Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Begitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Indonesia Anti Narkotika (GIAN) memberikan surat mandat dengan nomor : 004-06/SM/DPP/DPW-SUMATERA BARAT/VI/2022 kepada Firman Sikumbang selaku ketua, Hari Setiawan selaku Sekretaris dan Febriansyah Fahlevi selaku Bendahara, untuk membentuk pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Indonesia Anti Narkotika (GIAN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Firman Sikumbang yang merupakan Pemimpin Redaksi Majalah Tribrata Polda Sumbar tersebut segera bergerak cepat.

Dalam rapat internal tersebut, Firman Sikumbang mengatakan, agar berjalannya suatu organisasi seperti yang diharapkan, tentunya pemantapan dan persiapan di tubuh pengurus sangatlah lebih diprioritaskan sebelum membahas penyusunan program kerja ke depan.

"Pemantapan serta kesiapan sangatlah diprioritaskan sebelum melangkah ke tahap penyusunan program kerja ke depan ataupun hal lain yang dianggap penting. Sebab berjalannya suatu organisasi tentunya sangat diperlukan kesiapan dan keseriusan," ujar pria jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Eka Sakti (Unes) Padang ini.

Dalam rapat internal tersebut, DPW GIAN Sumbar juga membahas pembentukan Kordinator Daerah (Korda) di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumbar, seperti Kabupaten Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Selatan dan Kabupaten Tanah Datar.

Sedangkan untuk kotanya adalah Kota Bukittinggi, Padang, Padangpanjang, Pariaman,  Payakumbuh, Sawahlunto dan Kota Solok.

“Dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumbar, sebagian sudah bergerak pula menyusun kepengurusan. Pokoknya kita berupaya secepatnya merampungkan kordinator daerah ini,” ujar Firman Sikumbang.

Dalam rapat internal tersebut Firman Sikumbang berharap, dengan terbentuknya kepengurusan DPW GIAN Provinsi Sumbar tersebut, masing-masing deputi bertanggungjawan sesuai tupoksi dari jabatannya.

Dikatakannya, Deputi Hukum dan HAM GIAN Sumbar, nantinya juga berencana  memberikan konsultasi tentang hukum kepada masyarakat yang terbuka untuk umum.

Ia juga berharap kepada Deputi Humas selaku corong dalam menerima maupun menyampaikan segala sesuatu informasi baik dalam tubuh GIAN sendiri maupun kepada masyarakat, mampu memainkan perannya dengan baik.

Kepada wartawan MaestroInfo, Firman mengatakan, Gerakan Indonesia Anti Narkotika (GIAN) ini dideklarasikan pada November 2019 di Jakarta, yang diketuai oleh Guntur Eko Widodo selaku Ketua Umum.

“GIAN adalah organisasi masyarakat yang peduli terhadap bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang saat ini marak terjadi hingga banyak merenggut korban jiwa pada generasi muda bangsa. GIAN merupakan organisasi yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang turut andil dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia,” ujarnya. (M. Fadilat)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Gencarnya pemberitaan kinerja kepolisian di Sumatera Barat tidak terlepas dari hubungan baik yang dijalin oleh sosok yang humanis dan low profile, yaitu Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.IK, M. Si dengan awak media.

Bahkan, Kapolda Sumbar pernah dihargai  award dari salah satu media di Sumbar, sebagai terpopuler dan terbanyak pemberitaannya. Tentunya, semua itu tak terlepas dari olahan tangan dingin sekaligus sikap humanis penuh kekeluargaan yang dibangun oleh Kombes Pol. Satake Bayu dengan awak media yang ada di Rana Minang.

Bukan hanya ditingkat Polda, Satake Bayu bahkan seringkali memfasilitasi awak media dengan pejabat – pejabat kepolisian tingkat Polres di Sumatera Barat untuk saling bersinergi antara media dengan kepolisian, sebagai mitra.

Satake Bayu selalu siap kapan saja untuk dihubungi oleh wartawan. Sekalipun itu hanya lewat pesan singkat, ia tetap membalas 1×24 jam, bahkan jika sibuk sekalipun selalu meluangkan waktu untuk ditemui diruangan kerjanya.

Bagusnya lagi, saat wartawan mencari dan ingin menemui beliaupun tak sulit, dengan kata lain mudah dan tidak berbelit-belit. Bahkan, sampai diruangannya pun disambut salam santun dan hidangan selalu siap sedia.

