-->

Latest Post

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Peranan ulama di daerah sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan rakyat. Hal ini disampaikan oleh Alirman Sori, Anggota DPD RI asal Sumbar, bertempat di Hotel Gizella, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu (5/6).


Dikatakan Alirman Sori, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diikuti oleh ratusan masyarakat, ulama memiliki tugas-tugas khusus yang harus dilakukan yaitu bagaimana memberikan pendidikan dan pencerahan kepada semua warga negara dimanapun dia menjadi ulama. Dalam artian ulama itu dapat memahami secara utuh konsep beragama, jangan sepengal-sepengal.

“Nah, kalau mereka sudah memahami konsep agama yang konprensif tentu dia akan mampu menjalani tugasnya sebagai warga negara yang baik,”kata mantan Ketua DPRD Pessel, periode 2004 – 2009 yang berlalu.


Alirman Sori menambahkan, tujuannya untuk mencegah supaya jangan terjadinya perdebatan yang tidak produktif. Padahal semua konsep bergama itu tujuannya mulia. Maka dari itu Alirman berharap untuk khusus beragama islam peran dari Ulama, Mubaligh, Ustadz dan Kiyai agar dapat mengtransformasikan ilmu pengetahuan tentang beragama yang baik.


“Jadi, kalau ada aliran – aliran sesat, itu orangnya yang sesat. Karena agama tidak pernah mengajarkan hal – hal yang tidak baik,”kata dia.


Alirman Sori juga mengemukakan bahwa toleransi antar umat beragama merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari.


Toleransi umat beragama bagi kita adalah Lakum di Nukum Waliyadin, bagimu Agama Mu, Bagi Kami Agama Kami.


“Toleransi sudah dipraktekkan sejak awal pendirian Negara kita terutama dalam perubahan sila pertama Pancasila pada piagam Jakarta, sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa,”katanya.


Lebih lanjut, bicara dampak globalisasi saat ini tidak bisa dibendung dan perlu memantapkan pendidikan agama bagi anak – anak. Sehingga hal itu perlu dilakukan dengan cara mengontrol dan mengawasinya.


“Untuk menyelamatkan anak bangsa caranya adalah dengan kembali menguatkan agamanya serta memantapkan pendidikan agamanya,”ujarnya.


(**)

(Photo Istimewa)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA -  Analisis beban kerja atau workload analysis merupakan kajian terhadap seberapa besar volume pekerjaan yang dibebankan pada suatu unit organisasi dalam menginterpretasikan kebijakan-kebijakan strategis di masa yang akan datang.


Beban kerja merupakan sejumlah output yang harus dihasilkan dalam periode waktu tertentu di mana pada umumnya diukur berdasarkan besaran-besaran kuantitatif. Beban kerja untuk tugas-tugas organisasi merupakan besaran-besaran yang terkesan kualitatif, oleh karena itu perlu adanya acuan yang dapat menghitung beban kerja bagi tugas-tugas karyawan berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang efektif dan efisien.


Untuk mencapai hal tersebut diatas, Perumda Air Minum Kota Padang melaksanakan Workshop Job & Workload Analysis bagi karyawan/ti yang berlangsung dari tanggal 1-4 Juni 2022 di Bukittinggi. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi dalam berbagai bidang dan sub bidang diperlukan kuantitas dan kualitas pegawai sesuai dengan yang diperlukan. Lebih lanjut, guna menentukan kuantitas pegawai yang menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi diperlukan analisis beban kerja di masing-masing unit.


Tujuan dari workshop ini adalah :

1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya analisis beban kerja bagi perencanaan SDM perusahaan


2. Memberikan ketrampilan perhitungan beban kerja masing-masing fungsi atau staff serta melakukan analisis perbaikan dan efisiensi


3. Memberikan kemampuan untuk merencanakan standarisasi pekerjaan, menghitung jumlah pekerja optimal dan beban kerja optimal bagi perusahaan.


