Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Terkait Jadwal pengumuman PPDB SMP di Kota Padang Tahun 2022 Jalur Zonasi Tahap 1 dilaksanakan Kamis, 23 Juni 2022 secara online melalui http://psb.diknaspadang.id/esempe/. Sedangkan untuk, jadwal daftar ulang dimulai pada 24-25 Juni 2022.

Bagi peserta yang tidak lolos PPDB SMP Kota Padang 2022 Jalur Zonasi Tahap 1, boleh mendaftar penerimaan Tahap 2 pada 26-25 Juni 2022. Jalur penerimaan yang dibuka pada Tahap 2, yakni afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Sedangkan calon peserta yang diterima atau mengundurkan diri tahap 1, tidak dapat mendaftar di tahap 2.

Hal in disampaikan oleh Habibul Fuadi, S.Pd.M.Si Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diwakili oleh Tressy Yulinda, S.Kom, M.Si, pada Rabu (22/6/2022) lewat WhatsApp saat dikonfirmasi media ini.

Tressy Yulinda mengatakan, untuk penyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP 2022. Salah satu jalur penerimaan yang dibuka dalam seleksi adalah zonasi.

Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Kota Padang 2022 Jalur Zonasi ditujukan kepada para calon siswa yang berdomisili di daerah sekitar sekolah. Peluang diterimanya calon siswa Jalur Zonasi ditentukan berdasarkan kedekatan domisilinya dengan sekolah yang didaftar.

Sedangkan untuk jumlah kuota Jalur Zonasi PPDB SMP 2022 Kota Padang kisaran 55 persen dari daya tampung sekolah. Kuota jalur ini merupakan yang terbanyak dibanding jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi, ungkapnya.

Kemudian, untuk Penerimaan Peserta Didik Baru SMP 2022 Kota Padang dibagi 2 tahap pelaksanaan. Tahap 1 hanya membuka Jalur Zonasi. Sementara tahap 2 menerima melalui 4 jalur: afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.

"Calon siswa yang diterima diimbau melakukan daftar ulang pada 24-25 Juni 2022," urai Tressy.  (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat Alirman Sori menerima kunjungan delegasi DPRD Kabupaten Tanah Datar. Kunjungan delegasi tersebut untuk mendiskusikan berbagai isu-isu terkini seperti penghapusan tenaga kerja honorer 2023 juga terkait pemekaran di Sumatera Barat.

Alirman Sori mengatakan penghapusan tenaga honorer jangan seperti ‘rem mendadak’ sebab akan menimbulkan ketidakadilan pada masyarakat. Untuk itu ia berharap supaya DPR RI bisa meyakinkan pemerintah agar keputusan itu tidak menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat.

“Jika dipaksakan diberhentikan secara mendadak, sama saja negara ikut memiskinkan rakyatnya. Sepanjang daerah memiliki kemampuan membayar, itu silahkan saja. Jika honorer sesuai dengan kebutuhan itu tidak masalah tapi jangan memutus langsung,” ucapnya di dampingi Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan DPD RI Heru Firdan, (20/6/2022).

Alirman Sori mengatakan penghapusan tenaga honorer menjadi keluhan dari setiap daerah. Alhasil hanya akan ada ASN dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Penghapusan honorer memang telah menjadi keluhan setiap daerah. Nantinya hanya ada ASN dan PPPK saja. Dari namanya saja PPPK sudah aneh,” Ujarnya.

Sebenarnya penerimaan tenaga honorer sudah ditutup beberapa tahun lalu. Namun faktanya di daerah jumlah tenaga honorer setiap tahun terus bertambah. “Penerimaan didaerah terus bertambah, mungkin karena ada kepentingan politik. Sekarang numpuk, dan negara sudah mengalami banyak hutang maka jadi berat. Makanya sekarang dilarang menerima honorer,” urainya.

