Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Beredarnya tangkapan layar yang berasal dari media online dengan menyematkan narasi bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat untuk mengikhlaskan dana haji yang dipakai pemerintah untuk IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar mengangkat bicara.

“Tidak benar. Pak Menteri tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Itu kabar hoaks, yang keluar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang jelas dana haji itu dikelola oleh BPKH sekarang,” kata H Helmi, Selasa (10/05) disela kunjungan sidak di Kemenag Kota Padang Panjang.

Menurutnya, Menag tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait penggunaan dana haji di luar untuk keperluan penyelenggaraan Ibadah Haji. Sebab, hal itu izin Menag. Tepat saat ini Menag meminta jajarannya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji Tahun ini.

"Beliau ingin menggelar haji ini sukses, karena dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, persiapan penyelenggaraan ibadah haji paling cepat tiga bulan sebelum musim haji. Jadi sekarang tidak benar dengan kuota jemaah berkurang dari biasanya, muncul wacana dana haji untuk IKN . Masyarakat perlu didukasi tentang hal ini, karena jelas tidak benar," katanya.

Saat ini, sambung Kakanwil pengelolaan dana haji sudah menjadi kewenangan Menag melainkan sudah ditangani, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang sudah diatur dalam Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018.

Dimana Pengelolaan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Keuangan Haji. Sejak saat itu, dana haji telah dialihkan sepenuhnya ke BPKH.

Mantan Kepala Kantor Kemenag Kota Pariaman ini meminta masyarakat tidak mudah terverifikasi dan percaya dengan informasi hoaks yang beredar, tidak jelas sumbernya. Pasalnya, hal tersebut sangat merugikan institusi. Terlebih, pelaksanaan haji tahun ini dipastikan akan digelar pada Juni mendatang.

"Untuk skala dunia saja, Indonesia mendapat kuota terbesar saat ini. Itu pun baru Indonesia yang dikasih jatah, negara lain belum. Untuk Sumatera Barat sendiri kita mendapatkan kuota itu 2093 orang ditambah petugas. Jadi Alhamdulillah kita perlu bersyukur, semoga tahun depan jika pandemi sudah habis, semoga jumlah kuota jemaah juga bertambah dan normal kembali, jadi memang tidak ada kaitan kuota haji dengan dana haji tersebut," tukasnya.

Kemenag, sambung Helmi sekarang sudah tidak memiliki dukungan untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun.

“Saya pikir masyarakat sudah semakin cerdas sekarang, sudah bisa membedakan mana berita yang hoaks seperti ini,” ujarnya. (**)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Menjelang Musyawarah Nasional (MUNAS) VII Gebu Minang yang bakal dilakukan pada 25-27 Mei 2022 di Hotel Truntum Padang, sejumlah Calon Ketua Umum Gebu Minang mulai bermunculan.

Lintasan singkat Gebu Minang bermula dari permintaan traktor tangan seorang petani kepada Presiden Soeharto dalam acara Pekan Penghijauan Nasional di Aripan, tahun 1983. 

Presiden Soeharto mengusulkan banyak mesin bajak yang bisa didapat jika para perantau Minang yang bermukim di seantero dunia mau menyumbang seribu rupiah saja. Setelah orang Minang melewatkan beberapa kali pesta budaya dan pekan budaya dengan pendanaan yang sebagian besar berasal dari dana negara, akhirnya tahun 1989 resmi didirikan organisasi Gebu Minang dengan segala atribut organisasi lainnya. 

Tokoh kunci yang meluncurkan nama Gebu Minang saat itu adalah Emil Salim, Bustanil Arifin, Harun Zain dan lain sebagainya. Organisasi ini muncul dengan cita-cita besar. Bantuan masin bajak (traktor tangan) menjadi terlalu kecil untuk dilakukan. Mulailah cita-cita klasik masyarakat Minangkabau diusung “mambangkik batang tarandam”. Dimulailah mendirikan PT NDC, dimana pentolannya adalah Abdul Latief beserta tokoh pengusaha lainnya. Lalu dengan semangat dan cita-cita tinggi, dibangun beberapa BPR-BPR Gebu Minang dengan tujuan mensejahterakan masyarakat yang ada di ranah. 

