Mediaportalanda

Photo Istimewa

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama unsur Forkopimda menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas persiapan dan kesiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 disertai libur nasional atau cuti bersama.

Seperti diketahui, Pemerintah sudah menetapkan libur Lebaran tahun ini pada 2-3 Mei 2022. Setelah itu juga disusul dengan ditetapkannya cuti bersama mulai 29 April dan 4, 5 hingga 6 Mei 2022.

Sementara itu berdasarkan prediksi, Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tersebut bakal didatangi banyak orang perantau atau pemudik yang ditaksir mencapai lebih 2 juta jiwa.

Hal ini mungkin dikarenakan berbeda dengan Idul Fitri tahun lalu, dimana pada tahun ini Pemerintah telah memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada masyarakat agar dapat merayakan Lebaran untuk berkumpul bersama dengan keluarga meski tetap diminta menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Alhamdulillah hari ini kita Pemko Padang bersama unsur Forkopimda menggelar rakor membahas persiapan dan kesiapan menjelang Lebaran dan libur Lebaran di Kota Padang. Sejumlah hal kita bahas dengan tujuan terciptanya suasana yang aman, nyaman dan kondusif selama libur Lebaran di kota yang kita cintai ini," ungkap Wali Kota Padang Hendri Septa sewaktu memimpin rakor membahas hal terkait bersama unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD serta Camat se-Kota Padang di Gedung Putih Kediaman Resminya, Senin (25/4/2022).

Wako Hendri menjelaskan, dalam rapat kali ini setidaknya membahas dan menyepakati sebanyak 10 jenis isu yang berkaitan dengan persiapan menjelang dan libur Lebaran di Kota Padang.

Diantaranya jelasnya, mulai dari menjaga ketersediaaan dan kestabilan harga pangan, lalu aturan pelaksanaan pawai takbiran serta pelaksanaan salat Idul Fitri. Kemudian pembuatan Poskotis (Pos Komando Taktis) di sejumlah titik dan persiapan pada sejumlah destinasi wisata di wilayah Kota Padang.

"Selanjutnya terkait pengawasan dan pelaporan arus mudik, pembatasan kendaraan besar seperti truk dan sejenisnya selama libur Lebaran serta pencegahan terjadinya pungutan liar (pungli) di kawasan wisata atau tempat keramaian lainnya. Selain itu kita juga menyikapi May Day (Hari Buruh) yang jatuh pada 1 Mei 2022 nanti dan isu kelompok organisasi terlarang Negara Islam Indonesia (NII) yang mulai marak akhir-akhir ini," jelasnya.

"Kita tentu berharap terciptanya koordinasi dari unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan suasana yang kondusif menyambut Lebaran dan pasca Lebaran di Kota Padang."

"Selain itu juga menentukan sejumlah aturan yang harus dipatuhi bagi pemudik ke Kota Padang,  pengaturan di tempat wisata, rekayasa lalu lintas menghindari kemacetan dan hal terkait lainnya. Mari bersama kita ciptakan suasana yang kondusif, aman dan nyaman menyambut Lebaran dan pasca libur Lebaran di Kota Padang," ujar orang nomor satu di Kota Padang tersebut mengakhiri.

Dalam rapat tersebut hadir Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani serta Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir, Kasdim 0312/Padang Letkol TNI Agung BP dan Kasi Intel Kejari Padang Roni Saputra. Selain itu juga terlihat Kakan Kemenag Kota Padang Edy Oktafiandi, unsur perwakilan MUI Kota Padang dan lainnya.(Dv/*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat mengimbau masyarakat agar mewaspadai peredaran uang palsu di wilayah Sumbar menjelang lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.

Hal ini disampaikan oleh Kabid humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto kepada TBNews Sumbar, Senin (25/4) siang.

 "Menjelang lebaran biasanya kejahatan meningkat, kita tetap waspada dan mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap peredaran uang palsu," katanya.

Ia menyebutkan, jelang Lebaran hari raya idul Fitri biasanya menjadi momentum dalam peredaran uang palsu, diminta kepada masyarakat yang akan bertransaksi dalam penukaran uang atau di jasa-jasa penukaran uang selalu waspada.

Lebih lanjut Kabid humas mengatakan, sejauh ini belum ada laporan yang masuk terkait kasus peredaran uang palsu ke Polda Sumbar maupun di Polres jajaran.

