-->

Latest Post

PADANG - MEDIAPORTALANDA -  Sebagai kota yang berada di pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia, tidak dipungkiri Kota Padang merupakan termasuk salah satu wilayah yang rentan mengalami gempa bumi bahkan disertai tsunami.


Menyikapi hal itu, sekaligus dalam rangka menyiapkan kembali warga Kota Padang menghadapi ancaman bencana tersebut,  Pemerintah Kota Padang bersama BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang dan stakeholder terkait bersepakat membuat 'Tsunami Ready Community' (Komunitas Siaga Tsunami) di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (26/8/2022).


Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Andree Algamar mewakili Wali Kota Padang dalam kesempatan itu mengatakan Pemko sangat antusias dan menyambut baik pembentukan Tsunami Ready Community tersebut. 

"Insya Allah, kita bersama-sama hari ini sepakat untuk saling berupaya ke depan menyiapkan masyarakat Kota Padang yang cerdas menyikapi bencana gempa dan tsunami. Terutama sekali bagi warga yang berdomisili di kawasan Kelurahan Purus dan Lolong Belanti yang dekat dengan pantai," ungkap Sekda didampingi Kalaksa BPBD Endrizal saat itu.


Sekda juga mengungkapkan, sejatinya Pemko Padang bersama stakeholder terkait selama ini sudah melakukan strategi pengurangan risiko bencana gempa atau tsunami di Kota Padang. Mulai dari melakukan mitigasi seperti membuat jalur evakuasi, pemasangan 'tsunami safe zone' serta menyiapkan shelter dan lainnya. 


Termasuk menjadikan Padang Kota Cerdas Bencana melalui sosialisasi dan simulasi, hingga membuat kecamatan dan kelurahan serta sekolah, keluarga dan semua tempat publik yang tangguh bencana.


"Hal ini sejalan dengan Tsunami Ready Community yang kita bentuk hari ini. Insya Allah akan kita launching pada momen peringatan gempa 30 September nanti," bebernya.


Sementara itu pada saat yang sama Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang Suaidi Ahadi menyebutkan, Tsunami Ready Community adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami dengan berbasis pada 12 indikator yang telah ditetapkan UNESCO-IOC. Harapannya adalah agar masyarakat senantiasa siap siaga dan tidak gagap dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami.

“Butuh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya Tsunami Ready Community. Tidak hanya pemerintah, namun juga pihak swasta, akademisi, komunitas, termasuk rekan-rekan media di dalamnya. Alhamdulillah hari ini kita semua sepakat menindaklanjuti upaya tersebut," cetusnya.


Menurut dia, predikat Tsunami Ready Community akan tercapai apabila semua pihak terlibat dengan berkolaborasi dan bersinergi, sehingga 12 indikator yang ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik.


Ke-12 indikator itu antara lain telah dipetakan dan didesain seperti zona bahaya tsunami, jumlah orang berisiko di dalam zona bahaya tsunami dapat terestimasi, sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, dan politik teridentifikasi, serta adanya peta evakuasi tsunami yang mudah dipahami.


"Selain itu, informasi tsunami termasuk rambu-rambu ditampilkan di publik. Kemudian sosialisasi, kesadaran masyarakat dan edukasi tersedia serta terdistribusi. Sosialisasi atau kegiatan edukasi minimal diselenggarakan tiga kali dalam satu tahun, begitu juga pelatihan bagi dan oleh komunitas tsunami diadakan minimal dua tahun sekali."


"Indikator lainnya, yakni tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menerima peringatan dini tsunami dari otoritas yang berwenang (BPBD) selama 24 jam secara tepat waktu. Kemudian tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menyebarkan peringatan tsunami resmi 24 jam kepada publik setempat secara tepat waktu.


Dalam kesempatan itu hadir dari unsur Forkopimda Kota Padang, Basarnas Kota Padang, ORARI, Kogami, KSB, RAPI dan unsur kebencanaan lainnya. 


Dari jajaran Pemko Padang juga terlihat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi bersama sejumlah pimpinan OPD sekaligus Camat dan Lurah terkait. (*)

DHARMASRAYA - MEDIAPORTALANDA - Proyek Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, SNVT PJPA WS Batang Hari, Provinsi Sumatera Barat, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pasalnya proyek peningkatan rehabilitasi Batang Hari Kabupaten Dharmasraya yang bernomor kontrak : HK.02.03/34/BW.SP.PJPA/WS.BH/WS.SP.PJPA/WS.BH/49087/IR/III2022, telah mengaliri ribuan hektar persawahan.


