Mediaportalanda

PADANG ARO – MEDIAPORTALANDA - Upaya Pemkab Solok Selatan agar seluruh masyarakatnya tercover dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Soisal (BPJS) Kesehatan, menggelar rapat Forum Komunikasi BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan utama pada semester 1 Tahun 2022 di Aula Tansi Ampek, Senin (30/05/2022). 

‘’Untuk Tahun 2022, Solok Selatan ada penambahan kuota BPJS sebesar 2.500 orang, untuk itu datanya agar secepatnya dilakukan validasi dan verifikasi oleh OPD terkait", jelasnya. 

Selain itu, penambahan kuota sebanyak 2.500 ini, data yang dijamin atau ditanggung sebelumnya agar segera juga dilakukan validasi dan verifikasi, agar mendapatkan data yang rill. 

Masyarakat yang tergolong ekonomi mampu, akan didorong untuk kepesertaan mandiri, dan masyarakat yang bekerja pada suatu entitas, maka entitas wajib menanggung kepesertaan BPJS terhadap pekerjanya, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan.

Terakhir, "kita juga meminta peran dan kontribusi dari Forum TJSLP untuk membantu peningkatan total tangggungan BPJS kesehatan ini, melalui dana CSR perusahaan", pungkas Sekda. 

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok, Asfurina memaparkan dari data yang ada serta masukan dari Bupati kita akan mempercepat capaian universal di Kabupaten Solok Selatan. 

"Semua itu akan tercapai dengan membangun komunikasi yang baik antar anggota Forum dan Instansi terkait dalam pelaksanaan program JKN-KIS, meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis", sambung Asfurina. 

BPJS Kesehatan juga sudah melakukan beberapa program kepada masyarakat salah satunya dengan program Sehari Lebih Dekat Dengan Masyarakat (SIKAT). 

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan, sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat mengenalkan program-program BPJS erta menerima konsultasi atau tanya jawab soal jaminan sosial.

Turut hadir dalam rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. Efi Yandri, M.Si, OPD terkait. (ril)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional, bertempat di Aula Kantor Gubernuran, pada Senin (30/5/2022) sore. 

Upacara pelantikan dan sumpah jabatan ini disaksikan oleh Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumbar, Andri Yulika, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Sumbar, Ahmad Zakri, Kepala Biro Organisasi Setprov Sumbar, Fitriati, dan para Kepala OPD terkait. 

Menurut Buya Mahyeldi, dalam sambutannya, pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dan penyetaraan dalam jabatan ini dilaksanakan dengan dasar Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. 

Diketahui sebelumnya Pemprov Sumbar telah melakukan pelantikan pejabat fungsional dari hasil penyetaraan tahap satu pada tanggal 31 Desember 2021 lalu, sekarang berdasarkan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3440/OTDA tanggal 24 Mei tahun 2022 tentang persetujuan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan tahap dua di lingkungan Pemprov Sumbar. 

"Pelantikan penyederhanaan jabatan struktural menjadi fungsional ini dilakukan agar terciptanya iklim birokrasi yang dinamis dan profesional, yang kita lihat selama ini sistem kerja tidak efektif karena panjangnya jalur birokrasi yang dilalui," paparnya. 

Buya juga menyebut selain memangkas panjangnya jalur birokrasi, penyederhanaan ini dilakukan untuk memudahkan para ASN melakukan pelayanan prima kepada masyarakat. 

"Ini semua harus menjadi semangat kita bersama dalam menciptakan iklim birokrasi yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif," tegasnya.

Lebih lanjut, Buya menilai selama ini banyak para pejabat yang mengira jika menjadi pejabat fungsional tidaklah menarik. Menurutnya, banyak keuntungan-keuntungan yang didapat ketika menjadi pejabat fungsional.

"Pejabat fungsional kini memiliki kesempatan yang sama dengan pejabat struktural. Lalu para pejabat fungsional ahli muda pun tetap memiliki peluang untuk mengisi jabatan administrator," ungkapnya.

Buya juga menyebut keuntungan-keuntungan lain ketika menjadi pejabat fungsional, diantaranya memiliki peluang untuk mendapatkan pangkat dan golongan yang lebih tinggi, serta mendapat peluang pensiun di usia 60 tahun, hal tersebut juga berlaku pada fungsional jenjang madya.

Ia juga berharap para ASN yang baru dilantik melakukan perubahan dalam pola pikir dam pola kerja yang lebih profesional. Serta koordinasi dan integritas harus menjadi perhatian para ASN agar semangat dan kerjalasam akan tercapai dalam mewujudkan visi misi organisasi. (Via/MMC)

Irwan Basir Datuk Rajo Alam, (Photo Ist)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Dukungan pada Irwan Basir Datuk Rajo Alam, untuk 2024 terus bergulir. Setiap pertemuan dan memberikan bantuan ke warga, "Irwan Basir, Pimpin Kota Padang" terus bergema. Bahkan, Walikota Padang dua priode, juga Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar, mendukung Irwan Basir untuk menjadi pemimpin di Kota Bingkuang ini.

Berbagi dan peduli terhadap warga yang ditimpa bencana, Irwan Basir Datuk Rajo Alam, tidak berharap balasan. Ikhlas membantu, tanpa pamrih, hanya bentuk kepedulian kepada sesama umat. Kini tergerak hati warga kota Padang untuk membantu Irwan Basir, bak kata pepatah, Padi di Tanam, Pasti Padi yang Tumbuh, Tidak Mungkin Ilalang.

Dukungan warga, bukan tanpa alasan, ketulusan dan keikhlasan Irwan Basir menjadi landasan. Niat tulusnya, berbalas ketulusan dari warga kepada Irwan Basir. 

"Sebagai warga, kami sudah merasakan kepedulian Irwan Basir. Bahkan, sudah dilakukan saat pandemi melanda negeri ini. Ratusan ton beras dibagikan kepada warga," ujar Bustami warga Pasar Ambacang.

Hingga saat ini terus berbagi. Setiap ada bencana, pasti ada Irwan Basir. Setiap ada kabar duka, pasti hadir Irwan Basir. Tak kenal lelah dan pantang menyerah untuk membantu warga." Sudah saatnya, kita warga ikut mendorong dan membantu Irwan Basir di 2024 nanti," imbuhnya, sembari mengatakan, kita butuh sosok pemimpin yang peduli warga, bukan pencitraan semata.

"Salut saya dengan dinda Irwan Basir, selalu konsisten dalam pernyataan. Beliau pernah menyampaikan akan mengajukan pensiun dini sebagai ASN. Dan, akan fokus dalam menarik simpatik masyarakat. Sehingga, bisa ikut ambil bagian di 2024 nanti," kata Fauzi Bahar, yang disebut juga Bapak Pesantren Ramadhan.

Fauzi Bahar, Walikota Padang dua priode yang dikenang namanya, karena mewajibkan siswi memakai jilbab, juga mengatakan, Irwan Basir sudah membuktikan. Tercatat tanggal 1 Juni 2022, tidak lagi sebagai pegawai negeri. Ini akan memudahkan langkahnya, untuk bertarung di 2022 nanti." Selamatkan Kota Padang Tercinta, Kujaga dan Kubela ini, dinda Datuk," harap Fauzi Bahar. (Nv/A)