Mediaportalanda

JABAR - MEDIAPORTALANDA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada jajaran TNI, Polri, Forkopimda dan seluruh pihak terkait untuk memaksimalkan akselerasi percepatan vaksinasi booster atau dosisi ketiga bagi kelompok lanjut usia (lansia). 

Wisata Taman Bunga Nusantara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (23/2/2022).

"Dalam kesempatan ini juga, kembali saya ingatkan terhadap masyarakat khususnya lansia sesuai Surat Edaran dari Kemenkes bahwa sudah diberikan kesempatan bagi yang sudah tiga bulan untuk bisa melaksanakan vaksin booster ketiga. Tentunya harapan saya ini betul-betul bisa dimaksimalkan," kata Sigit dalam kunjungannya. 

Diketahui, dalam Surat Edaran bernomor SR.02.06/II/1123/2022, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menyatakan waktu pelaksanaan vaksinasi booster sudah bisa dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah mendapatkan vaksinasi kedua bagi kelompok lanjut usia. 

Dalam satu minggu kedepan, Sigit mengungkapkan, akan mengejar target dari vaksinasi booster bagi kelompok lansia. Menurutnya, dengan mendapatkan dosis ketiga itu, masyarakat khususnya yang sudah berusia dan memiliki komorbid, akan memiliki imunitas lebih kuat dari paparan virus Covid-19. 

"Karena kalau kita lihat bahwa data-data yang rentan memiliki angka fatalitas tinggi tentunya adalah usia lansia yang disertai komorbid ataupun yang vaksinnya belum lengkap. Jadi ini saya harapkan untuk terus bisa dikerjakan," ujar Sigit. 

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan, untuk mencegah laju pertumbuhan Covid-19 saat ini, khususnya varian Omicron, vaksinasi menjadi upaya penting dalam penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. 

Sebab itu, kata Sigit, kedepannya, capaian target akselerasi vaksinasi dalam rangka mewujudkan kekebalan komunal, akan ditingkatkan jumlah, dari 1,1 juta menjadi 1,6 juta vaksinasi per hari.

"Secara nasional terjadi peningkatan vaksinasi kemarin kita berada di angka 1,1 juta. Hari ini target kita 1,6 juta. Ini akan terus kita jaga dan kita pertahankan, serta kita tingkatkan," ucap eks Kapolda Banten tersebut. 

Dengan begitu, Sigit berharap, bisa menghadapi perkembangan pertumbuhan Covid-19 jenis Omicron. Mengingat, menurut Sigit, dari data yang ada tingkat kesembuhan saat ini secara rata-rata nasonal berada di angka 80 hingga 90 persen.

"Tingkat kematian bisa kita jaga walaupun di beberapa wilayah ada yang diangka 5 atau 6 persen. Tapi rata-rata masih berada di angka tiga atau bahkan ada juga yang di bawah angka tiga persen. Ini adalah modal kita untuk kemudian melewati situasi Pandemi khususnya varian baru Omicron," tutur Sigit.

Sigit optimis tren-tren positif itu bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Pasalnya, lanjut Sigit, Indonesia pernah menjadi salah satu negara terbaik dalam rangka penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. 

"Ini harus kita jaga terus, karena ini berdampak tentunya bagi aktivitas masyarakat dan tentunya akan membawa pertumbuhan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Harapan kita bisa menjaga target Pemerintah diangka 5,5 persen. Ini bisa kita jaga," papar Sigit.

Tak hanya meninjau, Sigit juga memberikan pengarahan tentang upaya dan strategi menekan laju pertumbuhan Covid-19 di seluruh Indonesia, dengan sambungan virtual. (bhps)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung arah pemulihan dunia kerja akibat pandemi Covid-19 yang berorientasi pada manusia atau _Global Call to Action for a Human-Centred Recovery_. Berdasarkan proyeksi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), tingkat pengangguran global pada tahun 2022 bisa mencapai 207 juta orang yang jauh meningkat dibandingkan tahun 2019. 

Pertama, Kepala Negara menyebutkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja, yaitu dengan menggencarkan program vaksinasi Covid-19 bagi para tenaga kerja dan keluarganya.

“Upaya vaksinasi untuk tenaga kerja dan keluarga harus terus kita gencarkan, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Di Indonesia, vaksin kita berikan secara gratis kepada seluruh penduduk termasuk kepada para pekerja,” tuturnya.

