Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Pasca gempa 2009 lalu, Pasar Raya Padang Fase VII mengalami kerusakan bangunan yang cukup berat dan masih belum diperbaiki hingga kini.

Meski demikian, pedagang di sana tetap berjualan meski dengan kondisi yang sangat miris, pengap dan kalau hujan atapnya pun bocor. Padahal sebelum gempa, fase VII tersebut menjadi primadona dan sering ramai dikunjungi pembeli.

Bak gayung bersambut, di masa kepemimpinan Wali Kota Padang Hendri Septa, pembangunan bagi salah satu titik perdagangan di Pasar Raya Padang itu sepertinya bakal segera terwujud setelah sekian lama menunggu.

"Alhamdulillah, untuk Pasar Raya Fase VII akan dibangun tahun ini berkat dukungan APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk membangun infrastruktur pasar tersebut nantinya," ungkap Wali Kota Padang usai mengunjungi Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti di kantornya, Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Seperti diketahui, pertemuan tersebut difasilitasi langsung oleh Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

Hendri pun berharap pembangunan Pasar Raya Fase VII dapat dilakukan dengan baik dan berjalan lancar sebagaimana mestinya.

"Semoga setelah direvitalisasinya bangunan Fase VII ini, pedagang menjadi berjualan dengan nyaman dan pembeli pun senang berbelanja di sana. Mudah-mudahan geliat jual beli di fase VII tersebut kembali bangkit nantinya," harap dia.

Orang nomor satu di Kota Padang itu juga menyebut, terkait usulan revitalisasi Pasar Raya Padang Fase VII memang sudah diupayakan Pemko Padang pasca gempa 2009. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran dan hal lainnya, pembangunan belum mampu dilakukan.

"Alhamdulilllah hari ini saya bersama Pak Andre Rosiade selaku Anggota Komisi VI DPR RI mengunjungi Dirjen Cipta Karya untuk persiapan revitalisasi bagi Pasar Raya Fase VII yang diprioritaskan pelaksanaannya tahun ini. Beliau merespon dengan baik dan meminta kita menyiapkan semua persyaratan 'readiness criteria' pada April ini," ungkapnya.

Diantara readiness ciriteria itu jelasnya, mulai dari Detail Engineering Desain (DED), kepemilikan lahan, analisis dampak lalu lintas (Andalalin) serta analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Selanjutnya melakukan sosialisasi dan relokasi kepada pedagang, kesiapan pembongkaran bangunan dan kesiapan lembaga pengelolaan pasar.

"Semoga saja semuanya dapat kita siapkan segera dan tak ada masalah yang berarti. Insya Allah, jika semua 'clear' pembangunan Pasar Raya Fase VII diharapkan bisa dilakukan sesuai 'schedule' yang telah ditetapkan," urai Hendri Septa.  (Dv/Jp).

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Dalam rangka kegiatan Uji Klinis Vaksin Merah Putih yang bakal digelar Tahun ini, Rumah Sakit Universitas Andalas (UNAND) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman, Biofarma dan Fakultas Kedokteran Unand.

Perjanjian ini, diawali dengan Penanda tanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan secara Hybrid melalui Zoom meeting, bertempat di Lantai 3 Rumah Sakit Universitas Andalas pada Selasa (22/2).

Hadir diacara, Rektor Universitas Andalas, Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH, Direktur Utama Biofarma Bapak Honesti Basyir, Direktur Utama Rumah Sakit UNAND, Dr. dr. Yevri Zulfiqar, Sp.B, Sp.U (K), Direktur RSUD Padang Pariaman, dr. Jasneli, MARS, Dekan Fakultas Kedokteran UNAND Dr. dr. Afriwardi, Sp. KO,

Kemudian dilanjutkan dengan dialog dan diskusi di Aula Lt 3 Rumah Sakit UNAND diikuti dengan visitasi ke lokasi kegiatan Uji Klinis Vaksin Merah Putih yang akan dilakukan.

