Mediaportalanda

JATENG - MEDIAPORTALANDA - Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy meminta warga Desa Wadas, Purworejo, jangan mau diadu dan mengedepankan musyarawah dalam pro-kontra rencana pembangunan Bendungan Bener oleh pemerintah.

"Melalui bendungan tersebut nantinya lahan daerah sekitar akan menjadi subur karena terairi secara simultan. Bahan pembangunan bendungan tersebut salah satunya diambil dari Wadas yang mengandung andesit," kata Iqbal dalam keterangannya, Rabu, (9/2/2022).

Iqbal menjelaskan, ada 617 warga yang memilki tanah di daerah Wadas yang akan dibeli pemerintah dengan harga yang menguntungkan. BPN Jawa Tengah telah menetapkan harga atas tanah sesuai yang berlaku dan pastinya menguntungkan. Hasilnya ada 317 warga di daerah Wadas yang setuju tanahnya dibeli dan dibebaskan untuk pembangunan bendungan.

"Namun masih ada warga lainnya yang belum setuju atas remcana pemerintah tersebut. Mereka pun telah diajak dialog oleh Pemprov Jawa Tengah. Bahkan Pemprov Jateng telah meminta Komnas HAM sebagai mediator atas warga yang masih pro kontra," katanya.

Pihak kontra pun, kata Iqbal, telah menempuh jalur hukum melalui PTUN dan hingga kasasi pun kalah. Sebagian warga yang kontra juga sering meneror warga yang setuju atas rencana pembangunan wadas.

"Peristiwa bentrokan di Desa Wadas, Purworejo dipicu pro-kontra sesama warga sendiri atas rencana pembangunan Bendungan Bener oleh pemerintah," katanya.

Lebih lanjut, Iqbal menuturkan langkah BPN yang didampingi petugas kepolisian kemarin adalah ingin mengukur tanah milik 317 warga yang sudah setuju untuk dibeli. Sayangnya upaya tersebut diprovokasi oleh oknum tak dikenal, sehingga warga yang kontra emosi dan menghalang-halangi tim BPN yang akan mengukur tanah.

"Sebaiknya warga Wadas terus bermusyawarah agar tetap rukun dan harmonis desanya. Jangan mau diprovokasi oleh orang yang tak jelas. Jangan juga mau diadu sesama warga. Kepolisian akan menjamin kenyamanan dan keamanan semua warga Wadas," katanya.

Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai langkah Pemerintah Jateng dalam proses pembangunan bendungan dan negoisasi dengan warga tak melanggar HAM. Proses dilakukan secara terbuka dan dialog dengan semua komponen, termasuk yang kontra. Sayangnya mereka menolak dialog dan cenderung berburuk sangka.

Beka mengatakan, lembaganya mendapat permintaan dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menengahi persoalan Wadas. Karena itu Komnas HAM pun berupaya menjadi mediator dengan menggelar dialog. 

"Pertengahan Januari kemarin ini Gubernur memang meminta ke saya atau ke Komnas HAM untuk memfasilitasi dialog," katanya.

Selain mengundang pihak pro dan kontra, pertemuan pada 20 Januari itu juga mengundang Polda Jateng, DPRD Purowrejo, BBWS dan BPN. 

"Termasuk warga yang menolak dan mendukung kami undang semua.

Kayaknya yang menolak kami undang tidak datang. Ya tentu saja mereka punya alasan kenapa kemudian tidak datang," katanya. (bhps)

PADANG –  MEDIAPORTALANDA - Dalam rangka mewujudkan Nagari Tageh Kesehatan,Pangan dan Keimanan menuju indonesia tangguh, jajaran Direktorat Bimbingan Masyarakat (Ditbimas) Polda Sumbar mengadakan Capacity Building bagi 100 orang personil Bhabinkmatibmas sejajaran Polda Sumbar yang diselenggarakan di Hotel Grand Zuri Kota Padang, Rabu 9/2/2022. 

Irwasda Polda Sumbar mewakili Kapolda Sumbar Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH yang didampinggi DirBinmas Polda Sumbar Drs. Johni Soeroto membuka secara resmi kegiatan itu. 

Selain itu, turut hadir dalam kegiatan tersebut para tokoh Adat dari 3 Kota yang diantaranya Kota Bukittingi, Kota Padang Panjang dan 50 Kota.

Irwasda Polda Sumbar dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, terutama para personil Bhabinkamtibmas dalam mengandeng seluruh tokoh, baik tokoh adat, agama, masyarakat dan bundo kanduang yang ada di wilayah binaannya untuk ikut berperan aktif dalam menciptakan keamanan yang kondusif, serta dalam kegiatan akselerasi capaian vaksinasi. (bhps)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sesuai amanat undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Setiap Badan Publik Wajib menyediakan informasi sesuai dengan kriteria yang ada. Untuk memenuhi dari informasi tersebut, Divhumas Polri dan Bidang humas Polda Sumbar mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pengujian Konsekuensi yang langsung dibuka langsung oleh  Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat Brigjen Pol Edi Mardianto, S.H, S.I.K , Rabu 9/2/2022 di Kryad Bumiminang Hotel Jalan Bundo Kanduang Padang. 

Kegiatan itu diikuti oleh para Kasihumas Polres sejajaran dan Pengemban fungsi PPID Satker  Polda Sumbar dengan tim penguji konsekuensi Divhumas Polri yang diketuai oleh Kabag Anev Ro PID Divhumas Polri Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno. 

Dalam amanat Kapolda Sumbar yang dibacakan oleh Wakapolda, Bidang humas Polda Sumbar merupakan ujung Tombak untuk menyampaikan dan mengklarifikasi informasi, oleh sebab itu Satker dan Satwil segera memberikan informasi yang menonjol di masyarakat yang perlu dijelaskan dan disampaikan agar masyarakat dapat merasa aman dan nyaman. 

Lanjut Wakapolda, Uji konsekuensi ini merupakan bentuk pelayanan informasi publik secara profesional dan proporsional, humas merupakan garda terdepan untuk membangun opini publik terhadap kinerja Polri, maupun terhadap informasi yang up to date yang diminta masyarakat. Untuk menyikapi tuntutan masyarakat,  perlu dilakukan pembenahan sehingga out put  yang diharapkan humas kedepan mampu memberikan informasi positif dengan cepat dan akurat kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi sengketa informasi. 

Dalam kesempatan itu juga, Wakapolda Sumbar memberikan penekanan kepada peserta Bimtek agar para peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan  para pejabat PPID Mengimlementasikan materi dalam pelaksanaan tugas kehumasan agar tidak terjadi missinformasi dan kesalahan prosedur dalam pemberian informasi.

Diakhir amanat, Wakapolda menyampaikan bahwa terus jalin kemitraan dengan semua lapisan masyarakat dan kalangan pers serta instansi lainnya, tingkatkan kemampuan dalam mengolah informasi  yang cepat, akurat serta biaya murah. Lakukan pendekatan kepada media sehingga terjalin kerjasama yang baik guna peningkatan opini positif Polri. (bhps)