Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk tanggap bencana serta bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam gempa bumi Magnitudo 6,1, di Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar).

Sigit meminta, kepada jajaran khususnya di wilayah Sumbar, untuk segera menyediakan tempat atau tenda pengungsian bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi tersebut. Serta melakukan proses evakuasi terhadap warga setempat. 

"Mulai dari mempersiapkan tempat atau tenda pengungsian, kegiatan evakuasi dan pertolongan awal terhadap masyarakat korban gempa," ujar Sigit.

Tak hanya itu, mantan Kabareskrim Polri itu juga meminta agar mengerahkan dokter dan tenaga kesehatan (nakes) untuk penanganan awal korban gempa tersebut.

Selain itu, Sigit menekankan, selain jajarannya di wilayah Sumbar, bantuan dan personel dari tingkat pusat atau Mabes Polri akan segera dikerahkan terkait penanganan terhadap masyarakat korban gempa bumi itu. 

"Dan siapkan bantuan dari pusat mulai dokter, nakes, bantuan lain yang diperlukan, seperti anggota Brimob, DVI, Samapta, Psikologi untuk trauma healing dan personel lainnya yang diperlukan. Untuk membantu langkah-langkah penyelamatan dan penanganan awal korban gempa," ucap eks Kapolda Banten itu.

Sigit berharap, dengan gerak cepat dari Kepolisian ini diharapkan dapat meringankan beban dari masyarakat yang tertimpa bencana alam tersebut.

Dari data sementara yang ada, akibat bencana alam gempa bumi tersebut, terdapat empat masyarakat yang meninggal dunia. Sementara, puluhan orang mengalami luka-luka. Serta beberapa bangunan juga alami kerusakan.

Terkait hal tersebut, Sigit menyampaikan duka cita mendalam bagi masyarakat yang meninggal dunia serta terdampak akibat gempa bumi tersebut. 

"Kami menyampaikan belasungkawa untuk seluruh korban yang terdampak dari bencana alam tersebut," tutup Sigit. (**)

PADANG PARIAMAN – MEDIAPORTALANDA - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menggelar Luanching bantuan sosial program Keluarga Harapan (PKH) tahap I Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 di Kantor Camat Enam Lingkung, Jum'at (25/02).

PKH merupakan salah satu program bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk penerima manfaat agar memiliki akses untuk memanfaatkan pelayanan sosial yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dari segi kesehatan dan pendidikan.

Camat Enam Lingkung Jon Riswan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Daerah yang telah berkontribusi banyak dalam mendukung bantuan PKH tersebut untuk kemajuan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman.

“Bantuan ini merupakan rezeki dari Allah, dan tentunya atas kontribusi pemerintah daerah, maka dari itu, digunakan untuk hal-hal yang positif, seperti untuk biaya berobat, bayar sekolah anak, dan jangan digunakan untuk hal-hal negatif” ujarnya.

“Bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan gizi, memajukan pendidikan anak, mensejahterakan keluarga, membantu ibu hamil dan melahirkan, dan yang paling penting adalah jangan sampai ada lagi stunting” Ujar Bupati.

Dikesempatan yang sama, Suhatri Bur juga berharap petugas PKH ini betul-betul betul terlaksana dengan baik agar apa yang diharapkan melalui program PKH tersebut dapat diwujudkan sesuai dengan yang diharapkan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Maka dari itu, telah dibentuk pelaksana PKH dengan menempatkan posisinya tidak sesuai dengan kecamatan domisili, hal ini merupakan salah satu upaya untuk menghindari adanya pembagian yang tidak rata.

Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh Kepala BPKSDM, Dinsos P3A beserta jajarannya, Kabag Prokopim, Prokopimca, Ketua Forum Pendamping PKH Padang Pariaman beserta petugas, dan Keluarga Penerima Program PKH. (**)

PADANG PARIAMAN - MEDIAPORTALANDA - Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE,MM menerima Tim exit briefing pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan di ruang kompleks IKK (Ibu Kota Kabupaten) Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang, pada Jumat (25/2) .

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan. Sudah 25 hari Tim pemeriksa BPK berada di Kabupaten Padang Pariaman, namun masih ada masalah yang belum dituntaskan. Harapannya kedepan, segera diselesaikan dengan OPD terkait. Juga dimohon kepada OPD, agar dalam pemeriksaan kepala kooperatif dapat memberikan penjelasan terbuka. Sehingga kesalahan dan kekurangan pelaporan bisa diperbaiki kedepannya.

“Saya juga telah tekankan kepada Inspektur, agar memberikan arahan dan wejangan kepada Kepala OPD. Untuk dapat mempercepat proses pemeriksaan ini, sehingga tidak menghambat pemeriksaan dan berjalan seperti yang diharapkan. 

Saya juga berharap, melalui OPD jangan sampai terjadi kesalahan akibat kelalaian administrasi. Sehingga hasilnya tidak maksimal dan dapat menjadi penghambat Padang Pariaman untuk meraih kembali opini WTP. Dimana opini yang dikeluarkan BPK ini akan berdampak besaran DAU dan DID yang akan diterima, karena merupakan syarat utama,” terang Bupati yang akrab dipanggil Aciak ini.

Ia juga berharap, apabila nanti Tim pemeriksaan masuk lagi ke Padang Pariaman. Dapat menerima hasil kerja yang sudah pasti dan nyata, sehingga proses berjalan seperti yang diharapkan.

Sementara Ketua Tim pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Doni Rizki pada kesempatan itu mengatakan. pemeriksaan sudah loop mencapai 80 persen untuk pemeriksaan fisik.

“Kami juga selalu mengingatkan terkait Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pada waktunya tentu tidak akan ada temuan yang ditemui saat pemeriksaan serta jangan ada anggaran yang naik dijalan. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam penggunaan anggaran tersebut,” tutupnya.

Pertemuan tersebut, juga dihadiri oleh Inspektur Hendra Aswara, Kepala BPKD Taslim Letter, Asisten Adminsitarsi dan Pembangunan Zainil, Kepala Dinas Kesehatan Yutiardi Rivai, Sekretaris PUPR Fauzil Irawadi, sedangkan dari BPK terlihat Rully, Lidya Silvia BR Tarigan, dan Ridwan. (**)