Menurut dr. Jasneli usai acara penandatanganan perjanjian kerjasama, untuk melihat kesiapan RSUD Padang Pariaman. Besok (Rabu 23/2) tim uji klinis akan melakukan visitasi ke RSUD Padang Pariaman.

Sebagaimana dikutip dari laman web Kemenkes https://farmalkes.kemkes.go.id/2022/02/uji-klinis-tahap-pertama-vaksin-merah-putih/

Dalam uji klinis tahap pertama yang dilaksanakan pada 9 Februari 2022, Rektor Universitas Airlangga Nasih mengatakan. Bahwa vaksin Merah Putih telah diproyeksikan sebagai produk vaksin kebanggaan Nasional, dengan bersertifikat halal.

“Vaksin besutan UNAIR ini akan menjadi Vaksin COVID-19 berstatus halal pertama. Sertifikat halal tersebut akan berlaku mulai dari 7 Februari 2022 hingga 6 Februari 2026,” jelas Nasih.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan. Bahwa selain sebagai booster dan vaksin anak, pihaknya juga mendorong vaksin Merah Putih sebagai satu-satunya produksi inisiatif vaksin Dalam Negeri yang menjalani tiga tahap tersebut, sebagai vaksin donasi Internasional.

“Presiden bersedia menggunakan ini sebagai vaksin donasi dari Republik Indonesia khususnya sebagai ketua G20, ke Negara-Negara lain yang membutuhkan,” katanya.

Tidak hanya itu, dengan sertifikasi halal yang dimilikinya, vaksin merah putih diharapkan dapat mencakup seluruh penduduk, termasuk dengan Negara yang memiliki populasi Agama Islam.

“Sehingga dengan demikian bukan hanya secara lokal, namun juga Internasional,” tuturnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Menkes menegaskan bahwa setelah melakukan uji klinik, vaksin merah putih harus sesegera mungkin melakukan proses registrasi Skala Global.

“Sebelum diedarkan secara Internasional, vaksin merah putih harus terlebih dahulu melakukan proses registrasi di World Health Organization (WHO) dan mendapatkan listing Internasional,” sebut Menkes. (KN/Jp)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), potensi zakat dan wakaf yang besar, serta ditunjuknya sebagai pilot project wakaf secara nasional menjadi modal dasar Sumatera Barat untuk serius dalam pengembangan ekonomi syariah sejak satu dekade terakhir.

Mengusung tema Pengembangan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah di Sumbar, gubernur memaparkan berbagai program yang telah dilakukan untuk mengembangkan perekonomian syariah bahkan sejak menjabat Wakil Walikota Padang, sejak 2010 silam.

Potensi keuangan syariah menurut gubernur sangat besar di Sumbar, dan Sumbagut. Khususnya di Sumbar, pengembangan ekonomi Islam ini didukung juga dengan konversi bank daerah menjadi bank syariah sekaligus ditunjuk menjadi bank wakaf. 

"Kita sudah memulainya sejak 2010 lalu ketika saya sebagai wakil walikota dengan mendirikan koperasi keuangan syariah di 104 kelurahan di Kota Padang. Saat ini asetnya sudah mencapai Rp500 miliar. 

Sekarang kita coba potensi ini di kabupaten dan kota di Sumbar. Apalagi pengembangan keuangan syariah ini merupakan keinginan kuat dari Presiden RI selaku Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah," ujar Gubernur Mahyeldi.

Program yang sedang digiatkan saat ini lanjut gubernur adalah pengembangan lembaga wakaf dan zakat di nagari-nagari yang ada di Sumbar, mengoptimalkan potensi para perantau dan menggiatkan gerakan Minangkabau Berwakaf.

Paparan dari gubernur ini disambut antusias peserta bimtek dengan menanggapi dan menanyakan berbagai hal terkait materi yang disampaikan. Bahkan tidak sedikit peserta yang mengaku tertarik untuk melakukan pengembangan ekonomi syariah di daerahnya.(**)