Mediaportalanda

KENDARI - MEDIAPORTALANDA - Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow Inggris tahun 2021 mengamanatkan dunia harus mengendalikan perubahan iklim dunia dan mencapai 0 emisi karbon di tahun 2060.

Disisi lain transformasi menuju green energy mendorong manusia tidak lagi menggunakan energi primer, tapi akan lebih banyak menggunakan energi listrik. Kedepan akan lahir lebih banyak electro state yang akan jadi hub energi baru terbarukan.

Demikian disampaikan Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan KADIN Pusat, Muhammad Yusrizki, saat memberikan pemaparan transformasi energi dan geopolitik Indonesia di acara HUT Ke-2 JMSI, di Kendari, Selasa (8/2).

"Dampaknya, investor tidak akan masuk ke Indonesia jika tak punya upaya besar dalam membangun energi terbarukan," kata Yusrizky yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni ITB.

Tak hanya berdampak pada arus investasi dan pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, transformasi energi terbarukan juga sangat berpengaruh pada landscape geopolitik dunia.

"Australia ekspor energi terbarukan ke Singapura. Padahal jaraknya 4000 km. bahkan kabelnya lewat ke wilayah Indonesia," Yusrizki.

Kedepan, ujar dia, Singapura berniat menjadi pemimpin program dekarbonisasi Asia. Mereka ingin jadi power house energi hijau di Asia. Menjadi hub energi terbarukan di Asia.

"Disini pentingnya kita paham geopolitik," ujar Yusrizki yang mengetuai program Net Zero KADIN.

Ia  menambahkan, jika Pak Jokowi bercita-cita punya tol laut. Dalam urusan energi, Indonesia juga harus punya tol energi dimana interkoneksi energi di tanah air sudah terbentuk.

"Inilah fondasi Indonesia bisa bangkit dan mampu bersaing dengan negara lain di dunia," kata Yusrizki.

Dia mengimbau agar semua institusi negara, semua stakeholder dan para elit politik untuk menyadari pentingnya semua itu.

"Kita harus jadi electro state. kalau enggak Indonesia hanya akan jadi konsumen energi hijau," pungkas Yusrizki.*

Sah, Lauwwira,SH dilantik jadi Anggota DPRD Kota Padang Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan periode 2019-2024.

PADANG - MEDIAPORTALANDA -  Hampir berjalan enam bulan kekosongan kursi DPRD Kota Padang, dari Partai PDI Perjuangan setelah meninggalnya Meilasa Waruwu, SH. Kini, teka-teki kekosongan kursi empuk tersebut diduduki oleh Lauwwira,SH perolehan suara nomor dua terbanyak setelah Meilasa.

Lauwwira sendiri, berasal dari daerah pemilihan Padang IV (Padang Selatan-Padang Timur) dari Partai PDI Perjuangan. Lauwwira mengisi posisi dewan Pengganti Antar Waktu (PAW) disisa masa jabatan 2019-2024.

Saat pelantikan, Senin (7/2/2022) sore di Aula Gedung Bundaran Sawahan, dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD Kota Padang, Ketua KPU Padang, unsur Forkopimda, dan dilantik oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, SH Datuk Rajo Jambi.

Secara sah, Lauwwira resmi menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Padang disisa masa jabatan 2019-2024.

Dipenghujung acara, Lauwwira mengucapkan terimakasih kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Bapak Albert Hendra Lukman, kepada kawan-kawan Anggota DPRD Padang dari PDI Perjuangan, Bapak Iswanto Kwara dan Bapak Wismar Panjaitan atas dukungan dan sokongan penuh.

" Mudah-mudahan, bisa bersinergi untuk mengakomodir warga Padang dan siap mendukung program pemerintah Padang," ujar Lauwwira dengan wajah sumringah.

Juga, terimakasih kepada seluruh Anggota DPRD Kota Padang, forkompida dan semua yang hadir. Teristimewa kepada istri tercinta, yang selalu setia mendukung dan mendorong kami. Semoga kedepan kami bisa memberikan arti untuk warga kota Padang, imbuh Lauwwira.