Kedua, Presiden mengatakan bahwa penguatan perlindungan sosial bagi para pekerja yang terkena dampak pandemi penting untuk dilakukan. Presiden menyebut, sebanyak 4,14 miliar orang atau 53,1 persen penduduk dunia tidak memiliki perlindungan sosial. 

“Di Indonesia, perlindungan sosial merupakan bagian penting dari program pemulihan ekonomi nasional, termasuk di antaranya Program Keluarga Harapan, kartu sembako, bansos tunai, hingga subsidi listrik. Setidaknya Rp186,64 triliun telah kami alokasikan untuk perlindungan sosial,” ucap Kepala Negara.

Selanjutnya, Presiden menjelaskan pentingnya kerja sama dalam untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Presiden menyebut, keberpihakan dan inovasi juga sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

“Perbaikan iklim investasi yang _pro-people_ perlu terus dijalankan termasuk di sektor ekonomi hijau yang berkelanjutan,” lanjut Presiden.

Terakhir, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya memperkuat daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan dunia pada masa mendatang, salah satunya melalui pendidikan literasi digital. Presiden pun menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Kartu Prakerja bagi para pencari kerja untuk memperoleh keterampilan baru dan membuka potensi wirausaha.

_"Reskilling_ dan _upskilling_ harus terus-menerus kita lakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Pendidikan literasi digital harus menjadi prioritas agar pekerja kita bisa bertahan di tengah gelombang transformasi digital,” tuturnya. (**)

BOGOR - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai salah satu pilar utama penanganan bencana di Tanah Air. Presiden juga menyampaikan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan sistematik guna mewujudkan Indonesia tangguh terhadap bencana.

Dalam arahannya, Presiden meminta BNPB untuk terus berbenah diri, antara lain dengan menerapkan budaya kerja yang lebih siaga, antisipatif, responsif, dan adaptif. Menurut Presiden, budaya ini penting mengingat bencana datang secara tidak terduga. 

“Bahkan, muncul bencana yang tidak terbayang sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pandemi Covid-19. Semua ketidakterdugaan itu harus kita tangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuhnya. 

Selain itu, Kepala Negara juga meminta BNPB untuk mengutamakan orientasi pencegahan. Presiden mengatakan bahwa beberapa jenis bencana dapat dikurangi atau dicegah sebelumnya, misalnya penghijauan dan penanaman vegetasi untuk mencegah terjadinya banjir maupun longsor. 

“Ini di beberapa daerah agar ini dilakukan. Di Jawa Barat yang banyak, di Jawa Tengah yang banyak, di Sulawesi juga ada, NTB juga ada, agar penanaman vetiver lebih digalakkan, pelestarian lingkungan, bendungan, pendalaman sungai dan saluran air, dan lain-lainnya,” tambahnya. 

Selanjutnya, Presiden meminta agar pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama meningkatkan infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana. Namun, Presiden mengingatkan agar infrastruktur tersebut tidak hanya ditingkatkan saja, tetapi harus dicek secara berkala. 

“Ini yang sering kita tidak disiplin di sini, cek secara rutin. Saya tahu, tidak semua pengadaan alat ini oleh BNPB. Tapi saya minta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk menjalankan tugasnya,” kata Presiden. 

Di samping itu, Presiden juga meminta agar BNPB terus aktif mengajak aparat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk bersinergi agar program pembangunan yang dilakukan berorientasi pada tangguh bencana. Program pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak menambah risiko bencana. 

“Sering kita bangun lupa mengenai ini. Pengarusutamaan kebijakan yang tangguh bencana harus terus ditingkatkan,” lanjutnya. 

Terakhir, Presiden mendorong BNPB untuk membangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah rawan bencana. Hal ini penting dimulai sejak dini agar masyarakat terlatih untuk tanggap menghadapi bencana. 

“Edukasi kebencanaan, budaya sadar bencana, harus dimulai sejak dini, dari setiap individu, dari keluarga, komunitas, sekolah, sampai lingkungan masyarakat. Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat, latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana, lakukan latihan, simulasi setiap saat, jangan menunggu sampai datang bencana,” tandasnya. 

Turut mendampingi Presiden yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BNPB Suharyanto. (**)