Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Padang menggunakan aplikasi Fly Exam pada Ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) tahun pelajaran 2021/2022. Aplikasi Fly Exam diterapkan pada ujian kelas X dan XI dimulai 30 Mei hingga 11 Juni 2022 mendatang.

Fly Exam adalah aplikasi yang dikembangkan khusus untuk mengakses ujian dari handphone android dengan fitur-fitur keamanan agar terhindar dari kejadian saat pelaksanaan ujian. 

Ujian PAT yang digelar untuk kelas X dan XI melalui aplikasi Fly Exam pertama kali ini memiliki kesan tersendiri bagi siswa, salah satunya adalah Witri Nisa Aulia peserta ujian yang berasal dari kelas XI IPA 7 MAN 2 Kota Padang.

Menurut Witri, begitu Witri Nisa Aulia biasa dipanggil, aplikasi Fly Exam memiliki keunggulan dari aplikasi sebelumnya. Dia mengatakan aplikasi ini memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi.

Saya coba-coba untuk keluar dari aplikasi ketika ujian berlangsung, tidak bisa. Keluar aplikasi jika sudah diberi token oleh pengawas, betul-betul keamanannya tingkat tinggi," kata Witri, Sabtu (04/06/22) saat dihubungi Mandupanews selesai ujian sesi pagi .

Witri mengaku, aplikasi Fly Exam memiliki nilai positif dalam mengikuti ujian. Menurut dia, tidak ada celah untuk melakukan penipuan selama ujian.

"Tidak bisa nyontek atau ngirim jawaban kepada teman," katanya sambil tertawa.

Senada dengan Witri, Lina Daniatul menuturkan, pemberlakuan aplikasi Fly Exam pada ujian PAT memberikan nuansa yang baru baginya. Menurutnya, ini pengalaman yang berbeda dari ujian-ujian yang diikutinya selama di madrasah.

"Pokoknya aplikasinya bagus deh, dulu pada e-learning masih memungkinkan untuk kami memberi dan menerima jawaban melalui WA kalau sekarang nggak bisa," ujar siswa kelas XI IPA 4 ini.

Gadis Madura kelahiran 21 Oktober 2004 ini menganggap penerapan aplikasi seperti Fly Exam untuk ujian-ujian kedepan harus tetap dipertahankan, hal itu dalam rangka menjaga kemurnian hasil ujian.

"Meskipun aplikasi ini tidak mendukung bagi kami untuk berbuat curang, pokoknya jangan diganti sama yang lama," ucap Lina yang memiliki cita-cita jadi polwan.

Tercatat sebanyak 974 orang siswa MAN 2 kota Padang ikuti ujian penilaian akhir tahun pelajaran 2021/2022. Jumlah tersebut terdiri dari kelas X 553 dan kelas 421 siswa. (**)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/747/IV/KEP./2022 tanggal 13 April 2022 tentang mutasi jabatan dilingkungan Polri, Polda Sumbar menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kapolresta Padang. 

Jabatan Kapolresta Padang dari Kombes Pol Imran Amin, S.Ik. MH diserahkan kepada AKBP Ferry Harahap, S.Ik, M.Si.

Diketahui, sebelumnya AKBP Ferry Harahap menjabat sebagai Wadirreskrimsus Polda Sumatera Selatan. Sedang Kombes Pol Imran Amir selanjutnya menjabat sebagai Kabid Hukum Polda Jawa Tengah.

Dalam amanatnya, Irjen Pol Teddy Minahasa menyampaikan terkait mutasi jabatan dilingkungan Polri merupakan hal yang wajar. Itu merupakan sesuatu hal yang menjadi ketentuan setiap institusi. Tidak ada sesuatu pejabat di suatu jabatan yang utuh sampai pensiun, dimana ada istilah tour of duty tour of area atau gabungan dari keduanya. 

"Kali ini pak Imran tour of duty dan tour of area, dari Kapolresta menjadi Kepala Bidang, tempatnya di Jawa," ucap Kapolda Sumbar. 

Demikian pula dengan AKBP Ferry Harahap kata Irjen Pol Teddy, beliau berangkat dari Sumatera Selatan kemudian pindah ke Sumatera Barat menjadi Kapolresta Padang. "Itu juga fenomena tour of duty dan tour of area. Kita pun suatu saat cepat atau lambat akan kena mutasi," sebutnya.

Atas nama pribadi dan sebagai Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kombes Pol Imran Amir atas dedikasi yang sudah diberikan kepada institusi Polri terutama di Sumatera Barat. 