Tidak sampai disitu, dengan komunikasi baik Satake Bayu bahkan banyak wartawan yang menyebut sudah rasa sahabat, sehingga rilis kegiatan Mabes Polri yang dikirimkan Bidhumas Polda juga dipublikasikan oleh wartawan di Sumatera Barat. Artinya, kedekatan Satake Bayu dengan media dapat membantu kinerka kepolisian secara nasional.

Satake Bayu adalah figur Polisi yang baik dicontoh karena mampu menerapkan Polisi adalah sahabat masyarakat yakni melayani, melindungi dan mengayomi.

Sejumlah kenangan indah berhasil ditorehkan selama menjabat Kabid Humas Polda Sumatera Barat, bukan hanya dalam menjalankan tugas melayani dan melindungi warga tapi juga dalam pergaulan. Pantas Satake Bayu menerima penghargaan dari insitusi Polri, masyarakat dan wartawan.

Darlinsah seorang Wartawan di Sumatera Barat menyebut sepanjang ia ketahui belum ada kekecewaan wartawan, maupun masyarakat biasa yang kenal dengan Satake Bayu, baik hubungan dengan sebagai Kabid Humas maupun rasa sahabat.

“Satake Bayu adalah polisi baik yang pantas mendapatkan apresiasi, bukan hanya dari masyarakat, bahkan penghargaan dari Mabes Polri waktu di Humas Polda Sumbar sudah pernah beliau raih. Itu tidak mudah, pantas beliau diberi nama polisi baik,” kata Darlinsah.

Wartawan yang pernah meraih pemenang pada Lomba Karya Tulis Jurnalistik BPK RI tingkat nasional ini juga memberikan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada Satake Bayu sebagai Kabid Humas Polda Sumatera Barat, pada Kamis 3 September 2020 lalu.

“Hampir 3 tahun menjadi Kabid Humas Polda Sumbar, tidak sedikit jasa beliau di Polda Sumatera Barat dan masyarakat Sumatera Barat. Semoga pengabdian baik Satake Bayu menjadikan citra polisi makin baik di Sumatera Barat, maupun secara nasional,” terang Darlinsah Wartawan yang peraih juara Liputan Pengurangan Risiko Bencana di Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Journocoders Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Desember 2019 lalu.

Tidak sedikit awak media hingga masyarakat yang memuji pelayanan terbaik Satake Bayu yang menjabat sebagai Kabid Humas Polda Sumatera Barat hampir 3 tahun sejak Oktober 2019 hingga Juni 2022 ini.

Sebagaimana diketahui, sejak Satake Bayu menjadi Kabid Humas Polda Sumatera Barat sudah 3 kali pergantian kepemipinan Polda Sumatera Barat mulai dari masa Irjen Pol Fakhrizal, Irjen Pol Toni Harmanto, dan sekarang dijabat oleh Irjen Pol Teddy Minahasa Putra.

Kedepan, semoga selalu ada Satake Bayu dijajaran Polda Sumbar, yang selalu mampu menjadi dan memberi pelayanan terbaik, melindungi dan mengayomi semua unsur lapisan masyarakat, tak terkecuali para awak media. (Hr1/*)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat setidaknya 684 bencana alam terjadi sepanjang tahun 2021 di berbagai daerah di Sumatera Barat (Sumbar). Rangkaian bencana tersebut didominasi puting beliung dan banjir dikarenakan cuaca ekstrim dan curah hujan yang tinggi dengan total mencapai 400 kejadian.

Kejadian bencana yang merata di 19 kabupaten dan kota tersebut menurut Kepala BPBD Sumbar, Jumaidi, berdampak pada 1.665 jiwa dan 1.186 KK serta 87 unit bangunan rumah dengan total kerugian mencapai Rp12,4 miliar lebih.

Lalu, apa saja yang sudah dilakukan BPBD Provinsi Sumbar terkait bencana sepanjang 2021 tersebut? Jumaidi menjelaskan, BPBD menjalankan langkah-langkah penanganan kebencanaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) bersama dengan institusi terkait. Diantaranya penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, hingga pemulihan sarana dan prasarana vital.

"Untuk penganggaran, selain dana BTT, kalau ada SK tanggap darurat, maka untuk bencana yang lain disupport oleh provinsi dalam bentuk logistik dan sarana prasana lain sesuai jenis bencananya. Support provinsi tersebut baik oleh BPBD, Dinsos, BMCKTR, PSDA, Balai Sungai, Baznas dan lain-lain," kata Jumaidi, saat dihubungi, Kamis (30/6/2022).

Namun, lanjut Jumaidi, Itu tidak berlaku untuk semua bencana, tergantung skalanya, apakah ringan, sedang atau berat. 

