-->

Latest Post

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kementerian Komunikasi dan Informasi, Usman Kansong, mengambil sikap tegas atas kekisruhan dan viralnya berita uji kompetensi wartawan yang dilakukan pihak lain. Ia menyatakan tidak pernah memberi izin atau rekomendasi pada lembaga lain untuk melakukan sertifikasi pada insan pers.


“Hanya Dewan Pers satu-satunya lembaga yang berhak melakukan sertifikasi wartawan. Tidak ada lembaga lain lagi,” ujar Usman dalam audiensi dengan Dewan Pers, Senin (20/6), di Tangerang Selatan, Banten.


Dari Dewan Pers hadir Prof Azyumardi Azra (ketua), M Agung Dharmajaya (wakil ketua), Arif Zulkifli (anggota), Ninik Rahayu (anggota), Yadi Hendriana (anggota) dan Paulus Tri Agung Kristanto (anggota).


Usman menambahkan, jika memang Kominfo mengeluarkan surat izin atau rekomendasi pada lembaga lain untuk melakukan sertifikasi wartawan, maka ia meminta agar rekomendasi/izin tersebut dicabut. Ia akan melaporkan kasus ini pada Menteri Kominfo, Johnny G Plate.


“Ada yang bertanya pada saya, mengapa Kominfo justru tidak mendukung Dewan Pers? Saya justru heran kalau ada yang meragukan komitmen saya untuk mendukung Dewan Pers,” ungkap Usman yang juga lama menjadi wartawan tersebut.


Kasus ini bermula ketika LSP Pers Indonesia mengadakan uji kompetensi dan sertifikasi wartawan. Usman mengaku telah mendapat flyer (semacam brosur) uji kompetensi wartawan oleh LSP Pers Indonesia. Ia lalu menanyakan kebeberapa pihak keabsahan uji kompetensi itu dan banyak yang menyarankan agar tak menanggapi kegiatan lembaga itu.


Sedangkan Heldi Idris dari Balitbang Sumber Daya Manusia Kominfodan Plt Kepala Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemenkominfo, Said. Mirza Pahlevi, menyatakan bahwa lembaganya memang pernah memberikan rekomendasi pada salah satu lembaga sertifikasi untuk mengadakan pelatihan, namun rekomendasi itu bukan untuk uji sertifikasi wartawan.


"Dalam pertemuan Ketua Dewan Pers Mohamad NUH beserta jajaran Dewan Pers dan Kepala BNSP Kunjung Masehat pada tahun 2021, Pak Kunjung mengatakan 

bahwa BNSP tidak akan mengeluarkan sertifikat lembaga uji tanpa rekomendasi dari Dewan Pers. 


Ternyata BNSP menetapkan satu lembaga uji sertifikasi jurnalistik. Itu melanggar kesepakatan yang disampaikan. Dewan Pers (periode 2022-2025) harus 

mengusulkan agar penetapan itu dicabut," tutur Hendry Ch Bangun, mantan wakil ketua Dewan Pers yang juga ikut dalam pertemuan tersebut.


M Agung Dharmajaya dan Hendry sempat menanyakan surat asli rekomendasi dari 

Kemenkominfo tersebut agar bisa dilihat isinya sehingga dapat diketahui letak kekeliruannya. Dirjen IKP berjanji akan mengecek langsung redaksi surat 

rekomendasi tersebut dan menyampaikan ke Dewan Pers.*


Narahubung: 

1. Paulus Tri Agung Kristanto, Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers: 

+62 818115607

2. Asmono Wikan, Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi: +62 811191936. **



Photo Ist

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Seorang pekerja yang lekat dengan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupannya pasti akan bekerja lebih profesional. Hal ini diungkapkan oleh Hendra Pebrizal Dirut Perumda Air Minum Kota Padang, (24/6/2022).


Selain itu, ungkap Dirut, ia takut untuk melakukan kecurangan. Tidak hanya takut dengan sanksi dari perusahaan tempatnya bekerja, tapi juga takut dengan sanksi dari Allah SWT  yang akan diterimanya di akhirat kelak.


Inilah yang membuat Perumda Air Minum Kota Padang selalu melaksanakan pengajian setiap hari Jumat di Masjid Atthohiriyah, Kantor Pusat Perumda AM Kota Padang. Manajemen sangat menyadari akan pentingnya spiritual dalam urusan pekerjaan dan mewajibkan setiap karyawan/karyawati untuk hadir dalam setiap wirid pengajian, terangnya.

