-->

Latest Post

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Tahun ajaran baru sudah diambang pintu, untuk Sumatera Barat  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 - 2023 jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bakal dimulai awal Juni.


“Jadwal PPDB belum kita tetapkan. Namun, diperkirakan dibuka awal Juni. Terkait tanggal belum pasti,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumbar, Drs. Barlius, M.M saat dihubungi awak media lewat WhatsApp Kamis (12/5/2022).

Barlius Katakan, pihaknya sekarang sedang melakukan sejumlah persiapan untuk pelaksanaan PPDB, yaitu membuat (Juknis) petunjuk teknis.


Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, PPDB tahun ini masih menerapkan sistem zonasi, yakni memperhitungkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Sistem tersebut masih dirampungkan.


“Penetapan zonasinya hampir rampung. Intinya kan sosialisasi dan penetapan zonasi. Kalau juknis sedang proses, masih kita mantapkan,” jelas Kadisdik.

 

Sama dengan tahun sebelumnya, PPDB tahun ini masih dibuka lewat empat jalur. Ada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi.


“Terkait berapa jumlah siswa yang akan diterima, itu masih kita rekap. Begitu juga kuota masing-masing jalur,” tuturnya.


Kemudian ungkap Kadisdik, pihaknya akan menyampaikan informasi lebih lanjut lewat situs resmi PPDB Sumbar. (**)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Mengusung tema "TMMD Dedikasi Terbaik Membangun NKRI", TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-113 Tahun 2022 di Kabupaten Pasaman, dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, di Aula Kantor Bupati Pasaman, Rabu (11/5). Selain di Pasaman, di hari yang sama TMMD ke-113 juga dibuka oleh Wakil Gubernur di Kabupaten Dharmasraya.


Pembukaan program yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat nagari/desa tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Mahyeldi, didampingi Bupati Pasaman Benny Utama, Kasrem 032/WB Kolonel Inf. Josep Sidabutar, Sekdakab Pasaman Mara Ondak dan Dandim 0305 Pasaman Letkol. Hery Bakty. Dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan naskah berita acara program TMMD/N ke-113 Tahun Anggaran 2022.


Dansatgas TMMD ke-113, Pasaman, Letkol Hery Bakti, menyebut, kegiatan yang berlangsung dari 11 Mei hingga 9 Juni, tersebut dipusatkan di Jorong Tanjung Bungo, Nagari Ganggo Hilir, Kecamatan Bonjol, dengan sasaran fisik, berupa pembukaan jalan, pelebaran sekaligus pengerasan jalan sepanjang 1550 M, dengan lebar 8 meter.

Gubernur Mahyeldi, dalam arahannya menyambut baik sasaran fisik TMMD ke-113 yang akan membuka akses dan menghubungkan kawasan Bonjol Kabupaten Pasaman dengan Kinali, Kabupaten Limapuluh Kota.


"Pembukaan akses ini akan menumbuhkan perekonomian. akses masyarakat Pasaman dan Pasaman Barat menuju tol, nanti juga akan cepat. Akses jalan juga akan memperpendek jarak, memudahkan transportasi logistik, bagi pedagang, petani. Apalagi di Rao akan dibangun pabrik pakan ikan,sehingga bisa dengan cepat dikirim ke Riau," ungkap gubernur.


Bupati Pasaman Benny Utama, juga mengungkapkan hal serupa. Menurutnya TMMD merupakan bentuk sinergi pemda dengan TNI. Melalui giat ini diharapkan ada pemerataan pembangunan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan semangat gotong royong.


"Sasaran dalam TMMD adalah jalan Bonjol - Suliki sepanjang 7,4 km. Tahap 1 ini baru bisa dianggarkan untuk 3,2 km. Sisanya menunggu penyelesaian administrasi soal hutan lindung. Kami mohon dukungan gubernur soal tersebut," kata bupati.


Usai pembukaan, gubernur bersama rombongan meninjau lokasi sasaran fisik TMMD sekaligus meninjau posko komando taktis yang merupakan Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Ganggo Hilia.


Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, TMMD mendapat dukungan dari berbagai badan dinas/instansi/lembaga pemerintahan/ stakeholder, diantaranya dari PT. Semen Padang, Bank Nagari, Pegadaian, Baznas.(**)



PADANG - MEDIAPORTALANDA - Beredarnya tangkapan layar yang berasal dari media online dengan menyematkan narasi bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat untuk mengikhlaskan dana haji yang dipakai pemerintah untuk IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar mengangkat bicara.


H Helmi menegaskan berita tersebut merupakan hoaks yang sangat menyesatkan umat bahkan kemungkinan menjadi fitnah ditengah masyarakat.

“Tidak benar. Pak Menteri tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Itu kabar hoaks, yang keluar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang jelas dana haji itu dikelola oleh BPKH sekarang,” kata H Helmi, Selasa (10/05) disela kunjungan sidak di Kemenag Kota Padang Panjang.


Menurutnya, Menag tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait penggunaan dana haji di luar untuk keperluan penyelenggaraan Ibadah Haji. Sebab, hal itu izin Menag. Tepat saat ini Menag meminta jajarannya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji Tahun ini.


"Beliau ingin menggelar haji ini sukses, karena dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, persiapan penyelenggaraan ibadah haji paling cepat tiga bulan sebelum musim haji. Jadi sekarang tidak benar dengan kuota jemaah berkurang dari biasanya, muncul wacana dana haji untuk IKN . Masyarakat perlu didukasi tentang hal ini, karena jelas tidak benar," katanya.


Saat ini, sambung Kakanwil pengelolaan dana haji sudah menjadi kewenangan Menag melainkan sudah ditangani, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang sudah diatur dalam Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018.


Dimana Pengelolaan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Keuangan Haji. Sejak saat itu, dana haji telah dialihkan sepenuhnya ke BPKH.


Mantan Kepala Kantor Kemenag Kota Pariaman ini meminta masyarakat tidak mudah terverifikasi dan percaya dengan informasi hoaks yang beredar, tidak jelas sumbernya. Pasalnya, hal tersebut sangat merugikan institusi. Terlebih, pelaksanaan haji tahun ini dipastikan akan digelar pada Juni mendatang.


"Untuk skala dunia saja, Indonesia mendapat kuota terbesar saat ini. Itu pun baru Indonesia yang dikasih jatah, negara lain belum. Untuk Sumatera Barat sendiri kita mendapatkan kuota itu 2093 orang ditambah petugas. Jadi Alhamdulillah kita perlu bersyukur, semoga tahun depan jika pandemi sudah habis, semoga jumlah kuota jemaah juga bertambah dan normal kembali, jadi memang tidak ada kaitan kuota haji dengan dana haji tersebut," tukasnya.


Kemenag, sambung Helmi sekarang sudah tidak memiliki dukungan untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun.


“Saya pikir masyarakat sudah semakin cerdas sekarang, sudah bisa membedakan mana berita yang hoaks seperti ini,” ujarnya. (**)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.