"Kalau bencana itu ringan dan bisa hanya diatasi setingkat kecamatan atau kabupaten dan kota tentu itu sudah teratasi oleh daerah masing-masing. Data 684 bencana tahun 2021 itu adalah akumulasi kejadian ringan, sedang dan berat," jelasnya.

Sementara itu, terkait bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman, Kabid Kedaruratan & Logistik BPBD Sumbar, Rumainur, mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejauh ini telah melakukan pendampingan terhadap dua kabupaten tersebut dalam melakukan pendataan kerusakan baik pemukiman, insfrastruktur maupun sektor pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. 

"Dalam hal ini yang sudah selesai pendataannya dan sudah selesai di verifikasi adalah Kabupaten Pasaman sedangkan untuk Kabupaten Pasaman Barat masih menunggu proses finalisasi verifikasi data berupa kelengkapan by name by addres," ujar Rumainur.

Selanjutnya, juga telah dilakukan pendampingan dalam proses rencana pelaksanaan pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) yang disusun oleh masing-masing kabupaten yang merupakan bagian dari Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang menjadi dasar rekomendasi Gubernur Sumatera Barat untuk pengajuan bantuan rehabilitasi ke tingkat pusat (BNPB dan Kementrian terkait)

"Langkah lainnya adalah pendampingan dan koordinasi dalam pembangunan Huntara (Hunian Sementara) yang banyak dilaksanakan oleh pihak ketiga. Sedangkan pembangunan Huntap (Hunian Tetap) akan dibantu oleh BNPB dan telah dilakukan persentasi kesiapan oleh Pemkab Pasaman di BNPB dan kementrian PU yang didampingi oleh BPBD Provinsi. Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat masih dalam proses penetapan SK Huntap," sambung Rumainur.

Sementara itu, untuk distribusi logistik, Dinas Sosial Provinsi Sumbar, menurut Peksos Ahli Muda Dinas Sosial Sumbar, Iskandar, Dinsos telah mendistribusikan logistik berupa permakanan dari APBD Provinsi Sumbar, juga dari Kementerian Sosial yang diserahkan ke gudang logistik Dinsos Kab Pasaman Barat dan Pasaman yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana di kedua kabupaten berupa mie instan, air mineral, kopi, susu kental, teh dan gula pasir.

"Dinsos juga mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana), petugas terkait bencana Pasbar dan pasaman dari Dinsos Provinsi dan Dinsos Kabupaten Kota se-Sumatera Barat selama masa tanggap darurat sebanyak 285 orang dengan melakukan berbagai kegiatan," ungkap Iskandar.

DP3AP2KB juga mengambil Peran. Kepala DP3AP2KB, Gemala Ranti mengatakan pihaknya melakukan pendampingan kepada korban bencana gempa pada tiga tahap, mulai dari mitigasi, tanggap darurat dan pasca bencana, yakni psikologi support sebagai upaya pemulihan psikologis anak korban gempa.

"Kita menggandeng psikolog untuk melakukan pemantauan dan assesment terhadap dampak psikologis perempuan dan anak pasca bencana dan menyusun strategi pemulihan kondisi psikologis anak berdasarkan hasil assesment. Termasuk mengajak Kementerian PPPA bersama jejaringnya membantu kebutuhan untuk perempuan dan anak, dan dibantu 300 paket kebutuhan anak dan perempuan," ungkap Gemala Ranti.

Sedangkan untuk bantuan perbaikan infrastruktur baik sungai dan lainnya sudah dilakukan oleh Dinas PSDA dengan nilai mencapai Rp2,8 miliar (tahap 1) dan sekarang sedang diusulkan (tahap 2) dengan nilai sebesar Rp2 miliar (dalam proses).

Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat, juga ikut berperan ketika terjadi gempa di Kabupaten Pasbar dan Kab. Pasaman Antara lain, menurut Kadis Perkimtan Sumbar, Rifda Suriani, pendataan rumah yang rusak akibat gempa. Selanjutnya berkolaborasi dengan Ranah Rantau Circle, Fakultas Teknik Unand, Kogami, Politenik Negeri Padang, membantu masyarakat membuat kurang lebih 60 Huntara di Desa Timbo Abu Nagari Kajai Kab. Pasaman Barat.

"Kita juga mendirikan klinik konstruksi, yang membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang teknik perbaikan rumah yang rusak akibat gempa. Selain itu saat ini sedang tahap rekruitmen tenaga fasilitator untuk rehabilitasi 50 unit rumah tidak layak huni di Nagari Kajai Kab. Pasaman Barat tahun 2022," ujar Rifda.(doa/MMC)