Proyek yang dimulai sejak tanggal 14 Maret 2022 dengan waktu pelaksanaan 240 hari kelender, nilai kontrak: Rp 13.754.300,00 tersebut sangat berdampak positif terhadap lingkungan juga ekosistem yang ada diareal tersebut. Selain ramah lingkungan juga pemandangan alam sekitarnya menjadi kian asri. 


Ternyata, proyek ini dikerjakan oleh PT. Atifah Karya Utama, dengan konsultan CV. Vitech Pratama Konsultan, inilah yang membuat suasana proyek irigasi menjadi ramah lingkungan. Karena, akibat dari proyek ini tranportasi jalan terbuka, dan secara tidak langsung telah menambah matapencaharian bagi warga disebabkan lokasi ini telah menjadi ikon wisata persawahan.


Tuntunya, semua tidak akan terealisasi tanpa adanya pengawasan yang ketat dari Satuan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang yang di komandoi oleh Dian Kamila sebagai Ka Balai, serta Kepala Satuan Kerja (Kasatker), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga Pelaksana lapangan BWSS-V Padang yang telah bekerja keras, sehingga efek yang ditimbulkan oleh proyek ini sangat berdampak positif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar.

Donny warga setempat saat bincang-bincang dengan awak media mengaku senang. "Sebelum adanya proyek irigasi, Air terlihat hitam, kumuh karena tidak mengalir, kini sudah lancar, dan telah mengaliri sawah", ungkapnya, (20/8).


Nagari ini dulu dipenuhi semak belukar, dengan adanya proyek irigasi nagari kita berubah drastis, kita melihat serasa mimpi, sebab panorama alam sekitarnya manjadi Indah, dengan perubahan ini secara tidak langsung sudah memberikan dampak positif terhadap masyarakat, juga ekonomi.


Untuk semua ini, atas nama warga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dan juga "Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang", Kepala Balai (Ka Balai), Kepala Satuan Kerja (Kasatker), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), termasuk rekanan yang telah bekerja profesional sehingga proyek ini betul-betul kami rasakan manfaatnya, semoga proyek bisa selesai tepat waktu, ungkapnya. (**)



JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Di tengah arus informasi yang kurang menguntungkan, atas kasus Ferdy Sarbo. Publik tetap percaya, langkah Kapolri mengungkap kasus ini.


Hal ini yang terpotret dari hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI) menunjukkan bahwa sebanyak 70,4% responden puas (gabungan antara cukup puas 56,7% dan sangat puas 13,7%) terhadap kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut kasus Brigadir J.


"Sedangkan yang tidak puas 25,2% (gabungan antara kurang puas 18,0% dan sangat tidak puas 7,2%). Lalu 4,4% mengaku tidak tahu/tidak jawab,” kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an, Kamis 25 Agustus 2022.


Adapun survei ini diikuti sebanyak 1.200 responden dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilaksanakan pada 18-23 Agustus 2022 di 34 provinsi di Indonesia dengan cara telesurvei, yaitu responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. 


Sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan menindak tegas pejabat-pejabat Polri yang terlibat judi online dan lain-lain juga dinilai positif oleh publik. 

“Sebanyak 71,2% responden menilai sikap itu sudah tegas (gabungan cukup tegas 54,9% dan sangat tegas 16,3%),” tuturnya. 


Oleh karena Kapolri sigap dan transparan dalam menangani kasus penembakan Brigadir J ini, isu tersebut tidak mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. 


Persepsi publik terhadap kinerja pemerintah tetap positif di tengah kasus insiden penembakan Brigadir J yang bergulir begitu kencang satu bulan lebih. 


Sebanyak 73,1% publik mengaku puas (gabungan antara cukup puas 54,5% dan sangat puas 18,6%) dengan kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. 


"Sementara yang tidak puas diangka 24,4% (gabungan antara kurang puas 21,3% dan sangat tidak puas 4,1%). Adapun yang mengaku tidak tahu/tidak jawab 1,4%,” ujar mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia itu. 


Sementara itu, tilang elektronik (29,4%) dinilai publik sebagai program unggulan Kapolri yang paling bagus, disusul perpanjangan SIM melalui aplikasi (28,8%), samsat digital nasional (27,8%), dan ujian tulis untuk SIM baru (5,5%). 


Adapun 8,4% mengaku tidak tahu/tidak jawab. Sedangkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) 31,9%, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 28,3%, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 14,0% merupakan tiga besar layanan-layanan Kepolisian yang paling memuaskan. *

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.