Saham dari BPR tersebut dijual kepada masyarakat dan PNS. Nilai terkecil penyertaan modal ketika itu adalah Rp. 10,000. Bagaimana keberadaan dan performa BPR-BPR tersebut saat ini, masih perlu penelitian lebih lanjut di tengah minimnya informasi dan komunikasi tentang merekam

Pada awalnya Gebu Minang adalah Gerakan Seribu Rupiah Minang yang bertujuan mengumpulkan seribu rupiah dari setiap warga Minang yang ada di perantauan untuk pembangunan di kampung halaman. Belakangan akronim tersebut berubah menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang, dideklarasi menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya 24 Desember 2022 di Bukittinggi.

Sejak pendiriannya, Gebu Minang telah beberapa kali melakukan pergantian kepemimpinan, berikut beberapa orang yang pernah memimpin Gebu Minang sebagai ketua diantaranya  ; Prof. Dr.Emil Salim    1989    1994, Prof. Dr.Emil Salim 1995-2000, Prof. dr. Fasli Jalal PhD 2001-2004, Mayjend. (TNI) H.Asril Tanjung 2005-2010, Ir. H. R.Ermansyah Jamin Dt. Tanmaliputi, DR.H.Oesman Sapta 2016-2021.

Semakin dekatnya pelaksanaan MUNAS VII, geliat calon ketua umum melalui tim sukses (timses) sudah mulai menjejaki para pemilik suara pada Munas VII nanti. Hal itu dilakukan dalam upaya konsolidasi komunikasi awal untuk merebut simpati pemilik hak suara dari DPP, DPW, DPD Gebu Minang se Indonesia dan  organisasi minang lainnya.

Dikatakan, Alirman Sori, semakin banyaknya figur yang muncul untuk memimpin DPP Gebu Minang kedepan, semakin bagus. Yang terpenting, siapapun nanti yang mendapat amanah memimpin DPP Gebu Minang kedepan harus membawa perubahan yang lebih baik dan silakan berkompetisi secara egaliter dengan prinsip maju bersama  untuk kemajuan Gebu Minang.

Pada prinsipnya dalam organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) esesnsialnya pertarungan figur maju sebagai Calon Ketua Umum DPP Gebu Minang bukan kompetitor tetapi dalam perspektif organisasi kekeluargan adalah berkelaborasi (bekerjasama), jadi siapapun yang terpilih itulah representatif pilihan demokrasi, ujar Alirman Sori.

“Esensi dari hasil pemilihan, konsepkuensi logisnya, menerima perbedaan pilihan sebagai kultural budaya Minangkabau, basilang kayu dalam tungku, disanan api mako hiduik”, kita orang minang sudah terbiasa berbeda, dalam artian saling menghormati dan menghargai dan finishingnya adalah biduak lalu kiambang batawik, sambung Alirman Sori (03/05/22)

Nama-nama figur yang santer disebut akan maju diantaranya Irjen Pol (Purn) Syafrizal Ahyar

(Ketua Gebu Minang DKI), Letjend TNI (Purn) Doni Monardo, Komjen Pol. Boy Rafli Amar, Asril Das Pengusaha Sukses Owner Hotel Asrilia Bandung (Ketua GM Jawa Barat), Ir.Mulyadi (Pengusaha dan juga mantan anggota DPR RI) tiga periode.

Sementara Ketum Osman Sapta,,masih digadang-gadangkan bakal memimpin Gebu Minang kedepan. Namun demikian siapa yang akan terpilih sangat tentukan oleh pemilik suara. (**)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Pasca Lebaran Idul Fitri 1443 H, banyak ruas jalan di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) mengalami kemacetan, Dan hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat untuk membuat suatu terobosan guna mengatasi kemacetan.

Meski sebagian publik menilai terjadinya kemacetan akibat cukup banyaknya perantau pulang atau masyarakat luar daerah ada yang berlibur ke Sumbar pada saat Lebaran, disisi lain kemacetan ini menuai kritikan dari Senator Alirman Sori.

"Mestinya Pemprov Sumbar bersama pemkab dan pemko berkolaborasi melahirkan inovasi dan kebijakan dengan membuat jalan alternatif guna mengurai kemacetan kendaraan saat mudik maupun ingin berwisata ke objek wisata yang ada di sejumlah tempat wilayah Sumbar," kata Alirman Sori (Also) pada Awak media, (7/5).

