Mediaportalanda

SUMUT - MEDIAPORTALANDA - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI kembali berupaya menyelesaikan permasalahan ganti rugi dan kompensasi pembangunan jaringan transmisi SUTT/SUTET di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 

Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, PT PLN, serta masyarakat Langkat dipertemukan BAP DPD RI dalam Rapat Gabungan bersama Pimpinan Komite guna membahas serta mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Bambang Sutrisno Ketua BAP DPD RI mengatakan bahwa terdapat tiga isu permasalahan yang dialami masyarakat Langkat. Pertama terkait ganti rugi kompensasi pembangunan jaringan transmisi 150 kV yang sampai saat ini belum diterima masyarakat. Kedua, adanya pemotongan dana kompensasi masyarakat sebesar 30% s.d. 40% oleh LBHN Jakarta dalam pembebasan lahan guna pembangunan jaringan transmisi 275 kV. 

“Dan ketiga, harapan kami agar masyarakat mendapatkan solusi atas permasalahan pemecahan sertifikasi kepemilikan tanah yang berada di wilayah pembangunan jaringan transmisi 275 kV,” katanya dalam Rapat Gabungan yang digelar secara fisik dan virtual, pada Rabu (9/2/22).

Dalam rapat, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan bahwa sampai saat ini Kementerian ESDM telah mengikuti peraturan yang ada dalam menyikapi penyelesaian ganti rugi dan kompensasi atas pembangunan jaringan transmisi SUTT/SUTET tersebut, yaitu Permen ESDM No. 13/2021 dan PP No. 25/2021. Kedua aturan tersebut tidak bisa diterapkan dalam kasus di Langkat karena tidak bisa berlaku surut. Karena proses pembangunan di Langkat terjadi sebelum kedua peraturan tersebut ada, yaitu di tahun 1986.

“Kalau sekiranya ini terjadi pembayaran yang tidak ada sandaran hukumnya, maka selain tidak sesuai dengan aturan, berimplikasi pada pelanggaran hukum,” ucap Rida.

Senada, Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Wiluyo mengatakan bahwa terkait pembangunan SUTT/SUTET di Langkat, sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 7 Februari 1989. Terkait pemotongan kompensasi, Wiluyo menyerahkan sepenuhnya antara LSM LBHN, masyarakat, dan Polres Langkat.

“Kami sudah memberikan keterangan ke Polres Langkat sebanyak 4x dari periode 2017-2019. Kami sama sekali tidak terkait dan tidak ada kaitannya dengan hal tersebut,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Senator dari Sumatera Barat Alirman Sori mengatakan bahwa harus ada harmonisasi terhadap data-data perkembangan kasus yang ada untuk ditelaah oleh BAP DPD RI dalam menemukan solusi. Alirman juga mendorong agar membawa kasus ini ke ranah pidana jika ada bukti pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga terkait pemotongan kompensasi bagi masyarakat Langkat. 

“Sebagai anggota DPD saya menyarankan tempuh jalur hukum jika masyarakat dirugikan secara pidana. Sehingga perdebatan kita tidak berada di wilayah abu-abu,” kata Alirman yang didukung oleh Senator dari Bali Bambang Santoso juga meminta untuk adanya penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran hukum oleh pihak di luar PT PLN.

Senator dari Papua Barat Yance Samonsabra juga angkat bicara dan mendesak agar hak-hak masyarakat Langkat dapat segera diselesaikan. Yance juga meminta adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelesaian kasus tersebut. Saya mendukung masyarakat Langkat untuk dapat membahas hal ini ke ranah hukum,” jelasnya.

Di akhir rapat, Bambang mengatakan bahwa BAP DPD RI berharap agar Kementerian ATR/BPN bersama PT PLN segera menyelesaikan pemecahan sertifikat yang belum tuntas. BAP DPD RI juga meminta PT PLN segera mengembalikan biaya PBB yang telah dibayarkan oleh masyarakat meski lahan tersebut telah menjadi tanggung jawab dari PT PLN. 

"BAP DPD RI juga akan meminta progress penanganan secara tertulis kepada Kapolri sehubungan dengan pemotongan dana kompensasi masyarakat, jelasnya. (**)

PADANG - MEDIAPORTALANDA  - Akhirnya, DPP Partai Partai Amanat Nasional (PAN) menetapkan calon yang akan mengisi kekosongan kursi Wakil Walikota Padang saat ini yaitu

Ekos Albar, pria kelahiran Payakumbuh.

"Seandainya telah ditetapkan DPRD Kota Padang dan sah sebagai Wakil Walikota, saya wajib mendongkrak dan menunjang kekurangan yang ada. Karena itu sekarang tengah mempersiapkan diri untuk hal tersebut," kata Ekos pada awak media. Senin (7/2/2022).

