-->

Latest Post

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Dalam rangka kegiatan Uji Klinis Vaksin Merah Putih yang bakal digelar Tahun ini, Rumah Sakit Universitas Andalas (UNAND) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman, Biofarma dan Fakultas Kedokteran Unand.


Perjanjian ini, diawali dengan Penanda tanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan secara Hybrid melalui Zoom meeting, bertempat di Lantai 3 Rumah Sakit Universitas Andalas pada Selasa (22/2).


Hadir diacara, Rektor Universitas Andalas, Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH, Direktur Utama Biofarma Bapak Honesti Basyir, Direktur Utama Rumah Sakit UNAND, Dr. dr. Yevri Zulfiqar, Sp.B, Sp.U (K), Direktur RSUD Padang Pariaman, dr. Jasneli, MARS, Dekan Fakultas Kedokteran UNAND Dr. dr. Afriwardi, Sp. KO,


Kemudian dilanjutkan dengan dialog dan diskusi di Aula Lt 3 Rumah Sakit UNAND diikuti dengan visitasi ke lokasi kegiatan Uji Klinis Vaksin Merah Putih yang akan dilakukan.


Menurut dr. Jasneli usai acara penandatanganan perjanjian kerjasama, untuk melihat kesiapan RSUD Padang Pariaman. Besok (Rabu 23/2) tim uji klinis akan melakukan visitasi ke RSUD Padang Pariaman.


Sebagaimana dikutip dari laman web Kemenkes https://farmalkes.kemkes.go.id/2022/02/uji-klinis-tahap-pertama-vaksin-merah-putih/


Dalam uji klinis tahap pertama yang dilaksanakan pada 9 Februari 2022, Rektor Universitas Airlangga Nasih mengatakan. Bahwa vaksin Merah Putih telah diproyeksikan sebagai produk vaksin kebanggaan Nasional, dengan bersertifikat halal.


“Vaksin besutan UNAIR ini akan menjadi Vaksin COVID-19 berstatus halal pertama. Sertifikat halal tersebut akan berlaku mulai dari 7 Februari 2022 hingga 6 Februari 2026,” jelas Nasih.


Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan. Bahwa selain sebagai booster dan vaksin anak, pihaknya juga mendorong vaksin Merah Putih sebagai satu-satunya produksi inisiatif vaksin Dalam Negeri yang menjalani tiga tahap tersebut, sebagai vaksin donasi Internasional.


“Presiden bersedia menggunakan ini sebagai vaksin donasi dari Republik Indonesia khususnya sebagai ketua G20, ke Negara-Negara lain yang membutuhkan,” katanya.


Tidak hanya itu, dengan sertifikasi halal yang dimilikinya, vaksin merah putih diharapkan dapat mencakup seluruh penduduk, termasuk dengan Negara yang memiliki populasi Agama Islam.


“Sehingga dengan demikian bukan hanya secara lokal, namun juga Internasional,” tuturnya.


Untuk mencapai tujuan tersebut, Menkes menegaskan bahwa setelah melakukan uji klinik, vaksin merah putih harus sesegera mungkin melakukan proses registrasi Skala Global.


“Sebelum diedarkan secara Internasional, vaksin merah putih harus terlebih dahulu melakukan proses registrasi di World Health Organization (WHO) dan mendapatkan listing Internasional,” sebut Menkes. (KN/Jp)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), potensi zakat dan wakaf yang besar, serta ditunjuknya sebagai pilot project wakaf secara nasional menjadi modal dasar Sumatera Barat untuk serius dalam pengembangan ekonomi syariah sejak satu dekade terakhir.

Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, selaku narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) ke-3 Anggota Legislatif dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) disalah satu Hotel yang ada di Padang, Selasa (22/2/2022).

Mengusung tema Pengembangan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah di Sumbar, gubernur memaparkan berbagai program yang telah dilakukan untuk mengembangkan perekonomian syariah bahkan sejak menjabat Wakil Walikota Padang, sejak 2010 silam.