"Segala karya dan pengabdian yang saudara berikan dan tunjukkan semua, itu merupakan amal ibadah yang kelak akan menjadi bekal saudara," ujarnya. 

Lanjut Kapolda, kepada AKBP Ferry Harahap ia menyampaikan selamat datang dan bergabung di ranah minang. "Saya berharap kepada saudara dapat mengikuti dinamika yang ada, kemudian meneladani apa yang telah dilakukan pak Imran didalam memimpin suatu organisasi yang cukup dinamis di Polresta Padang," harapnya.

Upacara sertijab diikuti oleh Pejabat Utama Polda Sumbar serta para Kapolres sejajaran Polda Sumbar, dan para Pamen Polda Sumbar.(*)

Ketua Dewan Pers, Azymardi Azra memberikan sambutan dalam seminar Jurnalisme Berkualitas & Tantangan Komunikasi Publik Dewan Pers, di Hall Dewan Pers pada Jumat (3/6/2022)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, menegaskan peran Dewan Pers terhadap kekuasaan. Dewan Pers diharapkan bisa bersikap kritis pada pemerintah."Dewan

Pers itu mitra pemerintah. Kita ingin Dewan Pers bisa menjadi mitra krtitis," kata Prof Azra yang menjadi pembicara kunci dalam seminar di Hall Dewan Pers Jakarta, Jumat (3/6). 

Seminar ini dihadiri oleh para praktisi humas/public relation Rembuk (PR Rembuk) yang

dipimpin oleh Maria Wongsonegoro. Menurut Prof Azra, pers perlu mendukung kebijakan positif dari pemerintah. Namun jika

dirasakan ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat, kewajiban bagi pers untuk memberi masukan. 

Ia menambahkan, Dewan Pers tidak mungkin bisa sendirian untuk memberi kritik atau masukan pada pemerintah. Bagaimanapun, itu perlu kerja sama banyak pihak. Dengan begitu, perbaikan kondisi bangsa akan lebih bisa terlaksana.

Mantan rektor Universita Islam Negeri itu mengaku prihatin atas banyaknya media abal-abal saat ini. "Medianya abal-abal, penulis

abal-abal, terkadang isinya juga abal-abal. Ini yang membuat repot banyak pihak," ujarnya.

Jurnalisme, papar Prof Azra,

haruslah berkualitas. Dengan

begitu, maka beritanya akan

kredibel dan akuntabel atau

dapat dipertanggungjawabkan.

Anggota Dewan Pers, Asmono Wikan, yang menjadi pembicara menjelaskan semakin banyak sengketa pers atau pemberitaan yang diadukan ke Dewan Pers, maka hal itu menunjukkan keberhasilan eksistensi lembaga tersebut. "Artinya, publik mengakui keberadaan Dewan Pers," ungkapnya. 

Ia mengutarakan, saat ini

tak kurang dari 47 ribu media ada di Indonesia, baik yang profesional maupun yang abal-abal. Dari jumlah itu, 43 ribu diantaranya media daring. Untuk itu, ia berpesan agar

masyarakat memahami keberadaan atau kualitas media yang ada. "Jika

publik sudah tahu media yang tidak berkualitas, ya beritanya tidak usah

dipercaya. Masih banyak publik yang percaya pada media yang tidak kredibel," kata dia.

Anggota Dewan Pers lainnya, A Sapto Anggoro, dalam seminar tersebut menuturkan, kalau ada

media yang melakukan kritik pada pemerintah, itu bukan bentuk keusilan. "Kritik itu dilakukan pers dalam rangka menjalankan UU nomor 40/1999 tentang Pers. Tugas Dewan Pers itu antara

lain memang memberikan informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan," paparnya.

Dewan Pers, kata Sapto, juga berkepentingan mengembangkan kemerdekaan pers dan

meningkatkan kehidupan pers yang independen.

Pers yang independen akan melahirkan informasi yang berkualitas. "Berita yang dihasilkan pers yang independen bisa membendung berita atau informasi hoaks yang kini banyak dihasilkan media yang tidak jelas. Informasi hoaks itu bisa berpotensi merusak tatanan

kehidupan masyarakat," paparnya.

Saat ini Dewan Pers, kata Sapto, sedang berpacu untuk menjalankan beberapa program penting. Hal itu antara lain survei indeks kemerdekaan pers, pendataan dan verifikasi

perusahaan pers, pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan, serta penyelesaian

sengketa pers.***