Ekos mengatakan Kota Padang baginya bukan daerah baru. Berpuluh tahun dirinya pernah hidup dan menjadi warga Kota Padang, Walaupun lahir di Payakumbuh.

Awal mula merintis usaha dan karir politik, Ekos melangkah dari Kota Padang. Karena itulah dirinya sangat paham dengan dinamika, karakter dan persoalan kota Padang.

"Saya sangat paham dengan Kota Padang. Saya memulai hidup hingga sukses dari Kota Padang. Jadi tinggal berbaur lagi dengan situasi dan kondisi Kota Padang untuk bisa menjalankan amanah jika terpilih menjadi Wawaki Padang," urainya.

Ekos juga mengatakan mengenai posisinya yang berada dalam satu naungan partai dengan Hendri Septa merupakan suatu keuntungan terhadap jalannya pemerintahan.

Menurutnya, kesamaan partai politik akan mengecilkan peluang gesekan antara wali kota dan wakilnya.

“Dengan berada dalam satu partai, merupakan suatu keuntungan. Insha allah tidak akan ada gesekan. Tidak akan ada pertarungan. Jadi, kita pasti sejalan. Diluar sana, banyak kepala daerah dan wakilnya tidak harmonis dan berimbas pada perkembangan daerah. Dengan satu partai, kami tidak akan seperti itu. Karena sudah satu rumah yang diikat dengan rasa persahabatan dan silaturrahmi," tuturnya.

Jika terwujud pasangan Hendri Septa - Ekos Albar, kesejahteraan masyarakat Kota Padang dan pembangunan dapat ditingkatkan. Hal tersebut juga sudah menjadi visi - misi Walikota Hendri Septa.

Soal adanya calon wakil wali kota dari Partai Keadilan Sejahtera, Ekos mengatakan bahwa pihaknya menghargai pencalonan tersebut sebagai bagian dari demokrasi.

Ekos berharap agar DPRD bisa segera mengatur penetapan Wakil Walikota untuk kepentingan masyarakat menuju lebih baik.

“Semoga saja dalam waktu dekat ada keputusan, sehingga kota Padang mempunyai walikota beserta wakil, terlepas apakah dari PAN atau PKS, tentu sepenuhnya diserahkan hak progratifnya DPRD Kota Padang," urainya. (Jp)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Peringatan Hari Pers Nasional (HPN), 9 Pebruari 2022 harus menjadi momentum bagi perusahaan media online maupun wartawan untuk meningkatkan profesionalisme menghadapi perubahan dalam industri media di era revolusi industri 4.0.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) dan Sekjen MOI (Media Online Indonesia), HM. Jusuf Rizal kepada media terkait Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta.

Menurut pria wartawan senior tersebut, revolusi industri telah membawa perubahan radikal dalam industri media, yang membuat media online tambuh seperti jamur di musim hujan, mulai dari Desa hingga Kota.

Saat ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, sedikitnya ada 45 ribu Media Online di Indonesia, baik yang berbadan hukum maupun tidak

Dengan banyaknya media online tentu sangat baik bagi kemajuan bangsa. Tidak hanya dapat membuka lapangan kerja, tapi juga mendorong transformasi informasi hingga kemasyarakat bawah serta transparansi pengelolaan negara.

“Namun jika tidak disikapi dengan bijak, waspada dan hati-hati, keberadaan Media Online dapat menjadi kontraproduktif bagi pembangunan bangsa. Bukan mencerdaskan bangsa, justru merusak bangsa,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Untuk itu, tutur Jusuf Rizal media online dan para wartawan harus terus mengembangkan sikap profesional medianya, serta peningkatan kompetensi para wartawan agar kedepan media online dan wartawan lebih baik lagi kualitasnya agar tidak terjerat pada pelanggaran UU ITE

Menurutnya, media dan wartawan yang tidak profesional akan ditinggal pembaca. Apalagi terjebak menjadi media penyebar hoax, intoleransi dan radikalisme.  Atau menjadi alat propaganda negatif.

“Melalui Peringatan Hari Pers Nasional (HPN), saya mengajak perusahaan media online dan wartawan meningkatkan profesionalisme agar kedepan kehadiran media online tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha,” tegas Jusuf Rizal

Pria aktivis pekerja dan buruh ini juga menyampaikan organisasinya, baik PWMO dan MOI akan memasifkan pendidikan kompetensi dan sertifikasi kepada perusahaan media online maupun wartawannya guna menghadapi perubahan. (**)