Potensi keuangan syariah menurut gubernur sangat besar di Sumbar, dan Sumbagut. Khususnya di Sumbar, pengembangan ekonomi Islam ini didukung juga dengan konversi bank daerah menjadi bank syariah sekaligus ditunjuk menjadi bank wakaf. 


"Kita sudah memulainya sejak 2010 lalu ketika saya sebagai wakil walikota dengan mendirikan koperasi keuangan syariah di 104 kelurahan di Kota Padang. Saat ini asetnya sudah mencapai Rp500 miliar. 

Sekarang kita coba potensi ini di kabupaten dan kota di Sumbar. Apalagi pengembangan keuangan syariah ini merupakan keinginan kuat dari Presiden RI selaku Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah," ujar Gubernur Mahyeldi.


Program yang sedang digiatkan saat ini lanjut gubernur adalah pengembangan lembaga wakaf dan zakat di nagari-nagari yang ada di Sumbar, mengoptimalkan potensi para perantau dan menggiatkan gerakan Minangkabau Berwakaf.


Paparan dari gubernur ini disambut antusias peserta bimtek dengan menanggapi dan menanyakan berbagai hal terkait materi yang disampaikan. Bahkan tidak sedikit peserta yang mengaku tertarik untuk melakukan pengembangan ekonomi syariah di daerahnya.(**)



PADANG - MEDIAPORTALANDA -Berkontribusi dalam pemberitaan di website resmi Polri,  2  Orang personil Bidhumas Polda Sumbar dan  3 Polres di jajaran Polda Sumbar terima penghargaan dalam bentuk apresiasi yang langsung diserahkan oleh Kapolda Irjen Pol Teddy Minahasa P,  S.I.K, M.H saat acara puncak peringatan Hari Pers Nasional ke 76 di Auditorium Gubernur Provinsi Sumbar, Selasa 22/2.

Selain itu,  diberikan juga apresisasi kepada 3 orang pesonil Bidhumas  yang berkontribusi di bidang desain grafis.
Untuk 3 orang personil Bidhumas yang berkontribusi dalam pemberitaan Polri yaitu Aiptu Sahman Nasution, S.H, M.I.Kom dan Bripka Rahmat Fauzi, S.H, M.I.Kom.  

Untuk 3 Polres penerima apresiasi itu diantaranya Polres Pesisir Selatan terbanyak I yang diterima oleh Kasubbag humas AKP Jismul Wahid, untuk Polres terbanyak II yaitu Polres Bukittinggi yang diterima oleh Kasubbag humas AKP R.Sitinjak dan untuk Polres terbanyak III yaitu Polres Solok yang diterima oleh Paur humas Brigadir Elvis.


Sementara untuk 3 orang personil Bidhumas yang berkontribusi di bidang desain grafis yaitu Bripka Feri Herdiansyah, S.H, Brigadir Bayu Afriantes, dan Bripda Amzar Hidayat.


"Apresiasi diberikan kepada 3 Polres karena terbanyak dalam pemberitaan di website resmi masing-masing Polres," kata Kabid humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto disela-sela acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke 76.


Ia menambahkan, Polda ataupun Polres merupakan badan publik yang wajib memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


"Maka daripada itu mari selalu tingkatkan dan aktif dalam upload atau publish berita di website resmi masing-masing Polres sejajaran sebagai bentuk penerapan Undang-undang yang ada," katanya.


Lebih lanjut Kabid humas mengatakan,  jadikan apresiasi ini sebagai bentuk penyemangat untuk selalu aktif berkontribusi dalam memberitakan kegiatan Polda dan Polres masing-masing.


"Bagi Polres-polres yang belum aktif dalam mempublish berita, agar selalu ditingkatkan, karena melalui sarana ini kita bisa memberikan informasi dengan cepat, akurat dan terpercaya sehingga terwujudnya citra positif Polri di masyarakat," pungkasnya.(bhps)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.