Dirut Hendra Pebrizal, dalam sambutan penutupan workshop sore ini berharap setelah workshop ini, semua peserta dapat membuat suatu formula baru bagi kemajuan perusahaan dengan materi yang telah didapatkan. Peningkatan kualitas SDM dapat mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan karena SDM merupakan aset perusahaan. Apa yang diberikan oleh nara sumber, agar dapat dilanjutkan dalam bidang kerja masing-masing. (**)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Anggota Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) diminta untuk ikut mengawal dengan sebaik mungkin pemilihan umum yang akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang.


Pengawalan itu untuk memastikan prosedur atau tahapan-tahapan Pemilu 2024 berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, juga agar Pemilu 2024 benar-benar dapat menjadi mekanisme politik yang menawarkan dan menghadirkan gagasan-gagasan baru demi kemajuan bangsa dan negara. 


Permintaan itu disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertema “Peran Media Mensukseskan Pemilu 2024 Berkualitas dan Berintegritas" yang diselenggarakan JMSI Sumatera Barat di Convention Hall KM 13, Bukit Lampu, Kota Padang, Minggu (5/6). 


“Kita harus mengawal Pemilu 2024 agar tidak sekadar bersifat prosedural, tapi juga substansial. Artinya, selain memberikan perhatian pada aspek prosedur atau tahapan-tahapan pemilu, media juga harus menjadi ruang temu bagi gagasan-gagasan yang ditawarkan peserta pemilu,” ujar Teguh Santosa. 

“Media juga perlu membantu masyarakat, dalam hal ini pemilik suara, untuk mengetahui track record dan rencana kerja kandidat-kandidat yang berkompetisi,” ujarnya lagi. 


Teguh Santosa menggarisbawahi, pemilu yang merupakan ciri penting negara demokratis, masih merupakan jalan terbaik yang dapat dilalui politisi untuk mendapatkan kekuasaan.


Perebutan kekuasaan lewat pemilu, sambungnya, berlangsung secara damai dan menjadi basis legitimasi yang kokoh bagi pemenang kontestasi.


Selain Teguh Santosa, pembicara lain dalam seminar nasional itu adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik dan Timsel Bawaslu Sumbar Hary Efendi Iskandar yang juga dosen di Universitas Andalas. Seminar dipimpin oleh moderator Jen Zuldi. 


Pada bagian lain, Teguh juga mengingatkan rekan-rekannya sesama pengelola media massa berbasis internet untuk benar-benar menjaga ruang redaksi di media masing-masing agar tidak menjadi tempat persemaian ujaran kebencian apalagi kabar bohong atau hoax.


“Semakin mendekati hari-H, biasanya akan semakin banyak informasi yang patut diragukan kebenarannya dan disebarkan dengan diksi-diksi kebencian. Terhadap hal seperti ini Anggota JMSI    harus menjauhinya, dan sebisa mungkin berperan sebagai clearing house yang menguji informasi-informasi meragukan dan bernada kebencian itu,” demikian Teguh Santosa. 


Sedikit catatan mengenai Teguh Santosa terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Alumni University of Hawaii at Manoa (UHM) dan kandidat doktor hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran ini juga pernah memantau pelaksanan pemilu di sejumlah negara.


Di tahun 2009 Teguh Santosa dilibatkan Kementerian Luar Negeri AS untuk memantau pemilu di Federasi Mikronesia. Di tahun 2011, Teguh menjadi bagian dari pemantau internasional yang hadir pada pelaksanaan referendum di Kerajaan Maroko untuk menentukan konstitusi baru negara itu. 


Di tahun 2018 Teguh Santosa diundang KPU Venezuela untuk ikut bersama pemantau internasional lainnya mengamati dari dekat pelaksaan pemilihan presiden. Terakhir di bulan April 2021 Teguh Santosa kembali dilibatkan dalam pemantauan pemilu serentak di Venezuela. []

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.