Mediaportalanda

PADANG PARIAMAN - MEDIAPORTALANDA - Firdaus, S. Hi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampung aspirasi masyarakat yang kerap dilanda banjir.

Banjir yang kerap melanda kawasan Sintuk Toboh Gadang (Sintoga) dan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, akibat meluapnya Sungai Batang Tapakis, jadi bahasan dalam sosialisasi masyarakat dengan anggota Dewan.

Eks wartawan disalah satu media Sumbar ini menilai selama ini upaya pemerintah (negara, red) hanya sebatas tanggap darurat saja saat banjir melanda dua kecamatan tersebut. Namun, tidak mencarikan solusi bagaimana banjir itu tidak terulang kembali.

“Saat banjir pemerintah hanya datang melakukan evakuasi warga dan memberikan bantuan sembako, tidak ada upaya untuk mencarikan solusi bagaimana banjir tersebut tidak terulang lagi,” katanya.

Untuk itu, Politisi PKB ini mendesak Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumbar agar segera melakukan normalisasi sungai dan upaya-upaya lain yang bisa mengatasi masalah banjir yang telah terjadi sejak puluhan tahun silam.

“Tak bisa tidak, pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi terhadap bencana yang selama ini dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Firdaus juga mengaku miris, jika kondisi yang melanda kawasan Sintoga dan Ulakan Tapakis itu dibiarkan berlarut-larut. Maka akan banyak lagi kerugian yang dialami masyarakat. 

Dari mulai warga sepanjang aliran sungai yang tidak bisa tenang, terutama sewaktu-waktu hujan turun, hingga ancaman jiwa. Apalagi banjir yang banyak menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu, setidaknya terjadi dua kali dalam setahun.

“Dua kali setahun warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Batang Tapakis itu selalu merasakan dampak banjir dari mulai ternak warga mati, gagal panen, dan kondisi-kondisi buruk lainnya yang dirasakan saat banjir,” ungkapnya.

Ditambahkannya, jika negara hadir di sana, maka aliran sungai kembali normal, dan tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat karena banyak lahan yang bisa digarap dan banyak lahan mati yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk penunjang perekonomian.

Seperti diketahui, banjir akibat meluapnya Sungai Batang Tapakis yang melintasi beberapa kecamatan ini terjadi sepanjang tahun, dan selalu terjadi jika hujan mengguyur kawasan Kecamatan Sintoga dan Kecamatan Tapakis. Kondisi itu juga telah berlangsung sejak puluhan tahun silam.

Banjir akibat meluapnya Sungai Batang Tapakis tersebut tidak bisa dielakkan, karena dipicu debit air yang tidak bisa lagi  tertampung oleh aliran sungai tersebut. Sehingga salah satu solusi yang harus dilakukan, adalah dengan cara menormalisasi sungai yang muaranya di kawasan Ulakan Tapakis.(Hr1/Uki/Jp)

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Asben Hendri, SE, MM

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kebangkitan perekonomian tidak terlepas dari konstribusi serta sumbangsih kaula muda. Tidak hanya siap menjadi pekerja, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. 

Hal inilah yang membuat Komunitas Padang Thrift Day mengelar kegiatan Bazaar di "Dim cafe and resto" bekerjasama dengan Seknas PMP Sumbar sebagai upaya Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif, ujar Ketua Panitia Padang Thrift Day, Yolanda Verica Naraeis, Rabu (23/22022).

Kemudian, Kami juga hanya ingin merubah stikma yang dari awal orang-orang berpikir bahwa UMKM itu hanya digerakkan oleh orang tua, atau kata lain lansia, tapi sekarang kami kaum Milenial mampu menjalankan UMKM, ujar wanita cantik ini 

Semoga kedepannya jumlah para wirausahawan muda semakin meningkat. Sehingga pada akhirnya dapat membuka lapangan pekerjaan dan jumlah pengangguran semakin berkurang, urainya.

Terpisah, Seknas PMP Sumbar sangat mendorong kegiatan umkm dan ekonomi kreatif di sumbar. Dengan wujud memberikan kepedulian dan peluang-peluang usaha pada kaum milineal untuk menjadi enterprener, kamudian lanjutnya, kegiatan serupa akan dilakukan secara berkala, tuturnya. (Jp)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Pasca gempa 2009 lalu, Pasar Raya Padang Fase VII mengalami kerusakan bangunan yang cukup berat dan masih belum diperbaiki hingga kini.

Meski demikian, pedagang di sana tetap berjualan meski dengan kondisi yang sangat miris, pengap dan kalau hujan atapnya pun bocor. Padahal sebelum gempa, fase VII tersebut menjadi primadona dan sering ramai dikunjungi pembeli.

Bak gayung bersambut, di masa kepemimpinan Wali Kota Padang Hendri Septa, pembangunan bagi salah satu titik perdagangan di Pasar Raya Padang itu sepertinya bakal segera terwujud setelah sekian lama menunggu.

"Alhamdulillah, untuk Pasar Raya Fase VII akan dibangun tahun ini berkat dukungan APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk membangun infrastruktur pasar tersebut nantinya," ungkap Wali Kota Padang usai mengunjungi Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti di kantornya, Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Seperti diketahui, pertemuan tersebut difasilitasi langsung oleh Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

Hendri pun berharap pembangunan Pasar Raya Fase VII dapat dilakukan dengan baik dan berjalan lancar sebagaimana mestinya.

"Semoga setelah direvitalisasinya bangunan Fase VII ini, pedagang menjadi berjualan dengan nyaman dan pembeli pun senang berbelanja di sana. Mudah-mudahan geliat jual beli di fase VII tersebut kembali bangkit nantinya," harap dia.

Orang nomor satu di Kota Padang itu juga menyebut, terkait usulan revitalisasi Pasar Raya Padang Fase VII memang sudah diupayakan Pemko Padang pasca gempa 2009. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran dan hal lainnya, pembangunan belum mampu dilakukan.

"Alhamdulilllah hari ini saya bersama Pak Andre Rosiade selaku Anggota Komisi VI DPR RI mengunjungi Dirjen Cipta Karya untuk persiapan revitalisasi bagi Pasar Raya Fase VII yang diprioritaskan pelaksanaannya tahun ini. Beliau merespon dengan baik dan meminta kita menyiapkan semua persyaratan 'readiness criteria' pada April ini," ungkapnya.

Diantara readiness ciriteria itu jelasnya, mulai dari Detail Engineering Desain (DED), kepemilikan lahan, analisis dampak lalu lintas (Andalalin) serta analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Selanjutnya melakukan sosialisasi dan relokasi kepada pedagang, kesiapan pembongkaran bangunan dan kesiapan lembaga pengelolaan pasar.

"Semoga saja semuanya dapat kita siapkan segera dan tak ada masalah yang berarti. Insya Allah, jika semua 'clear' pembangunan Pasar Raya Fase VII diharapkan bisa dilakukan sesuai 'schedule' yang telah ditetapkan," urai Hendri Septa.  (Dv/Jp).