Kemacetan yang terjadi di ruas jalan Padang - Painan, mengalami hingga 8 jam lamanya. Hal itu terjadi karena banyaknya pemudik maupun wisatawan yang akan mengunjungi sejumlah objek wisata yang ada di Painan maupun Kota Padang, ujar Also.

Agar bisa mengurai kemacetan selama libur Lebaran itu, Also mengusulkan agar Pemkab Pessel maupun Pemko Padang menghadirkan transportasi laut.

"Untuk transportasi ini, sifatnya hanya sementara selama masa libur lebaran berlangsung," jelasnya.

Soalnya dari apa yang dialami Alirman Sori saat ingin kembali ke Jakarta, Jumat kemarin (6/5), kemacetan yang terjadi di ruas jalan Padang - Painan bisa dikatakan cukup parah.

"Biasanya ketika saya mau balik ke Jakarta, dari Pasar Baru Bayang (Pessel) ke Padang waktu tempuh selambat-lambatnya dua jam, namun pada Jumat kemarin waktu tempuh sampai enam jam," ujar Alirman Sori.

Jadi dia melihat, untuk bisa mengurai kemacetan saat libur Lebaran atau libur lainnya, harus dilakukan pelebaran jalan di ruas jalan Padang - Painan tersebut.

Ketika ditanya kalau masalah pelebaran jalan tentunya akan berhubungan dengan pembebasan lahan untuk pelebaran itu.

Untuk hal ini, Alirman Sori memahami kondisinya, makanya dia minta partisipasi kolektif mulai dari masyarakat pemda maupun pemprov. Kemudian dia juga minta Pemprov Sumbar memikirkan juga jalur Sungai Pisang (Kota Padang) - Mandeh (Pessel), dimana ada titik ruas jalan yang masih sempit, misalnya di kawasan Sungai Pisang.

"Mengingat lokasi itu berada di kawasan Kota Padang, makanya diimbau kepala daerahnya bagaimana membangun kerjasama lintas daerah kemacetan di ruas jalan Padang - Painan yang ada bisa diatasi dengan adanya akses jalan Sungai Pisang - Mandeh yang lebar dan baik," tukasnya.

Alirman Sori juga mengingatkan, mindset kepala daerah jangan hanya berpikir daerahnya saja. Sebaliknya bangun kerjasama lintas daerah.

"Karena dalam lalu lintas itu ada orang Painan ke Padang dan sebaliknya, bahkan ada orang dari Jakarta mau ke Padang lewat lintas Barat yang melalui Painan dan juga sebaliknya. Nah ini perlu sinergitas kebijakan lintas daerah (sektoral) itu, namun saya melihat sikap yang seperti itu yang tidak terjadi di antara kedua kepala daerah ini," terang Senator ini.

Alirman Sori juga menyarankan, kalau ada rencana pelebaran jalan antar daerah itu menyangkut jalan negara, dirinya menyebutkan hal itu kan bisa bersama-sama menghadap pemerintah pusat menyampaikan persoalan daerah dengan problema masalah transportasi darat yang dialami setiap tahun khususnya saat libur Lebaran.

"Kalau berjuang sendiri-sendiri berat, makanya berjuang bersama-sama kan lebih kuat. Jadi kepala daerah itu jangan berpikiran monoton yang hanya memikirkan wilayahnya sendiri. Harus ada sinergitas lintas daerah," tegas Alirman Sori.

Disayangkan Alirman Sori, ada juga kelemahan antara bupati dan wali kota itu kadang-kadang tidak terbangun chemistry antara bupati wali kota dengan gubernur.

Kepada gubernur, Alirman Sori minta, sebagai wakil pemerintah pusat dan juga kepala daerah di provinsi, diharapkan sebagai bridging (menjembatani) demi kepentingan dua daerah itu.

"Sebab tugas gubernur diatur oleh UU Dasar maupun UU Otonomi daerah. Jadi gubernur punya kewenangan dan punya peranan penting dalam membangun lintas antar kabupaten kota. Dan dudukan kerjasama lintas kabupaten kota itu di tingkat provinsi," Ujar Also mantan Awak media harian Sumatera Barat. (**)