Ia menceritakan bahwa sebelumnya DPD RI telah membentuk Pansus Guru yang kemudian hasilnya telah diserahkan kepada pemerintah. Hasil pansus ini juga telah merangkum semua potret permasalahan baik dari tenaga pendidik maupun honorer di daerah. “Kami telah memberikan hasil laporan Pansus Guru. Namun karena kekuasan negara ada di pemerintah maka sampai saat ini belum jelas aturannya. Justru sekarang muncul penghapusan honorer,” ujar Alirman Sori.

Kemudian Alirman Sori juga menyinggung persoalan pemekaran nagari di Sumatera Barat. Menurutnya jika persyaratan pemekaran sudah sesuai dengan Undang-Undang, maka sah-sah saja bila mengusulkan pemekaran. “Jika sesuai dengan UU ya kenapa tidak mengajukan pemekaran. Apalagi kewenangan itu berada pada DPRD,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, pimpinan rombongan dari DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra mengatakan maksud dan tujuan kunjungannya ke DPD RI yaitu untuk mendiskusikan isu-isu strategis mengenai tenaga kerja honorer dan pemekeran. “Kedatangan kami untuk berdiskusi dan meminta saran mengenai penghapusan tenaga honorer pada 2023 nanti dan wacana pemekaran nagari Sumatera Barat,” terangnya. ***

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Tengah lawatannya ke Kota Padang meninjau kesiapan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2022, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya Sugiarto menyempatkan diri meninjau Gedung "Youth Center", Senin (20/6/2022) siang.

Seperti diketahui, Gedung 'Youth Center' saat ini tengah dibangun dan bakal dijadikan pusat kreatif dan inovasi pemuda di Kota Padang. 

Direncanakan peresmiannya bersamaan dengan pergelaran Rakernas XV APEKSI di Padang pada 7-10 Agustus 2022 mendatang.

Bima Arya menilai langkah Pemko Padang menghadirkan Gedung Youth Center sangat tepat untuk kemajuan masyarakat khususnya generasi muda. 

"Insya Allah di gedung ini nanti akan kita jadikan tempat berkumpulnya anak-anak muda komunitas ekonomi kreatif di seluruh Indonesia dalam bingkai APEKSI. Kita juga akan mendatangkan para tokoh nasional sebagai pembicara dalam acara tersebut. Semoga menjadi hal baik bagi kita semua," sebutnya.

"Saya sangat mengapresiasi Pemko Padang, melalui komitmen Bapak Wali Kota Hendri Septa yang bisa menghadirkan Youth Center bagi warga Kota Padang. Kita tahu tidak banyak kota di Indonesia yang memiliki Youth Center dengan fasilitas yang besar seperti ini," ucap Bima Arya.

"Saya rasa Padang memang beda, semoga bisa menjadi contoh dan menginspirasi daerah lainnya di Indonesia untuk melakukan hal serupa," imbuh Wali Kota Bogor itu didampingi Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI Alwis Rustam yang juga Direktur Eksekutif APEKSI.

"Kita berterima kasih atas kunjungan Pak Ketua Dewan Pengurus APEKSI ke Kota Padang kali ini. Beliau juga menyempatkan diri meninjau pengerjaan Gedung Youth Center yang saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 78 persen. Sesuai target insya Allah paling lambat akhir Juli nanti pembangunannya sudah rampung," terang Sekda.

"Pembangunan gedung Youth Centre dengan tiga lantai ini merupakan bagian dari program Pemko Padang yang tertuang dalam RPJMD dan merupakan satu dari 11 Program unggulan Wali Kota Padang. 

"Di sana akan kita siapkan untuk pusat kreativitas pemuda dengan menyediakan 17 sub-sektor ekonomi kreatif, termasuk stand fashion produk UMKM unggulan Kota Padang dan tempat digelarnya kegiatan positif lainnya," jelasnya lagi.

Usai melakukan peninjauan ke Youth Center, Bima Arya juga meninjau pembangunan Tugu Apeksi di Komplek  Perkantoran Balaikota Padang  Aie Pacah. Ia berharap pembangunan tugu Apeksi dapat berjalan lancar mengingat ini adalah tugu perdana yang dibangun sepanjang sejarah Rakernas Apeksi di berbagai kota di Indonesia. (**)