Untuk mencegah peredaran uang palsu, jajaran akan terus melaksanakan patroli baik siang hari, maupun malam hari terutama didaerah rawan peredaran uang palsu.

"Kita akan menempatkan petugas untuk pengamanan objek-objek vital seperti bank, dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas," tambah Kabid humas.

Ia menyampaikan, bagi masyarakat yang menemukan uang palsu segera laporkan ke kantor Polisi terdekat.

"Segera laporkan ke kantor polisi terdekat apabila menemukan adanya peredaran uang palsu, sehingga bisa dengan cepat ditindak lanjuti," pungkas Kabid humas.(*)

PAYAKUMBUH BARAT - MEDIAPORTALANDA - Bantah Sumatera Barat (Sumbar) dituding sebagai markas kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang diduga tengah menyusun rencana untuk menggulingkan Pemerintahan Republik Indonesia, Gubernur Mahyeldi tegaskan Sumbar adalah daerah penyambung nafas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan rumah bagi pejuang dan pemikir-pemikir bangsa.

"Dulu waktu Belanda menangkap Bung Karno dan Bung Hatta saat Agresi Militer II, Belanda mengatakan Indonesia ini sudah tamat. Tapi "Tidak!" kata orang Sumbar. Kita tegakkan yang namanya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang walupun hanya 207 hari, tapi sudah menyambung nyawa NKRI. Perlu diingat sekali ini," ucap Gubernur Mahyeldi pada acara Safari Ramadan Pemprov Sumbar di Masjid Batirai, Kel. Parik Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Payakumbuh, Minggu (24/4).

Mahyeldi menduga, pelabelan-pelabelan buruk terhadap Sumbar yang dikaitkan dengan kabar penangkapan kelompok NII sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan Sumbar dengan tujuan memecah-belah dan merusak persatuan. Dikatakannya, selain tidak masuk akal, pelabelan Sumbar sebagai Markas NII secara tiba-tiba sama halnya dengan menyepelekan kinerja aparat pemerintahan, pengamanan, dan pertahanan di daerah.

"Itu makanya saat ada yang bilang Sumbar Pusat NII, saya jawab, "Salah!" Mudah saja orang melabelkan kita. Di sini kan ada Polri, ada tentara, ada Babinsa (Bintara Pembina Desa), ada Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), ada Walinagari dan Lurah. Tidak mungkin kita tidak tahu," tegasnya.

AJAK WARGA SUMBAR PERKUAT PERSATUAN DAN RAPATKAN SAF

Sebagai bentuk responsnya atas isu NII di Sumbar yang masih berkembang, Gubernur mengingatkan masyarakat Sumbar untuk rapatkan barisan dan tingkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Sumbar.

"Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita jangan pula larut dalam perselisihan. Hendaknya kita bersama dalam kekompakan. Kita harus konsolidasi, rapatkan saf, kuatkan persatuan, jangan sampai kita diadu domba, sebab itu merugikan kita, merugikan daerah, provinsi, dan bangsa ini. Maka itu kita tingkatkan kewaspadaan agar kita tidak diombang-ambingkan oleh orang yang memberikan label-label khusus," ajaknya.

Peningkatan kewaspadaan tersebut harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Sumbar dengan cara bersama-sama menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar masing-masing dari orang asing yang mencurigakan.

"Jadi kepada Bapak/Ibu semuanya, yang di pemerintahan, ulama, cadiak pandai, ibu-ibu bundo kanduang, pemuda-pemudi, ayo kita bangun kebersamaan. Semuanya kompak untuk meningkatkan kewaspadaan lingkungan. Kalau ada warga yang jarang ikut berkumpul, kok ado nan ganjia-ganjia, cepat komunikasikan, koordinasikan, supayo cepat diketahui. Sehingga daerah ini tenang dan tidak ada hal yang tidak kita inginkan," pinta Gubernur.

Sebagai penutup sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyebutkan, untuk tahun 2022, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,8 miliar untuk berbagai sektor pembangunan Kota Payakumbuh. Gubernur juga menyalurkan bantuan Pemprov sebesar Rp50 juta ke pengurus Masjid Batirai.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Payakumbuh Riza Pahlevi yang akan sampai di akhir masa jabatannya pada September mendatang, menyampaikan terima kasih atas dukungan warga Payakumbuh selama ia menjabat dan memohon maaf apabila masih ada masalah yang belum ia selesaikan.

(**)