Sementara itu, jauh-jauh hari sekretariat DPRD Padang sudah mempersiapkan agenda pelantikan secara matang.

"Alhamdulillah, pelantikan berjalan mulus tidak adanya hambatan. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas suksesnya acara pelantikan bapak Lauwwira,SH," ujar Hendrizal Azhar,SH,MM. (Hr1/Jp)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang telah menyiapkan berbagai program, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Diantaranya sistem digitalisasi rumah sakit, klinik eksekutif untuk praktek dokter spesialis serta sistem informasi rawat inap. 

Ini terungkap dalam rapat kerja Komite III DPD RI dengan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, dalam rangka kunjungan kerja terkait Inventarisasi Materi Penyusunan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, bertempat di Aula Kantor Gubernur, Senin (7/2/2022). 

Hadir Wakil Ketua II Komite III DPD RI, Evi Apita Maya, selaku pimpinan rombongan, Muslim M Yatim sebagai koordinator, dan anggota Komite III, Bambang Sutrisno, Erlinawati, Mirati Dewaningsih, Andi Nirwana, dan Iskandar Muda Baharudin Lopa. 

Evi Apita Maya menjelaskan, kehadiran Komite III DPD RI dalam rapat kerja daerah dengan Pemerintah Provinsi Sumbar ini adalah dalam rangka menjaring pandangan, pendapat, masukan dan aspirasi masyarakat dan daerah. 

Setidaknya terdapat empat hal menurut Evi, yang harus diperhatikan dalam pelayanan rumah sakit yakni adanya pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga, adanya kebebasan warga negara berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, pengelolaan rumah sakit yang profesional, dan terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan rumah sakit yang layak. 

"Diharapkan kami bisa menjaring pandangan dan pendapat serta aspirasi masyarakat dan daerah terkait efektifitas implementasi Undang-Undang Rumah Sakit," kata Evi. 

Gubernur Mahyeldi menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Komite III DPD RI di Provinsi Sumbar. Gubernur menyebut, sudah menjadi tugas DPD RI menjamin dan evaluasi pelaksanaan Undang-undang berjalan dengan baik, termasuk UU Nomor 44 tahun 2009. 

Lebih lanjut gubernur juga memaparkan kondisi rumah sakit yang ada di Sumbar. Menurutnya, rumah sakit memegang peran penting dalam pengobatan terutama pada saat meningkatnya kasus Covid-19. 

Beberapa rumah sakit milik Provinsi aaat ini lanjut gubernur, juga sedang dalam proses upgrading, diantaranya RS. M. Yamin Solok, RSUD Pariaman dan RSAM Bukittinggi yang bangunannya sudah tua dan perlu direnovasi. 

"Kami sangat senang dengan kehadiran Komite III DPD RI dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009. Untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat kita saat ini sedang merenovasi sejumlah rumah sakit supaya berstandar internasional, termasuk pelayanannya. Tujuannya supaya Sumbar juga bisa menjadi daerah tujuan wisata kesehatan. Sehingga masyarakat tidak perlu berobat keluar negeri," ungkap Gubernur Mahyeldi. 

Selain dengan keberadaan rumah sakit otak satu-satunya di Sumatera, Pemprov Sumbar juga sedang berupaya mengembangkan Rumah Sakit Paru di Padang Pariaman menjadi rumah sakit infeksi pertama di Sumatera. 

Turut hadir Plt. Kadinkes Sumbar Arry Yuswandi, direktur beberapa rumah sakit milik Provinsi Sumbar, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Padang, BPJS dan PPNI. 

Arry Yuswandi menyampaikan saat ini di Sumbar terdapat 77 rumah sakit, yang terdiri dari 34 milik pemerintah, dan 43 milik swasta. Dari jumlah tersebut, 28 diantara rumah sakit milik pemerintah dan 37 rumah sakit swasta, sudah terakreditasi.(**)