya. 

"Perlindungan terhadap Edi jika karena Edi salah menulis berita dan dikenakan pasal kewajiban koreksi dan hak jawab," ujarnya. 

Sebagai sesama wartawan, Mandagi berharap penyelesaian perkara Edi ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. 

"Edi punya hak untuk menyampaikan kritik dan pendapat yang dijamin UU dan hak Azasi Manusia. Namun jika pendapat dan kebebasan menyampaikan pendapat merugikan dan menyinggung banyak orang, sebaiknya minta maaf ke publik," kata dia menyarankan. 

Pada kesempatan terpisah, Wartawan Senior asal Kalimantan, Gusti Suryadarma juga menolak jika kuasa hukum Edi Mulyadi menjadikan UU Pers sebagai tameng hukum untuk melindungi kliennya dari jerat hukum UU ITE tentang ujaran kebencian. 

Gusti Suryadarma yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Wartawan Media Mingguan ini menolak permintaan penyelesaian kasus Edi menggunakan UU Pers. 

"Ini namanya ngawur. Edi itu narasumber (saat berbicara) bukan (pihak) yang menyebarkan. Jangan bawa-bawa Pers lah," pinta Gusti. 

Sebagai informasi, kasus Edy Mulyadi ini mencuat setelah cuplikan video berisi pernyataannya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan beredar luas di media sosial. ***

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kontinuitas dalam hal pendistribusian air bersih Perumdam Kota Padang kepada semua pelanggan merupakan kewajiban yang harus selalu diperhatikan. Banyaknya kerusakan pada jaringan perpipaan yang mengantarkan air ke konsumen dalam bentuk kebocoran pipa distribusi dan kebocoran pada pipa sambungan rumah (SR), merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terganggunya pelayanan kepada pelanggan.

Jaringan perpipaan Perumdam Kota Padang, secara fisik jauh berbeda dengan jaringan listrik, sehingga dalam hal maintenance pun tidaklah sama. Pada jaringan pipa Perumdam Kota Padang, posisi jaringan pipa yang berada di dalam tanah sangat menyulitkan dalam melakukan identifikasi, khususnya identifikasi kerusakan atau kebocoran. Namun meski sulitnya mengidentifikasi kebocoran pada jaringan perpipaan, bukan berarti tidak bisa untuk di identifikasi, semua tergantung metode dalam menyikapinya.

Team ini mempunyai agenda kerja yang diberi nama "Sweeping Kebocoran", yang dilakukan secara periodik, dimana waktu pelaksanaannya dilakukan pada malam hari (23.00 - 02.00 WIB), saat semua aktifitas masyarakat telah berkurang.

Malam ini, Jum'at (28/1/22) kegiatan Sweeping kebocoran dilakukan dan yang menjadi kawasan sweeping adalah 3 (tiga) area (pusat, utara dan selatan) yang akan di lakukan oleh beberapa team. Masing-masing team terdiri atas 4-5 orang untuk melakukan penelusuran di tiap ruas jalan kawasan yang telah ditetapkan, guna mencari titik-titik kebocoran. 

Kami tetap semangat, semakin larut, semakin semangat, karena disaat itulah titik-titik kebocoran akan gampang terdeteksi. Hasil temuan dilapangan akan ditandai, untuk dilakukan perbaikan esok hari. Semangat Kami Untuk Pelayanan Yang Lebih Baik. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Tahun 2022 akan menjadi tahun komunikasi politik menjelang persiapan Pilpres 2024. Komunikasi politik sangat diperlukan untuk membuka ruang gagasan dan ruang koalisi para Capres dan Cawapres.

Hari Jumat, 28 Januari 2022, di Restoran Ombak Laut Ancol dua pentolan pendukung garis keras para tokoh yang diunggulkan pada pilpres 2024 mendatang berkumpul berdiskusi. 

Keduanya berbincang terkait persiapan kedua tokoh nasional tersebut menghadapi pilpres 2024.

Geisz pernah menulis dalam twitternya 24 September 2021 lalu, "Anies tak punya dana, tak punya partai, yang dia miliki hanya prestasi,” pada kesempatan perbincangan ini, Geisz mengulangi pernyataan serupa.

Menanggapi hal tersebut, Relawan Muda Airlangga sebagai relawan non struktural Partai akan mendorong dan mencari jalan agar Airlangga Hartarto mendapat pasangan terbaik pada saat pilpres dengan maksud memenangkan kontestasi tersebut,

"Golkar akan membuka peluang koalisi dengan tokoh terbaik bangsa, salah satunya tokoh itu adalah Anies Baswedan, kami ingin Airlangga Hartarto menjadi Presiden 2024-2029," Firman Mulyadi meyakinkan.

Seperti diketahui pada pemilu Gubernur DKI yang lalu walau Partai Golkar secara formal mendukung Ahok tapi tidak sedikit tokoh Golkar mendukung Anies Baswedan, seperti Erwin Aksa, keponakan Jusuf Kalla yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar bahkan saat pengumuman kemenangan Anies Baswedan di rumah Prabowo di jalan Kertanegara tampak hadir Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie saat itu.

Keduanya, baik Geisz Chalifah maupun Firman Mulyadi dalam pertemuan di Ancol Jumat sore akan saling mendukung penuh pengertian demi pemilu yang lebih beretika dan bermartabat.

Diakhir pembicaraan Geisz Chalifah menitipkan salam kepada Ketua Umum Partai Golkar kepada Firman Mulyadi.*