Kemudian Dirut berharap wirid pengajian setiap Jumat akan mendatangkan dampak yang baik terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Dengan adanya bekal-bekal spiritualitas dalam pekerjaan, semoga ini bisa membentengi setiap karyawan/ti agar terhindar dari sifat yang tidak baik. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Pemilihan Umum 2024 diharapkan tidak sekadar menjadi arena perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi wadah yang mempertemukan berbagai gagasan demi kemajuan bangsa dan negara.


Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) siap bekerjasama dengan stake holder kepemiluan, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 


Demikian disampaikan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa ketika berkunjung ke Gedung KPU RI, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis pagi (23/6).


Selain Sekjen Mahmud Marhaba, ikut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Khalid Zabidi, Ketua Bidang Sekretariat Ari Rahman, dan Sekretaris Bidang Koordinasi Program Faisal Mahrawa, serta anggota Pokja Kepemiluan JMSI, Firman Mulyadi. 

Teguh dan rombongan diterima Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat, serta Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz.


“Kita belajar dari beberapa pemilu sejak 2014, terutama 2019, dimana hate speech atau ujaran kebencian juga hoax atau kabar bohong memenuhui ruang publik kita, menyebar menggunakan platform digital,” ujar Teguh.


Karena menggunakan platform yang sama, publik terkadang tidak bisa membedakan mana yang merupakan karya jurnalistik yang didiseminasi melalui platform digital, dan mana yang bukan.  


Semestinya, sambung Teguh yang juga dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, media massa memberikan tempat yang lebih besar bagi berbagai persoalan penting yang patut dimasukkan dalam agenda pembicaraan elit di Pemilu 2024 nanti. Dia menyebutkan sejumlah isu yang penting seperti korupsi oligarki, energi baru dan terbarukan, recovery economy dan digital economy, serta isu geopolitik di mana kawasan Indo Pasifik menjadi salah satu arena pertarungan kekuatan-kekuatan global.


“Sudah cukup rasanya kita mendengarkan hiruk pikuk isu identitas dan SARA yang tidak konstruktif dan malah destruktif. Kini saatnya kita memberikan perhatian yang besar pada persoalan-persoalan ril yang tengah kita hadapi, bagi di lingkungan nasional, maupun regional dan global,” ujarnya lagi. 


Pemilu yang Mengintegrasikan


Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat dalam kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya tidak dapat bekerja sendirian dalam mensukseskan Pemilu 2024. Apalagi, sambungnya, Pemilu 2024 akan sangat kolosal.


“Sebagai satu-satunya jalur konsitusional untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, pemilu pasti memiliki konflik,” katanya. 


Namun demikian, konflik yang tidak dapat dihindarkan itu harus dikelola agar bermanfaat bagi keberlangsungan bangsa dan negara.


“KPU tetap komitmen bekerja agar kualitas pemilu semakin baik, dari sisi penyelenggaraan maupun tujuan,” katanya sambil berharap Pemilu 2024 dapat mengintegrasikan seluruh elemen bangsa.


Senada dengan itu, Anggota KPU August Mellaz menggarisbawahi nilai strategis pemilu sebagai instrumen yang mempersatukan. 


“Ini memang kelihatannya naif, tapi kalau sudah ada komitmen itu, mestinya jalan,” ujar August sambil menambahkan, media massa termasuk yang berbasis digital memiliki tanggung jawab untuk ikut mewujudkan itu semua.


MoU Kepemiluan


Dalam pertemuan, Ketua Pokja Kepemiluan JMSI Khalid Zabidi melaporkan, JMSI telah merumuskan draft Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua lembaga yang apabila disepakati dapat dijadikan payung bagi Pengurus Daerah JMSI dalam kegiatan kepemiluan. 


“Peran pemilu yang kita sepakati sebagai instrumen untuk memperkuat ikatan kebangsaan ini harus kita jadikan tema utama hingga resonansinya mencapai daerah-daerah,” ujar Khalid. 


Draft MoU itu telah diserahkan kepada KPU untuk dibahas kembali secara internal oleh KPU sebelum ditandatangani di bulan Juli mendatang.  []

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.